RENCANA KINERJA TAHUN 2013 PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Kementerian Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. A. Yani. No. 70 Bogor Bogor 16161
KATA PENGANTAR
Tugas utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) adalah untuk melakukan analisis dan pengkajian berbagai permasalahan sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, yang akan digunakan dalam merumuskan kebijakan khususnya bagi pimpinan Kementerian Pertanian. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja PSE-KP. Penyusunan RKT ini merupakan bagian dari upaya tersebut dan diarahkan sebagai acuan dalam mencapai target kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2013. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ditetapkan dalam RKT 2013 disusun berdasarkan perspektif pelaksanaan kegiatan analisis dan pengkajian secara menyeluruh berkelanjutan dan progresif serta mengacu pada Renstra PSE-KP 2010-2014. . Menyeluruh berarti meliputi kegiatan analisis sosial ekonomi, kebijakan pertanian serta pelayanan dan pendayagunaan hasil analisis. Berkelanjutan bermakna adanya kebutuhan penyediaan fasilitas dan penyediaan sumberdaya manusia penunjang secara memadai. Progresif berarti peningkatan fasilitas dan sumberdaya yang semakin bertambah kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai acuan pokok, dalam tataran operasional masih dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, terutama terkait dengan perkembangan isu serta kebutuhan stakeholder. Semoga RKT PSE-KP 2013 dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan dalam mencapai target kinerja PSE-KP 2013.
Kepala Pusat,
Dr. Handewi P. Saliem NIP. 19570604 198103 2 001
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………
1
A. Latar Belakang …………………………………………………………………………..
1
B. Tujuan ……………………………………………………………………………………….
2
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN …………………………………………………
3
A. Visi …………………………………………………………………………………………….
3
B. Misi ……………………………………………………………………………………………
3
C. Tujuan ……………………………………………………………………………………….
4
D. Sasaran ……………………………………………………………………………………..
4
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KEGIATAN …………………………………………..
6
A. Kebijakan ………………………………………………………………………………….
6
B. Strategi ……………………………………………………………………………………..
7
C. Kegiatan …………………………………………………………………………………....
12
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Terdapat dua hal yang melatarbelakangi perlunya penyusunan rencana kerja penelitian sosial ekonomi, yaitu pertama,
kesadaran akan pentingnya suatu
perencanaan dalam kegiatan penelitian dalam rangka pembangunan pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian merupakan resultante dari berbagai hal yang terkait dengan perencanaan. Pembelajaran yang didapat selama ini bahwa upaya instan dan tidak terencana dengan baik kurang memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kedua,
penetapan target-target pembangunan hanya akan tercapai melalui
perencanaan kerja secara baik dan terstruktur Beranjak dari kedua hal tersebut maka untuk dapat terlaksananya suatu pembangunan pertanian yang baik, dimana petani
dan pelaku agrobisnis sebagai
kelompok sasaran, dapat hidup layak sebagaimana kelompok masyarakat lainnya,maka perlu adanya suatu sasaran yang jelas serta penahapan dalam mencapai sasaran tersebut. Penahapan tersebut tentunya dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan kondisi perubahan iklim saat ini, serta kondisi ekonomi nasional, terutama perubahan harga, yang semakin sulit diprediksi perilakunya. Dalam konteks demikian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005, memiliki tugas utama melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian perlu melakukan perencanaan kerja terkait dengan kegiatan penelitian secara terstruktur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian adalah rencana kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dengan indikator kinerja beserta target-targetnya yang mengacu pada
kebijakan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2010-2014.
B. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah : 1. Menghasilkan perencanaan kerja secara
tertulis sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi
pada tahun yang sedang
berjalan. 2. Menjadi acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi pertanian dalam rangka pencapaian target kinerja 3. Sebagai Indikator keberhasilan kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi pertanian yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
2
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN A. Visi Visi PSE-KP adalah “menjadi pusat pengkajian yang kritis dan terpercaya bertaraf internasional dalam menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian, serta proaktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian” Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSE-KP adalah lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.
B. Misi Untuk mewujudkan visi di atas, misi yang akan dijadikan sebagai arahan kegiatan PSE-KP adalah: 1.
Melakukan analisis dan pengkajian guna menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian.
2.
Melakukan analisis kebijakan dengan memanfaatkan informasi dan ilmu pengetahuan hasil penelitian kebijakan menjadi rumusan alternatif kebijakan pembangunan pertanian.
3.
Melakukan advokasi pembangunan pertanian kepada instansi terkait dalam mendukung kebijakan pembangunan pertanian.
4.
Mengembangkan kemampuan institusi PSE-KP sehingga mampu mewujudkan visi dan misinya secara berkelanjutan.
C. Tujuan Dengan visi dan misi yang diemban, tujuan utama kegiatan PSEKP adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian. Lebih rinci kegiatan-kegiatan PSEKP ditujukan untuk: 1.
Menghasilkan pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional, dan bilateral; (b) pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.
2.
Merekayasa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis.
3.
Menghasilkan proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan.
4.
Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif.
5.
Mengembangkan jaringan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam dan luar negeri) dan stakeholder dalam rangka pemantapan efektivitas dan percepatan diseminasi hasil analisis.
6.
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis.
7.
Menyebarluaskan hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.
D. Sasaran Sasaran utama yang ingin dicapai dari kegiatan PSEKP adalah tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian. Lebih rinci sasaran kegiatan PSEKP adalah: 1.
Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional, dan 4
bilateral; (b) pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. 2.
Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agrobisnis.
3.
Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan.
4.
Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan.
5.
Terwujudnya jaringan kerjasama penelitian yang saling menguntungkan dan saling menghormati.
6.
Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis.
7.
Tersebarnya publikasi analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.
5
BAB III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Kebijakan Sebagai lembaga penelitian milik negara dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka PSE-KP akan senantiasa berusaha untuk berperan serta dalam mewujudkan dan terlaksananya program fasilitasi, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berfungsi efektif sebagai elemen esensial untuk terciptanya lingkungan pemberdayaan agribisnis. Peran tersebut dimaksudkan agar sektor agribisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat, merata, berkeadilan, berdayasaing dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi petani dan rakyat Indonesia. Penyediaan fasilitasi, kebijakan dan peraturan yang memberdayakan para pelaku agribisnis adalah esensi dari fungsi dan tugas pokok Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian. Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian dan Badan Litbang Pertanian serta visi, misi dan tupoksi PSEKP maka kebijakan dasar PSEKP adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan
kesempatan
kerja,
mengurangi
kemiskinan
dan
meningkatkan
keseimbangan ekonomi desa-kota 2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha pertanian 3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani 4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan good governance Penegakan integritas ilmiah dalam menghasilkan rekomendasi dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian digunakan oleh pimpinan PSEKP sebagai acuan yang pada hakekatnya merupakan etika ilmiah universal. Sebagai bagian dari upaya advokasi perumusan, pelaksanaan dan penegakan kebijakan yang baik, PSEKP akan senantiasa melakukan penyuluhan kebijakan, yakni upaya untuk memberikan penerangan kepada
masyarakat umum perihal suatu fasilitasi, kebijakan dan peraturan pembangunan pertanian.
B. Strategi Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian disusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan, antara lain: (a) organisasi sudah mapan, SDM peneliti secara kuantitas memadai; (b) telah terbangunnya jejaring kerja dengan lembaga penelitian dalam dan luar negeri; (c) lembaga sudah dikenal secara nasional dan internasional; dan (d) akses terhadap policy maker dan lembaga penelitian daerah cukup besar; (e) cakupan tupoksi yang luas lintas masalah, dan cakupan wilayah dari pusat ke daerah bahkan bisa melakukan analisis cakupan dunia; (f) fasilitas yang ada memungkinkan untuk melakukan kajian dan analisis standar; dan (g) anggaran yang dikelola cukup memadai untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akurat dan mutahir. Namun demikian, masih dijumpai berbagai kelemahan internal seperti: (a) belum melembaganya tradisi riset dengan standar negara maju; (b) brand image produk penelitian PSE-KP belum dikenal masyarakat secara luas, akibat rendahnya proses diseminasi hasil-hasil penelitian; (c) perubahan
nama lembaga
PSE-KP; (d)
ketidakseimbangan SDM peneliti dan penunjang/administratif; (e) tidak tersedianya SDM peneliti dalam bidang kajian dan kualifikasi tertentu; (f) belum berkembangnya budaya kerja keras, kritis, dan inovatif; (g) kelemahan dalam mengemas, menyalurkan, dan memasarkan hasil-hasil penelitian; (h) belum memadainya sistem imbalan (remunerasi); (i) penguasaan bahasa asing peneliti masih rendah; (j) format kerjasama penelitian terutama kerjasama internasional belum kondusif bagi peneliti PSE-KP; (k) topik penelitian belum terfokus pada kepentingan pengguna pengambil kebijakan; (l) sistem database penelitian sosial ekonomi pertanian belum terbangun secara baik, mudah diakses dan mudah dimutahirkan. 7
Di sisi lain, hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja penelitian sosil ekonomi pertanian antara lain adalah: (a) terbukanya peluang meningkatkan peran lebih besar dari PSE-KP untuk memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian nasional; (b) banyaknya permintaan rekayasa model kelembagaan usaha pertanian skala kecil yang efisien; (c) kesadaran masyarakat yang makin tinggi tentang masalah lingkungan mendorong kebutuhan tentang data dan informasi yang terkait dengan masalah lingkungan dalam analisis pembangunan pertanian; (d) berkembangnya teknologi IT yang memudahkan jejaring kerja dan komunikasi; (e) terbukanya peluang kerjasama dengan mitra kerja dalam dan luar negeri; (f) tersedianya sumber-sumber dana baik multilateral, regional, dan bilateral; (h) peran staf PSE-KP yang bekerja di luar PSE-KP dapat meningkatkan jejaring kerja. Selain peluang di atas, PSE-KP juga menghadapi beberapa ancaman antara lain: (a) sistem lingkungan kerja yang tidak kondusif bagi tumbuh berkembangnya kapasitas individu dan lembaga; (b) menurunnya kemampuan negara dalam pendanaan penelitian; (c) menurunnya kemampuan negara dalam pengembangan SDM penelitian; (d) menurunnnya jumlah peneliti senior yang berkualitas karena berbagai alasan; (e) meningkatnya persaingan dengan peneliti lain baik di dalam dan diluar negeri; (f) meningkatnya persaingan dengan lembaga lain dalam menghasilkan inovasi kebijakan pembangunan pertanian; (g) terbatasnya jumlah SDM peneliti pada bidang perdagangan internasional, sosiologi dan ekonomi kelembagaan. Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan (2010-2014) sebagai berikut: a.
Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, dan Mutu (SO). Inovasi kebijakan yang dihasilkan oleh PSE-KP harus berkualitas, cepat dan akurat sehingga dapat dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan Kementerian Pertanian dan difokuskan pada masalahmasalah aktual pembangunan sektor pertanian yang berkaitan: (i) perdagangan 8
multilateral, regional dan bilateral; (ii) informasi dan data yang berkaitan dengan dinamika sosial ekonomi pedesaan secara berkala, (iii) informasi dan data mengenai penyebab penurunan produktivitas produk pertanian (supply constraint); (iv) peningkatan daya saing, nilai tambah, dan pengembangan produk pertanian (Agroindustri), (v) ketahanan pangan dan kemiskinan, serta aspek lainnya terkait dengan MDG; dan (vi) penurunan kualitas infrastruktur dan sumberdaya pertanian. Penjabaran strategi tersebut secara rinci adalah sebagai berikut: (1) memanfaatkan sumberdaya PSE-KP dan dukungan pemerintah secara optimal; (2) membangun sistem data base sosial ekonomi pertanian yang mudah diakses, efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi informasi; (3) mengggali sumber pendanaan dari non APBN; (4) meningkatkan penyebaran dan diskusi dialektik dengan para pakar dan pengambil kebijakan mengenai inovasi kebijakan yang telah dihasilkan PSE-KP sehingga menjadi lebih baik dan akurat; dan (5) meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholder dan pelaku agribisnis dengan sasaran akselerasi diseminasi dan pemanfaatan hasil analisis dan kajian. b.
Membaca Isyarat Jaman (ST). Setiap inovasi kebijakan yang dihasilkan PSE-KP harus bersifat antisipatif dan responsif. Strategi ini dapat diterapkan dengan efektif bila PSE-KP melakukan identifikasi dan karakterisasi pengguna hasil-hasil analisis. Lebih lanjut strategi ini dijabarkan sebagai berikut: (1) menajamkan skala prioritas serta memperkuat keterkaitan dan keselarasan program analisis dengan program Kementerian Pertanian; (2) meningkatkan penelitian kolaboratif dalam rangka meningkatkan kapasitas PSE-KP; (3) meningkatkan dan akselerasi diseminasi hasilhasil analisis PSE-KP yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan (4) menjaga keberimbangan yang proporsional antara program dan kegiatan analisis terbaik dengan permasalahan responsif dan antisipatif.
c.
Memperkuat Pijakan (WO). PSE-KP harus memiliki basis yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional dan mampu menciptakan entry barrier dan sebagai garda terdepan bagi inovasi kebijakan pembangunan pertanian. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: (1) memperluas jejaring dan kerjasama 9
penelitian tingkat internasional dan nasional; (2) meningkatkan kualitas inovasi kebijakan; (3) membangun sistem database yang mudah diakses dan efektif; dan (4) membangun system insentif yang kondusif melalui pembenahan manajemen institusi dan manajemen pelaksanaan analisis dan diseminasi hasil analisis. d. Mengembangkan Budaya Hemat dan Cermat (WT). PSE-KP perlu melakukan investasi dan alokasi sumberdaya yang lebih besar untuk inovasi kebijakan yang memiliki keunggulan tinggi secara nasional maupun internasional. Strategi ini dapat dijabarkan menjadi: (1) irasionalisasi program analisis PSE-KP; (2) menfokuskan pengembangan sumberdaya peneliti pada bidang kajian perdagangan internasional, sosiologi dan ekonomi kelembagaan; dan (3) memfokuskan alokasi sumberdaya PSE-KP hanya pada kegiatan unggulan.
Guna mengetahui prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran maka dilakukan tapisan atas dasar tiga indikator yaitu: (1) biaya strategi yang akan ditempuh; (2) kontribusinya terhadap pencapaian sasaran dan tujuan; dan (3) kelayakan finansial dan ekonomi. Hasil analisis tapisan menghasilkan 6 prioritas sebagai strategi utama PSE-KP sebagai berikut: 1. Membangun sistem database sosial ekonomi pertanian yang cepat diakses, efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi informasi. 2. Memperluas jejaring dan kerjasama penelitian tingkat internasional dan nasional. 3. Meningkatkan akselerasi diseminasi serta mekanisme umpan balik inovasi kebijakan dan hasil-hasil analisis lainnya serta melakukan
kajian lapang (action research)
mengenai rekayasa model kelembagaan usaha pertanian. 4. Menajamkan skala prioritas serta memperkuat keterkaitan dan keselarasan program analisis dengan program strategis Kementerian Pertanian. 5. Menfokuskan pengembangan sumberdaya peneliti pada bidang kajian perdagangan internasional, sosiologi dan ekonomi kelembagaan.
10
6. Memfokuskan alokasi sumberdaya PSE-KP kepada kegiatan unggulan berupa pengembangan laboratorium kajian “kerjasama dan perdagangan internasional” dan kajian “dinamika sosial ekonomi pedesaan”. Sejalan dengan visi Badan Litbang Pertanian untuk menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan citra proaktif dan partisipatif, maka dalam penyusunan program analisis PSE-KP akan selalu mendasarkan pada berbagai tahapan perencanaan yang dibuat Badan Litbang Pertanian (Rencana Strategis), serta secara proaktif menginventarisir kebutuhan pengguna. Pada tingkat Badan Litbang Pertanian, kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan diharapkan dapat memberikan landasan, arah dan prioritas penelitian yang mendukung pengembangan agribisnis. Berkaitan dengan sinkronisasi program analisis dengan Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait, maka secara berkala PSE-KP melakukan pertemuan umpan balik. Dalam pertemuan ini PSE-KP memaparkan rencana kegiatan analisis yang akan dilakukan, sementara itu Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait mengutarakan kebutuhannya tentang aspek-aspek yang perlu dikaji. Dari pertemuan ini dicari titik temu yang memungkinkan PSE-KP melakukan analisis dan kajian sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan tahapan di atas, dirumuskan kegiatan analisis dan kajian yang akan dibiayai dari berbagai sumber. Pengelompokan kegiatan analisis dan kajian, dilakukan secara terencana dengan melihat kemampuan pendanaan yang ada dan sumberdaya manusia. Dalam upaya peningkatan kinerja di atas, PSE-KP telah membentuk Tim Teknis Penelitian yang terdiri dari peneliti senior, akademisi dan unsur perencana. Diharapkan melalui pembentukan Tim ini, perencanaan kegiatan analisis dan kajian dapat lebih terarah, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi PSE-KP serta tuntutan lingkungan strategis domestik dan internasional. Berdasarkan tugas dan fungsinya, jelas kiranya bahwa cakupan bidang analisis dan kajian PSE-KP sangat luas, meliputi aspek sosial, kelembagaan dan ekonomi yang berdimensi nasional, lintas wilayah provinsi, lintas sektoral dan lintas komoditas. Penelitian mikro tentang sosial11
ekonomi teknologi dan perusahaan agribisnis spesifik lokasi tidak termasuk dalam cakupan tugas PSE-KP, namun dilaksanakan oleh BPTP. Dengan memperhatikan stakeholders dan cakupan bidang kajiannya, maka analisis yang dilakukan PSE-KP mencakup dua jenis: 1.
Penelitian/analisis bidang masalah (subject-matter research). Penelitian/analisis bidang masalah ialah penelitian tentang isu yang relevan bagi sejumlah stakeholders dalam menghadapi sejumlah masalah praktis yang sama.
2.
Penelitian/analisis pemecahan masalah spesifik (problem solving research). Penelitian/analisis pemecahan masalah spesifik ialah penelitian/analisis yang dirancang untuk mengatasi suatu masalah spesifik untuk stakeholders spesifik. Dengan demikian, jenis penelitian/analisis disiplin ilmu (disciplinary research)
yang dirancang untuk mengembangkan dan memperbaiki teori ilmu-ilmu sosial ekonomi pertanian tidak termasuk dalam cakupan penelitian PSE-KP secara institusional. Jenis penelitian/analisis ini tidak diprioritaskan untuk dimasukkan dalam program penelitian/analisis PSE-KP secara institusional. C. Kegiatan Untuk melaksanakan misi, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan implikasinya terhadap tantangan pembangunan pertanian, kegiatan utama PSE-KP adalah sebagai berikut: 1.
Kegiatan pengkajian kebijakan penguatan dan perlindungan usaha pertanian.
2.
Kegiatan pengkajian kebijakan sumberdaya alam, infratruktur dan investasi pertanian.
3.
Kegiatan pengkajian kebijakan kelembagaan dan regulasi pertanian.
4.
Kegiatan pengkajian kebijakan ekonomi makro, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.
5.
Kegiatan penelitian dinamika ekonomi pertanian dan pedesaan.
6.
Kegiatan evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual.
7.
Kegiatan diseminasi hasil dan peningkatan kapasitas lembaga. 12
C.1. Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian Kegiatan ini mencakup kajian terhadap kebijakan dukungan atau subsidi input-output pertanian dan modal usaha pertanian serta perdagangan domestik dan internasional produk pertanian, baik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pusat dan daerah, maupun yang dilakukan oleh pemerintah asing secara unilateral. Dengan lebih konkrit, kegiatan ini mencakup antara lain kajian terhadap kebijakan subsidi pupuk, benih, dan pembiayaan usahatani, harga dasar hasil pertanian (misalnya gabah), pajak atau retribusi atas prasarana dan layanan jasa pemerintah, sarana usaha, produk dan usaha pertanian, tarif impor dan punguatan ekspor. Kajian terhadap kesepakatan dan atau kerjasama perdagangan, investasi dan pembangunan ekonomi bilateral (seperti Indonesia-Jepang, Indonesia-China), regional (seperti ASEAN, APEC), dan multilateral (seperti WTO, G-33). Tujuan utama kegiatan ini ialah memberikan opsi dan pertimbangan kepada pemerintah serta bahan penyuluhan kepada masyarakat umum dan advokasi kebijakan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian sehingga mampu bertahan dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan.
C.2. Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infratruktur dan Investasi Pertanian Kegiatan ini mencakup kajian kebijakan pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya pertanian (genetik, lahan, air, agroklimat, jalan usahatani, kelistrikan, tempat pemasaran) dan interaksinya dengan kualitas lingkungan. Penetapan pembagian jurisdiksi kewenangan pemerintah pusat dan daerah baik secara fungsional maupun spasial merupakan obyek kajian yang amat penting dari kegiatan ini. Kebijakan pengaturan dan pemberian insentif partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan infrastruktur maupun jasa pengelolaan sumberdaya pertanian juga bagian dari kegiatan ini. Tujuan utama kegiatan ini ialah memberikan opsi dan pertimbangan kepada pemerintah serta bahan penyuluhan kepada masyarakat umum dan advokasi kebijakan pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur guna memfasilitasi pertumbuh13
kembangan usaha pertanian yang berdaya saing, progresif, berkeadilan dan berkelanjutan.
C.3. Pengkajian Kebijakan Kelembagaan dan Regulasi Pertanian Kegiatan ini mencakup kajian kebijakan penumbuhan, pemberdayaan dan pengaturan pola-pola usaha kemitraan koordinasi horizontal (seperti kelompok tani) atau vertikal (antara petani dengan pedagang, eksportir atau pegolah hasil usahatani), organisasi para pengusaha pertanian (asosiasi petani komoditas sejenis, seperti asosiasi petani tebu rakyat, asosiasi pedagang, asosiasi pengusaha industri pertanian) atau masyarakat pemangku kepentingan (masyarakat agribisnis),
nilai-nilai
kemasyarakatan,
tata-kelola
pemerintahan
dalam
pembangunan pertanian, serta pembuatan undang-undang dan peraturan di bidang pertanian. Tujuan utama kegiatan ini ialah memberikan opsi dan pertimbangan kepada pemerintah serta bahan penyuluhan kepada masyarakat umum dan advokasi kebijakan pembangunan kelembagaan dan peraturan guna menciptakan iklim usaha yang baik bagi pertumbuh-kembangan agribisnis.
C.4. Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan,
Pengentasan
Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan Kegiatan ini mencakup kajian kebijakan yang tidak langsung berkaitan dengan sektor pertanian atau sesungguhnya di luar jurisdiksi Kementerian Pertanian namun berpengaruh nyata terhadap kinerja sektor pertanian. Sebagai contoh nyata antara lain kajian dampak kebijakan energi, kebijakan moneter dan pengeluaaran pemerintah, pemberian beras untuk keluarga miskin, pemberian bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin. Kajian dampak kebijakan dan kinerja sektor pertanian terhadap indikator ekonomi makro juga termasuk dalam kegiatan ini. Tujuan utama kegiatan ini ialah memberikan opsi dan pertimbangan kepada pemerintah serta bahan penyuluhan kepada masyarakat umum dan advokasi kebijakan ekonomi makro yang kondusif bagi pertumbuh kembangan 14
sektor pertanian serta kebijakan pertanian yang efektif untuk pemantapan ketahan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa.
C.5. Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Pedesaan Kegiatan ini mencakup penelitian untuk mendapatkan parameter dan indikator yang diperlukan sebagai bahan dalam pengkajian kebijakan. Kegiatan ini tidak terkait langsung dalam suatu kebijakan tertentu. Penelitian integrasi pasar, nilai tukar petani, elastisitas dan proyeksi permintaan dan penawaran, evaluasi dinamika perekonomian desa dan pertumbuhan sektor pertanian termasuk dalam kegiatan ini.
C.6. Evaluasi dan Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual Kegiatan ini mencakup pengkajian segera dan cepat atas isu kebijakan yang muncul tanpa diantisipasi sebelumnya namun perlu segera ditanggapi oleh pemerintah atau keberadaannya perlu dijelaskan kepada masyarakat. Kegiatan spesifik dari kegiatan ini tidak diketahui pada awal perencanaan kegiatan tahunan, namun tergantung pada perkembangan sepanjang kontinum waktu perencanaan. Kajian dilaksanakan terutama dengan menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu.
C.7. Diseminasi Hasil dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan lembaga PSE-KP dalam melaksasanakan tugasnya baik dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan maupun dalam mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan kebijakan tersebut.
Kegiatan ini mencakup kegiatan untuk meningkatkan
keterampilan peneliti dan staf penunjang (sumberdaya manusia), prasarana dan sarana penelitian, dan jejaring kerja antar lembaga. Kiranya dicatat bahwa kegiatan diseminasi hasil berkaitan erat dan saling mempengaruhi dengan peningkatan kapasitas lembaga. Pembangunan sarana publikasi pada hakekatnya 15
merupakan
upaya
peningkatan
kapasitas
diseminasi
hasil.
Sementara,
keberhasilan dalam melakukan diseminasi hasil bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas lembaga. Bila kegiatan diseminasi hasil berhasil meningkatkan publikasi karya para peneliti maka kemampuan dan reputasi peneliti akan meningkat dan kapasitas lembaga akan meningkat pula.
16
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II / UNIT KERJA MANDIRI K/L Unit Eselon II Kementerian/lembaga/SKPD : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun : 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) 1. Tersedianya rekomendasi kebijakan a. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan pertanian bagi stakeholder daya saing dan perlindungan usaha pertanian dalam rangka pembangunan pertanian b. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian c. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif d. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian e. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika pembangunan ekonomi pertanian dan perdesaan f. Jumlah rekomendasi kebijakan isu-isu aktual kebijakan pembangunan pertanian 2. Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian Jumlah jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) 3. Terpublikasikannya hasil analisis sosial Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan ekonomi dan kebijakan dalam mendukung website) program pembangunan pertanian
Target (3) 4 rekomendasi Kebijakan 5 rekomendasi kebijakan
4 rekomendasi kebijakan
3 rekomendasi kebijakan 3 rekomendasi kebijakan 3 rekomendasi kebijakan 3 kerjasama penelitian 18 penerbitan publikasi cetak dan website
Jumlah anggaran Kegiatan penelitian/Analisis Sosial ekonomi dan kebijakan pertanian Rp. 30 951 593 000 Bogor,
Juli
2012
Kepala Badan Litbang Pertanian
Kepala Pusat
Dr. Haryono NIP. 19560516 198103 1 002
Dr. Handewi Purwati Saliem NIP. 19570604 198103 2 001
