RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

………………………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………

ii

DAFTAR TABEL …………………………….……………………………………………………...

iii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………

1

1.1 Latar Belakang …………………..………………………………………………………

1

1.2 Landasan Hukum

………………………..…………………………………………..

3

1.3 Maksud dan Tujuan ……………..……………………………………………………

7

BAB II

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ……………………………………………………………

8

2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………..………………………..

8

1. Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Perumahan dan Pemberdayaan Komunitas Perumahan ……………………………..……….

8

2. Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi …………………..………………………………………

13

3. Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Kinerja Persampahan dan Drainase ………………………………..…………………………..…….……

17

4. Meningkatkan Efektifitas Pemanfaatan Ruang …………………....…....

19

2.2. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan ………………………………..

22

1. Milenium Development Goals (MDGs) dan National Action Plan (NAP) Bidang Air Bersih, Sampah dan Sanitasi ……………..…………..

22

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ………….………………..………………………………..…… 3. Backlog Rumah dan Kawasan Kumuh.……………………………...…….…

i

23 24

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………………..………………

25

3.1. Arah Kebijakan …………………………..…………………..……………………..…..

25

A. Arah Kebijakan Program Pembangunan Perumahan……….…...….….

25

B. Arah Kebijakan Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi …………………..………………………………..……

26

C. Arah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ..………..............

26

3.2. Tujuan ……………………………………..…………………..…………………………..

26

A. Tujuan Program Pembangunan Perumahan …………………………..….

27

B. Tujuan Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi …………………..………………………………..……

27

C. Tujuan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ………..............

27

3.3. Sasaran …………………………………..…………………..……………………….…..

27

A. Sasaran Program Pembangunan Perumahan ……………………..…….

28

B. Sasaran Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi …………………..…………………………….…..……

28

C. Sasaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ……...............

28

BAB IV

PENUTUP …………..……………………………………………… 36

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Hunian Perumahan yang terbangun …………………………..

iii

11

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayahNya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2015. Disusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan Implementasi dari Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas

Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian ditindak lanjuti Instruksi Presiden

No. 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan yang berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat unsur-unsur Perencanaan Strategik dan Evaluasi Kinerja serta Analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015. Akhirnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat menjadi wujud pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Visi dan Misinya sesuai Rencana Stratejik Dinas.

Surabaya, 5 Desember 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI JAWA TIMUR

Ir. GENTUR PRIHANTONO, SP, MT Pembina Utama Muda NIP. 195901091987121002 i

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2014, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

yang

secara

substansi

merepresentasikan

penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2010-2014 khususnya pada bidang keciptakaryaan dan penataan ruang. Selain itu juga sebagai instrumen

untuk melakukan

pengukuran kinerja Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur N0.90 & 127 Tahun 2008. Berdasarkan

data

jumlah

penduduk

dan

luas

wilayah

per

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka dapat dicermati bahwa penyebaran

penduduk

antar

daerah

Kabupaten/Kota

menurut

kepadatannya menunjukkan adanya pemusatan penduduk terutama di perkotaan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan potensi wilayahnya. Terkait dengan permasalahan tersebut akan mengandung konsekwensi timbulnya masalah kesehatan, perumahan dan penyediaan berbagai prasarana pendukung yang diperlukan, sementara sumberdaya alam cenderung semakin berkurang. Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman

meliputi;

rendahnya

1

tingkat

pemenuhan

kebutuhan

perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan. Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi; rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, serta rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah. Permasalahan pokok persampahan meliputi; masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, serta masih lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah. Sedangkan masih luasnya daerah genangan serta banyak terjadinya banjir di kawasan perkotaan merupakan permasalahan pokok dalam penanganan drainase. Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannnya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung. Adapun dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok meliputi; perkembangan perkotaan yang tidak seimbang antara kota-kota metropolitan/besar

dengan

kota-kota

menengah

dan

kecil,

serta

memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi. Permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; masih belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota. Mengingat permasalahan pokok dalam bidang keciptakaryaan dan penataan ruang tersebut

yang secara prinsip menyangkut hajat hidup

2

masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi. Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan.

1.2.

Landasan Hukum Perencanaan Strategi Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan ” Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang yang antara lain meliputi : a. Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /Prt/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

4

Surat

Edaran

Direktorat

Jenderal

Cipta

Karya

Nomor:

03/Se/Dc/2010 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1); Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. b. Penataan Ruang : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); Peraturan

Pemerintah

Nomor

16

Tahun

2004

tentang

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

5

Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); c.

Perumahan & Permukiman UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak

Lingkungan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 ); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Penataan Bangunan & Jasa konstruksi Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;

6

UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan gedung

1.3.

Maksud dan Tujuan Sebagai tindaklanjut yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya maka tujuan Rencana Strategi bidang Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam periode lima tahun ke depan meliputi: 1. Meningkatkan

kualitas

perencanaan,

pengembangan,

dan

pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Meningkatkan

kualitas

lingkungan

permukiman

dan

cakupan

pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, cepat tumbuh, wilayah tertinggal dan percepatan perencanaan RTRW di masingmasing Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta perencanaan detail wilayah/kawasan sehingga mendukung mengurangi kesenjangan antar wilayah

7

BAB II EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana dan Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2014 maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, serta mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur

tahun 2013 disajikan sebagai berikut :

B.1.

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KK GOLONGAN MISKIN/MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) Tujuan Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi KK golongan

miskin/masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Prioritas pembangunan, Ketersediaan rumah yang layak huni yang didukung oleh fasilitas sarana prasarananya (PSU) yang peruntukannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Kedua indikator tersebut bertujuan untuk menurunkan angka "backlog" rumah yang menyatakan kekurangan/selisih antara jumiah Kepala Keluarga (KK) 8

dengan jumlah rumah (asumsi ideal 1 rumah per KK/5 orang) adalah ditujukan sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan

permukiman, baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui penyediaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, sanitasi maupun sarana permukiman lainnya agar terwujud lingkungan perumahan yang sehat, aman dan nyaman. Pencapaian indikator Persentase KK Golongan Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki/akses rumah layak huni senantiasa

menunjukkan kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d tahun 2013 tidak mencapai target adapun capaiannya dari tahun 2009 sebesar 2.6% dan pada tahun 2010 sebesar 5.04%, selanjutnya pada tahun 2011 kembali naik menjadi 8.72%, dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi 12.58% Sedangkan pada tahun 2013

tercapai sebesar 14.69%,

kurang dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 86.81%. Adapun untuk mendukung kegiatan Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi KK golongan miskin/masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah melalui Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST), Rumah Susun Sedehana Sewa (RUSUNAWA) dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah merupakan kebutuhan

dasar dalam kehidupan manusia,

namun pada kenyataannya di Jawa Timur masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kehidupannya dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni. Sampai dengan tahun 2013 kondisi kebutuhan rumah (back log) di Jawa Timur masih

mencapai

544.000

KK,

sedangkan

capaian

KK

Golongan

Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah terbangun pada tahun 2013 sebesar 77.314 KK atau capaian sebesar 14.89%. Untuk

menyediakan

hunian

yang

sehat

bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah yang berada di Kawasan Perkotaan, Pemerintah

9

Provinsi Jawa Timur telah membangun Rumah Susun Sederhana Sewa sebanyak 9 (sembilan) Blok dengan kapasitas daya tampung sebanyak 485 unit hunian. Pada tahun 2010 telah dibangun 3 (tiga) Blok rusun sewa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit,

dan pada tahun 2011/2012 telah

dibangun 6 (enam) Blok terdiri dari Rusun Jemundo dengan 4 (empat) Blok dengan jumlah hunian 152 unit, serta Rusun SIER 2 (dua) Blok dengan jumlah hunian 65 unit, beserta sarana dan prasarana lingkungannya. Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah tidak layak huni sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2009. Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.093 unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 182.346 unit RTLH yang tersebar di 29 Kabupaten. B.2.

MEMENUHI HAK DASAR MASYARAKAT ATAS AIR BERSIH DAN SANITASI YANG LAYAK Tujuan Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang

layak.

Adalah untuk pemenuhan sarana air bersih bagi masyarakat dan

pemenuhan sarana prasarana sanitasi yang layak bagi masyarakat baik diperkotaan maupun perdesaan untuk menuju taraf hidup yang sehat. Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan sarana air bersih dan meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi yang layak sebanyak 2 (Dua) indikator yaitu : (1) Presentase KK yang dapat layanan air bersih (2) Presentase Rumah Tangga dengan sanitasi yang layak

10

Sasaran meningkatnya cakupan pelayanan sarana air bersih, adalah masuk pada Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah untuk menunjang indikator Persentase KK yang dapat layanan air bersih Penduduk yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2009-2013, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2009 sekitar 59,32% dan meningkat menjadi sekitar 62,74% di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada tahun 2013 masih ada sekitar 3,42% rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

Berdasar data

Susenas 2013, di Jawa Timur terdapat 9 kabupaten/kota yang seluruh penduduknya sudah mengkonsumsi air bersih yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai dengan tahun 2013 mencapai 62,74%. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum

antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota (lokal) maupun lintas wilayah (regional). Potensi Pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur antara lain : (1)

SPAM

Regional

Pantura

memanfaatkan

Sungai

Bengawan

Solo

(Kab.

Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Bangkalan), (2) SPAM Regional

Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas (Kab./Kota Kediri, Kab. Nganjuk, dan Jombang), (3) SPAM Regional Malang Raya memanfaatkan mata air Ngepoh, Wendit, Waduk Karangkates (Kab./Kota Malang dan Kota Batu), (4)

SPAM Regional Umbulan memanfaatkan mata air Umbulan (Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kab. Gresik), (5) SPAM Regional

Lintas Madura memanfaatkan waduk dan sungai (Kab.Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), (6) SPAM Regional Timur

(Kab. Situbondo,

Bondowoso, Jember dan Banyuwangi), dan (7) SPAM Regional Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung) .

11

Pemanfaatan dan pengelolaan mata air Umbulan (SPAM Regional Umbulan) akan dilaksanakan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pemerintah Provinsi telah melakukan beberapa fasilitasi dalam rangka implementasi

pemanfaatan dan pengelolaan Umbulan yang nantinya akan

didistribusikan antara lain untuk pemenuhan kebutuan air minum domestik maupun industri yang terdapat di Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik.

Permasalahan yang dihadapi antara lain: •

Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.

•

Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis).

•

Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).

•

Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.

•

Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.

Sasaran meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi yang layak, adalah masuk pada Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah untuk menunjang indikator

Presentase Rumah Tangga dengan

sanitasi yang layak.

12

Pembangunan Sarana Sanitasi yang Layak di Jawa Timur, sampai dengan akhir tahun 2013 menunjukkan cakupan layanan air limbah mencapai 62,97%. Dengan demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, umum) ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 62,71% tahun 2012 menjadi 62,97% pada tahun 2013 ada peningkatan sebesar 0,26%. Peningkatan persentase rumah tangga yang bersanitasi tentunya akan meningkatan pula tingkat kesehatan masyarakat. Namun demikian masih ada beberapa daerah di Jatim terutama wilayah tapal kuda seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo yang merupakan daerah persentase penggunaan jamban milik sendiri paling kecil dibandingkan daerah lainnya di Jatim.

Permasalahan yang dihadapi antara lain: •

Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.

•

Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

•

Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun

B.3.

MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN TATA RUANG YANG DILANDASI DENGAN LEGALITAS HUKUM SEHINGGA DAPAT DIGUNAKAN

SEBAGAI

ACUAN

PEMANFAATAN

DAN

PENGENDALIAN RUANG. Tujuan Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang pada kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana peruntukannya.

13

Sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian ruang adalah Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan

perangkat

pemanfaatan

ruang

dan

pelaksanaan

dengan

indikator

pengendalian Prosentase

dan

Luas

pengawasan

Kawasan

yang

peruntukannya sesuai tata ruang dengan realisasi pada tahun 2012 sebesar 24,62% dan pada tahun 2013 sebesar 36,24 ada peningkatan sebesar 11,62 seperti pada tabel sebagai berikut :

Permasalahan yang dihadapi antara lain : •

Tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

•

Kewenangan provinsi adalah menyusun rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

•

Rata – Rata Kabupaten/Kota belum mampu untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten/Kota yang meminta dibantu provinsi untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

2.2

KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN Untuk

meminimalisasi

kompleksitas permasalahan

dan

mencegah

makin

berkembangnya

dalam pelayanan permukiman, maka diperlukan

adanya penentuan target pada horison waktu tertentu. Proyeksi target capaian pelayanan

dalam bidang permukiman didasari oleh beberapa landasan

komitmen maupun regulasi secara internasional maupun nasional yang merepresentasikan kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang.

14

1. Millenium Development Goals (MDGs) dan National Action Plan (NAP) Bidang Air Bersih, Sampah dan Sanitasi Millenium Development Goals (MDGs) adalah suatu hasil kesepakatan dalam Sidang Umum PBB tahun 2000 dan The World Summit on Suistainable Development (KTT Bumi)

tahun 2002 di Johanessburg yang menetapkan

tahun 2015 sebagai horizon tercapainya MDG. Salah satu butir MDG adalah “ To reduce by halve the proportion of people without sustainable acces to safe drinking water and safe sanitation”. Dengan MDG diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan pelayanan sebesar 50% dari jumlah pendiduduk yang belum terlayani (air bersih dan sanitasi) Untuk mencapai tingkat pelayanan tersebut disusun upaya peningkatan dalam bentuk National Action Plan beserta rincian programnya khusus untuk komponen sektor air bersih, sampah dan sanitasi.

a.

Berdasarkan NAP (National Action Plan) untuk bidang Air Minum dengan eksisting pelayanan tahun 2000 adalah 39% penduduk perkotaan dan 8 % penduduk perdesaan,telah ditetapkan

Sasaran capaian pelayanan pada

Tahun 2015, 60% (104 juta jiwa) penduduk perkotaan, dan 40% (46 juta jiwa) penduduk perdesaan b.

Sedangkan untuk bidang Sanitasi telah ditetapkan Akses Sanitasi Nasional untuk perkotaan 89,35% dan untuk perdesaan 62,94 %.

c.

Untuk bidang Sampah, berdasarkan kondisi eksisting Nasional 41%, telah ditetapkan Sasaran Pencapaian Pelayanan Tahun 2015 sebesar 80% di perkotaan dan perdesaan.

15

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan acuan guna mengukur tingkat capaian pelayanan secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga dapat diketahui kesenjangannya yang perlu dipenuhi pada setiap komponen

bidang perumahan permukiman dengan

tindak lanjut program peningkatan capaian pelayanan.

3. Backlog Rumah dan Kawasan Kumuh Pengurangan back log rumah dan kawasan permukiman kumuh ditargetkan dapat

diselesaikan sampai tahun 2020 dengan pendekatan

penanganan secara bertahap meliputi: 1.

Pengadaan Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana Sewa /RUSUNAWA

2.

Pengembangan unit rumah baru secara swadaya masyarakat

3.

Perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman khususnya pada kawasan kumuh

4.

Perbaikan terhadap rumah tidak layak huni

16

BAB III ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Arah Kebijakan Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan programprogram pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. A. Arah Kebijakan Program Pembangunan Perumahan Secara garis besar arah kebijakan program pembangunan perumahan adalah: a. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR b. Pembangunan Rusunawa c. Pelatihan kemasyarakatan melalui jasa konstruksi dan bimbingan teknis d. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi di bidang perumahan dan permukiman

17

B. Arah Kebijakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Arah kebijakan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi meliputi: a. Pembangunan sarana dan prasarana air minum b. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah. c. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase dan persampahan

C. Arah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam rangka merealisasikan Strategi penataan ruang dimaksud, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: a. Mengoptimalkan peran

Rencana Tata Ruang sebagai acuan

koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah b. Fasilitasi penyusunan RTRW dan rencana rinci tata ruang.

3.2

Tujuan Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas

Permukiman yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang permukiman. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, maka tujuan pembangunan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang yaitu : A. Tujuan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi ¾ Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak

18

B. Tujuan Program Pembangunan Perumahan ¾ Mengurangi backlog perumahan ¾ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas gedung negara ¾ Mewujudkan

lingkungan

permukiman

yang

layak

melalui

pengembangan teknologi bidang perumahan C. Tujuan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a.

Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

3.3. Sasaran Sasaran pembangunan bidang keciptakaryaan didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. A. Program Pengembangan Perumahan Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. a. Menurunnya jumlah backlog rumah Tahun 2010 sejumlah 530 ribu unit dan pada Tahun 2013 menjadi sekitar 479 ribu unit, atau berkurang sekitar 50 ribu unit. b. Meningkatnya jumlah KK yang memiliki akses terhadap rumah layak huni c. Meningkatnya bantuan teknis dan usaha jasa konstruksi d. Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan, material, serta sosialisasi penyebaran informasi tentang standar teknik bangunan dan perumahan

19

B. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Peningkatan efektivitas kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi : a. Meningkatnya pelayanan air bersih b. Meningkatnya pelayanan air limbah c. Meningkatnya pelayanan drainase dan persampahan C. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Meningkatnya jumlah kawasan yang sesuai dengan RTRW

20

DAERAH RAWAN AIR di JAWA TIMUR Berdasarkan peta cekungan air tanah Jawa Timur , maka daerah yang rawan air karena tidak adanya potensi air bawah tanah antara lain : a. Wilayah Madura : (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) b. Wilayah Utara

: (Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik)

c. Wilayah Selatan : (Pacitan, Trenggalek) d. Di daerah tersebut juga kurang potensi air permukaannya (sungai/danau) PROGRAM PENANGANAN DAERAH RAWAN AIR •

Perencanaan program pembangunan yang diprioritaskan pada daerah rawan air khususnya yang belum terjangkau PDAM dan HIPPAM

•

Pemberian bantuan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih berbasis komunitas (Program PAMSIMAS II)

•

Penyediaan air bersih lintas kabupaten / kota yang melayani beberapa kabupaten / kota, sehingga daerah yang potensi sumber air bakunya sangat kecil tetap bisa mendapatkan pelayanan air bersih

•

Peningkatan kemampuan stakeholder di daerah dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih yang aman melalui pendekatan investasi bersama dalam penyediaan air bersih

PROGRAM PAMSIMAS II •

Total 21 Kabupaten yang sudah mengirimkan surat minat untuk mengikuti program Pamsimas II.

•

8 Kabupaten sudah mengirimkan surat minat lengkap beserta data kesiapan pendanaan dan lokasi): ¾ Lamongan, Lumajang, Sumenep, Pasuruan, Magetan, Malang, Ngawi, Probolinggo.

•

13 Kabupaten hanya mengirimkan surat minat saja (belum dilengkapi kesiapan dana dan lokasi) :

21

¾ Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kediri , Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, Tuban. SPAM REGIONAL JAWA TIMUR CLUSTER BESAR 1. SPAM Regional PANTURA memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan) 2. SPAM Regional Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas (Kab./Kota Kediri, Kab . Ngajuk, dan Jombang) 3. SPAM Regional Malang Raya memanfaatkan Mata Air Ngepoh,

Wendit, Waduk Karangkates. (Kab/Kota Malang dan Kota Batu) 4. SPAM Regional Umbulan memanfaatkan Mata Air Umbulan (Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kab. Gresik) 5. SPAM Regional Lintas Madura memanfaatkan Waduk dan Sungai (Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) 6. SPAM

Regional

Timur

(Kab.

Situbondo,

Bondowoso,

Jember

dan

Banyuwangi) 7. SPAM Regional Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek dan Tulungagung) SPAM REGIONAL JAWA TIMUR CLUSTER KECIL 1. Kab.Mojokerto – Kab. Lamongan – Kab. Gresik ( Sungai Brantas) 2. Kab. Malang – Kab. Blitar ( Waduk Karangkates dan Sumber Taman) 3. Kab.Blitar – Kota Blitar ( Sumber Rambutmonte dan Sumber Dandang) 4. Kab Madiun – Kab. Nganjuk ( Waduk Bening ) 5. Kab Kediri – Kab. Nganjuk – Kab Jombang ( Sungai Brantas ) 6. Kab Probolinggo – Kota Probolinggo - Kab. Lumajang (Sumber Ronggojalu ) 7. Kab Malang – Kota malang – Kota Batu ( Sumber Pitu ) 8. Cluster-Cluster lain (akan ditentukan kemudian).

22

KEUNTUNGAN DARI SPAM REGIONAL •

Adanya Bantuan Pembiayaan yang lebih terkoordinir o Intake o IPA

(SDA)

(Cipta Karya)

o JDU (Pemprov) o SR

( Water Hibah )

•

Memfasilitasi Investasi Pembangunan SPAM (dapat di KPS kan)

•

Pembangunan dan Pengelolaan SPAM akan lebih efektif, efisien dan ekonomis

•

Tarif Air Curah akan lebih layak

•

Memfasilitasi Pembangunan Jaringan Distribusi SR dan Tersier

(dapat

menggunakan Program MBR) •

Lahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dapat disediakan oleh Pemprov

•

Study-study dan DED jaringan Distribusi dapat difasilitasi Pemprov

•

PDAM akan lebih fokus pada pelayanan distribusi penyediaan air minum kepada masyarakat

•

Kemudahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Baku di Provinsi Jawa Timur

•

Menghindari terjadinya konflik kepentingan antar daerah/Institusi terkait dengan air baku

PROGRES SPAM REGIONAL JAWA TIMUR CLUSTER KECIL 1. SPAM Regional Kab.Mojokerto – Kab. Lamongan – Kab. Gresik 9 MoU telah dilakukan penandatanganan 9 Tahap Awal Pembangunan Fisik (Intake 300 l/dt + Pipa Transmisi, IPA kap. 50 l/dt, Jaringan Pipa JDU tahap awal) telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2012 9 DED telah selesai dilaksanakan 9 Perijinan (Perhutani, Bina Marga Mojokerto dan Bina Marga Gresik) masih dalam proses

23

9 Kesiapan Lembaga : PDAB - PDAM 2. SPAM Regional Kab Madiun – Kab. Nganjuk 9 MoU telah dilakukan penandatangan 9 Lahan dianggarkan tahun 2013 9 DED telah selesai dilaksanakan 9 Perijinan (Perhutani, Bina Marga, Ijin Prinsip Bupati, SIPA) masih dalam proses 3. SPAM Regional Kab.Blitar – Kota Blitar 9 MoU telah dilakukan penandatangan 9 Lahan dianggarkan tahun 2014 9 FS telah selesai dilaksanakan, DED dianggarkan pada TA 2013 9 Perijinan (Perhutani, Bina Marga, Ijin Prinsip Bupati, SIPA) masih dalam proses 4. SPAM Regional Kab. Malang – Kota Malang – Kota Batu 9 Koordinasi dilaksanakan oleh Ditjen SDA 9 MoU telah dilakukan penandatangan 5. SPAM Regional Kab. Kediri – Kab. Nganjuk – Kab. Jombang 9 Masih dalam tahap persiapan MoU 6. SPAM Regional Kab. Malang - Kab. Blitar 9 Masih dalam tahap persiapan MoU 7. SPAM Regional Kab. Probolinggo – Kota Probolinggo – Kab. Lumajang 9 Masih dalam tahap persiapan MoU PROGRES SPAM REGIONAL JAWA TIMUR CLUSTER BESAR SPAM Regional UMBULAN •

Sumber Air Baku : Mata Air Umbulan

•

Daerah Layanan : Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Gresik

•

Skema Investasi : Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

•

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Panitia Lelang

24

o Sampai dengan saat ini telah ditetapkan 5 Calon Bidders yang lulus tahap Pra –kualifikasi o Penyusunan Amdal (Sumber Mata Air dan Jalur Pipa Proyek KPS SPAM Umbulan) dilaksanakan pada TA. 2013 o Proses Pengadaan Tanah dilaksanakan pada TA. 2013 o Persiapan Proses Lelang dengan melengkapi seluruh Dokumen Lelang o Perjanjian antara PemProv Jatim dengan Kab/Kota masih dalam proses pembahasan o •

SPAM Regional PANTURA

Studi Kelayakan (FS) SPAM Regional PANTURA

direncanakan akan

dianggarkan pada TA 2014. Usulan Alokasi Pendanaan Pekerjaan di Jalur Perpipaan Transmisi dari APBD melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Jatim TA 2014 sebesar Rp. 22.860.945.638,WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA : a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yangdilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

25

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan sampah : 1. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya UndangUndang No. 18 tahun 2008. 2. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya UndangUndang No. 18 tahun 2008. 3. Pasal 26 UU NO. 18 -2008: •

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.

•

Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

•

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama

antardaerah

diatur

dalam

peraturan

menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri •

Pasal 27 NO. 18 -2008:

•

Pemerintah

daerah

kabupaten/kota

secara

sendiri

sendiri

atau

bersamasama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. •

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

•

Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan

26

Eksisting Sampah : Dikelola oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang terdiri dari 9 kota and 29 kabupaten Rencana Sampah : direncanakan untuk dilakukan pengelolaan secara regional dan terpadu di 8 wilayah yaitu : 1. Greater Surabaya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) 2. Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kab. Malang) 3. Mojokerto (Kota Mojokerto dan Kab. Mojokerto) 4. Madiun ( Kota Madiun dan Kab. Madiun) 5. Kediri (Kota Kediri dan Kab. Kediri) 6. Blitar (Kota Blitar dan Kab. Blitar) 7. Pasuruan (Kota Pasuruan dan kab. Pasuruan) 8. Probolinggo (Kota Probolinggo dan Kab. Probolinggo) RENCANA SEDANG DILAKUKAN : 1. Greater Surabaya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) 2. Perencanaan pengelolaan sampah diwilayah Greater Surabaya yang sudah dilakukan antara lain studi kelayakan, pemilihan teknologi serta kelayakan lokasi TPA terpadu. 3. Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kab. Malang) 4. Saat ini sedang dilakukan identifikasi kelayakan teknis, kerjasama dan pengelolaan sampah terpadu di wilayah Malang Raya.

27

BAB IV PENUTUP

Dari

uraian

permasalahan

dan

program

pembangunan

bidang

perumahan dan permukiman di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan (% penduduk terlayani) bidang permukiman (Air Bersih, Sampah, Air Limbah, dan Drainase) sampai dengan tahun 2012 masih relatif rendah terhadap target sesuai Nasional Action Plan/MDGs. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2012 sesuai target ideal berdasarkan MDGs maupun GNPSR diperlukan dana yang sangat besar (+ 10 trilyun rupiah) sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya + 15 % dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2013 dijustifikasi secara realistis hanya 15 % dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu

didukung

mempertahankan

dengan sumber

manajemen daya

alam

konservasi melalui

lingkungan

penataan

ruang

untuk secara

komprehensif. Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan proporsi prosentase : 35 : 25 : 40.

28

Untuk selanjutnya Renja merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

29

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

BAB III ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SAARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

2

3

1

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013 ) (Tahun 0)

Tahun 2015 Target

Rp

5

6

4

Urusan Wajib

1 1

03

1

03

01

1

03

01

1

03

02

1

03

02

1

03

07

1

03

07

1

03

11

1

03

11

1

03

45

1

03

45

1

03

46

1

03

46

15.180.135.810

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap

100%

100%

Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

100%

99.99

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100%

100%

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan

100

100 %

Persentase Tingkat Pelayanan air Limbah

72,15%

73,46%

Persentase Tingkat Pelayanan air Bersih

60,96%

62,19%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 10307 001 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 10311 001 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi 10345 001 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum 10346 001

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata 5.909.957.995 Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata 236.433.724 Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata 200.000.000 Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata 2.300.100.000 Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata 6.207.179.000 Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 326.465.091

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10302 001

7

6.672.856.810

Pekerjaan Umum

10301 001

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

2

3

1 1

04

1

04

15

1

04

15

1

04

15

1

05

1

05

15

1

05

15

1

05

15

1

05

16

1

05

16

1

05

17

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013 ) (Tahun 0)

Tahun 2015

4


Target

Rp

5

6

7

Perumahan

41.692.721.000

Program Pengembangan Perumahan

41.692.721.000

10415 001 10415 002

Persentase Rusun terbangun

39,42%

44,266%

Jumlah PSU Perumahan 50 kawasan PSU dan dokumen Permukiman dan Dokumen Monev monev 50.000 unit RTLH

10 kawasan PSU dan 10.000 unit

Penataan Ruang

7.000.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang 10515 001 10515 002

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata 2.100.000.000 Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata 800.000.000 Ruang 63.872.856.810 4.100.000.000

Prosentase RTR Kawasan Strategis 41 Provinsi yang tersusun Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang 2 kabupaten/kota

56.4 7

Program Pemanfaatan Ruang 10516 001

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Prosentase ketersediaan petunjuk 0 pelaksanaan pemanfaatan tata Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang TOTAL

10 %

Surabaya, 30 Juli 2014 KEPALA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. GENTUR PRIHANTONO SP, MT Pembina Utama Madya NIP. 19590109 198712 1002

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang NO 1

16

SASARAN 2 Misi 02: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, 01 pelayanan air minum, dan sanitasi

02

5

Misi 03: Meningkatkan pembangunan yang Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

01

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)

2013

2019

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH


3

4

5

6

7

8

9

Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan 01 sanitasi

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah

Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka

01

01

Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi dengan harga terjangkau

Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah

Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam

001

Persentase Tingkat Pelayanan air 72,15% Limbah

76,14%

[1.03.45] Program Pengembangan [1030500] Dinas PU Cipta Karya Kinerja Pengelolaan Sanitasi dan Tata Ruang

001

Persentase Tingkat Pelayanan air 60,96% Bersih

66,96%

[1.03.46] Program Pengembangan [1030500] Dinas PU Cipta Karya Kinerja Pembangunan Air Minum dan Tata Ruang

001

Persentase Rusun terbangun

39,42%

0.6365

[1.04.15] Program Pengembangan [1030500] Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang dan Tata Ruang

002

Jumlah PSU Perumahan Permukiman dan Dokumen Monev RTLH

50 kawasan PSU dan dokumen monev 10 50.000 unit RTLH

001 002

02 03

CAPAIAN KINERJA

STRATEGI

Meningkatkan peran rencana tata 01 ruang sebagai pedoman dalam Perumusan peraturan/kebijakan 01 sebagai dasar Pemanfaatan ruang

Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang

001 001

Prosentase RTR Kawasan 41 Strategis Provinsi yang tersusun Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang 2 kabupaten/kota Prosentase ketersediaan 0 petunjuk pelaksanaan Jumlah Aparat yang Mendapat Pelatihan dalam rangka

100

[1.05.15] Program Perencanaan Tata Ruang

[1030500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

[1.05.16] Program Pemanfaatan Ruang [1.05.17] Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

[1030500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang [1030500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

40 100



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MATRIKS RANCANGAN RPJMD PERIODE 2015‐2019 SKPD : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang KODE

VISI ‐ MISI ‐ TUJUAN ‐ SASARAN ‐ STRATEGI ‐ ARAH KEBIJAKAN

KETERANGAN

1

2

3

JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK 0104

Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan

010401

Menurunnya persentase penduduk miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

010403

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

0208

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat

020802

Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi

03

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang

0301

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya

030101

Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi

030103

Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumber daya air, DAS, dan wilayah pesisir, serta laut

0302

Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan

030201

T Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang j d d l k k bij k bid

030202

Meningkatnya fasilitasi tentang perlindungan terhadap luasan lahan pertanian

KODE

VISI ‐ MISI ‐ TUJUAN ‐ SASARAN ‐ STRATEGI ‐ ARAH KEBIJAKAN

KETERANGAN

1

2

3

04

Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik

0401

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik

040101

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

040102

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah

040103

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( PROGRAM DAN KEGIATAN) SKPD : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang NO

KODE

1

2

NAMA PROGRAM / KEGIATAN

10327

3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

365

10327001

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

366

10327002

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

367

10327003

Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah

368

10327004

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

369

10327005

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum

370

10327006

Pengembangan sistem distribusi air minum

371

10327007

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

372

10327008

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

373

10327009

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10329

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

407

10329001

Perencanaan pengembangan infrastruktur

408

10329002

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

409

10329003


10330

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

410

10330001

Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan

411

10330002

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

412

10330003

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

413

10330004

Pembangunan pasar perdesaan

414

10330005

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

415

10330006

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

416

10330007

Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan

417

10330008


10335

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

452

10335001

Pembangunan sarana air minum di perkotaan dan perdesaan meliputi bangunan produksi sampai jaringan distribusi

453

10335002

Pendataan dan identifikasi potensi air baku untuk air minum dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota

454

10335003

Pemulihan sarana air minum dan air limbah yang rusak pada lokasi bencana alam

455

10335004

Revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk menunjang peningkatan pemeliharaan guna pengendalian kebocoran

456

10335005

Revitalisasi IPAL/IPLT dan rintisan pengembangan jaringan pembuangan air limbah di perkotaan

457

10335006

Pembangunan sarana sanitasi (jamban keluarga/komunal) di perdesaaan

KETERANGAN 4

458

10335008

Penyediaan sarana air bersih dan air limbah PONPES

459

10335009

Review Studi Air Baku

460

10335010

Perencanaan Fasilitasi PLN dan PDAM Rusunawa

461

10335011

Pembangunan MCK

462

10335012

Pengadaan Air Bersih

463

10335014

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih pada Lokasi GERDUTASKIN

464

10335016

Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih / Air Minum Perdesaan

465

10335017

Pembangunan Sarana Air Bersih Regional

10336

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

466

10336001

Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

467

10336002

Sosialisasi kebijakan pemerintahdalam penyelesaian perbatasan antar negara

468

10336003

Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

469

10336004

Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan

470

10336005


471

10336006

Analisa Kesenjangan Infrastruktur Permukiman Kawasan JLS

472

10336007

Analisa Perkembangan Permukiman Berbasis Teknologi Multi Temporer di Jawa Timur (Remote Sensing and Geographics Information System)

473

10336008

Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan

474

10336009

Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Permukiman pada Desa Miskin Tertinggal

10337


475

10337001


476

10337002


477

10337003


478

10337004

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

479

10337005

Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

480

10337006

Penyusunan UKL/UPL

481

10337007

Pembinaan Teknis Penyusunan RPJM Permukiman Kab.Kota

482

10337008

Identifikasi Program Pengembangan Kawasan Permukiman Baru di Kab. Sidoarjo

10338

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase

483

10338001

Pembangunan Saluran Drainase dan Persampahan Kawasan Perkotaan

484

10338002

Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Sampah Terpadu

485

10338003

Pembangunan Saluran Drainase dan Persampahan

10345

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

592

10345001

Penyediaan sarana air limbah

593

10345002

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase

10346

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

594

10346001

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

595

10346002

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air

10415

Program Pengembangan Perumahan

602

10415001

Penetapan kebijakan, Strategi, dan program perumahan

603

10415002

Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)

604

10415003

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

605

10415004

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

606

10415005

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

607

10415006

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

608

10415007

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

609

10415008


610

10415009

Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman

611

10415011

Pengembangan teknologi tepat guna dan penelitian bidang perumahan dan sarana permukiman

612

10415012

Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar

613

10415013

Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga

614

10415014

Pembayaran Angsuran Rusunawa Siwalankerto Tahap III

615

10415015

Peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan perumahan

616

10415016

Pembinaan Jasa Konstruksi

617

10415017

Pembangunan dan rehab sarana prasarana Gedung Negara

618

10415018

Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman

619

10415019

Peningkatan sarana prasarana permukiman perkotaan

620

10415020

Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Permukiman pada Desa Miskin Tertinggal

621

10415021

Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur

622

10415022

Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

623

10415023

Pembangunan PSD Lingkungan PONPES Tertinggal

624

10415024

Gedung Penunjang VVIP & VIP Bandara Juanda

625

10415025

Renovasi Gedung Bawas

626

10415026

Renovasi Gedung Bappeprop

627

10415027

Evaluasi Program dan Pengadaan Investor PIA

628

10415028

Penelitian dan Evaluasi Kelayakan Lahan TPA Sampah Terpadu dan Urugan

629

10415029

DED Pondok Pesantren

630

10415030

DED Desa Tertinggal

631

10415031

Pembenahan Interior Gedung Brantas Ex Memo untuk Gedung Pelayanan Sistem Perijinan Satu Atap (lanjutan)

632

10415032

Perbaikan dan Penataan Lingkungan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya

633

10415033

Review Hasil Identifikasi Desa Miskin Tertinggal

634

10415034

Analisa Pembangunan Pemukiman di Propinsi Jawa Timur

635

10415035

Pengembangan dan Fasilitasi Program Permukiman

636

10415036

Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman Se Jawa Timur

637

10415037

Rehab Wisma DPRD untuk Kantor

638

10415038

Perbaikan Gedung Masjid Al-Akbar Surabaya

639

10415039

Pavingisasi Jalan

640

10415040

Pengaspalan Jalan

641

10415041

Pengerasan Jalan

642

10415042

Pengaspalan dan Pengerasan Jalan dan Jembatan

643

10415043

Pavingisasi

644

10415044

Pembangunan Plengsengan dan Talud

645

10415045

Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman pada Lokasi Desa Gerdutaskin

646

10415046

Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

647

10415047

Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman

648

10415048

Penelitian Bidang Perumahan dan Permukiman

649

10415049

Inventarisasi Bangunan Gedung

650

10415050

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa )

651

10415051

Dana Pendamping PNPM

652

10415052

Persiapan Pelaksanaan Pembangunan PIA

653

10415053

Penyusunan DED Saluran Drainase Gunungsari Kota Surabaya

654

10415054

Rehabilitasi Posko Satkorlak PBP Prop. Jatim

655

10415055

Pembangunan Sarana dan Prasarana Arena Panjat Tebing

656

10415056

Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim

657

10415057

Pembangunan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

658

10415058

Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Bangunan Gedung

659

10415059

Penataan Lingkungan Permukiman

660

10415060

Pembinaan Teknis bangunan gedung

661

10415061

Pengendalian Perencanaan Ruang dan Lingkungan

662

10415062

Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur

663

10415063

Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin

664

10415064

Pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana yang layak dan sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin di perkotaan

665

10415065

Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa kompensasi yang adil dan layak

666

10415066

Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin, dan menyederhanakan prosedur perijinan, serta pengakuan hak atas bangunan perumahan rakyat dengan biaya murah dan cepat

667

10415067

Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dan dampak negatif krisis ekonomi

668

10415068

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan di kawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan

669

10415069

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman, khususnya bagi masyarakat miskin

670

10415070

Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembangunan perumahan rakyat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan

671

10415071

Pendirian rumah penampungan/panti untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacat/memiliki kemampuan berbeda, serta masyarakat miskin di daerah bencana alam

672

10415072

Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Permukimnan pada Lokasi Desa Gerdutaskin

673

10415073

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

674

10415074

Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Kawasan Agropolitan Jawa Timur

675

10415075

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

676

10415076

Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

677

10415077

Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan

678

10415078

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

679

10415079

Pembangunan Gudang Tembakau

680

10415080

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (Lanjutan

681

10415081

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan

682

10415082

DED Pengembangan Kawasan Baru

683

10415083

Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan

684

10415084


685

10415085

Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

10416

Program Lingkungan Sehat Perumahan

686

10416001

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

687

10416002

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

688

10416003

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

689

10416004

Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

690

10416005

Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang

691

10416006


692

10416007

Analisa Kebijakan Pembangunan Jalan Lintas Selatan dan Manfaatnya Bagi Daerah Perbatasan Dengan Propinsi Jawa Tengah Di Propinsi Jawa Timur

693

10416008

Analisis Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalur Lintas Selatan di Propinsi Jawa Timur

694

10416009

Pembangunan Masjid Kantor Gubernur Propinsi Jawa Timur

695

10416010

Pembangunan Masjid Kantor Gubernur Propinsi Jawa Timur (Lanjutan)

10417

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

696

10417001

Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan

697

10417002

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

698

10417003

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan

699

10417004

Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah

700

10417005

Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum

701

10417006

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan

702

10417007


703

10417008

Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh

704

10417009

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat

705

10417010

Fasilitasi kerjasama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan

706

10417011

Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Sarana Lingkungan Permukiman Desa Nelayan

707

10417012

Penyediaan rumah sederhana sehat, dan prasarana lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penduduk miskin

708

10417013

Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di perkotaan untuk penduduk miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah

709

10417014

Pengembangan kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar

710

10417015

Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga, dengan mengembangkan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin, dan menyederhanakan prosedur perijinan, serta pengakuan hak atas bangunan p

711

10417016

Fasilitasi bantuan teknis dan pembiayaan perbaikan rumah keluarga miskin yang sangat tak layak huni

712

10417017

Fasilitasi kerja sama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak, sehat, dengan harga yang terjangkau

713

10417018

Peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan rumah, dengan prosedur yang mudah, murah, dan cepat

714

10417019

Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa kompensasi yang adil dan layak

715

10417020

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan

716

10417021

Fasilitasi dan Stimulasi Undang-undang, Peraturan Bangunan Gedung, NSPM dan Imventarisasi Bangunan Gedung

10418

Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial

717

10418001

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

718

10418002

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial

719

10418003


720

10418005

Pemulihan perumahan yang rusak akibat bencana alam

721

10418006

Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Rusak akibat Bencana Alam

722

10418007

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Perkotaan

10421


747

10421001


748

10421002

Pendataan dan identifikasi potensi air baku untuk air minum dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota

749

10421003


750

10421004


751

10421005


752

10421006


753

10421007

Penyediaan sarana air bersih dan air limbah

754

10421008

Penyediaan sarana air bersih dan air limbah PONPES

755

10421009


756

10421010

Perencanaan Fasilitasi PLN dan PDAM Rusunawa

757

10421011

Pembangunan MCK

758

10421012


759

10421013


760

10421014

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih pada Lokasi GERDUTASKIN

761

10421015


762

10421016

Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih / Air Minum Perdesaan

10422


763

10422001


764

10422002

Pendataan dan identikasi potensi air baku untuk air minum dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota

765

10422003


766

10422004


767

10422005


768

10422006


769

10422007

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi pada Lokasi GERDUTASKIN

770

10422008

Pembangunan sarana sanitasi di perdesaaan

771

10422009

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih pada Lokasi GERDUTASKIN

772

10422010

Pemulihan sarana air bersih dan Sanitasi pada lokasi bencana alam

773

10422011

Penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk desa-desa rawan air

774

10422012


775

10422013

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan

776

10422014


777

10422015

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi pada Lokasi GERDUTASKIN

10423

Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan

778

10423001

Penataan kota-kota metropolitan dan kota besar dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan

779

10423002

Pengembalian fungsi-fungsi kawasan kota melalui peremajaan kembali (redevelopment) dan revitalisasi (revitalization) kawasan perkotaan, kawasan bersejarah dan sosial budaya

780

10423003

Peningkatan kerjasama dan pembangunan terpadu antar kota inti dan kota-kota satelit di wilayah metropolitan

781

10423004

Penguatan dan pemberian ruang bagi sektor informal yang mampu membuka banyak peluang lapangan kerja

782

10423005

Pengelolaan aset-aset tidur milik pemerintah di pusat-pusat kota

783

10423006

Penataan Kota-kota metropolitan dan kota besar, kawasan bersejarah dan sosial budaya

784

10423007

Penataan Lingkungan Masjid Al-Akbar Surabaya

785

10423008


786

10423009

Pengadaan Air Bersih Perkotaan

787

10423010

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase Perkotaan

788

10423011

Pembangunan MCK Perkotaan

789

10423012

Pavingisasi Perkotaan

790

10423013

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

791

10423014

Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Miskin Perkotaan

792

10423015

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Usaha kecil (Sektor Informal Perkotaan)

793

10423016

Penataan Kota-kota Metropolitan dan Kota Besar dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan Perkotaan (Kawasan Kumuh Perkotaan)

794

10423017

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan

795

10423018

Pengembalian fungsi-fungsi kawasan kota melalui penataan dan kawasan bersejarah dan sosial budaya

796

10423019

Peningkatan sarana prasarana permukiman perkotaan

797

10423020

Penguatan dan Pemberian Ruang Usaha Bagi Sektor Informal melalui Penataan dan Pembangunan Kawasan PKL

798

10423021

Pendampingan PNPM Mandiri

10424

Program Penunjang Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

799

10424001

Menunjang pelaksanaan penyehatan PDAM serta pembinaan teknis dan manajemen bagi HIPPAM dan instansi pengelola air limbah

800

10424002

Fasilitasi pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah yang berbasis kelompok masyarakat serta menunjang pelaksanaan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

801

10424003

Fasilitasi kerjasama instansi pengelola air minum dan air limbah dengan swasta

802

10424004

Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Kelompok Masyarakat dalam rangka Mengdukung Program SANIMAS Masyarakat Terpadu

10425

Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

803

10425001

Menunjang pelaksanaan penyehatan PDAM serta pembinaan teknis dan manajemen bagi HIPPAM dan instansi pengelola air limbah

804

10425002

Fasilitasi pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah yang berbasis kelompok masyarakat serta menunjang pelaksanaan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

805

10425003

Fasilitasi kerjasama instansi pengelola air minum dan air limbah dengan swasta

806

10425004

Pembangunan serta Pembinaan Teknis dan Manajemen bagi Pengelola Air Minum Berbasis Kelompok Masyarakat (HIPPAM)

807

10425005

Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Kelompok Masyarakat dalam rangka Mengdukung Program SANIMAS Masyarakat Terpadu

808

10425006

Pendampingan Proyek Air Bersih Umbulan

10426

Program Perencanaan Tata Ruang

809

10426001

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

810

10426002

Penetapan kebijakan tentang RDTRK,RTRK, dan RTBL

811

10426003

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

812

10426004

Penyusunan rencana tata ruang wilayah

813

10426005

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

814

10426006

Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

815

10426007

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

816

10426008

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

817

10426009

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

818

10426010

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

819

10426011

Revisi rencana tata ruang

820

10426012

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

821

10426013

Survey dan pemetaan

822

10426014

Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota

823

10426015

Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

824

10426016

Penataan ruang kawasan perbatasan, rawan Tsunami (resettlement) di Jawa Timur

825

10426017

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

826

10426018

Penataan Ruang Gerbangkertosusilo Plus

827

10426019

Studi Penelitian dan Penyiapan RDTRK Kawasan Ekonomi Khusus

828

10426020

Studi Penelitian dan Penyusunan RUTRK/RDTRK IKK JLS

829

10426021

Penyusunan RUTRK/RDTRK IKK JLS

830

10426022

Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

831

10426023

Penyusunan Ruang Kota IKK-JLS

832

10426024

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di WIliayah GKS Plus

833

10426025

Fasilitasi Teknis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) dan Zoning Regulation

834

10426026

Pengembangan dan Penataan Pusat-Pusat Kegiatan di Wilayah GERBANGKERTASUSILA PLUS

835

10426027

Penataan ruang wilayah Kab/Kota di Jawa Timur

836

10426028

Penyusunan Raperda Tata Ruang di Jawa Timur

837

10426029

Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

838

10426030

Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang

10427

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

839

10427001

Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

840

10427002

Sosialisasi kebijakan pemerintahdalam penyelesaian perbatasan antar negara

841

10427003

Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

842

10427004

Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan

843

10427005


844

10427006

Analisa Kesenjangan Infrastruktur Permukiman Kawasan JLS

845

10427007

Analisa Perkembangan Permukiman Berbasis Teknologi Multi Temporer di Jawa Timur (Remote Sensing and Geographics Information System)

10428


846

10428001


847

10428002


848

10428003


849

10428006

Penyusunan UKL/UPL

850

10428007

Pembinaan Teknis Penyusunan RPJM Permukiman Kab.Kota

851

10428008

Identifikasi Program Pengembangan Kawasan Permukiman Baru di Kab. Sidoarjo

10429

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

852

10429001

Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan

853

10429002

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

854

10429003

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

855

10429004

Pembangunan pasar perdesaan

856

10429005

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

857

10429006

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

858

10429007

Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan

859

10429008


10430

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase

860

10430001

Pembangunan Saluran Drainase dan Persampahan Kawasan Perkotaan

861

10430002

Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Sampah Terpadu

862

10430003

Pembangunan Saluran Drainase dan Persampahan

10515


863

10515001


864

10515002


865

10515003


866

10515004


867

10515005


868

10515006


869

10515007


870

10515008


871

10515009


872

10515010


873

10515011


874

10515012


875

10515013

Survey dan pemetaan

876

10515014


877

10515015


878

10515016

Penataan dan Pengembangan wilayah-wulayah tertinggal, strategis cepat tumbuh dan berbatasan

879

10515017

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

880

10515018

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

881

10515019

Penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP

882

10515020

Pemaduserasian RTRW Provinsi Jawa Timur dengan RTRW kabupaten/kota

883

10515021

Penyempurnaan Substansi Peninjauan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

884

10515022

Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Pariwisata Koridor A Provinsi Jawa Timur

885

10515023

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Agropolitan Pulau Madura

886

10515024

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Agropolitan Bromo

887

10515025

Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Jawa Timur

888

10515026

Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Pariwisata Koridor C Provinsi Jawa Timur

889

10515027

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Agropilitan Ijen

890

10515028

Penyempurnaan Substansi RTRW Provinsi Jawa Timur

891

10515029

Penyempurnaan Subtansi RTRW Provinsi Jawa Timur

892

10515030

Pemaduserasian RTRWP Jatim dengan Isu Strategis

893

10515031

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi

894

10515032

Sosialisasi RTRWP Jawa Timur

895

10515033


896

10515034


897

10515035


898

10515036


899

10515037


900

10515038


901

10515039


902

10515040


903

10515041


904

10515042


905

10515043


906

10515044


907

10515045

Survey dan pemetaan

908

10515046


909

10515047


910

10515048

Penataan ruang kawasan perbatasan, rawan Tsunami (resettlement) di Jawa Timur

911

10515049

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

912

10515050

Penataan Ruang Gerbangkertosusilo Plus

913

10515051

Studi Penelitian dan Penyiapan RDTRK Kawasan Ekonomi Khusus

914

10515052

Studi Penelitian dan Penyusunan RUTRK/RDTRK IKK JLS

915

10515053

Penyusunan RUTRK/RDTRK IKK JLS

916

10515054

Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

917

10515055

Penyusunan Ruang Kota IKK-JLS

918

10515056

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di WIliayah GKS Plus

919

10515057

Fasilitasi Teknis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) dan Zoning Regulation

920

10515058

Pengembangan dan Penataan Pusat-Pusat Kegiatan di Wilayah GERBANGKERTASUSILA PLUS

921

10515059

Penataan ruang wilayah Kab/Kota di Jawa Timur

922

10515060

Penyusunan Raperda Tata Ruang di Jawa Timur

923

10515061

Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

924

10515062

Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang

925

10515063

Inventarisasi Permasalahan Penataan Ruang Wilayah

926

10515064

Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Provinsi

927

10515064

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Perdesaan

928

10515065

Penyusunan Arahan RTR Kawasan Perdesaan

929

10515066

Penyusunan dan Persetujuan Substansi Kawasan Strategis Provinsi

930

10515067

Koordinasi dalam Rencana Tata Ruang

10516

Program Pemanfaatan Ruang

931

10516001

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

932

10516002

Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

933

10516003

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

934

10516004

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

935

10516005

Survey dan pemetaan

936

10516006

Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

937

10516007

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

938

10516008

Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

939

10516009

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

940

10516010

Sinkronisasi program dan anggaran provinsi

941

10516011

Pemanfaatan kawasan strategis provinsi

942

10516012

Pemanfaatan kawasan andalan

943

10516013

Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang

944

10516014

Sinkronisasi program sektoral dalam perwujudan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi

945

10516015

Optimalisasi kelembagaan penataan ruang

946

10516016

Fasilitasi dan Koordinasi antar Penataan Ruang Kabupaten/Kota

947

10516017

Sinkronisasi Terapan Indikasi Program dan Anggaran Penataan Ruang

948

10516018

Aplikasi Sistem Terapan Indikasi Program pada Anggaran

949

10516019

Penerapan Indikasi Program pada Anggaran

950

10516020

Optimalisasi Kelembagaan Penataan Ruang

951

10516021

Sinkronisasi Program Pembangunan Sektoral dan Perencanaan Spasial

952

10516022

Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang

953

10516022

Pelatihan Aparat Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang

954

10516023

Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang

955

10516024

Koordinasi dalam Pemanfaatan Ruang

10517

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

956

10517001


957

10517002

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

958

10517003

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

959

10517004

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

960

10517005

Pengawasan pemanfaatan ruang

961

10517006

Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

962

10517007

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

963

10517008


964

10517009

Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

965

10517010

Penyusunan dan penetapan peraturan zonasi

966

10517011

Penetapan kebijakan insentif-disinsentif tata ruang

967

10517012

Perizinan pemanfaatan ruang

968

10517013

Fasilitasi penyelesaian perselisihan dan/atau pengenaan sanksi permasalahan tata ruang

969

10517014

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

970

10517015

Optimalisasi kelembagaan penataan ruang

971

10517016

Peningkatan Kinerja Perizinan pemanfaatan ruang

972

10517017

Pengembangan Sistem informasi Tata Ruang

973

10517018

Peningkatan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang

974

10517019

Penyusunan Neraca Penggunaan Lahan

975

10517020

Penyusunan Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pertambangan Skala Regional

976

10517021

Sistem Informasi Tata Ruang

977

10517022

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

xxx01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1003 xxx01001

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1004 xxx01002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1005 xxx01003

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1006 xxx01004

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1007 xxx01005

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1008 xxx01006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

1009 xxx01007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1010 xxx01008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1011 xxx01009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1012 xxx01010

Penyediaan alat tulis kantor

1013 xxx01011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1014 xxx01012

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

1015 xxx01013

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1016 xxx01014

Penyediaan peralatan rumah tangga

1017 xxx01015

Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan

1018 xxx01016

Penyediaan bahan logistik kantor

1019 xxx01017

Penyediaan makanan dan minuman

1020 xxx01018

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1021 xxx01019

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1022 xxx01020

Biaya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

1023 xxx01021

Penyediaan jasa vakasi

1024 xxx01022

Penyediaan jasa lembur

1025 xxx01023

Penyediaan biaya operasional pelayanan / jaspel

1026 xxx01024

Penyediaan biaya pengobatan aparatur

1027 xxx01025

Penyediaan biaya jasa administrasi, perijinan dan sertifikasi

1028 xxx01026

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1029 xxx01027

Ketatausahaan

1030 xxx01028

Penyediaan Jasa Kantor

1031 xxx01029

Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan BLU

1032 xxx01030

Penunjang Kedinasan PNS

1033 xxx01099

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1034 xxx01105

Penyediaan biaya jasa administrasi, perijinan dan sertifikasi (Lanjutan)

1035 xxx01106

Penyediaan Jasa Kantor (Lanjutan)

1036 xxx01107

Administrasi perkantoran

1037 xxx01108

Biaya operasional pelayanan/jaspel

1038 xxx01109

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat

1039 xxx01110

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Jalan Provinsi

1040 xxx01111

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur

1041 xxx01112

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan Program

1042 xxx01113

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pengaturan dan Pengendalian

1043 xxx01114

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pembangunan dan Peningkatan

1044 xxx01115

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemeliharaan

1045 xxx01116

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Bina Teknik

xxx02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1060 xxx02001

Pembangunan rumah jabatan

1061 xxx02001

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

1062 xxx02002

Pembangunan rumah dinas

1063 xxx02002

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

1064 xxx02003

Pembangunan gedung kantor

1065 xxx02003

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana

1066 xxx02004

Pengadaan mobil jabatan

1067 xxx02004

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana

1068 xxx02005

Pengadaan kendaran dinas/oprasional

1069 xxx02005

Pembangunan Gedung

1070 xxx02006

pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

1071 xxx02006

Pengadaan Perlengkapan Aparatur

1072 xxx02007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1073 xxx02007

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

1074 xxx02008

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1075 xxx02009

Pengadaan peralatan gedung kantor

1076 xxx02010

Pengadaan meubelaer

1077 xxx02020

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

1078 xxx02021

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

1079 xxx02022

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1080 xxx02023

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

1081 xxx02024

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

1082 xxx02025

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

1083 xxx02026

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

1084 xxx02027

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/dinas

1085 xxx02028

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1086 xxx02029

Pemeliharaan rutin/ berkala meubelaer

1087 xxx02040

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

1088 xxx02041

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1089 xxx02042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1090 xxx02043

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

1091 xxx02044

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1092 xxx02045

Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

1093 xxx02046

Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1094 xxx02047

Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik

1095 xxx02048

Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu

1096 xxx02049

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1097 xxx02050

Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

1098 xxx02051

Pengadaan Pakaian Olahraga

1099 xxx02052

Pembangunan gedung kantor

1100 xxx02053

Pembebasan lahan dan bangunan untuk perluasan masjid kantor Gubernur

1101 xxx02054

Pengadaan KB Samsat Probolinggo (lanjutan)

1102 xxx02055

Pengadaan KB Samsat Malang Kab I (lanjutan)

1103 xxx02056

Pengadaan KB Samsat Pasuruan (lanjutan)

1104 xxx02057

Pengadaan KB Samsat Blitar (lanjutan)

1105 xxx02058

Rehab UPTD Gresik (lanjutan)

1106 xxx02059

Rehab KB Samsat Pembantu Banyuwangi (lanjutan)

1107 xxx02060

Rehab KB Samsat Surabaya Kenjeran (lanjutan)

1108 xxx02098

Pemeliharaan Gedung KB Samsat Wlingi-Blitar

1109 xxx02099

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1110 xxx02100

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1111 xxx02101

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1112 xxx02102

Pembangunan gedung kantor (Lanjutan)

1113 xxx02103

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

1114 xxx02104

Peningkatan Fasilitas Operasional Pelayanan Umum

1115 xxx02105

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Publik

1116 xxx02106

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan

1117 xxx02107

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penyusunan Laporan Kinerja

1118 xxx02108

Koordinasi dan Sinkronisasi Program dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

1119 xxx02109

Monitoring dan Evaluasi Program

1120 xxx02110

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Lanjutan)

1121 xxx02111

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi

1122 xxx02112

Peningkatan pemeliharaan gedung/ bangunan

1123 xxx02113

Peningkatan sarana prasarana

1124 xxx02114

Pembangunan Parkir Mobil

xxx06 1167 xxx06001

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1168 xxx06002

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1169 xxx06003

Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

1170 xxx06004

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1171 xxx06099

Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1172 xxx06100

Peningkatan Disiplin Aparatur

1173 xxx06101

Peningakatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Provinsi Jawa Timur SKPD : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Indikator Kode

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kinerja Program

2

(outcome) dan Kegiatan (output) 3

1 1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tahun 2015

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2019

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

17

Urusan Wajib

63,872,856,810

38,707,042,514

61,811,053,790

45,211,465,403

68,937,497,366

278,539,915,883

15,180,135,810

15,925,049,514

14,730,861,790

17,603,253,403

13,848,464,366

77,287,764,883

326,465,091

335,956,427

346,346,815

356,737,219

367,439,336

1

03

Pekerjaan Umum

1

03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

03 01

1

03 01

001

1

03 01

001

1

03 02

1

03 02

1

03 02

001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 001

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur h d l d

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,732,944,888 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 100%

326,465,091

335,956,427

346,346,815

356,737,219

367,439,336

5,909,957,995

6,087,778,513

6,269,874,437

6,457,970,670

6,651,709,791

001 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 1,732,944,888 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

001

Tahun 2016

Meningkatnya Pelaksanaan 100% Pelayanan Administrasi P b h d

99.99

99.99 0

99.99 0

99.99 0

31,377,291,406 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

99.99 0

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0


1

03 02

002


0

0

0

0

0


1

03 02

003


5,909,957,995

6,087,778,513

6,269,874,437

6,457,970,670

6,651,709,791


1

03 02

004


0

0

0

0

0

1

03 07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

236,433,724

243,307,574

250,832,538

258,357,514

266,108,239

1

03 07

1

03 07

001

1

03 07

002

1

03 11

1

03 11

1

03 11

001

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

250,832,538

258,357,514

266,108,239


200,000,000

200,000,000


002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

1

03 45 001

03 45

001

03 45

002

1

03 45

002

1

03 46

1

03 46

1

03 46

persentase dokumen penyelenggaraan i h di

100 %

100 %

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

1


72,15%

001

Persentase Pelayanan Sarana Sanitasi

Persentase Pelayanan Saluran Drainase

1

03 46

001

1

03 46

002

1

03 46

002

1

04


60,96%

Persentase Pelayanan Sarana Air Bersih

Perumahan

Jumlah Dokumen Pendataan/Pemetaan Desa D R Ai

50%

44,266%

1

04 15

1

04 15

001

Program Pengembangan Perumahan Persentase Rusun terbangun 39,42%

1

04 15

002

1

04 15

012

50 kawasan PSU 10 kawasan PSU Jumlah PSU Perumahan dan 10.000 unit Permukiman dan Dokumen dan dokumen M RTLH 50 000 i M RTLH

1

04 15

012

Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar 001

50%

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000


0

0

0

0

0

2,300,100,000

2,416,325,000

2,585,468,000

3,024,338,000

777,033,000

74,12%

74,79%

75,46%

76,14%

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 11,103,264,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0


1,300,100,000

1,416,325,000

1,585,468,000

2,024,338,000

777,033,000


6,207,179,000

6,641,682,000

5,078,340,000

7,305,850,000

5,586,174,000




62,81%

63,44%

64,07%

64,71%


5,707,179,000

5,891,682,000

4,328,340,000

6,305,850,000

5,086,174,000


500,000,000

750,000,000

750,000,000

1,000,000,000

500,000,000


41,692,721,000

15,081,993,000

38,610,192,000

18,291,212,000

44,840,333,000

158,516,451,000

44,840,333,000




41,692,721,000

Jumlah Kawasan PSU yang dibangun

% 0

50%

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air 001

100 % 0

62,19%

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan 001

100 % 0

50%

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum 001

100 % 0

50%

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase 001

100 % 0

73,46%

Penyediaan sarana air limbah

001

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

200,000,000

003

1

100% 0

243,307,574

Penyusunan Dokumen Perencanaan

001

100% 0

200,000,000

03 11

03 45

100% 0

236,433,724

03 11

03 45

100% 0

200,000,000

001 001

100% 0

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

1

100%

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1

1

100%

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah


15,081,993,000 44,266%

10 kawasan PSU dan 10.000 unit RTLH 1,331,549,000 M

38,610,192,000 54,85%


18,291,212,000 54,85%


63,65% 10 kawasan PSU dan 10.000 unit RTLH 1,500,000,000 M

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 1,500,000,000

6,831,549,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Indikator Kode


Kinerja Program

2


1 1

04 15

021

1

04 15

021

Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa 001 Ti

1

04 15

022

Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

1

04 15

022

1

04 15

046

1

04 15

046

1

04 15

050

1

04 15

050

1

04 15

051

1

04 15

051

1

04 15

056

1

04 15

056

1

04 15

062

1

04 15

062

1

04 15

075

1

04 15

075

1

04 15

076

1

04 15

076

1

04 15

078

1

04 15

078

1

04 15

082

1

04 15

082

1

04 15

083

1

04 15

083

1

04 15

084

1

04 15

084

1

04 15

085

1

04 15

085

1

05

001 Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus 001 Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa ) 001



Target

Rp

4

5

6

Tahun 2015

001 Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur 001

Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman 001

DED Pengembangan Kawasan Baru 001

7

8

Tahun 2018

Target

Rp

9

10


Tahun 2019

Target

Rp

11

12

Target

Rp

13

14

001 Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir 001 Penataan Ruang

17

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000


1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000


19,750,000,000

2,750,000,000

20,750,000,000

2,000,000,000

21,750,000,000


1,450,000,000

1,200,000,000

1,900,000,000

1,200,000,000

2,340,331,000


2,000,000,000

1,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

4,000,000,000


1 500 000 000 1,500,000,000

1 500 000 000 1,500,000,000

1 500 000 000 1,500,000,000

1 500 000 000 1,500,000,000

1 500 000 000 1,500,000,000

7 500 000 000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 7,500,000,000

1,500,000,000

1,231,993,000

1,500,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000


1,250,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,750,000,000


1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000


7,000,000,000

0

0

0

0


750,000,000

750,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000


Jumlah Dokumen Identifikasi Sarana P d K

750,000,000

750,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000


Jumlah Dokumen Identifikasi Sarana P I f k

411,172,000

400,000,000

960,192,000

1,091,212,000

1,000,002,000


7,000,000,000

7,700,000,000

8,470,000,000

9,317,000,000

10,248,700,000

50%

Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yag b ( )

50%

Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang b ( )

50%



Twin Bock

Jumlah OMS dan BKM yang mengikuti P d i PPIP

Kab/Kota

Jumlah Gedung Negara yang di Bangun/di R i

Gedung

Jumlah RTLH yang di Renovasi

Unit

Jumlah Penelitian Teknologi Tepat Guna dan P ji b h d

Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelatihan dan S ifik i b i P k j




50%


50%


50%


50%

Orang


50%







1

05 15 05 15

001

Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase RTR Kawasan 41 Strategis Provinsi yang

56.4

69.2

79.4

89.7

100

1

05 15

002

Jumlah Rencana Rinci 2 Tata Ruang kabupaten/kota

7

7

7

7

7

1

05 15

010

4,100,000,000

1

05 15

010

1

05 15

013


Survey dan pemetaan

16

1,500,000,000

Panjang Jalan Usaha Tani yang Terbangun (m)

1

001

15



Jumlah Dokumen DED Kawasan Baru


Rp

2,000,000,000

Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan 001

Target

1,000,000,000

Jumlah Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan T k l i Bid Jasa Konstruksi

001

Rp

1,000,000,000

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman 001

Target

500,000,000

Jumlah Rusun yang Terbangun

Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim

Tahun 2017

500,000,000

Dana Pendamping PNPM 001

Tahun 2016

Jumlah Aparat yang Mendapat Pelatihan dan S i li i T R

4,510,000,000

4,961,000,000

5,457,100,000

6,002,810,000

42,735,700,000 25,030,910,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

350,000,000

385,000,000

423,500,000

465,850,000

512,435,000


1,200,000,000

1,320,000,000

1,452,000,000

1,597,200,000

1,756,920,000


Orang


Indikator Kode

1 1

05 15

013

1

05 15

018

1

05 15

018

1

05 15

031

1

05 15

031

1

05 15

064

1

05 15

064

1

05 16

1

05 16

1

05 16

002

1

05 16

002

1

05 16

003

1

05 16

003

1

05 16

007

1

05 16

007

1

05 16

008

1

05 16

008

05 16

009

1

05 16

009

1

05 16

011

1

05 16

011

1

05 16

012

1

05 16

012

1

05 16

022

1

05 16

022

1

05 16

023 023

1

05 16 05 17

1

05 17

1

05 17

Kinerja Program

2


001 Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 001 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi 001

001

05 17

001

05 17

004

1

05 17

004

1

05 17

005

1

05 17

005

1

05 17

006

1

05 17

006

1

05 17

007

1

05 17

007

4 50%

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan R

50%

Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi

50%

Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Ri i K P d


Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan f



001

001

Tahun 2017

Tahun 2018


Tahun 2019

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

550,000,000

605,000,000

665,500,000

732,050,000

805,255,000


1,400,000,000

1,540,000,000

1,694,000,000

1,863,400,000

2,049,740,000


600,000,000

660,000,000

726,000,000

798,600,000

878,460,000


2,100,000,000

2,310,000,000

2,541,000,000

2,795,100,000

3,074,610,000



0%

10 %

25 %

45 %

70 %

100 %

12,820,710,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang %


150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

750,000,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

0

0

0

0

0


150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000


500,000,000

500,000,000

500,000,000

595,100,000

774,610,000


0

0

0

0

0


50%




50%


50%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

Pemanfaatan kawasan strategis provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota yang di Monitoring dan E l iP f

700,000,000

700,000,000

841,000,000

900,000,000

1,000,000,000



Jumlah Dokumen terkait Pemanfaatan Kawasan S i P i i

600,000,000

810,000,000

900,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000



Jumlah Dokumen Terkait Pemanfaatan Kawasan A d l

0

0

0

0

0


Sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang

Jumlah Aparat yang Orang Mendapat Pelatihan dalam R k P f

0

0

0

0

0



Jumlah Aparat yang Mendapat Sosialisasi K bij k

800,000,000

880,000,000

968,000,000

1,064,800,000

1,171,280,000


Jumlah Aparat yang Mendapat Pelatihan dalam k P d li

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000



50%

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000


Meningkatkan Efektifitas Pengendalian P d li P Pemanfaatan f t R

50%


150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000


Jumlah Lokasi yang Mendapat Ijin P f R

50% 150,000,000

230,000,000

250,000,000

300,000,000

300,000,000


Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas P d li P f

50% 100,000,000

100,000,000

118,000,000

164,800,000

250,000,000



50%

Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota 001

001

001

001

001

001

001

001

001 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota 001 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 001

Tahun 2016


Jumlah Dokumen Penyusunan Terkait d li P f Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual P pemanfaatan ruang

001

1

Tahun 2015


Program Pemanfaatan Ruang

001

001

1



Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Perdesaan

001

1

1








Orang







Indikator Kode

1 1

05 17

008

1

05 17

008


Kinerja Program

2




Target

Rp

4

5

6

Tahun 2015

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 001 TOTAL


Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Rp

7

8

Tahun 2018

Target

Rp

9

10


Tahun 2019

Target

Rp

11

12

Target

Rp

13

14

100,000,000

100,000,000

150,000,000

150,000,000

171,280,000

63,872,856,810

38,707,042,514

61,811,053,790

45,211,465,403

68,937,497,366

50%

Target

Rp

15

16


17 671,280,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

278,539,915,883



RS-BK51Cp

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Provinsi Jawa Timur SKPD : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Indikator Kode


Kinerja Program

2


1 1

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tahun 2015

45,211,465,403

68,937,497,366

278,539,915,883

14,730,861,790

17,603,253,403

13,848,464,366

77,287,764,883

326,465,091

335,956,427

346,346,815

356,737,219

367,439,336

03 01 03 01

001

1

03 01

001

1

03 02

1

03 02

1

03 02

001

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

1

03 02

002


1

03 02

003


1

03 02 004


1

03 07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1

03 07

1

03 07

001

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1

03 07

002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

03 11

1

03 11

1

03 11

001

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1

03 11

002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

1

03 11

003

1

03 45

1

03 45

1

03 45 001

1

03 45

001

1

03 45

002

1

03 45

002

1

03 46

1

03 46

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 001

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur h d l d

100%

100%

Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

001

001

Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Ad i i i

100%

Prosentase kelembagaan 100% yang tepat fungsi

99.99

100%

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 001

persentase dokumen penyelenggaraan i h

100 %

100 %

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi 001


72,15%

73,46%

Penyediaan sarana air limbah 001

001

50%

Persentase Pelayanan Saluran Drainase

50%

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum 001

03 46

002

1

03 46

002

1

04

1

04 15

1

04 15

001

1

04 15

002


60,96%

62,19%

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan 001

Persentase Pelayanan Sarana Air Bersih

50%

Jumlah Dokumen Pendataan/Pemetaan Desa D R Ai

50%

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air 001 Perumahan Program Pengembangan Perumahan

1

04 15

012

1

04 15

012

1

04 15 021

1

04 15 021

1

04 15 022

1

04 15 022

1

04 15 046

1

04 15

046

1

04 15

050

1

04 15

050

Persentase Rusun terbangun b

39,42%

44,266%

Jumlah PSU Perumahan 50 kawasan PSU 10 kawasan PSU Permukiman dan dan dokumen dan 10.000 unit M RTLH 50 000 M RTLH Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkunganD k

siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota 001 b

Jumlah Kawasan PSU yang dibangun

50%

Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa 001 Ti Panjang Jalan Usaha Tani yang Terbangun (m)

50%

Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman 001

Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yag b ( )

50%

Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang ( ) Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana b Sewa ( Rusunawa )

50%

Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus 001

001

04 15 051

Jumlah Rusun yang Terbangun

Twin Bock

Twin Bock

Kab/Kota

Kab/Kota

Dana Pendamping PNPM

1

04 15 051

1

04 15

056

001

1

04 15

056

1

04 15

062

1

04 15

062

1

04 15

075

1

04 15

075

1

04 15

076

1

04 15

076

1

04 15

078

1

04 15

078

1

04 15

082

1

04 15

082

1

04 15

083

1

04 15

083

1

04 15

084

1

04 15

084

1

04 15

085

1

04 15

085

1

05

1

05 15

1

05 15

001

1

05 15

002

1

05 15 010

Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur 001

Gedung

50% Gedung

Jumlah RTLH yang di Renovasi

Unit

50% Unit

001

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi 001 DED Pengembangan Kawasan Baru 001

50%

Jumlah Penyebaran Informasi dan Sosialisasi T k l i Bid Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelatihan dan S ifik i b i P k j

50%

Orang

50% Orang

Jumlah Dokumen DED Kawasan Baru Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan

001 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 001


Jumlah Dokumen Identifikasi Sarana I f k Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagaiP

0 100% 367,439,336

0

0

0

0

0

5,909,957,995

6,087,778,513

6,269,874,437

6,457,970,670

6,651,709,791

1

Penataan Ruang



05 15

010

1

05 15

013

1

05 15

013

1

05 15

018

1

05 15

018

1

05 15

031

1

05 15

031

1

05 15

064

1

05 15

064

1

05 16

1

05 16

1

05 16

Prosentase RTR Kawasan Strategis P i iRencana Rinci Jumlah Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Tata Ruang k b /k

Survey dan pemetaan

Jumlah Aparat yang Mendapat Pelatihan dan S i li i T R

001

001

0 99.99

0 99.99


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


5,909,957,995

6,087,778,513

6,269,874,437

6,457,970,670

6,651,709,791


0

0

0

0

0

236,433,724

243,307,574

250,832,538

258,357,514

266,108,239

0 100%

0 100%

0 100%

0 100%

0 100%

0

0

0

0


243,307,574

250,832,538

258,357,514

266,108,239


200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000


0 100 %

0 100 %

0 100 %

0 100 %

0 100 %

0

0

0

0

0


200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000


0

0

0

0

0

2,300,100,000

2,416,325,000

2,585,468,000

3,024,338,000

777,033,000

0 74,12%

0 74,79% 1,000,000,000

0 75,46% 1,000,000,000

0 76,14% 1,000,000,000

0 76,14% 0

0

0

0

0


1,416,325,000

1,585,468,000

2,024,338,000

777,033,000


0

0

0

0

0

6,207,179,000

6,641,682,000

5,078,340,000

7,305,850,000

5,586,174,000

0 62,81%

0 63,44%

0 64,07%

0 64,71%

0 64,71%

001

5,891,682,000

4,328,340,000

6,305,850,000

5,086,174,000

0

0

0

0

0


500,000,000

750,000,000

750,000,000

1,000,000,000

500,000,000


0

0

0

0

0

41,692,721,000

15,081,993,000

38,610,192,000

18,291,212,000

44,840,333,000

158,516,451,000

41,692,721,000

15,081,993,000

38,610,192,000

18,291,212,000

44,840,333,000


0 44,266% 0 10 kawasan PSU dan 10.000 unit RTLH 1,331,549,000 M





0

0


500,000,000

500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000


0

0

0

0

0


1,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000


0

0

0

0

0


1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

Program Pemanfaatan Ruang 001 002


Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan f

0

0

0

0


2,750,000,000

20,750,000,000

2,000,000,000

21,750,000,000


0

0

0

0


1,200,000,000

1,900,000,000

1,200,000,000

2,340,331,000

0 Twin Bock

0 Kab/Kota

0 Gedung

0 Unit

0

0

0


3,000,000,000

2,000,000,000

4,000,000,000


0

0

0

0


1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000


0

0

0

0


1,231,993,000

1,500,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000


0

0

0

0

0


1,250,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,750,000,000


0

0

0

0

0


1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000


0

0

0

0


7,000,000,000

0

0

0

0


0

0 Orang

0

0

0

0


750,000,000

750,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000


0

0

0

0

0


750,000,000

750,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000


0

0

0

0

0


411,172,000

400,000,000

960,192,000

1,091,212,000

1,000,002,000


0

0

0

0

0

7,000,000,000

7,700,000,000

8,470,000,000

9,317,000,000

10,248,700,000

4,100,000,000

4,510,000,000

4,961,000,000

5,457,100,000

6,002,810,000 0 100

07

07

350,000,000

10 %


0 1,000,000,000

0 100

0%


0 19,750,000,000

0 7

50%


0

0 89.7

Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Ri i K P d


0

0 7

Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi


0

0 79.4

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Perdesaan 001


5,707,179,000

07

50%


0

0 69.2

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian f R Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi P

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 001


1,300,100,000

7

Orang


0

56.4

50%


236,433,724

2

Orang


0 99.99

41

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian P f R


0 99.99

Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir 001


0 99.99

1,500,000,000

Jumlah Penelitian Teknologi Tepat Guna ji b h d Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan d P Permukiman

001

0 100% 356,737,219

1,500,000,000

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumaha dan Permukiman

0 100% 346,346,815

2,000,000,000

Jumlah Gedung Negara yang di Bangun/di R i

0 100% 335,956,427

1,450,000,000

Jumlah OMS dan BKM yang mengikuti i PPIP Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah P d Propinsi Jatim

001

0 100% 326,465,091

1,000,000,000 Persentase Pelayanan Sarana Sanitasi


1

17

61,811,053,790

15,925,049,514

03 01

001


38,707,042,514

1

03 46 001


Tahun 2019

15,180,135,810

1

03 46

Tahun 2018

63,872,856,810

1

1

Tahun 2017

Pekerjaan Umum

03

1

Tahun 2016

Urusan Wajib

1

1



0 Orang

385,000,000

423,500,000

465,850,000

512,435,000

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 42,735,700,000 25,030,910,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 2,136,785,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

0

0

0

0


1,200,000,000

1,320,000,000

1,452,000,000

1,597,200,000

1,756,920,000


0

0

0

0

0


550,000,000

605,000,000

665,500,000

732,050,000

805,255,000


0

0

0

0

0


1,400,000,000

1,540,000,000

1,694,000,000

1,863,400,000

2,049,740,000


0

0

0

0

0


600,000,000

660,000,000

726,000,000

798,600,000

878,460,000


0

0

0

0

0

2,100,000,000

2,310,000,000

2,541,000,000

2,795,100,000

3,074,610,000

0 25 % 150,000,000

0 45 % 150,000,000

0 70 % 150,000,000

0 100 % 150,000,000

0 100 % 150,000,000

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 12,820,710,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 750,000,000 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

1

05 16

002

1

05 16

003

1

05 16

003

1

05 16 007

1

05 16

007

1

05 16

008

1

05 16

008

1

05 16

009

1

05 16

009

1

05 16

011

1

05 16

011

1

05 16

012

1

05 16

012

1

05 16

022

1

05 16

022

1

05 16 023

1

05 16

1

05 17

1

05 17

1

05 17

001

1

05 17

001

1

05 17

004

1

05 17

004

1

05 17

005

1

05 17

005

1

05 17

006

1

05 17

006

1

05 17

007

1

05 17

007

1

05 17

008

1

05 17

008

023

001

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian f R Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang P

001 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 001

50%

Jumlah Dokumen Penyusunan Terkait P d li Meningkatkan Efektifitas Pengendalian f R

50%

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian f R Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang P

50%

Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang P lintas kabupaten/kota 001

001 Pemanfaatan kawasan strategis provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota yang di Monitoring dan E l iP f


Jumlah Dokumen terkait Pemanfaatan Kawasan S i P i i


Jumlah Dokumen Terkait Pemanfaatan Kawasan A d l Jumlah Aparat yang Mendapat Pelatihan d l R k

Orang

Sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang

Orang



001

001

001

001

Orang

Orang

Jumlah Aparat yang Mendapat Pelatihan k Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang d l

001

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian f R Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang P

50%

001


50%

Jumlah Lokasi yang Mendapat Ijin P f R

50%

50%

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas P d li Jumlah Aparat yang Mendapat Sosialisasi K bij k

50%



50%

001 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota 001

001

001 TOTAL

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000


0

0

0

0

0


500,000,000

500,000,000

500,000,000

595,100,000

774,610,000


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


700,000,000

700,000,000

841,000,000

900,000,000

1,000,000,000


0

0

0

0

0


600,000,000

810,000,000

900,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0 Orang

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0 Orang

0

0

0

0

880,000,000

968,000,000

1,064,800,000

1,171,280,000

800,000,000

001


0


0

0

0

0

0

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

0

0

0

0

0


150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000


0

0

0

0

0


150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000



0

0

0

0

0


150,000,000

230,000,000

250,000,000

300,000,000

300,000,000


0

0

0

0

0


100,000,000

100,000,000

118,000,000

164,800,000

250,000,000


0

0

0

0

0


100,000,000

100,000,000

150,000,000

150,000,000

171,280,000


0

0

0

0

0

63,872,856,810

38,707,042,514

61,811,053,790

45,211,465,403

68,937,497,366

0 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 278,539,915,883

STRATEGI, ARAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Visi : Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak MISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan

Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin

Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin d d d k i ki

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan

Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya‐upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat

Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi

Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi

Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi dengan harga terjangkau

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah

Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MISI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, BERBASIS AGROBISNIS/AGROINDUSTRI, DAN INDUSTRIALISASI

MISI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN, DAN PENATAAN RUANG TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan

Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang

Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah

Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah

Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan Pemanfaatan ruang di Jawa Timur ruang

Meningkatnya fasilitasi tentang perlindungan terhadap luasan lahan pertanian

Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur Menetapkan dan mempertahankan luasan LP2B dalam rangka swasembada beras

Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Peningkatan fasilitasi upaya mendorong luasan LP2B dalam rangka swasembada beras

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik

Meningkatkan efektivitas kelembagaan Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang dalam upaya meningkatkan pelayanan publik memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan

MISI : MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah

Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi , sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya Peningkatan efesiensi dan efektivitas Meningkatkan manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik profesional Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang Peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik secara konsisten melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat. Penguatan aksi anti‐korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan up to date Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, Meningkatkan kualitas perencanaan, Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta penganggaran, dan pengendalian secara terpadu serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD antar dan lintas SKPD kegiatan pembangunan Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta fungsinya dengan fungsinya kelembagaannya secara berkelanjutan

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas

Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu

Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif



RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents