RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Kementerian Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. A. Yani. No. 70 Bogor Bogor 16161
KATA PENGANTAR
Tugas utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melakukan analisis dan pengkajian berbagai permasalahan sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, yang akan digunakan dalam merumuskan kebijakan khususnya bagi pimpinan Kementerian Pertanian. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja PSEKP. Penyusunan RKT ini merupakan bagian dari upaya tersebut dan diarahkan sebagai acuan dalam mencapai target kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2015. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ditetapkan dalam RKT 2015 disusun berdasarkan perspektif pelaksanaan kegiatan analisis dan pengkajian secara menyeluruh berkelanjutan dan progresif. Menyeluruh berarti meliputi kegiatan analisis sosial ekonomi, kebijakan pertanian serta pelayanan dan pendayagunaan hasil analisis. Berkelanjutan bermakna adanya kebutuhan penyediaan fasilitas dan penyediaan sumberdaya manusia penunjang secara memadai. Progresif berarti peningkatan fasilitas dan sumberdaya yang semakin bertambah kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai acuan pokok, dalam tataran operasional masih dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, terutama terkait dengan perkembangan isu serta kebutuhan stakeholder. Semoga RKT PSEKP 2015 dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan dalam mencapai target kinerja PSEKP 2015.
Kepala Pusat,
Dr. Handewi P. Saliem NIP. 19570604 198103 2 001
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I.
PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………
1
A. Latar Belakang …………………………………………………………………………..
1
B. Tujuan ……………………………………………………………………………………….
2
BAB II.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ………………………………………………………….
3
BAB III.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI ………………
4
A. Visi …………………………………………………………………………………………….
4
B. Misi ……………………………………………………………………………………………
4
C. Tujuan ……………………………………………………………………………………….
4
D. Sasaran ……………………………………………………………………………………..
6
E. Kebijakan dan Strategi ………………………………………………………………..
7
BAB IV.
PROGRAM DAN KEGIATAN ……………………………………………………………..
14
BAB V.
JUSTIFIKASI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)……………….
19
BAB VI.
MATRIKS RKT 2015 …………………………………………………………………………
21
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Terdapat dua hal yang melatarbelakangi perlunya penyusunan rencana kerja penelitian sosial ekonomi, yaitu pertama,
kesadaran akan pentingnya suatu
perencanaan dalam kegiatan penelitian dalam rangka pembangunan pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian merupakan resultante dari berbagai hal yang terkait dengan perencanaan. Pembelajaran yang didapat selama ini bahwa upaya instan dan tidak terencana dengan baik kurang memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kedua, penetapan target-target pembangunan hanya akan tercapai melalui perencanaan kerja secara baik dan terstruktur Beranjak dari kedua hal tersebut maka untuk dapat terlaksananya suatu pembangunan pertanian yang baik, dimana petani
dan pelaku agrobisnis sebagai
kelompok sasaran, dapat hidup layak sebagaimana kelompok masyarakat lainnya,maka perlu adanya suatu sasaran yang jelas serta pentahapan dalam mencapai sasaran tersebut. Pentahapan tersebut tentunya dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan kondisi perubahan iklim saat ini, serta kondisi ekonomi nasional, terutama perubahan harga, yang semakin sulit diprediksi perilakunya. Dalam konteks demikian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang berdasarkan Peraturan Mentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, memiliki
tugas
utama melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian perlu melakukan perencanaan kerja terkait dengan kegiatan penelitian secara terstruktur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian adalah rencana kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dengan indikator kinerja beserta target-targetnya yang mengacu pada
kebijakan, dan sasaran yang telah
1
ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2015-2019. B. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah : 1. Menghasilkan perencanaan kerja secara
tertulis sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi
pada tahun yang sedang
berjalan. 2. Menjadi acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi pertanian dalam rangka pencapaian target kinerja 3. Sebagai Indikator keberhasilan kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi pertanian yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
2
II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Mentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, tugas utama PSEKP adalah melaksanakan analisis dan pengkajian social ekonomi dan kebijakan pertanian. Tugas pokok dan fungsi PSEKP sebagai bagian dari institusi Kementerian Pertanian ialah memberikan opsi, pertimbangan dan informasi bagi pimpinan agar dapat membuat dan melaksanakan program fasilitasi, kebijakan dan peraturan terbaik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Secara terinci tugas pokok dan fungsi PSEKP adalah: (a) perencanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam rangka mendukung program Badan Litbang Pertanian; (b) pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian; (c) pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian; (d) pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; (e) pelaksanaan kerjasam dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian publik di bidang social ekonomi dan kebijakan pertanian; (f) evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan (g) pengelolaan urusan tata usaha dan kepegawaian rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Dalam arti luas, analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang mencakup penelitian kebijakan (policy research) dan analisis kebijakan (policy analysis) pembangunan pertanian memiliki arti strategis, karena: (1) memberikan landasan, arah dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan; (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang mempengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani; (3) mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usahatani; (4) merumuskan dan mengevaluasi serta menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, sesuai dengan Peraturan Mentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, PSEKP dibina oleh Badan Litbang Pertanian. Tugas 3
dan fungsi PSEKP pertama-tama ialah melayani pimpinan Kementerian Pertanian dengan memberikan opsi dan pertimbangan perihal perumusan, pelaksanaan dan penegakan program fasilitasi, kebijakan dan peraturan pembangunan pertanian. Pimpinan Kementerian Pertanian menjadi pemangku kepentingan terdekat yang harus dilayani PSEKP. Untuk itu pimpinan PSEKP akan senantiasa berupaya membangun komunikasi dengan pimpinan Kementerian Pertanian guna memahami preferensi terkait karakteristik fasilitasi, kebijakan dan peraturan pendukung pembangunan pertanian. PSEKP akan terus membangun jejaring kerjasama seluas-luasnya dengan lembagalembaga terkait, baik dengan semua eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dengan sesama lembaga penelitian, dengan lembaga negara terkait maupun dengan organisasi mayarakat, sepanjang dipandang bermanfaat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi institusi. Dalam pelaksanaanya, PSEKP senantiasa mendahulukan kepentingan terbesar bagi petani, pelaku agribisnis dan rakyat Indonesia. Petani dan rakyat Indonesia menjadi prioritas pemangku kepentingan yang mesti didahulukan oleh PSEKP. Untuk itu, penyusunan opsi dan pertimbangan yang diberikan kepada pimpinan Kementerian Pertanian akan senantiasa mengedepankan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat umum. PSEKP juga melakukan keberpihakan dan upaya aktif dalam memperjuangkan penerapan dan penegakan kebijakan yang diyakini paling sesuai untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani dan masyarakat umum atau kepentingan negara.
4
BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN DAN STRATEGI A. Visi Visi PSEKP adalah “menjadi pusat pengkajian yang kritis dan terpercaya bertaraf internasional dalam menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian, serta proaktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian” Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP adalah lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. B. Misi Untuk mewujudkan visi di atas, misi yang akan dijadikan sebagai arahan kegiatan PSEKP adalah: 1.
Melakukan analisis dan pengkajian guna menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian.
2.
Melakukan analisis kebijakan dengan memanfaatkan informasi dan ilmu pengetahuan hasil penelitian kebijakan menjadi rumusan alternatif kebijakan pembangunan pertanian.
3.
Melakukan advokasi pembangunan pertanian kepada instansi terkait dalam mendukung kebijakan pembangunan pertanian.
4.
Mengembangkan kemampuan institusi PSEKP sehingga mampu mewujudkan visi dan misinya secara berkelanjutan.
C. Tujuan Dengan visi dan misi yang diemban, tujuan utama kegiatan PSEKP adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian. Lebih rinci kegiatan-kegiatan PSEKP ditujukan untuk: 5
1.
Menghasilkan pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional, dan bilateral; (b) pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.
2.
Merekayasa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis.
3.
Menghasilkan proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan.
4.
Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif.
5.
Mengembangkan jaringan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam dan luar negeri) dan stakeholder dalam rangka pemantapan efektivitas dan percepatan diseminasi hasil analisis.
6.
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis.
7.
Menyebarluaskan hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.
D. Sasaran Sasaran utama yang ingin dicapai dari kegiatan PSEKP adalah tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Sasaran tersebut akan dicapai melalui kegiatan (1) penelitian/pengkajian kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan, dan (2) analisis kebijakan responsif dan antisipasif isu-isu aktual pembangunan pertanian. Dalam pelaksanaanya, sasaran kegiatan PSEKP lebih rinci adalah: 1.
Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional, dan
6
bilateral; (b) pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. 2.
Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agrobisnis.
3.
Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan.
4.
Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan.
5.
Terwujudnya jaringan kerjasama penelitian yang saling menguntungkan dan saling menghormati.
6.
Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis.
7.
Tersebarnya publikasi analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.
E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Kebijakan Sebagai lembaga penelitian milik negara dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka PSEKP akan senantiasa berusaha untuk berperan serta dalam mewujudkan dan terlaksananya program fasilitasi, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berfungsi efektif sebagai elemen esensial untuk terciptanya lingkungan pemberdayaan agribisnis. Peran tersebut dimaksudkan agar sektor agribisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat, merata, berkeadilan, berdayasaing dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi petani dan rakyat Indonesia. Penyediaan fasilitasi, kebijakan dan peraturan yang memberdayakan para pelaku agribisnis adalah esensi dari fungsi dan tugas pokok Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian. 7
Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian dan Badan Litbang Pertanian serta visi, misi dan tupoksi PSEKP maka kebijakan dasar PSEKP adalah sebagai berikut: 1.
Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian,
perluasan
kesempatan
kerja,
mengurangi
kemiskinan
dan
meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota 2.
Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha pertanian
3.
Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani
4.
Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan good governance Penegakan integritas ilmiah dalam menghasilkan rekomendasi dan advokasi
kebijakan pembangunan pertanian digunakan oleh pimpinan PSEKP sebagai acuan yang pada hakekatnya merupakan etika ilmiah universal. Sebagai bagian dari upaya advokasi perumusan, pelaksanaan dan penegakan kebijakan yang baik, PSEKP akan senantiasa melakukan penyuluhan kebijakan, yakni upaya untuk memberikan penerangan kepada masyarakat umum perihal suatu fasilitasi, kebijakan dan peraturan pembangunan pertanian.
2. Strategi Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian disusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan, antara lain: (a) organisasi sudah mapan, SDM peneliti secara kuantitas memadai; (b) telah terbangunnya jejaring kerja dengan lembaga penelitian dalam dan luar negeri; (c) lembaga sudah dikenal secara nasional dan internasional; dan (d) akses terhadap policy maker dan lembaga penelitian daerah cukup besar; (e)
cakupan tupoksi yang luas lintas 8
masalah, dan cakupan wilayah dari pusat ke daerah bahkan bisa melakukan analisis cakupan dunia; (f) fasilitas yang ada memungkinkan untuk melakukan kajian dan analisis standar; dan (g) anggaran yang dikelola cukup memadai untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akurat dan mutahir. Namun demikian, masih dijumpai berbagai kelemahan internal seperti: (a) belum melembaganya tradisi riset dengan standar negara maju; (b) brand image produk penelitian PSEKP belum dikenal masyarakat secara luas, akibat rendahnya proses diseminasi hasil-hasil penelitian; (c) perubahan nama lembaga PSEKP; (d) ketidakseimbangan SDM peneliti dan penunjang/administratif; (e) tidak tersedianya SDM peneliti dalam bidang kajian dan kualifikasi tertentu; (f) belum berkembangnya budaya kerja keras, kritis, dan inovatif; (g) kelemahan dalam mengemas, menyalurkan, dan memasarkan hasil-hasil penelitian; (h) penguasaan bahasa asing peneliti masih rendah; (i) format kerjasama penelitian terutama kerjasama internasional belum sepenuhnya sejalan dengan sistem penganggaran yang ada; (j) sistem database penelitian sosial ekonomi pertanian belum terbangun secara baik, mudah diakses dan mudah dimutahirkan. Di sisi lain, hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja penelitian sosil ekonomi pertanian antara lain adalah: (a) terbukanya peluang meningkatkan peran lebih besar dari PSEKP untuk memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian nasional; (b) banyaknya permintaan rekayasa model kelembagaan usaha pertanian skala kecil yang efisien; (c) kesadaran masyarakat yang makin tinggi tentang masalah lingkungan mendorong kebutuhan tentang data dan informasi yang terkait dengan masalah lingkungan dalam analisis pembangunan pertanian; (d) berkembangnya teknologi IT yang memudahkan jejaring kerja dan komunikasi; (e) terbukanya peluang kerjasama dengan mitra kerja dalam dan luar negeri; (f) tersedianya sumber-sumber dana baik multilateral, regional, dan bilateral; (h) peran staf PSEKP yang bekerja di luar PSEKP dapat meningkatkan jejaring kerja. 9
Selain peluang di atas, PSEKP juga menghadapi beberapa ancaman antara lain: (a) sistem lingkungan kerja yang tidak kondusif bagi tumbuh berkembangnya kapasitas individu dan lembaga; (b) menurunnya kemampuan negara dalam pendanaan penelitian; (c) menurunnya kemampuan negara dalam pengembangan SDM penelitian; (d) menurunnnya jumlah peneliti senior yang berkualitas karena berbagai alasan; (e) meningkatnya persaingan dengan peneliti lain baik di dalam dan diluar negeri; (f) meningkatnya persaingan dengan lembaga lain dalam menghasilkan inovasi kebijakan pembangunan pertanian; (g) terbatasnya jumlah SDM peneliti pada bidang perdagangan internasional, sosiologi dan ekonomi kelembagaan. Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) sebagai berikut: a. Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, dan Mutu (SO). Inovasi kebijakan yang dihasilkan oleh PSEKP harus berkualitas, cepat dan akurat sehingga dapat dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan Kementerian Pertanian dan difokuskan pada masalah-masalah aktual pembangunan sektor pertanian yang berkaitan: (i) perdagangan multilateral, regional dan bilateral; (ii) informasi dan data yang berkaitan dengan dinamika sosial ekonomi pedesaan secara berkala, (iii) informasi dan data mengenai penyebab penurunan produktivitas produk pertanian (supply constraint); (iv) peningkatan daya saing, nilai tambah, dan pengembangan produk pertanian (Agroindustri), (v) ketahanan pangan dan kemiskinan, serta aspek lainnya terkait dengan MDG; dan (vi) penurunan kualitas infrastruktur dan sumberdaya pertanian. Penjabaran strategi tersebut secara rinci adalah sebagai berikut: (1) memanfaatkan sumberdaya PSEKP dan dukungan pemerintah secara optimal; (2) membangun sistem data base sosial ekonomi pertanian yang mudah diakses, efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi informasi; (3) mengggali sumber pendanaan dari non APBN; (4) meningkatkan penyebaran dan diskusi 10
dialektik dengan para pakar dan pengambil kebijakan mengenai inovasi kebijakan yang telah dihasilkan PSEKP sehingga menjadi lebih baik dan akurat; dan (5) meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholder dan pelaku agribisnis dengan sasaran akselerasi diseminasi dan pemanfaatan hasil analisis dan kajian. b. Membaca Isyarat Jaman (ST). Setiap inovasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP harus bersifat antisipatif dan responsif. Strategi ini dapat diterapkan dengan efektif bila PSEKP melakukan identifikasi dan karakterisasi pengguna hasil-hasil analisis. Lebih lanjut strategi ini dijabarkan sebagai berikut: (1) menajamkan skala prioritas serta memperkuat keterkaitan dan keselarasan program analisis dengan program Kementerian Pertanian; (2) meningkatkan penelitian kolaboratif dalam rangka meningkatkan kapasitas PSEKP; (3) meningkatkan dan akselerasi diseminasi hasil-hasil analisis PSEKP yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan (4) menjaga keberimbangan yang proporsional antara program dan kegiatan analisis terbaik dengan permasalahan responsif dan antisipatif. c. Memperkuat Pijakan (WO). PSEKP harus memiliki basis yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional dan mampu menciptakan entry barrier dan sebagai garda terdepan bagi inovasi kebijakan pembangunan pertanian. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: (1) memperluas jejaring dan kerjasama penelitian tingkat internasional dan nasional; (2) meningkatkan kualitas inovasi kebijakan; (3) membangun sistem database yang mudah diakses dan efektif; dan (4) membangun system insentif yang kondusif melalui pembenahan manajemen institusi dan manajemen pelaksanaan analisis dan diseminasi hasil analisis. d. Mengembangkan Budaya Hemat dan Cermat (WT). PSEKP perlu melakukan investasi dan alokasi sumberdaya yang lebih besar untuk inovasi kebijakan yang memiliki keunggulan tinggi secara nasional maupun internasional. Strategi ini dapat dijabarkan menjadi: (1) irasionalisasi program analisis PSEKP; (2) menfokuskan
pengembangan
sumberdaya
peneliti
pada
bidang
kajian
perdagangan internasional, sosiologi dan ekonomi kelembagaan; dan (3) memfokuskan alokasi sumberdaya PSEKP hanya pada kegiatan unggulan. 11
Guna mengetahui prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran maka dilakukan tapisan atas dasar tiga indikator yaitu: (1) biaya strategi yang akan ditempuh; (2) kontribusinya terhadap pencapaian sasaran dan tujuan; dan (3) kelayakan finansial dan ekonomi. Hasil analisis tapisan menghasilkan 6 prioritas sebagai strategi utama PSEKP sebagai berikut: 1.
Membangun sistem database sosial ekonomi pertanian yang cepat diakses, efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi informasi.
2.
Memperluas jejaring dan kerjasama penelitian tingkat internasional dan nasional.
3.
Meningkatkan akselerasi diseminasi serta mekanisme umpan balik inovasi kebijakan dan hasil-hasil analisis lainnya serta melakukan kajian lapang (action research) mengenai rekayasa model kelembagaan usaha pertanian.
4.
Menajamkan skala prioritas serta memperkuat keterkaitan dan keselarasan program analisis dengan program strategis Kementerian Pertanian.
5.
Menfokuskan pengembangan sumberdaya peneliti pada bidang kajian perdagangan internasional, sosiologi dan ekonomi kelembagaan.
6.
Memfokuskan alokasi sumberdaya PSEKP kepada kegiatan unggulan berupa pengembangan laboratorium kajian “kerjasama dan perdagangan internasional” dan kajian “dinamika sosial ekonomi pedesaan”. Sejalan dengan visi Badan Litbang Pertanian untuk menjadi Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan citra proaktif dan partisipatif, maka dalam penyusunan program analisis PSEKP akan selalu mendasarkan pada berbagai tahapan perencanaan yang dibuat Badan Litbang Pertanian (Rencana Strategis), serta secara proaktif menginventarisir kebutuhan pengguna. Pada tingkat Badan Litbang Pertanian, kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan diharapkan dapat memberikan landasan, arah dan prioritas penelitian yang mendukung pengembangan agribisnis. Berkaitan dengan sinkronisasi program analisis dengan Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait, maka secara berkala PSEKP melakukan 12
pertemuan umpan balik. Dalam pertemuan ini PSEKP memaparkan rencana kegiatan analisis yang akan dilakukan, sementara itu Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait mengutarakan kebutuhannya tentang aspek-aspek yang perlu dikaji. Dari pertemuan ini dicari titik temu yang memungkinkan PSEKP melakukan analisis dan kajian sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan tahapan di atas, dirumuskan kegiatan analisis dan kajian yang akan dibiayai dari berbagai sumber. Pengelompokan kegiatan analisis dan kajian, dilakukan secara terencana dengan melihat kemampuan pendanaan yang ada dan sumberdaya manusia.
13
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam upaya peningkatan kinerja, PSEKP telah membentuk Tim Teknis Penelitian yang terdiri dari peneliti senior, akademisi dan unsur perencana. Diharapkan melalui pembentukan Tim ini, perencanaan kegiatan analisis dan kajian dapat lebih terarah, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi PSEKP serta tuntutan lingkungan strategis domestik dan internasional. Berdasarkan tugas dan fungsinya, jelas kiranya bahwa cakupan bidang analisis dan kajian PSEKP sangat luas, meliputi aspek sosial, kelembagaan dan ekonomi yang berdimensi nasional, lintas wilayah provinsi, lintas sektoral dan lintas komoditas. Penelitian mikro tentang sosial-ekonomi teknologi dan perusahaan agribisnis spesifik lokasi tidak termasuk dalam cakupan tugas PSEKP, namun dilaksanakan oleh BPTP. Dengan memperhatikan stakeholders dan cakupan bidang kajiannya, maka analisis yang dilakukan PSEKP mencakup dua jenis: 1.
Penelitian/analisis bidang masalah (subject-matter research). Penelitian/analisis bidang masalah ialah penelitian tentang isu yang relevan bagi sejumlah stakeholders dalam menghadapi sejumlah masalah praktis yang sama.
2.
Penelitian/analisis pemecahan masalah spesifik (problem solving research). Penelitian/analisis pemecahan masalah spesifik ialah penelitian/analisis yang dirancang untuk mengatasi suatu masalah spesifik untuk stakeholders spesifik. Dengan demikian, jenis penelitian/analisis disiplin ilmu (disciplinary research)
yang dirancang untuk mengembangkan dan memperbaiki teori ilmu-ilmu sosial ekonomi pertanian tidak termasuk dalam cakupan penelitian PSEKP secara institusional. Jenis penelitian/analisis ini tidak diprioritaskan untuk dimasukkan dalam program penelitian/analisis PSEKP secara institusional. Untuk melaksanakan misi, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan implikasinya terhadap tantangan pembangunan pertanian, kegiatan utama PSEKP adalah sebagai berikut (Rincian target kegiatan TA 2015 tercantum pada bagian akhir dokumen RKT ini) : 14
1.
Kegiatan pengkajian kebijakan penguatan dan perlindungan usaha pertanian.
2.
Kegiatan pengkajian kebijakan sumberdaya alam, infratruktur dan investasi pertanian.
3.
Kegiatan pengkajian kebijakan kelembagaan dan regulasi pertanian.
4.
Kegiatan pengkajian kebijakan ekonomi makro, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.
5.
Kegiatan penelitian dinamika ekonomi pertanian dan pedesaan.
6.
Kegiatan evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual.
7.
Kegiatan diseminasi hasil dan peningkatan kapasitas lembaga. Gambaran umum masing-masing kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada
uraian-urain berikut ini. 1.
Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian Kegiatan ini mencakup kajian terhadap kebijakan dukungan atau subsidi input-output pertanian dan modal usaha pertanian serta perdagangan domestik dan internasional produk pertanian, baik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pusat dan daerah, maupun yang dilakukan oleh pemerintah asing secara unilateral. Dengan lebih konkret, kegiatan ini mencakup antara lain kajian terhadap kebijakan subsidi pupuk, benih, dan pembiayaan usahatani, harga dasar hasil pertanian (misalnya gabah), pajak atau retribusi atas prasarana dan layanan jasa pemerintah, sarana usaha, produk dan usaha pertanian, tarif impor dan punguatan ekspor. Kajian terhadap kesepakatan dan atau kerjasama perdagangan, investasi dan pembangunan ekonomi bilateral (seperti Indonesia-Jepang, Indonesia-China), regional (seperti ASEAN, APEC), dan multilateral (seperti WTO, G-33). Tujuan utama kegiatan ini ialah memberikan opsi dan pertimbangan kepada pemerintah serta bahan penyuluhan kepada masyarakat umum dan advokasi kebijakan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian sehingga mampu bertahan dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan.
15
2.
Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infratruktur dan Investasi Pertanian Kegiatan ini mencakup kajian kebijakan pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya pertanian (genetik, lahan, air, agroklimat, jalan usahatani, kelistrikan, tempat pemasaran) dan interaksinya dengan kualitas lingkungan. Penetapan pembagian yurisdiksi kewenangan pemerintah pusat dan daerah baik secara fungsional maupun spasial merupakan obyek kajian yang amat penting dari kegiatan ini. Kebijakan pengaturan dan pemberian insentif partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan infrastruktur maupun jasa pengelolaan sumberdaya pertanian juga bagian dari kegiatan ini. Tujuan utama kegiatan ini ialah memberikan opsi dan pertimbangan kepada pemerintah serta bahan penyuluhan kepada masyarakat umum dan advokasi kebijakan pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur guna memfasilitasi pertumbuh-kembangan usaha pertanian yang berdaya saing, progresif, berkeadilan dan berkelanjutan.
3.
Pengkajian Kebijakan Kelembagaan dan Regulasi Pertanian Kegiatan ini mencakup kajian kebijakan penumbuhan, pemberdayaan dan pengaturan pola-pola usaha kemitraan koordinasi horizontal (seperti kelompok tani) atau vertikal (antara petani dengan pedagang, eksportir atau pengolah hasil usahatani), organisasi para pengusaha pertanian (asosiasi petani komoditas sejenis, seperti asosiasi petani tebu rakyat, asosiasi pedagang, asosiasi pengusaha industri pertanian) atau masyarakat pemangku kepentingan (masyarakat agribisnis), nilainilai kemasyarakatan, tata-kelola pemerintahan dalam pembangunan pertanian, serta pembuatan undang-undang dan peraturan di bidang pertanian. Tujuan utama kegiatan ini ialah memberikan opsi dan pertimbangan kepada pemerintah serta bahan
penyuluhan
kepada
masyarakat
umum
dan
advokasi
kebijakan
pembangunan kelembagaan dan peraturan guna menciptakan iklim usaha yang baik bagi pertumbuh-kembangan agribisnis.
16
4.
Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan
Pengentasan
Kegiatan ini mencakup kajian kebijakan yang tidak langsung berkaitan dengan sektor pertanian atau sesungguhnya di luar yurisdiksi Kementerian Pertanian namun berpengaruh nyata terhadap kinerja sektor pertanian. Sebagai contoh nyata antara lain kajian dampak kebijakan energi, kebijakan moneter dan pengeluaran pemerintah, pemberian beras untuk keluarga miskin, pemberian bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin. Kajian dampak kebijakan dan kinerja sektor pertanian terhadap indikator ekonomi makro juga termasuk dalam kegiatan ini. Tujuan utama kegiatan ini ialah memberikan opsi dan pertimbangan kepada pemerintah serta bahan penyuluhan kepada masyarakat umum dan advokasi kebijakan ekonomi makro yang kondusif bagi pertumbuh-kembangan sektor pertanian serta kebijakan pertanian yang efektif untuk pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa.
5.
Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Pedesaan Kegiatan ini mencakup penelitian untuk mendapatkan parameter dan indikator yang diperlukan sebagai bahan dalam pengkajian kebijakan. Kegiatan ini tidak terkait langsung dalam suatu kebijakan tertentu. Penelitian integrasi pasar, nilai tukar petani, elastisitas dan proyeksi permintaan dan penawaran, evaluasi dinamika perekonomian desa dan pertumbuhan sektor pertanian termasuk dalam kegiatan ini.
6. Evaluasi dan Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual Kegiatan ini mencakup pengkajian segera dan cepat atas isu kebijakan yang muncul tanpa diantisipasi sebelumnya namun perlu segera ditanggapi oleh pemerintah atau keberadaannya perlu dijelaskan kepada masyarakat. Kegiatan spesifik dari kegiatan ini tidak diketahui pada awal perencanaan kegiatan tahunan, 17
namun tergantung pada perkembangan sepanjang kontinu waktu perencanaan. Kajian dilaksanakan terutama dengan menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu.
7. Diseminasi Hasil dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan lembaga PSEKP dalam melaksanakan tugasnya baik dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan maupun dalam mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan kebijakan tersebut.
Kegiatan ini mencakup kegiatan untuk meningkatkan keterampilan
peneliti dan staf penunjang (sumberdaya manusia), prasarana dan sarana penelitian, dan jejaring kerja antar lembaga. Kiranya dicatat bahwa kegiatan diseminasi hasil berkaitan erat dan saling mempengaruhi dengan peningkatan kapasitas lembaga. Pembangunan sarana publikasi pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kapasitas diseminasi hasil. Sementara, keberhasilan dalam melakukan diseminasi hasil bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas lembaga. Bila kegiatan diseminasi hasil berhasil meningkatkan publikasi karya para peneliti maka kemampuan dan reputasi peneliti akan meningkat dan kapasitas lembaga akan meningkat pula.
18
V. JUSTIFIKASI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Sesuai tupoksi Peraturan Mentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, tugas utama PSEKP adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Tugas pokok dan fungsi PSEKP sebagai bagian dari institusi Kementerian Pertanian ialah memberikan opsi, pertimbangan dan informasi bagi pimpinan agar dapat membuat dan melaksanakan program fasilitasi, kebijakan dan peraturan terbaik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Mengacu dari tupoksi dan sasaran yang ingin dicapai maka target indikator kinerja kegiatan utama PSEKP adalah jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Pada tahun 2015, menjadi
secara umum rekomendasi yang dihasilkan oleh PSEKP terbagi
dua bagian besar
yaitu (1) rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan
dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan, dan (2) rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian. Rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian dilakukan secara terpisah dengan penelitian reguler dalam rangka merespon isu-isu sosial ekonomi pertanian aktual dan tugas-tugas lain dari kementerian yang membutuhkan penanganan secara cepat. Pada tahun 2015, PSEKP mentargetkan menghasilkan 22 rekomendasi kebijakan yang terdiri dari 12 rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan dan 10 rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif, serta tugas-tugas dari kementerian. Total jumlah rekomendasi yang ditargetkan pada tahun 2015 ini sama dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada TA 2014. Justifikasi indikator kinerja kegiatan ini antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah sumber daya manusia (SDM), terutama peneliti, yang dimiliki PSEKP. Berdasarkan pengalaman di bidang penelitian sosial ekonomi pertanian yang terstruktur jumlah anggota penelitian reguler yang ideal (dari sisi subtansi dan administrasi pelaksanaan kegiatan) adalah 5-6 orang. Mengingat jumlah peneliti yang aktif di PSEKP sekitar 66 19
orang,
maka
target 12 judul kegiatan penelitian reguler merupakan target yang
rasional. Khusus untuk analisis kebijakan
dalam rangka merespon isu-isu aktual
pembangunan pertanian, jumlah masing-masing anggota sangat bervariasi tergantung kedalaman masalah dan waktu pelaksanaan kegiatan. Kedua,
dari sisi besaran
anggaran, nilai anggaran untuk kegiatan penelitian TA 2015 hampir sama dengan Tahun 2014, kenaikan hanya
dikarenakan penyesuaian
inflasi. Pada tahun 2015,
anggaran untuk dukungan kegiatan penelitaian/pengkajian sosial ekonomi pertanian di PSEKP cukup besar karena adanya pembangunan gedung baru PSEKP sekitar Rp 21,81 milyar.
20
VI. MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II / UNIT KERJA MANDIRI K/L Unit Eselon II Tahun
: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian : 2015
Sasaran Strategis (1) Tersedianya 1 rekomendasi kebijakan . pembangunan pertanian berkelanjutan
Indikator Kinerja (2) a. Jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan
Target (3) 12 Rekomendasi Kebijakan
b. Jumlah rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatiff isu-isu aktual pembangunan pertanian
10 Rekomendasi kebijakan
Jumlah anggaran Kegiatan penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian: Rp. 54 735 000 000
Kepala Badan Litbang Pertanian
Dr. Haryono NIP. 19560516 198103 1 002
Bogor, Juni 2014 Kepala Pusat
Dr. Handewi Purwati Saliem NIP. 19570604 198103 2 001
21
