RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

………………………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………

ii

DAFTAR TABEL …………………………….……………………………………………………...

iii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………

1

1.1 Latar Belakang …………………..………………………………………………………

1

1.2 Landasan Hukum

………………………..…………………………………………..

3

1.3 Maksud dan Tujuan ……………..……………………………………………………

7

BAB II

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ……………………………………………………………

8

2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………..……………………….. 8 1. Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Perumahan dan Pemberdayaan Komunitas Perumahan …………………………………….

8

2. Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi …………………..…………………………………

13

3. Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Kinerja Persampahan dan Drainase ………………………………..………………………………… 4. Meningkatkan Efektifitas Pemanfaatan Ruang ……………………....

17 19

2.2. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan ……………………………….. 22 1. Milenium Development Goals (MDGs) dan National Action Plan (NAP) Bidang Air Bersih, Sampah dan Sanitasi ………………………. 22 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ………….………………..………………………………… 3. Backlog Rumah dan Kawasan Kumuh.…………………………………

i

23 24

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………………………………

25

3.1. Arah Kebijakan …………………………..…………………..……………………….. A. Arah Kebijakan Program Pembangunan Perumahan……………….

25 25

B. Arah Kebijakan Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi …………………..…………………………………

26

C. Arah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ..………........

26

3.2. Tujuan ……………………………………..…………………..……………………….. A. Tujuan Program Pembangunan Perumahan ………………………….

26 27

B. Tujuan Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi …………………..………………………………… 27 C. Tujuan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ………........ 3.3. Sasaran …………………………………..…………………..……………………….. A. Sasaran Program Pembangunan Perumahan ……………………….

27 27 28

B. Sasaran Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi …………………..………………………………… 28 C. Sasaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ……........ BAB IV

PENUTUP

28

……..……………………………………………… 36

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (Tahun Berjalan) 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 5. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2013

ii

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

………………………………………………………………

9

Tabel 2.2

Pelaksanaan Program Renovasi RTLH ………………………...

10

Tabel 2.3

Jumlah Hunian Perumahan yang terbangun …………………...

11

Tabel 2.4

Pengukuran capaian indikator kinerja air minum dan sanitasi

14

Tabel 2.5

Pengukuran capaian indikator kinerja Persampahan dan Drainase ……………………………………………………………………….

Tabel 2.6

Pengukuran capaian indikator kinerja Pemanfaatan Ruang

iii

18 20

KATA PENGANTAR

t I

KATA PENGANTAR

T

I

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayahNya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2013 dapat diselesaikan.

T

Disusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan Implementasi dari Tap MPR

II

No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

T

Nepotisme yang kemudian ditindak lanjuti Instruksi Presiden No.

t I I I I I

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara mulai dari Pejabat Eselon

T T

I T

T

II

keatas

untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya seta kewenangan yang berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis.

Rencana Kerja (RENIA)

ini memuat unsur-unsur Perencanaan Strategik

dan

Evaluasi Kinerja serta Analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013.

Akhirnya Rencana Kerja (RENJA)

ini

diharapkan dapat menjadi wujud

pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Visi dan Misinya sesuai

T

T

2004

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah

Dinas.

I t I

5 Tahun

Surabaya,30

Stratejik

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2014, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

yang

secara

substansi

merepresentasikan

penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2010-2014 khususnya pada bidang keciptakaryaan dan penataan ruang. Selain itu juga sebagai instrumen

untuk melakukan

pengukuran kinerja Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur N0.90 & 127 Tahun 2008. Berdasarkan

data

jumlah

penduduk

dan

luas

wilayah

per

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka dapat dicermati bahwa penyebaran

penduduk

antar

daerah

Kabupaten/Kota

menurut

kepadatannya menunjukkan adanya pemusatan penduduk terutama di perkotaan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan potensi wilayahnya. Terkait dengan permasalahan tersebut akan mengandung konsekwensi timbulnya masalah kesehatan, perumahan dan penyediaan berbagai prasarana pendukung yang diperlukan, sementara sumberdaya alam cenderung semakin berkurang. Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman

meliputi;

rendahnya

1

tingkat

pemenuhan

kebutuhan

perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan. Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi; rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, serta rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah. Permasalahan pokok persampahan meliputi; masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, serta masih lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah. Sedangkan masih luasnya daerah genangan serta banyak terjadinya banjir di kawasan perkotaan merupakan permasalahan pokok dalam penanganan drainase. Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannnya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung. Adapun dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok meliputi; perkembangan perkotaan yang tidak seimbang antara kota-kota metropolitan/besar

dengan

kota-kota

menengah

dan

kecil,

serta

memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi. Permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; masih belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota. Mengingat permasalahan pokok dalam bidang keciptakaryaan dan penataan ruang tersebut

yang secara prinsip menyangkut hajat hidup

2

masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi. Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan.

1.2.

Landasan Hukum Perencanaan Strategi Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan ” Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang yang antara lain meliputi : a. Umum  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3

 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /Prt/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

4

 Surat

Edaran

Direktorat

Jenderal

Cipta

Karya

Nomor:

03/Se/Dc/2010 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. b. Penataan Ruang :  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);  Peraturan

Pemerintah

Nomor

16

Tahun

2004

tentang

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

5

 Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); c.

Perumahan & Permukiman  UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman  UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak

Lingkungan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 );  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);  Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Penataan Bangunan & Jasa konstruksi  Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;

6

 UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  Peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan gedung

1.3.

Maksud dan Tujuan Sebagai tindaklanjut yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya maka tujuan Rencana Strategi bidang Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam periode lima tahun ke depan meliputi: 1. Meningkatkan

kualitas

perencanaan,

pengembangan,

dan

pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Meningkatkan

kualitas

lingkungan

permukiman

dan

cakupan

pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, cepat tumbuh, wilayah tertinggal dan percepatan perencanaan RTRW di masingmasing Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta perencanaan detail wilayah/kawasan sehingga mendukung mengurangi kesenjangan antar wilayah

7

BAB II EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

BAB II EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana dan Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2014 maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, serta mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur

tahun 2013 disajikan sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN. Tujuan Meningkatkan efektivitas pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebanyak 2 (Dua) indikator yaitu (1) Rasio Rumah Dibanding Dengan Jumlah KK Perkotaan, (2) Rasio Rumah Dibanding Dengan Jumlah KK Perdesaan.

8

Tabel

2.1

Pengukuran

Kinerja

Sasaran

Meningkatnya

Kualitas

TARGET

REALISASI

(%)

3

4

5

Infrastruktur

NO 1 1

2

INDIKATOR KINERJA 2 Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki/akses rumah layak huni Tingkat Hunian Rumah Layak Huni oleh KK Gol. Miskin atau berpenghasilan rendah

32.00

30.68

95,90

595.888 Unit

159.062 Unit

26,70

Capaian indikator kinerja penurunan backlog perumahan di perkotaan dan perdesaan ini didukung oleh kegiatan antara lain yaitu pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) sebagaimana nampak pada tabel berikut : Dalam

Memperluas

Lapangan

Kerja

Meningkatkan

Efektivitas

Penanggulangan Kemiskinan dan Memperdayakan Ekonomi Rakyat, Terutama Wong Cilik , Gubernur Provinsi Jawa Timur mencanangkan program hibah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Wong Cilik. Adapun pelaksanaanya Gubernur Jawa Timur bekerjasama dengan Kodam V/ Brawijaya, sedang Kodam V/ Brawijaya menugaskan Kodim didaerah untuk melaksanakan program ini dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Tata Bangunan hanya selaku pengawas serta pendampingan laporannya. Menurut

Peraturan

Menteri

Perumahan

Rakyat

Nomer

22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pengertian runah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan

dan

kecukupan

minimum

luas

bangunan

serta

kesehatan

penghuninya. Adapun kriteria khusus mengenai sasaran renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) berpedoman pada 6 (enam) indikator kemisikinan, yaitu (1)

9

lantai rumah masih berupa tanah (2) dinding rumah terbuat dari bilik bambu/sesek/gedek (3) tidak memiliki jendela dan ventilasi udara (4) tanah milik pribadi dan tidak bermasalah (5) tidak mempunyai asset lain di luar rumah sebesar ± Rp. 500.000,00 , dan (6) penghasilan tidak tetap (buruh serabutan di bawah umur/ janda/ jompo). Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah tidak layak huni sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2009. Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.049 unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 252.951 unit RTLH yang tersebar di 29 Kabupaten. Tabel 2.2. Pelaksanaan Program Renovasi RTLH di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No 1. 2. 3. 4. 5.

Kegiatan Tahun 2009 II) Tahun 2010 & IV) Tahun 2011 & VI) Tahun 2012 & VIII) Tahun 2013

(Tahap I & (Tahap III (Tahap V (Tahap VII (Tahap IX)

Jumlah Kab/Kota

Target Renovasi Rtlh (Unit)

Realisasi Renovasi Rtlh (Unit)

20

20.000

20.000

20

15.000

15.045

20

15.000

15.106

14

11.400

11.498

12

9.400

9.400

70.800

71.049

TOTAL

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

10

Pada tahun 2013, Renovasi RTLH dilaksanakan di 14 kabupaten/kota di Jawa Timur.Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh TNI dari Kodam V/ Brawijaya.Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang melalui konsultannya melakukan tugas pendampingan pelaporan yang dilakukan dalam menyajikan data dan dokumentasi pelaksanaan bakti TNI tersebut. Dari laporan ini dapat diketahui lokasi rumah dan kondisi rumah sebelum dan sesudah direnovasi beserta keterangan selama pelaksanaan. Untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas perumahan yang layak huni, pada Tahun 2013 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang menangani berbagai permasalahan dalam pelayanan permukiman, mendapatkan sumber dana diantaranya:

Tabel 2.3 Jumlah Hunian Perumahan yang terbangun Sumber Dana

Jumlah yang terbangun (Unit Hunian)

APBN

8.848

APBD I

804

APBD II

150

Perumnas

480

Menpera

1930

Evaluasi Pencapaian Kinerja Perumahan, Perlu ditingkatkannya alokasi pendanaan baik melalui APBD maupun APBN untuk mendukung program pengembangan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan tertinggal. Adanya regulasi peraturan yang berkaitan dengan pembangunan RSH oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal perijinan, PLN dan PDAM untuk mengatasi kendala ketersediaan pasokan listrik dan air serta Perbankan dalam penyediaan kredit KPR bersubsidi untuk memfasilitasi pemilikan atau pembelian RSH yang dibangun oleh pengembang.

11

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur sudah terbangun secara sustainable.Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar infrastruktur merupakan program prioritas disamping programprogram yang lainnya. Untuk dua tahun belakangan yaitu tahun 2011 Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang telah membangun jalan Paving, jalan Aspal, jalan Makadam, drainase dan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada tahun 2010/2011 terbangun tiga (3) TB yaitu Rusunawa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit, type 34. Pada tahun 2011/2012 terbangun tiga (3) TB Rusunawa yaitu Rusunawa Jemundo dengan dua (2) TB, hunian 152 unit type 34, serta Rusunawa Sier satu (1) TB, hunian 65 unit type 34. Untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Gunung Sari telah mendapat apresiasi yang luar biasa dari pemerintah pusat khususnya dari Kemenpera dalam hal konstrusi terbaik di Indonesia.

12

Data pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Jawa Timur 37.476.011 jiwa dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 3.079.822 RTM dan back log di bidang perumahan mencapai 324.000 unit yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Jumlah Rumah Susun Sewa Terbangun : 148 blok dan Jumlah Hunian Terbangun Sebanyak : 7336 hunian Dengan Sumber dana berasal dari: 

APBN



APBD I : 399 unit hunian



APBD II



PERUMNAS : 480 unit hunian



Pembangunan rumah dari REI : 492.939 unit hunian



Pembangunan rumah dari APBD I : 239 unit untuk bencana alam di

: 5936 unit hunian

: 150 unit hunian

Jember

2. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KINERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Tujuan Meningkatkan efektivitas pengembangan kinerja pembangunan air minum dan air limbah. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya pelayanan sarana air minum dan air limbah. Sasaran Meningkatnya pelayanan sarana air minum dan air sanitasi sebanyak 2 (Dua) indikator yaitu : (1) Persentase KK yang dapat layanan air bersih (2) Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpersentasikan dengan tingkat pelayanan air bersih serta pembanding antara jumlah kapasitas sarana dan prasarana air minum

13

yang ada dengan pelayanan terhadap jumlah penduduk. Pencapaian indikator tersebut senantiasa menunjukkan peningkatan sebagaimana uraian berikut :

Tabel 2.4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Air Minum dan Air Limbah Tahun 2013 NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

1

2

3

4

5

1

Persentase KK yang dapat

61,13

60,96

99,70

62, 71

62,97

97,70

layanan air bersih

2

Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi mempunyai sasaran sebagaimana berikut: - Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dari 59,32% tahun 2012 menjadi sebesar kurang lebih 60,96% pada tahun 2013. Meningkatnya ketersediaan Sanitasi dari 62,71% tahun 2012 menjadi sebesar 62.97% tahun 2013. Pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan

akan ditingkatkan menjadi 71,72%

sesuai Target

MDG’s.Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah mempunyai sasaran sebagaimana berikut: - Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di perkotaan

dari 66,73%

menjadi sebesar kurang lebih 62,29%, dan di perdesaan dari 59,60% menjadi sebesar kurang lebih 57.04%. - Meningkatnya jumlah IPAL/IPLT yang tersedia baru 40% dan bermanfaat bagi masyarakat.

14

- Meningkatnya cakupan pelayanan Air Limbah di perkotaan

dari 77,18%

menjadi sebesar 75,80%, dan di perdesaan dari 50,86% menjadi sebesar kurang lebih 51,95%. Pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan

akan ditingkatkan menjadi 79,60%

dan cakupan pelayanan

wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi 60,83% Target MDG’s 2015. - Meningkatnya kinerja lembaga pengelola air minum (PDAM & HIPPAM) dan lembaga pengelola air limbah - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah - Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan air minum dan air limbah - Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan air bersih dan air limbah Cakupan pelayanan Sanitasi. sampai saat ini sebesar 77,18%,

untuk

wilayah perkotaan, dan 50,86% untuk daerah pedesaan, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 79,60% dan cakupan pelayanan wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi 60,83% Target MDG’s 2015. Program

Pecepatan

Pembangunan

Sanitasi

Permukiman

(PPSP),

merupakan Program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor Sanitasi yang dilaksanakan Selama periode tahun 2009 -2014, dengan target pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut :  Stop buang air besar sembarangan (BABS), baik di wilayah perkotaan maupun wilayah Pedesaan Cakupan pelayanan air bersih saat ini sebesar 66,73%, untuk wilayah perkotaan, dan 59,60% untuk daerah pedesaan, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 76,05% dan cakupan pelayanan wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi 70,07% 15

Target MDG’s 2015 akan mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan yang berkelanjutan. Untuk mencapai agenda tersebut menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM yaitu: a. Meningkatkan cakupan layanan akses air bersih dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap utamanya pada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR ) b. Menurunkan tingkat kehilangan air melalui perbaikan dan rehabilitasi. c. Memprioritaskan

pembangunan

untuk

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah ( MBR).

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.



Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.



Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun



Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.



Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis).



Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).

16



Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.



Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: - Peran

serta

seluruh

stakeholder

dalam

upaya

mencapai

sasaran

pembangunan air minum dan air limbah hingga tahun 2012 di perkotaan dan perdesaan - Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkankan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat - Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku) - Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan - Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan. 3. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KINERJA PERSAMPAHAN DAN DRAINASE. Tujuan Meningkatkan efektivitas pengembangan kinerja persampahan dan drainase. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya Saluran Drainase dan TPA Sampah.

17

Sasaran Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase dan TPA Sampah sebanyak 2 (Dua) indikator yaitu (1) Persentase Pelayanan Saluran Drainase, (2) Persentase Pelayanan sampah perkotaan. Sabagai Berikut : Tabel 2.5 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persampahan dan Drainase Tahun 2013 NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

1

Persentase Pelayanan Saluran Drainase

83,28 %

79,87 %

2

Persentase Pelayanan Sampah Perkotaan

85,11 %

82,78 %

Cakupan pelayanan drainase diperkotaan dari 79,75% menjadi sebesar kurang lebih 79,87%, pada akhir tahun 2015

cakupan pelayanan drinase

diwilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 87,46% Target MDG’s 2015. 

Menurunnya luasan genangan dan menurunkan waktu genangan pada kawasan dan menurunkan waktu genangan pada banjir hingga 75 % dari kondisi saat ini



Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan drainase



Meningkatnya pangembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan drainase.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakkan hukum khususnya

18

dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan. 

Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.



Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: - Peran

serta

dan

kemampuan

masyarakat

dalam

pengelolaan

dan

pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS) - Kinerja pengelolaan sampah dan drainase serta perbaikan saluran drainase primer dan sekunder guna pengendalian banjir di perkotaan Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.

4. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMANFAATAN RUANG. Tujuan Meningkatkan efektivitas pengembangan pemanfaatan tata ruang. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu terwujudnya kegiatan fasilitasi dan penyusunan rencana tata ruang wilayah di kabupaten/kota. Sasaran Meningkatnya pemanfaatan ruang sebanyak 1 (Satu) indikator yaitu (1) terwujudnya kegiatan fasilitasi dan penyusunan rencana tata ruang wilayah di kabupaten/kota. Sabagai Berikut :

19

Tabel 2.6 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Ruang Tahun 2013 NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

1

2

3

4

5

15 Paket

11 Paket

84,50 %

1

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan RTRW, RDTR, Kawasan Strategis Kab/Kota

Prioritas Program Tata Ruang ini adalah meningkatkan efektifitas perencanaan

tata

ruang

serta

meningkatkan

efektifitas

pengendalian

pemanfaatan ruang. Sedangkan sasarannya adalah : - Terwujudnya kegiatan fasilitasi dan penyusunan rencana tata ruang wilayah di 38 Kabupaten/Kota - Tercapainya perencanaan detail kawasan di 38 Kabupaten/Kota - Tercapainya optimalisasi peran RTRW Provinsi Jawa Timur sebagai rujukan koordinasi

pembangunan

antar

sektor

dan

antar

wilayah

di

38

Kabupaten/Kota - Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan strategis dan cepat tumbuh di 31 lokasi wilayah kegiatan - Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan perdesaan dan perkotaan di 22 lokasi sistem jaringan wilayah perdesaan Kab/Kota - Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan perbatasan di 5 Kawasan - Terpenuhinya pemenuhan ruang terbuka hijau publik di 21 wilayah kota besar dan metropolitan - Terpenuhinya

sinkronisasi

program

20

dan

anggaran

propinsi

di

38

Kabupaten/Kota - Tercapainya fasilitasi dan koordinasi antar penataan ruang Kabupaten/Kota - Tercapainya pemanfaatan kawasan strategis provinsi - Tercapainya pemanfaatan detail kawasan/wilayah tiap Kecamatan di

Jawa

Timur - Tercapainya pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang di seluruh wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur - Tercapainya sinkronisasi program sektoral dalam perwujudan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis propinsi di seluruh wilayah - Tercapainya optimalisasi kelembagaan penataan ruang di seluruh wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur - Tercapainya fungsi pengendalian kebijakan insentif-desinsentif tata ruang di 38 Kab/Kota - Terpenuhinya perizinan pemanfaatan ruang di 38 Kab/Kota - Terpenuhinya

penyelesaian

perselisihan

dan/atau

pengenaan

sanki

permasalahan tata ruang di 38 Kab/Kota - Terpenuhinya fasilitasi kerjasama tata ruang lintas kab/kota di 38 Lokasi - Terpenuhinya pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang di 38 Kab/Kota - Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang masing-masing Kecamatan dan Kawasan Strategis Propinsi/Kabupaten/Kota - Terselesaikannya produk rencana tata ruang wilayah wilayah di 38 Kabupaten/Kota - Fasilitasi percepatan tata ruang wilayah di 38 Kabupaten/Kota - Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan berbasis Pengembangan Sumber daya lokal (Kab.Sampang, Kab. Pasuruan).

21

- Revitalisasi Pemanfaatan Ruang Kawaan Perkotaan (kab.Jombang , Sidoarjo) . - Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (Kab.Pamekasan, Jombang, Situbondo). - RTR Kawasan Andalan Provinsi (Malang dan sekitarnya, Banyuwangi dan sekitarnya, Situbondo, Bondowoso, Jember dan sekitarnya, Madiun dan Sekitarnya) - Penyusunan RTR Kawasan Strategis (Hightech Industrial) (Kab Gresik, Kota Kediri). - Penyusunan RTR Kawasan Agroindustri Kab Gresik, Lamongan. - Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pengendalian Ketat Kawasan Sekitar Bandara Juanda

2.2

KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN Untuk

meminimalisasi

kompleksitas permasalahan

dan

mencegah

makin

berkembangnya

dalam pelayanan permukiman, maka diperlukan

adanya penentuan target pada horison waktu tertentu. Proyeksi target capaian pelayanan

dalam bidang permukiman didasari oleh beberapa landasan

komitmen maupun regulasi secara internasional maupun nasional yang merepresentasikan kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang.

1. Millenium Development Goals (MDGs) dan National Action Plan (NAP) Bidang Air Bersih, Sampah dan Sanitasi Millenium Development Goals (MDGs) adalah suatu hasil kesepakatan dalam Sidang Umum PBB tahun 2000 dan The World Summit on Suistainable Development (KTT Bumi)

tahun 2002 di Johanessburg yang menetapkan

tahun 2015 sebagai horizon tercapainya MDG. Salah satu butir MDG adalah “ To reduce by halve the proportion of people without sustainable acces to safe 22

drinking water and safe sanitation”. Dengan MDG diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan pelayanan sebesar 50% dari jumlah pendiduduk yang belum terlayani (air bersih dan sanitasi) Untuk mencapai tingkat pelayanan tersebut disusun upaya peningkatan dalam bentuk National Action Plan beserta rincian programnya khusus untuk komponen sektor air bersih, sampah dan sanitasi.

a.

Berdasarkan NAP (National Action Plan) untuk bidang Air Minum dengan eksisting pelayanan tahun 2000 adalah 39% penduduk perkotaan dan 8 % penduduk perdesaan,telah ditetapkan

Sasaran capaian pelayanan pada

Tahun 2015, 60% (104 juta jiwa) penduduk perkotaan, dan 40% (46 juta jiwa) penduduk perdesaan b.

Sedangkan untuk bidang Sanitasi telah ditetapkan Akses Sanitasi Nasional untuk perkotaan 89,35% dan untuk perdesaan 62,94 %.

c.

Untuk bidang Sampah, berdasarkan kondisi eksisting Nasional 41%, telah ditetapkan Sasaran Pencapaian Pelayanan Tahun 2015 sebesar 80% di perkotaan dan perdesaan.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan acuan guna mengukur tingkat capaian pelayanan secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga dapat diketahui kesenjangannya yang perlu dipenuhi pada setiap komponen

bidang perumahan permukiman dengan

tindak lanjut program peningkatan capaian pelayanan.

23

3. Backlog Rumah dan Kawasan Kumuh Pengurangan back log rumah dan kawasan permukiman kumuh ditargetkan dapat

diselesaikan sampai tahun 2020 dengan pendekatan

penanganan secara bertahap meliputi: 1.

Pengadaan Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana Sewa /RUSUNAWA

2.

Pengembangan unit rumah baru secara swadaya masyarakat

3.

Perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman khususnya pada kawasan kumuh

4.

Perbaikan terhadap rumah tidak layak huni

24

BAB III ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Arah Kebijakan Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan programprogram pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

A. Arah Kebijakan Program Pembangunan Perumahan Secara garis besar arah kebijakan program pembangunan perumahan adalah: a. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR b. Pembangunan Rusunawa c. Pelatihan kemasyarakatan melalui jasa konstruksi dan bimbingan teknis d. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi di bidang perumahan dan permukiman

25

B. Arah Kebijakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Arah kebijakan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi meliputi: a. Pembangunan sarana dan prasarana air minum b. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah. c. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase dan persampahan

C. Arah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam rangka merealisasikan Strategi penataan ruang dimaksud, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: a. Mengoptimalkan peran

Rencana Tata Ruang sebagai acuan

koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah b. Fasilitasi penyusunan RTRW dan rencana rinci tata ruang.

3.2

Tujuan Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas

Permukiman yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang permukiman. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, maka tujuan pembangunan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang yaitu :

26

A. Tujuan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi  Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak

B. Tujuan Program Pembangunan Perumahan  Mengurangi backlog perumahan  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas gedung negara  Mewujudkan

lingkungan

permukiman

yang

layak

melalui

pengembangan teknologi bidang perumahan

C. Tujuan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a.

Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

3.3. Sasaran Sasaran pembangunan bidang keciptakaryaan didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM.

27

A. Program Pengembangan Perumahan Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. a. Menurunnya jumlah backlog rumah Tahun 2010 sejumlah 530 ribu unit dan pada Tahun 2013 menjadi sekitar 479 ribu unit, atau berkurang sekitar 50 ribu unit. b. Meningkatnya jumlah KK yang memiliki akses terhadap rumah layak huni c. Meningkatnya bantuan teknis dan usaha jasa konstruksi d. Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan, material, serta sosialisasi penyebaran informasi tentang standar teknik bangunan dan perumahan B. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Peningkatan efektivitas kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi : a. Meningkatnya pelayanan air bersih b. Meningkatnya pelayanan air limbah c. Meningkatnya pelayanan drainase dan persampahan C. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Meningkatnya jumlah kawasan yang sesuai dengan RTRW

28

DAERAH RAWAN AIR di JAWA TIMUR Berdasarkan peta cekungan air tanah Jawa Timur , maka daerah yang rawan air karena tidak adanya potensi air bawah tanah antara lain : a. Wilayah Madura : (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) b. Wilayah Utara

: (Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik)

c. Wilayah Selatan : (Pacitan, Trenggalek) d. Di daerah tersebut juga kurang potensi air permukaannya (sungai/danau) PROGRAM PENANGANAN DAERAH RAWAN AIR •

Perencanaan program pembangunan yang diprioritaskan pada daerah rawan air khususnya yang belum terjangkau PDAM dan HIPPAM

•

Pemberian bantuan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih berbasis komunitas (Program PAMSIMAS II)

•

Penyediaan air bersih lintas kabupaten / kota yang melayani beberapa kabupaten / kota, sehingga daerah yang potensi sumber air bakunya sangat kecil tetap bisa mendapatkan pelayanan air bersih

•

Peningkatan kemampuan stakeholder di daerah dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih yang aman melalui pendekatan investasi bersama dalam penyediaan air bersih

PROGRAM PAMSIMAS II 

Total 21 Kabupaten yang sudah mengirimkan surat minat untuk mengikuti program Pamsimas II.



8 Kabupaten sudah mengirimkan surat minat lengkap beserta data kesiapan pendanaan dan lokasi):  Lamongan, Lumajang, Sumenep, Pasuruan, Magetan, Malang, Ngawi, Probolinggo.



13 Kabupaten hanya mengirimkan surat minat saja (belum dilengkapi kesiapan dana dan lokasi) :

29

 Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kediri , Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, Tuban. SPAM REGIONAL JAWA TIMUR CLUSTER BESAR 1. SPAM Regional PANTURA memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan) 2. SPAM Regional Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas (Kab./Kota Kediri, Kab . Ngajuk, dan Jombang) 3. SPAM Regional Malang Raya memanfaatkan Mata Air Ngepoh,

Wendit, Waduk Karangkates. (Kab/Kota Malang dan Kota Batu) 4. SPAM Regional Umbulan memanfaatkan Mata Air Umbulan (Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kab. Gresik) 5. SPAM Regional Lintas Madura memanfaatkan Waduk dan Sungai (Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) 6. SPAM

Regional

Timur

(Kab.

Situbondo,

Bondowoso,

Jember

dan

Banyuwangi) 7. SPAM Regional Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek dan Tulungagung) SPAM REGIONAL JAWA TIMUR CLUSTER KECIL 1. Kab.Mojokerto – Kab. Lamongan – Kab. Gresik ( Sungai Brantas) 2. Kab. Malang – Kab. Blitar ( Waduk Karangkates dan Sumber Taman) 3. Kab.Blitar – Kota Blitar ( Sumber Rambutmonte dan Sumber Dandang) 4. Kab Madiun – Kab. Nganjuk ( Waduk Bening ) 5. Kab Kediri – Kab. Nganjuk – Kab Jombang ( Sungai Brantas ) 6. Kab Probolinggo – Kota Probolinggo - Kab. Lumajang (Sumber Ronggojalu ) 7. Kab Malang – Kota malang – Kota Batu ( Sumber Pitu ) 8. Cluster-Cluster lain (akan ditentukan kemudian).

30

KEUNTUNGAN DARI SPAM REGIONAL 

Adanya Bantuan Pembiayaan yang lebih terkoordinir o Intake o IPA

(SDA)

(Cipta Karya)

o JDU (Pemprov) o SR

( Water Hibah )



Memfasilitasi Investasi Pembangunan SPAM (dapat di KPS kan)



Pembangunan dan Pengelolaan SPAM akan lebih efektif, efisien dan ekonomis



Tarif Air Curah akan lebih layak



Memfasilitasi Pembangunan Jaringan Distribusi SR dan Tersier

(dapat

menggunakan Program MBR) 

Lahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dapat disediakan oleh Pemprov



Study-study dan DED jaringan Distribusi dapat difasilitasi Pemprov



PDAM akan lebih fokus pada pelayanan distribusi penyediaan air minum kepada masyarakat



Kemudahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Baku di Provinsi Jawa Timur



Menghindari terjadinya konflik kepentingan antar daerah/Institusi terkait dengan air baku

PROGRES SPAM REGIONAL JAWA TIMUR CLUSTER KECIL 1. SPAM Regional Kab.Mojokerto – Kab. Lamongan – Kab. Gresik  MoU telah dilakukan penandatanganan  Tahap Awal Pembangunan Fisik (Intake 300 l/dt + Pipa Transmisi, IPA kap. 50 l/dt, Jaringan Pipa JDU tahap awal) telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2012  DED telah selesai dilaksanakan  Perijinan (Perhutani, Bina Marga Mojokerto dan Bina Marga Gresik) masih dalam proses

31

 Kesiapan Lembaga : PDAB - PDAM 2. SPAM Regional Kab Madiun – Kab. Nganjuk  MoU telah dilakukan penandatangan  Lahan dianggarkan tahun 2013  DED telah selesai dilaksanakan  Perijinan (Perhutani, Bina Marga, Ijin Prinsip Bupati, SIPA) masih dalam proses 3. SPAM Regional Kab.Blitar – Kota Blitar  MoU telah dilakukan penandatangan  Lahan dianggarkan tahun 2014  FS telah selesai dilaksanakan, DED dianggarkan pada TA 2013  Perijinan (Perhutani, Bina Marga, Ijin Prinsip Bupati, SIPA) masih dalam proses 4. SPAM Regional Kab. Malang – Kota Malang – Kota Batu  Koordinasi dilaksanakan oleh Ditjen SDA  MoU telah dilakukan penandatangan 5. SPAM Regional Kab. Kediri – Kab. Nganjuk – Kab. Jombang  Masih dalam tahap persiapan MoU 6. SPAM Regional Kab. Malang - Kab. Blitar  Masih dalam tahap persiapan MoU 7. SPAM Regional Kab. Probolinggo – Kota Probolinggo – Kab. Lumajang  Masih dalam tahap persiapan MoU

PROGRES SPAM REGIONAL JAWA TIMUR CLUSTER BESAR SPAM Regional UMBULAN 

Sumber Air Baku : Mata Air Umbulan



Daerah Layanan : Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Gresik



Skema Investasi : Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

32



Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Panitia Lelang o Sampai dengan saat ini telah ditetapkan 5 Calon Bidders yang lulus tahap Pra –kualifikasi o Penyusunan Amdal (Sumber Mata Air dan Jalur Pipa Proyek KPS SPAM Umbulan) dilaksanakan pada TA. 2013 o Proses Pengadaan Tanah dilaksanakan pada TA. 2013 o Persiapan Proses Lelang dengan melengkapi seluruh Dokumen Lelang o Perjanjian antara PemProv Jatim dengan Kab/Kota masih dalam proses pembahasan o



SPAM Regional PANTURA

Studi Kelayakan (FS) SPAM Regional PANTURA

direncanakan akan

dianggarkan pada TA 2014. Usulan Alokasi Pendanaan Pekerjaan di Jalur Perpipaan Transmisi dari APBD melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Jatim TA 2014 sebesar Rp. 22.860.945.638,3. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA : a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yangdilaksanakan oleh pihak lain;

33

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan sampah : 1. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya UndangUndang No. 18 tahun 2008. 2. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya UndangUndang No. 18 tahun 2008. 3. Pasal 26 UU NO. 18 -2008: 

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.



Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.



Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama

antardaerah

diatur

dalam

peraturan

menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri 

Pasal 27 NO. 18 -2008:



Pemerintah

daerah

kabupaten/kota

secara

sendiri

sendiri

atau

bersamasama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

34



Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.



Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan

Eksisting Sampah : Dikelola oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang terdiri dari 9 kota and 29 kabupaten Rencana Sampah : direncanakan untuk dilakukan pengelolaan secara regional dan terpadu di 8 wilayah yaitu : 1. Greater Surabaya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) 2. Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kab. Malang) 3. Mojokerto (Kota Mojokerto dan Kab. Mojokerto) 4. Madiun ( Kota Madiun dan Kab. Madiun) 5. Kediri (Kota Kediri dan Kab. Kediri) 6. Blitar (Kota Blitar dan Kab. Blitar) 7. Pasuruan (Kota Pasuruan dan kab. Pasuruan) 8. Probolinggo (Kota Probolinggo dan Kab. Probolinggo) RENCANA SEDANG DILAKUKAN : 1. Greater Surabaya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) 2. Perencanaan pengelolaan sampah diwilayah Greater Surabaya yang sudah dilakukan antara lain studi kelayakan, pemilihan teknologi serta kelayakan lokasi TPA terpadu. 3. Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kab. Malang) 4. Saat ini sedang dilakukan identifikasi kelayakan teknis, kerjasama dan pengelolaan sampah terpadu di wilayah Malang Raya.

35

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Dari

uraian

permasalahan

dan

program

pembangunan

bidang

perumahan dan permukiman di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan (% penduduk terlayani) bidang permukiman (Air Bersih, Sampah, Air Limbah, dan Drainase) sampai dengan tahun 2012 masih relatif rendah terhadap target sesuai Nasional Action Plan/MDGs. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2012 sesuai target ideal berdasarkan MDGs maupun GNPSR diperlukan dana yang sangat besar (+ 10 trilyun rupiah) sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya + 15 % dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2013 dijustifikasi secara realistis hanya 15 % dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu

didukung

mempertahankan

dengan sumber

manajemen daya

alam

konservasi melalui

lingkungan

penataan

ruang

untuk secara

komprehensif. Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen 36

perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan proporsi prosentase : 35 : 25 : 40. Untuk selanjutnya Renja merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

37

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR Target Renstra SKPD NO

1 1

Indikator

SPM/standar IKK nasional

2 Pelayanan pelaksanaan administrasi perkantoran

3 Pegawai

Realisasi Capaian

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

5

6

7

8

4

40 Pegawai 40 Pegawai

0

9

Proyeksi

Tahun 2013 (thn n1) 10

40 Pegawai

Tahun 2014 (tnn n) 11 0

Tahun Catatan 2015 Analisis (thn n+1) 12 13 0 0 0

2

Peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor

Paket

7 Paket

3 Paket

6 Paket

0 0

3

Penyusunan data base SKPD

Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

0 0

4

Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi pembangunan terhadap pelayanan publik

Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

0 0

5 6 7 8 9

Perbaikan lingkungan permukiman kawasan miskin dan penyehatan lingkungan permukiman Tersusunnya program pembangunan bidang permukiman pada desa miskin tertinggal Tersedianya sarana prasarana terbangun di kawasan Agropolitan Terbangunnya sarana prasarana lingkungan permukiman yang lebih baik Tersedianya sarana prasarana lingkungan permukiman yang lebih baik pada kawasan khusus

Km

18,000 Km

10,548 Km

144 Km

150 Km

17,552 Km

--

--

40 Lokasi

40 Lokasi

--

Km

5 Km

7,035 Km

46,4 Km

48 Km

4,749 Km

Km

15 Km

16,415 Km

46,4 Km

50 Km

Km

8,5 Km

9,379 Km

18,4 Ha

3 TB

--

32 TB

3 Paket

3 Paket

Jawa Timur Jawa Timur

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang TB 10 layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan sosialisasi Paket dengan Satker Kabupaten, PPK, dan Fasilitator untuk 11 menunjang kegiatan PPIP perdesaan dan PNPM Perkotaan

144 Km

150 Km

40 Lokasi 46,4 Km

40 Lokasi 48 Km

14,68 Km

46,4 Km

50 Km

20 Ha

7,778 Km

18,4 Ha

20 Ha

32 TB

2 TB

32 TB

32 TB

3 Paket

Jawa Timur Jawa Timur

--

Target Renstra SKPD NO

1

Indikator


2

3

4

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

7

8

5

6

Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor

Paket

14 Paket

11 Paket

Laporan Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni

Paket

10 Paket

Tersedianya dokumen hasil study penelitian tentang Paket 14 lingkungan dan pembangunan instalasi grey water serta biogas Tersedianya data dan informasi teknologi perumahan Paket 15 dan permukiman di Jawa Timur Tersusunnya Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan Paket 16 Terbinanya pelaku jasa bidang Konstruksi baik dari 17 unsur Pemerintahan maupun Swasta / Penyedia Jasa

Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan 19 air minum dan sanitasi Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan 20 air minum dan sanitasi

12 13

Tahun 2014 (tnn n) 11

Tahun Catatan 2015 Analisis (thn n+1) 12 13

14 Paket

10 Paket

29 Paket

9 Paket

63 Paket

60 Paket

29 Paket

Jawa Timur Jawa Timur 24 Lokasi 24 Lokasi 63 Paket 60 Paket

12 Paket

8 Paket

30 Paket

35 Paket

12 Paket

30 Paket

35 Paket

7 Paket

0

31 Lokasi

35 Lokasi

7 Paket

31 Lokasi

Orang

200Orang

475 Orang

24 Paket

24 Paket

195 Orang

24 Paket

35 Lokasi 24 Paket

%

57.52%

58.23%

59.94%

60.00%

57.22%

59.94%

60.00%

%

81.19%

83.28%

85.37%

90.00%

79.75%

85.37%

90.00%

%

59.60%

62.45%

65.18%

75.00%

56.88%

65.18%

75.00%

Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kab/Kota

11 Kab/Kota 9 Kab/Kota

11 Kab/Kota

38 Kab/Kota

38 Kab/Kot a

Koordinasi pengawasan teknis penataan ruang dan sosialisasi NSPK penataan ruang Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan

1 Kegiatan

3 Kegiatan

Paket

8 Paket

2 Paket

31 Lokasi

31 Lokasi

8 Paket

31 Lokasi

31 Lokasi

Paket

6 Paket

5 Paket

44 Lokasi

44 Lokasi

6 Paket

44 Lokasi

44 Lokasi

21

23

9


Proyeksi

Jawa Timur Jawa Timur 24 Lokasi 24 Lokasi

18

22

Realisasi Capaian

Tersusunnya perencanaan program (Penyusunan 24 Perencanaan Progran Kawasan Perbatasan)

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota

10 Paket

1 Kegiatan

Target Renstra SKPD NO

1

Indikator


2

3

4

Realisasi Capaian

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

5

6

7

8

9


Proyeksi Tahun 2014 (tnn n) 11

Tahun Catatan 2015 Analisis (thn n+1) 12 13

Tersusunnya perencanaan program (Penyusunan 25 Perencanaan Pada Kawasan Cepat Tumbuh)

Lokasi

7 Lokasi

6 Lokasi

46 Lokasi

46 Lokasi

7 Lokasi

0

46 Lokasi

46 Lokasi

Terindentifikasinya infrastruktur kawasan pesisir (Perencanaan Kawasan Pesisir)

Lokasi

5 Lokasi

3 Lokasi

26 Lokasi

26 Lokasi

5 Lokasi

0

26 Lokasi

26 Lokasi

26

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013 (TAHUN BERJALAN) PROVINSI JAWA TIMUR Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Target Kinerja Capaian Indikator Program (Renstra Realisasi Target SKPD) Kinerja Hasil Program dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Keluaran Program/Kegiatan Kinerja Program Kegiatan s/d (outcomes)/ Kegiatan Tahun 2014 dengan tahun (output) (2011)

Kode

1 1 1

1

1

03

Lembar : ........

2

3

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target program dan kegiatan

Target Renja SKPD tahun

Realisasi Renja SKPD

Realisasi Capaian (Renja Program dan Tingkat SKPD tahun Kegiatan s/d Realisasi 2013) tahun (%) berjalan

(2012)

tahun (2012)

(tahun 2013)

(%)

6

7

10=(5+7+9)

11=(10/4)

8=(7/6)

9

Urusan ....... Bidang Urusan ...... 0500

01

1

03

0500

01

1

03

0500

02

1

03

0500

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

107 Kegiatan Administrasi Perkantoran

Pelayanan pelaksanaan administrasi perkantoran

40 Pegawai

40 40 Pegawai Pegawai

100

40 Pegawai

Peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor

3 Paket

7 Paket

6 Paket

85.71429

3 Paket

Penyusunan data base SKPD

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

1

03

0500

02

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 022 Kantor

1

03

0500

07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1

03

0500

07 098

Kegiatan Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

Target dan Realisasi Kinerja Target Kinerja Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Capaian program (2012) Indikator Program dan (Renstra Realisasi Target kegiatan SKPD) Kinerja Hasil Program dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Keluaran Program/Kegiatan Target Kinerja Program Kegiatan s/d (Renja Renja Realisasi Tingkat SKPD tahun (outcomes)/ Kegiatan Tahun 2014 dengan tahun SKPD Renja SKPD Realisasi (output) (2011) 2013) tahun (%)

Kode

1 1

03

0500

2 09

1

03

0500

09

1

04

0500

15

1

1

04

04

0500

0500

15

15

3

4

5

(2012)

tahun (2012)

6

7

8=(7/6)

9


Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan


(tahun 2013)

(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

--

--

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

010

Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi pembangunan terhadap pelayanan publik

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

Perbaikan lingkungan 144 Km permukiman kawasan miskin dan penyehatan lingkungan permukiman

17,321 Km

18,000 Km

17,552 Km

97.51111

10,548 Km

Tersusunnya program 40 Lokasi pembangunan bidang permukiman pada desa miskin tertinggal

8 Lokasi

Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pengembangan kawasan siap bangun 012 dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program 020 Pembangunan Bidang Permukiman pada Desa Miskin Tertinggal

--

--

--

--


Kode

(2012) 1

1

1

1

1

04

04

04

04

0500

0500

0500

0500

2

15

15

15

15

Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan, 021 Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur

022

046

Kegiatan Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

tahun (2012)

3 4 Tersedianya sarana 46,4 Km prasarana terbangun di kawasan Agropolitan

5 10 Paket

6 5 Km

7 4,749 Km

8=(7/6) 94.98

9 7,035 Km

Terbangunnya sarana 46,4 Km prasarana lingkungan permukiman yang lebih baik

14,284 Km

15 Km

14,68 Km

97.86667

16,415 Km

Tersedianya sarana 18,4 Ha prasarana lingkungan permukiman yang lebih baik pada kawasan khusus

19 Paket

8,5 Km

7,778 Km

91.50588

9,379 Km

3 TB

3 TB

2 TB

66.66667

Meningkatkan 32 TB pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah masyarakat miskin dan 050 masyarakat Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) berpenghasilan rendah

--




(tahun 2013)

(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)


Kode

(2012) 1

2

3 4 Tersusunnya Dokumen Jawa Timur Koordinasi dan sosialisasi dengan Satker Kabupaten, PPK, dan Fasilitator untuk menunjang kegiatan PPIP perdesaan dan PNPM Perkotaan

5 4 Paket

6 3 Paket

Pembangunan dan Jawa Timur Renovasi Gedung Kantor Laporan 24 Lokasi Kegiatan Pendampingan Pembuatan Laporan Pendampingan Rumah 062 Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Tidak Layak Huni Jawa Timur

13 Paket

1

04

0500

15

051 Kegiatan Dana Pendampingan PNPM

1

04

0500

15

056

1

1

04

04

0500

0500

15

15

075

Kegiatan Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim

Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

Tersedianya dokumen hasil study penelitian tentang lingkungan dan pembangunan instalasi grey water serta biogas

63 Paket

tahun (2012) 7 3 Paket

8=(7/6) 100

9 3 Paket

14 Paket 14 Paket

100

11 Paket

10 Paket

10 Paket 10 Paket

100

10 Paket

9 Paket

29 Paket 29 Paket

100

9 Paket




(tahun 2013)

(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)


Kode

(2012) 1

2

Kegiatan Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

1

04

0500

15

076

1

04

0500

15

077 Kegiatan Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan

1

04

0500

15

1

04

0500

21

1

1

04

04

0500

0500

21

21

078

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

3 Tersedianya data dan informasi teknologi perumahan dan permukiman di Jawa Timur

4 30 Paket

tahun (2012)

5 9 Paket

6 7 12 Paket 12 Paket

8=(7/6) 100

Tersusunnya 31 Lokasi Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan Terbinanya pelaku jasa 24 Paket bidang Konstruksi baik dari unsur Pemerintahan maupun Swasta / Penyedia Jasa

8 Paket

7 Paket

100

475 Orang

200Oran 195 Orang g

97.5

475 Orang

Meningkatkan kinerja 59.94% penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi

54.81%

57.52%

57.22%

99.48%

58.23%

Meningkatkan kinerja 85.37% penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi

78.05%

81.19%

79.75%

98.23%

83.28%

7 Paket

9 8 Paket

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

007

013

Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan air limbah

Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase




(tahun 2013)

(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)


Kode

(2012) 1

2

04

0500

21

1

04

0500

26

0500

Kegiatan Penyusunan rencana detail tata ruang 26 005 kawasan

1

1

04

04

0500

015

Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

1

3 4 Meningkatkan kinerja 65.18% penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi

Kegiatan Rapat koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

26

010

Kegiatan Penataan Ruang Kawasan Strategi di 022 Jawa Timur

Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi pengawasan teknis penataan ruang dan sosialisasi NSPK penataan ruang Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

38 Kab/Kota

7 56.88%

8=(7/6) 95.44%

9 62.45%

16 Kab/Kota

11 11 Kab/Kota Kab/Kota

100

9 Kab/Kota

1 1 Kegiatan Kegiatan

100

3 Kegiatan

31 Lokasi

3 Paket

8 Paket

8 Paket

100

2 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

100

5 Paket

04

0500

26

1

04

0500

27

0500

Tersusunnya 44 Lokasi perencanaan program Kegiatan Penyusunan perencanaan (Penyusunan 27 008 pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan Perencanaan Progran Kawasan Perbatasan)

04

6 59.60%

Program Perencanaan Tata Ruang

1

1

5 49.89%

tahun (2012)

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan




(tahun 2013)

(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)


Kode

1 1

1

1

04

04

04

0500

28

2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0500

Kegiatan Penyusunan Perencanaan 28 004 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0500

Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur 28 005 Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

3

4

5

(2012)

tahun (2012)

6

7

8=(7/6)

9

Tersusunnya 46 Lokasi perencanaan program (Penyusunan Perencanaan Pada Kawasan Cepat Tumbuh)

7 Lokasi

7 Lokasi

7 Lokasi

100

6 Lokasi

Terindentifikasinya infrastruktur kawasan pesisir (Perencanaan Kawasan Pesisir)

7 Lokasi

5 Lokasi

5 Lokasi

100

3 Lokasi

26 Lokasi




(tahun 2013)

(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 PROVINSI JAWA TIMUR SKPD

: [1.03.0500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur RANCANGAN AWAL RKPD

No

1

Kode

2 1.03.35

1

Program/ Kegiatan 3

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Lokasi

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

4

5

6

Memenuhi hak dasar Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Air Bersih dan Air Limbah 1.03.35.002 Pendataan dan Bojonegoro, Peningkatan identifikasi Bondowoso, pelayanan air potensi air baku Gresik, Batu, Blitar, minum untuk air minum Kediri diperkotaan dan dan perdesaan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota

Program/ Kegiatan

Lokasi

7

8

9

35,821,170.00 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah


Hal 1 dari 11 - [1.03.0500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

16 Lokasi

1,039,260.00 Pendataan dan identifikasi potensi air baku untuk air minum dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota


Target Capaian

10

11

Memenuhi hak dasar Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Air Bersih dan Air Limbah Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Batu, Blitar, Kediri

6 Lokasi Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 12 30,600,000.00

800,000.00

Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3


Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

2

1.03.35.007 Penyediaan sarana air limbah

Pamekasan, Jombang, Malang, Pasuruan, Trenggalek, Ponorogo, Blitar, Jember, Magetan, Bondowoo, Kediri, Nganjuk, Kota Malang

Memenuhi hak 23 Lokasi dasar Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Air Limbah di Perkotaan maupun Perdesaan

3

1.03.35.015 Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

Banyuwangi, Probolinggo , Jember, Lumajang, Sidoarjo, Pamekasan, Tuban, Sampang, Jombang, Bondowoso, Bangkalan, Ponorogo, Blitar, Malang, Trenggalek, Ngawi, Nganjuk, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Madiun, Sumenep, Tulungagung, Kediri, Gresik, Situbondo, Batu

Meningkatkan 38 Lokasi Kinerja Pengelolaan Air Bersih diperdesaan serta memenuhi hak dasar mesyarakat miskin terhadap pelayanan air bersih


Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12

1,220,000.00 Penyediaan sarana Pamekasan, air limbah Jombang, Malang, Pasuruan, Trenggalek, Ponorogo, Blitar, Jember, Magetan, Bondowoo, Kediri, Nganjuk, Kota Malang 12,250,310.00 Pembangunan Banyuwangi, Sarana Air Bersih Probolinggo , di Perdesaan Jember, Lumajang, Sidoarjo, Pamekasan, Tuban, Sampang, Jombang, Bondowoso, Bangkalan, Ponorogo, Blitar, Malang, Trenggalek, Ngawi, Nganjuk, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Madiun, Sumenep, Tulungagung, Kediri, Gresik, Situbondo, Batu


4,000,000.00


15,000,000.00

Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3

Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

4

1.03.35.017 Pembangunan Blitar, Madiun, Sarana Air Ponorogo, Bersih Regional Mojokerto, Lamongan

5

1.03.35.018 Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air

1.03.36

6

1.03.37

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Masyarakat akan mendapatkan Air Bersih

25 Lokasi

Ponorogo, Pendataan dan 16 Lokasi Nganjuk, Jombang, Pemetaan Potensi Mojokerto, Rawan Air Lumajang, Probolinggo


1.03.36.008 Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan


Banyuwangi, Ponorogo, Nganjuk, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Tulungagung, Bangkalan

Identifikasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perbatasan Identifikasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perbatasan

Identifikasi Sarana Prasarana Infrstruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


20,250,000.00 Pembangunan Sarana Air Bersih Regional

1,061,600.00 Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air

Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12

Blitar, Madiun, Ponorogo, Mojokerto, Lamongan

Masyarakat akan mendapatkan Air Bersih

5 Lokasi

10,000,000.00

Ponorogo, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Lumajang, Probolinggo


800,000.00

Identifikasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perbatasan

800,000.00

Identifikasi Sarana 8 Lokasi dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perbatasan

800,000.00

1,035,910.00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

18 Lokasi

1,035,910.00 Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan

1,914,860.00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh



1,600,000.00

Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3

7

8

9

1.03.37.004 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.03.37.005 Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir 1.03.38 Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase 1.03.38.003 Pembangunan Saluran Drainase dan Persampahan


Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

Malang, Ngawi, Trenggalek, Lamongan, Bojonegoro, Bondowoso

Identifikasi 16 Lokasi Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Stragtegis dan Cepat Tumbuh

1,040,600.00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Sampang, Sumenep, Tuban

Identifikasi 14 Lokasi Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Pesisir

874,260.00 Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

Pembangunan Sarana Drainase dan TPA Regional

Malang Raya

Pembangunan Sarana TPA


1 Lokasi

Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12


Identifikasi Sarana 6 Lokasi Prasarana Infrastruktur Wilayah Stragtegis dan Cepat Tumbuh

800,000.00


Identifikasi Sarana 7 Lokasi Prasarana Infrastruktur Wilayah Pesisir

800,000.00

25,100,820.00 Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase 20,037,460.00 Pembangunan Malang Raya Saluran Drainase dan Persampahan


6,000,000.00


2,000,000.00

Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3

10

1.03.38.004 Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsenga n/Drainase

1.04.15

11

Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

Jombang, Pembangunan Banyuwangi, Sarana Drainase Situbondo, Pamekasan, Lumajang, Pasuruan, Bondowoso, Sidoarjo, Sampang, Blitar, Magetan, Malang, Probolinggo, Bangkalan, Gresik, Sumenep


1.04.15.012 Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar


Kab. Malang, Sidoarjo, Gresik, Nganjuk, Madiun, Magetan, Jember, Bojonegoro, Kota Malang

26 Lokasi

Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan yang Sehat di Kawasan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Pembangunan 19 Lokasi PSU


5,063,360.00 Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Dr ainase

127,009,790.00 Program Pengembangan Perumahan

7,000,000.00 Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar

Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12

Jombang, Banyuwangi, Situbondo, Pamekasan, Lumajang, Pasuruan, Bondowoso, Sidoarjo, Sampang, Blitar, Magetan, Malang, Probolinggo, Bangkalan, Gresik, Sumenep


63,900,000.00

Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan yang Sehat di Kawasan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kab. Malang, Pembangunan PSU Sidoarjo, Gresik, Nganjuk, Madiun, Magetan, Jember, Bojonegoro, Kota Malang

4,000,000.00

9 Lokasi

2,000,000.00

Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3

12

13

1.04.15.021 Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur 1.04.15.022 Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman


Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12

Kab. Bondowoso, Probolinggo, Bangkalan, Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Madiun, Pamekasan

Pembangunan Usaha Tani

18 Lokasi

6,500,000.00 Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur

Kab. Bondowoso, Probolinggo, Bangkalan, Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Madiun, Pamekasan


8 Lokasi

3,000,000.00

Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Jombang, Kediri, Tulungagung, Magetan, Kediri, Pacitan, Lamongan, Mojokerto, Probolinggo

Pembangunan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

27 Lokasi

8,500,000.00 Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman



17 Lokasi

4,000,000.00


Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3


Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

14

1.04.15.046 Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

Pacitan, Magetan, Ngawi, Malang, Pasuruan, Jember, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Ponorogo, Blitar, Nganjuk, Batu, Pamekasan

Pembangunan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman di Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Pengrajin.

15

1.04.15.050 Pengembangan Surabaya dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa )

Mendorong 1 Lokasi Pemenuhan hak dasar Masyarakat Miskin atas Perumahan yang layak huni diperkotaan.

16

1.04.15.051 Dana Pendamping PNPM

Jawa Timur

17

1.04.15.056 Pembangunan/ Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah

Jombang, Surabaya, Mojokerto

Meningkatnya Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, PPIP Perdesaan dan USRI untuk menunjang Program Pusat Rehab/Penovasi Gedung Kantor


24 Lokasi

5 Lokasi

8 Paket

7,000,000.00 Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

30,500,000.00 Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa )

5,000,000.00 Dana Pendamping PNPM

Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12

Pacitan, Magetan, Ngawi, Malang, Pasuruan, Jember, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Ponorogo, Blitar, Nganjuk, Batu, Pamekasan Surabaya

Pembangunan 14 Lokasi Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman di Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Pengrajin.

3,000,000.00

1 Lokasi Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah

17,000,000.00

Jawa Timur

Meningkatnya 1 Lokasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, PPIP Perdesaan dan USRI untuk menunjang Program Pusat

3,500,000.00

55,059,790.00 Pembangunan/Reh Jombang, abiltasi bangunan Surabaya, Gedung Mojokerto Pemerintah Propinsi Jatim

Rehab/Penovasi Gedung Kantor

3 Lokasi

25,000,000.00

Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3


Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

18

1.04.15.062 Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur

Jawa Timur

Pendampingan Laporan RTLH

19

1.04.15.075 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

Nganjuk, Malang, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Kota Probolinggo

Hasil Penelitian 6 Lokasi maupun Teknologi perlu diimplemintasikan dan dimonitoring sehingga dapat dievaluasi manfaatnya oleh masyarakat

20

1.04.15.076 Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

Kota Pasuruan, Malang, Surabaya, Kab. Jember, Banyuwangi, Situbondo

21

1.04.15.077 Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan

Menciptakan Lingkungan yang Ramah Lingkungan sehingga dapat terjalin kegiatan pembangunan di Kab/Kota. Batu, Pacitan, Identifikasi Trenggalek, Kawasan Kumuh Nganjuk, Sampang Perkotaan


10 Lokasi

Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12

1,500,000.00 Pendampingan Jawa Timur Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur


10 Lokasi

1,500,000.00

2,000,000.00 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman


Hasil Penelitian maupun Teknologi perlu diimplemintasikan dan dimonitoring sehingga dapat dievaluasi manfaatnya oleh masyarakat

6 Lokasi

2,400,000.00

6 Lokasi

2,000,000.00 Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman


Menciptakan Lingkungan yang Ramah Lingkungan sehingga dapat terjalin kegiatan pembangunan di Kab/Kota.

6 Lokasi

1,500,000.00

5 Lokasi

950,000.00 Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan

Batu, Pacitan, Trenggalek, Nganjuk, Sampang

Identifikasi Kawasan 5 Lokasi Kumuh Perkotaan

Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3

22

Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

1.04.15.078 Pendidikan Jawa Timur Kemasyarakata n Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

1.05.15

23

24

Program Perencanaan Tata Ruang 1.05.15.037 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan


Kab. Banyuwangi, Kab/Kota Mojokerto, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Pasuruan, Ngajuk

1.05.15.042 Rapat Jawa Timur koordinasi tentang rencana tata ruang

Terbinanya Pelaku Jasa Konstruksi dala Undang-undang dan Peraturan Bangunan Gedung serta pembekalan dan pembinaan jasa konstruksi. Terintegrasinya

1 Lokasi

Pembngunan di Kabupaten/Kota Tersusunnya 12 Lokasi Dokumen RTR Kawasan di Jawa Timur.

Teritegrasinya Pembangunan di Kab./Kota


1 Lokasi

1,000,000.00 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12

Jawa Timur

10,300,000.00 Program Perencanaan Tata Ruang 4,700,000.00 Penyusunan Kab. rencana detail tata Banyuwangi, ruang kawasan Kab/Kota Mojokerto, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Pasuruan, Ngajuk 800,000.00 Rapat koordinasi Jawa Timur tentang rencana tata ruang

Terbinanya Pelaku 1 Lokasi Jasa Konstruksi dala Undang-undang dan Peraturan Bangunan Gedung serta pembekalan dan pembinaan jasa konstruksi.

1,000,000.00

Terintegrasinya Pembngunan di Kabupaten/Kota

5,000,000.00


8 Lokasi

2,000,000.00


1 Lokasi

500,000.00

Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3

25

1.05.15.054 Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

xxx01

26

xxx01107

xxx07

27

xxx07098

xxx09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran


Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

Kab/Kota Malang, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang

Surabaya

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Surabaya Database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur

Tersedianya Dokumen RTR Kawasan Strategis di Jawa Timur

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Lokasi

1 Paket

4,800,000.00 Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

436,600.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 436,600.00 Administrasi Perkantoran

Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12

Kab/Kota Malang, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang


5 Lokasi

436,600.00

Surabaya


1 Paket

233,200.00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur



1 Paket

233,200.00 Penyusunan Surabaya Database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur

5,646,777.00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2,500,000.00

436,600.00

233,200.00

Penyusunan Database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur

1 Paket

233,200.00

5,614,527.00

Catatan Penting

13

RANCANGAN AWAL RKPD

No

Kode

Program/ Kegiatan

1

2

3

27

xxx09010

Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan


Lokasi




Program/ Kegiatan

4

5

6

7

8

Surabaya

Peningkatan 1 Paket Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan terhadap Pelayanan Publik

TOTAL


5,646,777.00 Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

207,499,127.00

Lokasi


Target Capaian


9

10

11

12

Surabaya

Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan terhadap Pelayanan Publik

1 Paket

5,614,527.00

114,184,327.00

Catatan Penting

13

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 PROVINI JAWA TIMUR SKPD

No

: [1.03.0500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur

Kode

1

2

Program/Kegiatan

3

1.03.35


1

1.03.35.002

Pendataan dan identifikasi potensi air baku untuk air minum dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota

2

1.03.35.007

Penyediaan sarana air limbah

Rencana Tahun 2013

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

4 Memenuhi hak dasar Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Air Bersih dan Air Limbah Peningkatan pelayanan air minum diperkotaan dan perdesaan

Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi


Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

9

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja


10

11

6,300,000.00

Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Batu, Blitar, Kediri

2 Lokasi


13 Lokasi

35,821,170.00

400,000.00 APBD PROV

16 Lokasi

1,039,260.00

2,000,000.00 APBD PROV

23 Lokasi

1,220,000.00

No

1

Kode

2

Program/Kegiatan

3

Rencana Tahun 2013


4

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

3

1.03.35.015

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan



26 Lokasi

4

1.03.35.017

Pembangunan Sarana Air Bersih Regional



5 Lokasi


Catatan Penting

9



10

11

3,500,000.00 APBD PROV

38 Lokasi

12,250,310.00

0.00 APBD PROV

25 Lokasi

20,250,000.00

No

Kode

1 5

6

7

2

Program/Kegiatan

3

Rencana Tahun 2013


4

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

1.03.35.018

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air

Pendataan dan Pemetaan Potensi Rawan Air

1.03.36


1.03.36.008

Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan

Identifikasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perbatasan Identifikasi Sarana dan Banyuwangi, Prasarana Infrastruktur Ponorogo, Wilayah Perbatasan Nganjuk, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Tulungagung, Bangkalan

1.03.37


1.03.37.004

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Identifikasi Sarana Prasarana Infrstruktur Wilayah Strategis dan Cepat Identifikasi Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Stragtegis dan Cepat Tumbuh


Catatan Penting

Ponorogo, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Lumajang, Probolinggo

2 Lokasi


9



10

11

16 Lokasi

400,000.00

2 Lokasi


1,035,910.00

18 Lokasi

1,300,000.00


5 Lokasi


1,061,600.00

1,035,910.00

1,914,860.00

16 Lokasi

1,040,600.00

No

Kode

1 8

2

Program/Kegiatan

3

Rencana Tahun 2013


4

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

1.03.37.005

Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

Identifikasi Sarana Jember, 2 Lokasi Prasarana Infrastruktur Lumajang, Wilayah Pesisir Malang, Pacitan, Sampang, Sumenep, Tuban

1.03.38

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase Pembangunan Saluran Drainase dan Persampahan

Pembangunan Sarana Drainase dan TPA Regional Pembangunan Sarana Malang Raya TPA

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase

Pembangunan Sarana Jombang, 16 Lokasi Drainase Banyuwangi, Situbondo, Pamekasan, Lumajang, Pasuruan, Bondowoso, Sidoarjo, Sampang, Blitar, Magetan, Malang, Probolinggo, Bangkalan, Gresik, Sumenep

9

1.03.38.003

10

1.03.38.004


Catatan Penting


9



10

11

14 Lokasi

1,000,000.00

1 Lokasi

0.00 APBD PROV

1,000,000.00 APBD PROV

874,260.00

25,100,820.00

1 Lokasi

20,037,460.00

26 Lokasi

5,063,360.00

No

Kode

1

2

Program/Kegiatan

3

Rencana Tahun 2013


4

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

9



10

11

12,500,000.00

127,009,790.00

1.04.15


Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan yang Sehat di Kawasan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah

11

1.04.15.012

Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar

Pembangunan PSU

Kab. Malang, 4 Lokasi Sidoarjo, Gresik, Nganjuk, Madiun, Magetan, Jember, Bojonegoro, Kota Malang

2,000,000.00 APBD PROV

19 Lokasi

7,000,000.00

12

1.04.15.021

Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur


Kab. Bondowoso, 4 Lokasi Probolinggo, Bangkalan, Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Madiun, Pamekasan

1,000,000.00 APBD PROV

18 Lokasi

6,500,000.00


No

1

Kode

2

Program/Kegiatan

3

Rencana Tahun 2013


4

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

9



10

11

13

1.04.15.022

Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman



7 Lokasi

1,750,000.00 APBD PROV

27 Lokasi

8,500,000.00

14

1.04.15.046

Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus



14 Lokasi

1,750,000.00 APBD PROV

24 Lokasi

7,000,000.00


No

1

Kode

2

Program/Kegiatan

3

Rencana Tahun 2013


4

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

9



10

11

Surabaya

1 Lokasi

0.00 APBD PROV

1 Lokasi

30,500,000.00

Meningkatnya Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, PPIP Perdesaan dan USRI untuk menunjang Program Pusat Pembangunan/Rehabiltasi Rehab/Penovasi bangunan Gedung Pemerintah Gedung Kantor Propinsi Jatim

Jawa Timur

1 Lokasi

0.00 APBD PROV

5 Lokasi

5,000,000.00

Jombang, Surabaya, Mojokerto

3 Lokasi

3,500,000.00 APBD PROV

8 Paket

55,059,790.00

1.04.15.062

Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur


Jawa Timur

10 Lokasi

1.04.15.075

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

Hasil Penelitian maupun Teknologi perlu diimplemintasikan dan dimonitoring sehingga dapat dievaluasi manfaatnya oleh masyarakat

Nganjuk, Malang, 4 Lokasi Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Kota Probolinggo

15

1.04.15.050

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa )

16

1.04.15.051

Dana Pendamping PNPM

17

1.04.15.056

18

19

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah


0.00 APBD PROV


10 Lokasi

1,500,000.00

6 Lokasi

2,000,000.00

No

Kode

1

2

Program/Kegiatan

3

Rencana Tahun 2013


4

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

9



10

11

20

1.04.15.076

Pengembangan Data/Informasi Menciptakan Bidang Perumahan dan Lingkungan yang Permukiman Ramah Lingkungan sehingga dapat terjalin kegiatan pembangunan di Kab/Kota.


4 Lokasi


6 Lokasi

2,000,000.00

21

1.04.15.077

Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan



5 Lokasi

APBD PROV

5 Lokasi

950,000.00

22

1.04.15.078

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

Terbinanya Pelaku Jasa Konstruksi dala Undang-undang dan Peraturan Bangunan Gedung serta pembekalan dan pembinaan jasa konstruksi.

Jawa Timur

1 Lokasi

1,000,000.00 APBD PROV

1 Lokasi

1,000,000.00

1.05.15




2,500,000.00

10,300,000.00

No

Kode

1

2

Program/Kegiatan

3

Rencana Tahun 2013


4

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

1,000,000.00 APBD PROV

23

1.05.15.037

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan


Kab. 4 Lokasi Banyuwangi, Kab/Kota Mojokerto, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Pasuruan, Ngajuk

24

1.05.15.042

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang


Jawa Timur

1 Lokasi


25

1.05.15.054

Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur


Kab/Kota Malang, 5 Lokasi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang

1,000,000.00 APBD PROV

xxx01


xxx01107

Administrasi Perkantoran

26

9



10

11

12 Lokasi

1 Lokasi

12 Lokasi

436,600.00

Pelaksanaan Surabaya Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 Paket


4,700,000.00

800,000.00

4,800,000.00

436,600.00

1 Paket

436,600.00

No

Kode

1

2 xxx07

27

27

xxx07098

Program/Kegiatan

3


4

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur

xxx09


xxx09010

Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

8

9



10

11

233,200.00 APBD PROV Penyusunan Database Surabaya SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur

1 Paket


233,200.00

1 Paket

5,614,527.00 APBD PROV Peningkatan Surabaya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan terhadap Pelayanan Publik

TOTAL


1 Paket

5,614,527.00 APBD PROV

30,284,327.00

233,200.00

5,646,777.00

1 Paket

5,646,777.00

207,499,127.00

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 PROVINSI JAWA TIMUR SKPD

: [1.03.0500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur

No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

1.03.35


Memenuhi hak dasar Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Air Bersih dan Air Limbah

1

1.03.35.002

Pendataan dan identifikasi potensi air Bojonegoro, Bondowoso, baku untuk air minum dan Gresik, Batu, Blitar, Kediri pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota


6 Lokasi

2

1.03.35.007

Penyediaan sarana air limbah


13 Lokasi



No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

3

1.03.35.015

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan




26 Lokasi

No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

4

1.03.35.017

Pembangunan Sarana Air Bersih Regional


5

1.03.35.018

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air

Ponorogo, Nganjuk, Jombang, Meningkatkan kinerja Mojokerto, Lumajang, penyediaan dan Probolinggo


5 Lokasi

6 Lokasi

pengelolaan air minum dan sanitasi

6

1.03.36


1.03.36.008

Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan

1.03.37




Identifikasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perbatasan Identifikasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perbatasan


8 Lokasi

No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

7

1.03.37.004

Penyusunan Perencanaan Malang, Ngawi, Trenggalek, Pengembangan Infrastruktur Wilayah Lamongan, Bojonegoro, Strategis dan Cepat Tumbuh Bondowoso

8

1.03.37.005

Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

1.03.38

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase Pembangunan Saluran Drainase dan Malang Raya Persampahan



1 Lokasi

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase


16 Lokasi

9

1.03.38.003

10

1.03.38.004



Jombang, Banyuwangi, Situbondo, Pamekasan, Lumajang, Pasuruan, Bondowoso, Sidoarjo, Sampang, Blitar, Magetan, Malang, Probolinggo, Bangkalan, Gresik, Sumenep

Identifikasi Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Stragtegis dan Cepat Tumbuh Identifikasi Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Pesisir

6 Lokasi

7 Lokasi

No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

1.04.15


11

1.04.15.012

Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar

Kab. Malang, Sidoarjo, Gresik, Pembangunan PSU Nganjuk, Madiun, Magetan, Jember, Bojonegoro, Kota Malang

9 Lokasi

12

1.04.15.021

Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur

Kab. Bondowoso, Probolinggo, Pembangunan Usaha Tani Bangkalan, Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Madiun, Pamekasan

8 Lokasi


Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan yang Sehat di Kawasan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah

No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

13

1.04.15.022

Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pembangunan Permukiman Pasuruan, Malang, Situbondo, Jalan/Saluran Lingkungan Jember, Banyuwangi, Permukiman Jombang, Kediri, Tulungagung, Magetan, Kediri, Pacitan, Lamongan, Mojokerto, Probolinggo

17 Lokasi

14

1.04.15.046

Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

14 Lokasi




No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

15

1.04.15.050

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa )

Surabaya

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah

1 Lokasi

16

1.04.15.051

Dana Pendamping PNPM

Jawa Timur

1 Lokasi

17

1.04.15.056

Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Jombang, Surabaya, Gedung Pemerintah Propinsi Jatim Mojokerto

Meningkatnya Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, PPIP Perdesaan dan USRI untuk menunjang Program Pusat Rehab/Penovasi Gedung Kantor

18

1.04.15.062

Pendampingan Pembuatan Laporan Jawa Timur Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur


10 Lokasi

19

1.04.15.075

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

Hasil Penelitian maupun 6 Lokasi Teknologi perlu diimplemintasikan dan dimonitoring sehingga dapat dievaluasi manfaatnya oleh masyarakat



3 Lokasi

No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

20

1.04.15.076

Pengembangan Data/Informasi Kota Pasuruan, Malang, Bidang Perumahan dan Permukiman Surabaya, Kab. Jember, Banyuwangi, Situbondo

Menciptakan Lingkungan yang Ramah Lingkungan sehingga dapat terjalin kegiatan pembangunan di Kab/Kota.

21

1.04.15.077



Identifikasi Kawasan Kumuh 5 Lokasi Perkotaan

22

1.04.15.078

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

Jawa Timur

Terbinanya Pelaku Jasa 1 Lokasi Konstruksi dala Undangundang dan Peraturan Bangunan Gedung serta pembekalan dan pembinaan jasa konstruksi.

1.05.15




6 Lokasi

No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

23

1.05.15.037

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Kab. Banyuwangi, Kab/Kota Mojokerto, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Pasuruan, Ngajuk

Optimalisasi Pengendalian 8 Lokasi Pemanfaatan Ruang

24

1.05.15.042

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Jawa Timur


25

1.05.15.054

Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

Kab/Kota Malang, Bangkalan, Optimalisasi Pengendalian 5 Lokasi Sampang, Pamekasan, Pemanfaatan Ruang Sumenep, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang

xxx01



1 Lokasi

No

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan Penting

1

2

3

4

5

6

7

26

27

27

xxx01107

Administrasi Perkantoran

xxx07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

xxx07098

Penyusunan Database SKPD sebagai Surabaya penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur

xxx09


xxx09010

Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Surabaya Administrasi Pembangunan


Surabaya


1 Paket

Penyusunan Database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur

1 Paket

Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan terhadap Pelayanan Publik

1 Paket

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents