LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2016

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dilinkungan

Pemerintah Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Penyusunan Laporan SKPD Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ini bertujuan agar dapat diketahuinya pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan stratejik sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pelaksana program/kegiatan di bidang ketahanan pangan. Bandar Lampung, Kepala Badan

Februari 2016

Ir. Kusnardi, M. Agr. Ec NIP. 19631123 198803 1 005

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...........................................................................................................

i

Daftar Isi ....................................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ...............................................................................................

1

1.2 Maksud dan Tujuan ........................................................................................

2

1.3 Tupoksi ..........................................................................................................

2

1.4 Sasaran Strategis ...........................................................................................

5

BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA, RENSTRA .........................

7

2.1 Program dan Kegiatan ....................................................................................

7

2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja SKPD ................

10

2.3 Kesesuaian Target Renstra dan Renja SKPD ..................................................

11

BAB III CAPAIAN KINERJA SKPD .................................................................................

12

3.1 Capaian Kinerja SKPD.....................................................................................

12

3.2 Capaian Strategis SKPD .................................................................................

38

BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA..............................................................................

39

4.1 Hambatan dan Kendala ..................................................................................

39

BAB V PENUTUP .........................................................................................................

40

LAMPIRAN ..................................................................................................................

42

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi stabilitas Nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan pangan tidak terjamin. Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya pangan yan cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan

Pangan,

yang

menyatakan

bahwa

penyediaan

pangan

Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 1 Provinsi Lampung |

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. 1.2

Maksud dan Tujuan Maksud disusunya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan adalah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilinkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan disusunya laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi atas kinerja SKPD khususnya Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mencapai sasaran kinerja di tahun anggaran 2015.

1.3

Tupoksi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung yang kemudian disempurnakan kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 dan disempurnakan kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dana Tatakerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :


A. Tugas Pokok Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai 5 (lima) fungsi yang harus dijalankan, yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketahanan pangan 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan 5. Pengololaan Administratif. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan b. Sub Bidang Kerawanan Pangan 4. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi : a. Sub Bidang distribusi Pangan b. Sub Bidang Harga dan Cadangan Pangan 5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi : Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 3 Provinsi Lampung |

a. Sub Bidang Konsumsi Pangan b. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan 6. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi b. Sub Bidang Keamanan Pangan Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung pada BKPD Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan betanggungjawab kepada Kepala BKPD Provinsi Lampung. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : a. UPT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan adinistrasi di bidang sertifikasi mutu dan keamanan pangan produksi hasil pertanian secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT mempunyai fungsi sebagai berikut : -

Pengawasan mutu dan keamanan produk segar hasil pertanian;

-

Pelayanan sertifikasi dan labelisasi produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;

-

Pelayanan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;

-

Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi, labelisasi dan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

-

Pemberian dukungan atas perencanaan,pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi, labelisasi dan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;

-

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan


-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan organisasi UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian terdiri dari :

1.4

1.

Kepala;

2.

Sub Bagian Tata Usaha;

3.

Seksi Pelayanan Teknis;

4.

Seksi Pengujian dan Sertiikasi;

5.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai sasaran strategis sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung: Tabel Sasaran Kinerja Tahun 2015 Tujuan

Sasaran

Target 2015 Pangan 87,52 (PPH)

Indikator Kinerja

1. Memperkuat 1. Meningkatnya 1. Skor Pola penyediaan pangan ketersediaan pangan Harapan yang beragam yang beragam; Ketersediaan berbasis sumber daya lokal

2. Menurunkan 2. Menurunkan jumlah 2. Persentase Penurunan 1 jumlah penduduk penduduk rawan Jumlah Penduduk rawan pangan pangan; Rawan Pangan 3. Memperkuat sistem 3. Stabilnya harga 3. distribusi dan pangan pokok di stabilisasi harga tingkat produsen pangan pokok dan konsumen; 4.

Harga Gabah Kering ≥ HPP Panen (GKP) di Tingkat produsen Koefisien Variasi CV< 10% Pangan (beras) di tingkat konsumen

4. Meningkatkan 4. Meningkatnya 5. Skor Pola konsumsi pangan keragaman Harapan yang beragam, konsumsi pangan Konsumsi bergizi, seimbang yang sehat dan

Pangan (PPH) 84,1


dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

aman;

5. Meningkatkan 5. Meningkatnyan 6. konsumsi pangan konsumsi pangan masyarakat untuk yang sesuai angka 7. memenuhi kecukupan gizi kecukupan gizi (AKG); yang bersumber dari pangan lokal 6. Meningkatkan 6. Tercapainya 8. keamanan pangan keamanan pangan segar segar.

Jumlah energy Jumlah Protein

Konsumsi 2004 Konsumsi 56,1

Persentase 10 Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 80% (dibawah 9. Persentase Tingkat ambang batas) Keamanan Pangan Segar yang diuji


BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA, RENSTRA 2.1

Program dan Kegiatan Berdasarkan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dijabarkan dalam program-program Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yaitu: 1. Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Didalam 5 (lima) program yang terdapat di dalam renstra dan renja tersebut tersebut terdapat beberapa kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Kode

Urusan Bidan g

1

2

00

NON URUSAN

00 00

PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator

Renstra K Rp 3

APBD Rp

K

4

00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembiayaan Rekening Telepon, Listrik dan Air

130.000.000

12 Bulan

Rp

108.000.000

12 Bulan

00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembiayaan Honorarium Pengelola Keuangan

166.200.000

Rp 12 Bulan; 16 Pegawai, 7 PTHL

177.500.000

12 Bulan; 16 Pegawai, 7 PTHL

00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Penyediaan ATK

30.000.000

12 Bulan

Rp

30.000.000

12 Bulan

00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

21.843.000

12 Bulan

Rp

21.843.000

12 Bulan

25.000.000

12 bulan

Rp

25.000.000

12 Bulan

10 Unit; 12 Rp Bulan

62.649.810

10 Unit; 12 Bulan

00 00 01 012 Penyediaan komponen Jumlah Penyediaan Komponen Listrik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 00 00 01 013 Penyediaan peralatan Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor 00 00 01 014 Penyediaan peralatan Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga rumah tangga Jumlah jenis bahan bacaan 00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Rapat dan Konsultasi 00 00 01 018 Rapat - Rapat Ke Luar Daerah Koordinasi dan

160.000.000

25.000.000

12 bulan

Rp

12.450.000

12 Bulan

15.000.000

4 Jenis (9 Eksemplar per bulan)

Rp

15.000.000

4 Jenis (9 Eksemplar per bulan)

150.000.000

9 kali

Rp

150.000.000

9 Kali

150.000.000

29 Kali

Rp

136.770.000

29 Kali

konsultasi ke luar daerah 00 00 01 022 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah Pembinaan ke Kab/Kota

00 00 01 046 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

Pembiayaan Operasional SIPKD

65.848.000

1 Paket

Rp

78.348.000

1 Paket

00 00 01 056 Penatausahaan Aset Daerah

Jumlah Dokumen

10.000.000

1 Dokumen Rp

10.000.000

1 Dokumen

00 00 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

00 00 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pembiayaan Operasional Kendaraan

200.000.000 5 Unit Roda 4 Rp 10 Unit Roda 2

130.282.000

00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Unit Komputer dan AC

150.000.000

7 Komputer Rp 20 Unit AC

15.500.000

7 Komputer 20 Unit AC

00 00 02 029 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Unit

23.000.000

5 Unit WC /1 Paket

Rp

40.000.000

5 Unit WC / 1 Paket

Jumlah Aparatur

96.128.000

76 PNS, 7 Rp PT HL

64.128.000

76 PNS, 7 PTHL

58.500.000

30 Pegawai

Rp

29.000.000

30 Pegawai

110.000.000

7 Laporan

Rp

93.609.000

7 Laporan

100.000.000

2 Dokumen

Rp

84.232.000

2 Dokumen

00 00 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

00 00 03 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

00 00 03 019 Peningkatan SDM dan Jumlah Aparatur yang diklat / Bimtek Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung 00 00 06

5 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

00 00 06 007 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD-

Jumlah Dokumen Capaian Kinerja

00 00 06 008 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Renja dan RKA Kerja (RenJa) dan RKA SKPD01

WAJIB

01 21

KET AHANAN PANGAN

01 21 15

Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan


01 21 15 003 Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar

Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Ke Kab/Kota

180.000.000

15 kab/kota Rp

126.337.000

Tahun 2015 Kode

Urusan Bidan g

INDIKATOR

Jumlah petugas/petani/pelaku 01 21 15 005 Peningkatan, usaha pedagang yang terbina Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum dalam penerapan BMR Residu) Jumlah Kawasan Mandiri Pangan 01 21 15 006 Pengembangan Desa yang terbina dalam upaya Mandiri Pangan penurunan daerah rawan pangan

Rp 90.000.000

150.000.000

8 Kab/Kota

APBD K

RP

K

Rp

67.820.000

6 Kawasan Rp

119.000.000

Rp

84.934.500

15 kali

35 Orang

35 Orang

6 Kawasan

01 21 15 007 Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

Jumlah Pemantauan SKPG dan PDRP

100.000.000

01 21 15 008 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung

211.995.000

20 Ton

Rp

133.203.000

10 Ton

01 21 15 009 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan

167.073.000

5 Kelompok Lumbung

Rp

133.187.000

5 Kelompok Lumbung

175.000.000

1 Laporan

Rp

61.000.000

150.000.000

77 G a p o kt a n

Rp

126.720.000

01 21 15 013 Alur Distribusi Pangan Jumlah Laporan Alur Distribusi

150.000.000

1 Laporan

Rp

1.140.000

1 Laporan

01 21 15 014 Kegiatan Akses Pangan Jumlah Laporan Akses Pangan

150.000.000

1 Laporan

Rp

28.280.000

1 Laporan

Jumlah Analisa dan Peta 01 21 15 010 Analisa dan Ketahanan Pangan dan Penyusunan Peta Kerentanan Pangan Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan 01 21 15 011 Pemberdayaan GAPOKT AN dalam rangka stabilisasi harga pangan

Jumlah Gapoktan yang diberdayakan dalam pengelolaan LUP

15 kali

1 Laporan

50 Gapoktan

01 21 15 015 Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

Pembiayaan Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

175.000.000

12 Bulan

Rp

84.621.000

12 Bulan

01 21 15 016 Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar

Jumlah Kab/Kota Surveilen dan pengawasan produk/komoditas yang sudah bersertifikat/registrasi

150.000.000

8 Kab/Kota

Rp

88.025.000

8 Kab/Kota

01 21 15 017 Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

Jumlah Dokumen Sistem Mutu yang sesuai dengan ISO/IEC 17065

30.000.000

7 Dokumen

Rp

15.103.000

7 Dokumen

01 21 15 019 Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisinis

Jumlah Pelaku Usaha yang akan di sertifikasi Prima 3 /Registrasi

200.000.000

40 Pelaku_usaha Rp

140.666.000

01 21 15 020 Audit Internal

Jumlah Personil OKKPD Provinsi Lampung yang di Audit secara teknis dan administrative

70.000.000

01 21 15 021 Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi

Jumlah Kegiatan Promosi produk unggulan bersertifikat

100.000.000

01 21 15 022 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra

Jumlah Pelaku Usaha yg memahami Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan di Lokasi Sentra

60.000.000

01 21 15 025 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Jumlah Lokasi gerakan pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan

01 21 15 026 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

20 Orang

20 Pelaku

20 orang Rp

54.449.000

2 Kegiatan Rp

66.951.000

2 Kegiatan

30 Pelaku Usaha

Rp

24.899.000

30 Pelaku Usaha

150.000.000

15 Kab/Kota

Rp

108.480.000

15 Kab/Kota

Jumlah Pemenang Lomba Cipta Menu

93.652.000

6 Pemenang

Rp

83.062.000

6 Pemenang

01 21 15 028 Promosi Pangan Segar dan Olahan

Jumlah Kegiatan Promsi Pangan Segar

200.000.000

Rp

200.000.000

1 Kegiatan

01 21 15 029 Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional

Jumlah Kegiatan Hari Pangan Sedunia

300.000.000

Rp

300.000.000

2 Kegiatan

01 21 15 030 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Jumlah Rapat dan Koordinasi antara Pusat dan Daerah Lingkup Dewan Ketahanan Pangan

350.000.000

2 Kali

Rp

38.050.000

01 21 15 033 Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar 01 21 15 034 Pengembangan usaha pangan lokal

Jumlah Pembinaan Promosi dan Keamanan Pangan Segar

200.000.000

5 Kab / Kota

Rp

163.405.000

15 Kabpaten/Kota

Jumlah Kelompok Usaha yang terbina

125.000.000

Rp 5 Pelaku_usaha

97.850.000

5 Pelaku Usaha

1 Kegiatan 2 Keg

2 kali


Jumlah Dokumen / Laporan Data 01 21 15 035 Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Mobilitas Pangan Keluar Masuk Provinsi Lampung Pangan 01 21 15 036 Pembinaan Manajemen Jumlah Kelompok / Orang yang terbina Kelembagaan 01 21 15 037 Pengembangan Produk Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat

Jumlah Laporan / Dokumen Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan Bersertifikat

100.000.000

1 Laporan

Rp

100.000.000

1 Laporan

125.000.000

30 orang

Rp

100.000.000

30 Orang

1 Laporan Rp

80.800.000

1 Laporan

100.000.000

Tahun 2015 Kode

1

Urusan Bidan g

INDIKATOR

2

Rp

APBD RP

K

K

3

4

2.300.000.000

1 Gedung

Rp

2.300.000.000

1 Gedung

80.000.000

30 Orang

Rp

60.332.000

25 Orang

01 21 15 040 Sosialisasi dan Jumlah Kabupaten yang Promosi Peningkatan tersosialisasi Gizi Pangan Keluarga

150.000.000

8 kab/kota

0

0

01 21 15 041 Penyusunan Pola Pangan Harapan

250.000.000

1 Laporan

0

0

250.000.000

15 kab/kota

01 21 15 038 Pembangunan Jumlah Gedung yang terbangun Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Sarana Prasarana OKKPD Provinsi Lampung (DAK+Pendampingan) 01 21 15 039 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan

Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek

Jumlah Laporan

01 21 15 042 Pembinaan dan Jumlah Kabuapaten yang Pemantauan Kawasan terbina Rumah Pangan Lestari (KRPL)

0

0

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa semua Program dan Kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 20152019. Dapat dilihat pula dari Tabel diatas bahwa terdapat bahwa ada Kegiatan pada Renstra 2015-2019 tidak terdapat pada Renja yang di biayai APBD Tahun 2015 hal ini terjadi karena terjadi perubahan Rencana Strategis Pada Tahun 2015 seperti kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan, kegiatan Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga. Untuk target-target yang direncanakan pada Renstra sedikit berbeda dengan dengan Target yang didanai oleh APBD Tahun 2015 hal ini disebabkan oleh optimalisasi APBD Tahun 2015. 2.2

Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja SKPD Berdasarkan Program dan Kegiatan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) 2015 telah sesuai dan tidak ada program Renja yang tidak terdapat pada Renstra 2015-2019, namun ada Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 10 Provinsi Lampung |

beberapa kegiatan pada Rencana Strategis 2015-2019 seperti kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan, kegiatan Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga. 2.3

Kesesuaian Target antara Renstra dan Renja SKPD Berdasarkan Target Kegiatan antara Renstra dan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung terdapat beberapa perbedaan antara lain: a. Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Ke Kab/Kota Renstra 15 Kab/Kota sedangkan Renja 8 Kab/Kota pada kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar. b. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung target Renstra 20 Ton sedangkan Renja 10 Ton pada Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah c. Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek target Renstra 30 Orang sedangkan Renja 25 Orang pada kegiatan Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan.


BAB III CAPAIAN KINERJA SKPD 3.1

Capaian Kinerja SKPD Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mengelola Rp. 6.272.626.310,- pada tahun 2015 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, yang terdiri dari 5 Program (lampiran Form Evaluasi terlampir) dengan rincian sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 827.560.810,dengan realisasi sebesar Rp. 807.121.093,- (97.53%) untuk realisasi fisik sebesar 100% pada tahun 2015. Sedangakan jika dibandingkan dengan Renstra untuk realisasi keuangan sebesar 16,26 % dengan realisasi fisik sebesar 20%. Program tersebut dibagi dengan beberapa kegiatan yaitu: a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik guna untuk pembiayaan telephone, PAM dan PLN dengan anggaran sebesar Rp. 108.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 101.855.793,- (94.31%) realisasi fisik sebesar 100% terhadap Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Sedangkan terhadap Renstra sebesar 13.46% untuk realisasi Keuangan dan sebesar 20% untuk realisasi fisik. b. Penyediaan jasa administrasi keuangan bertujuan untuk honorarium PPA, PTHL, Bendahara dan Pengurus Barang dengan anggaran sebesar Rp. 177.500.000 terealisasi sebesar Rp170.300.000 ,- (95.94%) realisasi fisik sebesar 100% terhadap Renja. Sedangkan terhadap Renstra sebesar 18.50% untuk realisasi Keuangan dan sebesar 20% untuk realisasi fisik. c. Penyediaan alat tulis kantor guna mendukung penyediaan ATK pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi sebesar Rp. 29.990.000 ,- (99.97%) realisasi fisik sebesar 100% terhadap Renja. Sedangkan terhadap Renstra Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 12 Provinsi Lampung |

sebesar 16.58% untuk realisasi Keuangan dan sebesar 20% untuk realisasi fisik. d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bertujuan untuk fotocopy dan mencetak barang cetakan seperti Cetak Kartu Ucapan dan lainnya dengan

anggaran

sebesar

Rp.

21.843.000

terealisasi

sebesar

Rp21.843.000,- (100%) realisasi fisik sebesar 100% terhadap Renja. Sedangkan Terhadap Renstra sebesar 18.06% untuk realisasi Keuangan dan sebesar 20% untuk realisasi fisik. e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bertujuan untuk mendukung fasilitas instalsi listrik/penerangan bangunan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai anggaran sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi sebesar Rp. 29.990.000 ,- (99.97%) realisasi fisik sebesar 100% terhadap Renja. Sedangkan Terhadap Renstra sebesar 16.58% untuk realisasi Keuangan dan sebesar 20% untuk realisasi fisik. f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bertujuan untuk Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 62.649.810 terealisasi sebesar Rp. 62.499.000 ,- (99.76%) realisasi fisik sebesar 100% . Kegiatan ini adalah pengadaan sofa, komputer pc, laptop, lemari arsip, filling kabinet, printer, scanner. g. Penyediaan peralatan rumah tangga bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kebersihan kantor Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan anggaran sebesar Rp. 12.450.000 terealisasi sebesar Rp. 10.450.000,- (83.94%) realisasi fisik sebesar 100% terhadap Renja. Sedangkan terhadap Renstra sebesar 7.56% untuk realisasi Keuangan dan sebesar 20% untuk realisasi fisik.


h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan berupa koran dan peraturan perundangundangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan anggaran sebesar 15.000.000 terealisasi sebesar Rp. 14.976.000,(99.84%) realisasi fisik sebesar 100% terhadap Renja. Sedangkan Terhadap Renstra sebesar 18.07% untuk realisasi Keuangan dan sebesar 20% untuk realisasi fisik. i.

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar dengan tujuan terlaksananya rapat dan konsultasi ke pusat dan mengikuti agenda-agenda pusat. Kegiatan ini dengan anggaran Rp.150.000.000 terealisasi sebesar 148.635.800,- (99.09%) realisasi fisik sebesar 100% terhadap Renja. Sedangkan terhadap Renstra sebesar 17.93% untuk realisasi Keuangan dan sebesar 20% untuk realisasi fisik.

j.

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan tujuan terlaksananya rapat antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kooridnasi ke Kab/Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini dengan anggaran Rp.136.770.000 terealisasi sebesar 135.840.700,- (99.32%) realisasi fisik sebesar 100% terhadap Renja. Sedangkan terhadap Renstra sebesar 16.39% untuk realisasi Keuangan dan sebesar 20% untuk realisasi fisik.

k. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD bertujuan untuk agar sistem pengelolaan keuangan pada Badan Ketahanan Pangan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 78.348.000 telah terealisasi sebesar Rp. 75.735.000 (96.66%) realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan capaian terhadap renstra adalah 20% dengan realisasi fisik 20%. l.

Penata Usahaan Aset Daerah. Kegiatan ini bertujuan agar aset Badan Ketahanan Pangan dapat tertata dengan baik. Kegiatan ini beranggarkan Rp.10.000.000 telah terealisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 9.995.800


(99.96%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan capaian terhadap Renstra adalah 22.58% dengan Fisik sebesar 20%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 185.782.000,- telah terealisasi sebesar Rp.183.500.750,(98.77%) dengan Realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan Capaian terhadap Renstra adalah sebesar 14.91 dengan realisasi fisik sebesar 20%. Kegiatan pada Program ini adalah: a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / Operasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Kendaraan dinas baik itu roda 4 maupun roda 2. Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 130.282.000 telah terealisasi sebesar Rp. 128.281.750 (98,46%) realisasi fisik sebesar 100%. Capaian terhadap renstra adalah 11.61% dengan fisik sebesar 20% b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor. Kegiatan ini berupa Pemeliharaan Komputer dan AC pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan ini berangarkan Rp 15.500.000 telah terealisasi sebesar Rp. 15.500.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk capaian renstra keuangan sebesar 11.61 dan capaian fisik sebesar 20%. c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk merehab gedung/kantor yang mengalami kerusakan berat. Pada tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah mengalokasikan untuk me-rehab WC dan taman. Wc di BKPD sebanyak 5 unit direhab untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 39.719.000 (99,30%) relisasi fisik sebesar 100%. Untuk Capaian Renstra Keuangan sebesar 31.25 % untuk fisik sebesar 20%. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 93.128.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 76.628.000 (82.28%), realisasi fisik Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 15 Provinsi Lampung |

sebesar 85%. Untuk Capaian terhadapa renstra 8% dan realisasi fisik sebesar 13%. Kegiatan pada Program ini adalah: a. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapan. Kegiatan ini adalah pengadaan pakaian dinas pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 64,128,000,- telah terealisasi Rp. 64,128,000,- (100%) dengan jumlah pegawai sebanyak 76 Orang dan PTHL sebanyak 7 Orang, capaian Fisik 100%. Sedangkan capaian terhadap Renstra sebesar 12,14% dan realisasi fisik sebesar 100%. b. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung. Kegiatan ini untuk Diklat maupun transport yang diselenggarakan di luar maupun di didalam provinsi. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 29,000,000,telah terealisasi sebesar Rp.12.500.000,- (43.10%) dengan realisasi fisik sebesar 70% realisasi ini cukup rendah dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan kegiatan yang ada sehingga tidak dapat mengikuti pelaksanaannya. Untuk capaian Renstra keuangan sebesar 3,87% dan realisasi fisik sebesar 6%. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini beranggarkan Rp. 177,841,000,- telah terealisasi Rp.176.345.500,- (99.16%) dengan realisasi fisik sebesar (100%). Kegiatan pada Program ini adalah: a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Merupakan kegiatan untuk menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.93,609,000,- telah terealisasi sebesar Rp.93.238.300,- (99.60%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian Renstra keuangan sebesar 15,34% dan realisasi fisik sebesar 35 %.


b. Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA SKPD. Kegiatan ini merupakan penyusunan Rencana Kerja dan guna pembuatan RKA/DPA Badan Kethanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan ini beranggarkan RP. 84,232,000.00 telah terealisasi sebesar Rp. 83,107,200 (98,66%). Untuk Capaian Renstra fisik sebesar 20% sedangkan keuangan sebesar 15,04% 5. Peningkatan

Diversifikasi

dan

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

4,988,314,500.00 a. Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini untuk mensosialisasikan tentang mutu dan keamanan pangan kepada Petugas Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini di laksanakan di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung pada tanggal 24-25 Agustus 2015 diikuti oleh 25 Orang dari Badan Ketahanan Pangan se-Provinsi Lampung dan Dinas terkait. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi. Materi yang diasampaikan adalah Kebijakan Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Lampung oleh Kepala BKPD Provinsi Lampung, Kebijakan BPOM Provinsi Lampung dalam Peningkatan Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan serta Penerapan INRASAFF oleh BPOM Bandar Lampung, Peningkatan Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan Siap Saji di Provinsi Lampung oleh Dinkes Provinsi Lampung, Program Kebijakan Nasional dalam penanganan dan pengawasan keamanan pangan oleh BKP Kementerian Pertanian, Sistem Jejaring Keamanan Pangan Nasional oleh BKP Kementerian Pertanian, Pangan yang Aman dan Bermutu mendukung hidup sehat cerdas dan tanggu oleh Kabid Mutu dan Keamanan Pangan BKPD Prov Lampung. b. Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar. Bertujuan untuk mengawasi Pangan segar yang beredar di Provinsi Lampung. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu Pemantauan, Pembinaan Keamanan Pangan Segar dan Pengembangan Pasar Segar yang Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 17 Provinsi Lampung |

bermutu dan aman. Kegiatan ini dilakukan di 8 Kab/Kota di Provinsi Lampung yaitu: Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat. Uji Laboratorium yang dilakukan terhadoa sampel sayur dan buah yang diambil dari kabupaten/kota didpatkan bahwa hasil uji beberapa komoditas negatif dan beberapa komoditi terdeteksi mengandung residu pestisida. Namun secara umum komoditi tersebut masih aman untuk dikonsumsi karena pada sampel yang positif terdeteksi mengandung residu pestisida masih di bawah batas maksimum residu (BMR) akan tetapi pembinaan terhadap petani/produsen perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kondisi keamanan pangan yang lebih baik. Pemantauan dan pembinaan jajanan anak sekolah dilakukan ke kabupaten/kota.

Dari

pemantauan di lapangan didapatkan bahwa jajanan anak di sekolahsekolah dasar baik swasta/negeri relatif kurang aman. Melalui hasil uji cepat menggunakan Rhodamin B Test Kitt masih ditemukan jajanan anak sekolah yang mengandung zat pewarna merah Rhodamin B pada makanan Arum Manis, Nugget Panda dan Permen Karet di lingkungan sekolah SDN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya hasil uji cepat Rhodamin B Test Kitt, hasilnya positif juga ditemukan pada agar-agar mutiara di SMPN 1 Kota Metro, saos bakso di lingkungan sekolah SD Insan Kamil Kabupaten Pringsewu dan Kolang-kaling mutiara (Minuman) di SDN 4 Tanjung Aman Lampung Utara. Kegiatan Pengembangan Pasar Pangan Segar yang Bermutu dan Aman telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali dilaksanakan di Lapangan PKOR Way Halim pada hari minggu tanggal 1 November 2015 dan 8 November 2015 dan 1 (satu) kali dilaksanakan di Lapangan KORPRI yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2015. Pengembangan Pasar Pangan Segar yang telah dilakukan di Provinsi Lampung sudah cukup baik, namun perlu dikembangkan menjadi pasar yang permanen, karena pasar yang aman dan sehat sangat terkait dengan bangunan dan bentuk pengelolaannya.


c. Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu). Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran petugas/masyarakat (produsen/ petani/pedagang dan konsumen) tentang penerapan batas maksimum residu (BMR) pestisida. Pemantauan terhadap ada tidaknya residu pestisida pada sayur dan buah segar dari kabupaten/kota dilaksanakan melalui pengambilan sampel. Sampel selanjutnya di uji melalui uji cepat Rapid Test Kitt. Dari hasil uji yang dilakukan terhadap sayur dan buah yang sampelnya diambil dari kabupaten/kota didapatkan hasil bahwa sampel yang diuji masih terdeteksi mengandung residu pestisida. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.HasilUjiCepat (Rapid Test Kitt, Formalin dan Residu Pestisida Test Kitt) Sampel Sayuran dan Buah Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Selatan

No 1

Komoditi Timun

Asal/Sumber Ds. Pancasila

Parameter Uji

HasilUji

ResiduPestisida

Negatif (-)

2

Semangka

Psr. Natar

ResiduPestisida

Negatif (-)

Lampung Tengah

1

2

Bayam

Ds.

cabut

KarangEndahTerbanggiBesar

Sawi

Ds.

ResiduPestisida

(-) ResiduPestisida

KarangEndahTerbanggiBesar Way Kanan

1

Kacang

Psr. Baradatu

Buncis

Negatif (-)

ResiduPestisida

Panjang 2

Negatif

Negatif (-)

Psr. Baradatu

ResiduPestisida

Negatif (-)


TulangBawang

1

Selada

Psr. Menggala

ResiduPestisida

Negatif (-)

2

Timun

Psr. Menggala

ResiduPestisida

Negatif (-)

Tanggamus

1

Kol

SumberRejo

ResiduPestisida

Negatif (-)

Mesuji

1

Labu

Psr. Brabasan

ResiduPestisida

Sayur 2

Sawi Putih

Negatif (-)

Psr. Brabasan

ResiduPestisida

Negatif (-)

Lampung Barat

1

Daun Labu

Psr. Liwa

ResiduPestisida

Negatif (-)

2

Buncis

Psr. Liwa

ResiduPestisida

Negatif (-)

3

Kangkung

Psr. Liwa

ResiduPestisida

Negatif (-)

Lampung Timur

1

Semangka

Psr. Pekalongan

ResiduPestisida

(-) 2

Cabe

Psr. Pekalongan

ResiduPestisida

Merah Lampung Utara

Negatif

1

Terong

Negatif (-)

Psr. Kotabumi

ResiduPestisida

Negatif (-)

2

Kemangi

Psr. Kotabumi

ResiduPestisida


Negatif

(-) 3

Bayam

Psr. Kotabumi

ResiduPestisida

Negatif

cabut Pringsewu

1

(-)

Bengkoang Psr. Pringsewu

ResiduPestisida

Negatif (-)

2

Sawo

Psr. Pringsewu

ResiduPestisida

Negatif (-)

3

Oyong

Psr. Pringsewu

ResiduPestisida

Negatif (-)

TulangBawang Barat

1

Labu Siam

Psr. Panaragan Jaya

ResiduPestisida

Negatif (-)

2

Kangkung

Psr. Panaragan Jaya

ResiduPestisida

Negatif (-)

Pesawaran

1

Daun

Psr. GedongTataan

ResiduPestisida

Negatif

Seledri 2

Rampai

(-) Psr. GedongTataan

ResiduPestisida

Positif (+)

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa masih ada komoditi yang terindikasi positif residu pestisida yaitu rampai. Namun secara umum hasil uji cepat residu pestisida tersebut negatif. d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

. Kegiatan ini berupaya untuk

penurunan daerah rawan pangan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan model kegiatan strategis dengan maksud untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pembangunan ketahanan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 21 Provinsi Lampung |

pangan nasional dimulai dari wilayah terkecil yaitu desa, dengan melihat keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan distribusi, konsumsi pangan rumah tangga dan potensi desa yang ada dari waktu ke waktu. Dengan demikian arah pengembangan ketahanan pangan berawal dari rumah tangga dan lingkungannya. Kegiatan ini diberikan berupa pelatihan petugas Aparat Pelaksana, dan pendamping Kawasan Mandiri Pangan pada 6 Kabupaten Tahun 2015 sebagai persiapan kawasan mandiri pangan tahun 2016. Peserta kegiatan Kegiatan ini berjumlah 30 orang Aparat Pelaksana dan Pendamping

kegiatan Kawasan Mandiri

Pangan pada Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara dan Tulang Bawang. e. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP. Kegiatan ini dalam rangka Pemantauan SKPG dan PDRP. Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah

sedini mungkin dan kedua

melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-progam sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial dari dinas instansi terkait. A.

Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu : 1.

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut : peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi ngan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan. bagi

perumus

kebijakan

(forum

koordinasi

tingkat

desa,

kecamatan, kabupaten dan propinsi). 2.

Penaggulangan Daerah Rawan Pangan


Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis dan transien dilaksanakan melalui tahapan tahapan sebagai berikut: Investigasi - Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait. - Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis. - Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah. - Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan. f. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini berupa pengadaan Cadangan Pangan berupa pembelian beras dan di titipkan pada Perum Bulog Rp. 133.203.000,- dan terealisasi hanya Rp.38.627.000,(29%) ini karena terkendala perubahan peraturan pada Perum Bulog. g. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan lumbung pangan berupa pengisian lumbung pangan masyrakat. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 810/58/II.06/2/2015 tentang penetapan lokasi dan penerima bantuan gabah kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, dengan penerima bantuannya adalah: i. Kelompok lumbung pangan Mekar Sari Desa Wonosari ii. Kelompok tani Tunas Karya 1 Desa Tanjung Pandan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 23 Provinsi Lampung |

iii. Kelompok lumbung pangan Mekar Sari Desa Balairejo iv. Kelompok tani Harapan Jaya Desa tias Bangun v. Kelompok tani Sumber Mulyo Desa Tias Bangun Semua Kelompok lumbung ini berada di Kabupaten Lampung Tengah dengan masing-masing bantuan sebesar 2300 Kg Gabah. h. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan. Kegiatan ini adalah kegiatan analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan

dan

kerawanan

pangan. Berdasarkan

hasil analisa

dan

pengamatan didapatkan data Klasifikasi Kecamatan Berdasarkan Hasil Komposit FSVA Klasifikasi Total Prioritas 1-3 Total Prioritas 4-6 Total

(Kec) (% ) 1.5 3 19 98.4 3 19 100.0 3 7 6 0 Berdasarkan data tersebut bahwa kecamatan yang masuk prioritas rawan yaitu 1-3 hanya 3 kecamatan. Sedangkan prioritas 4-6 tidak termasuk rawan pangan untuk itu perlu ditangani ketiga kecamatan yang rawan pangan tersebut. i.

Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka stabilitasi harga pangan. Kegiatan ini memberdayakan Gapoktan agar dapat menstabilkan harga. Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 126.720.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 126.232.400,- (99.62%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian renstra realisasi Keuangan sebesar 9.06% sedangakan realisasi fisik sebesar 20%.

j.

Alur Distribusi Pangan

Rp.

1.140.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

1.140.000,- (100%). Kegiatan ini berawal dengan dan Rp. 50.000.000 namun karena terdapat optimalisasi Kegiatan ini hanya berpagu Rp. 1.140.000,-


k. Kegiatan Akses Pangan. Kegiatan ini adalah untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi ketahanan pangan bagi masyarakat dan menganalisis tingkat keterjangkauan pangan dan atau ketahanan pangan rumah tangga. Secara rinci Tujuan kegiatan ini di tingkat rumah tangga adalah: a) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan panan di

tingkat

rumah

tangga

b)

Mengetahui

tingkat

aksesibilitas

(keterjangkauan) pangan bagi rumah tangga c) mengetahui pengeluaran pangan rumah tangga d) mengetahui pengaruh modal sosial dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga e) mengetahui strategi koping yang mereka lakukan apabila terjadi goncangan. Kegiatan ini dengan melakukan sampel pada 3 kabupaten yaitu 1) desa bakhu dan campang tiga di Kec Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat 2) Desa Pasar Banjit dan Simpang Asem, Kec Banjit, Kab Way Kanan 3) Desa Jaya Guna dan Desa Tanjung Harapan, Kec Marga Tiga, Kab . Lampung Timur. 2.

Dari hasil pengolahan dan analisis data diperoleh

bahwa di desa Bakhu dan Campang Tiga memiliki ketahanan pangan yang buruk, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu distribusi pengeluaran dan konsumsi yang tinggi namun pendapatan yang diperoleh rumah tangga rendah. Desa

pasar

banjit

dan Simpang Asem memiliki ketahanan

pangan sedang, hal hal ini disebabkan karena pengeluaran perkapita rumah tarigga yang cukup baik. Sedangkan desa Jaya Guna dan Tanjung Harapan memiliki ketahanan pangan yang baik. l.

Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD. Kegiatan ini untuk pembiayaan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD selama 12 Bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar operasional kelembagaan OKKPD dan menguatkan kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan segar, memasyaratkan sertifiakasi dan atau tegistrasi kepada pelaku usaha dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia OKKPD agar lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi OKKPD.


m. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang beredar merupakan kegiatan survei dan pengawasan terhadap produk/komoditas yang telah tersertifikasi dan untuk mengetahui konsistensi pelaku usaha baik kelompok atau perorangan yang telah mendapatkan Sertifikat Prima dan atau register, memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen terhadap barang yang telah registrasi prima 3. Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten yaitu Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus dan Lampung Selatan. Selain itu dilakukan Proses Uji Laboratorium terhadap bahan yang disurvei dan Sidang Pelaksanaan Rapat Komisi Teknis di Ruang Rapat BKPD Provinsi Lampung. Pada Kabupaten Lampung Tengah dilakukan pada komoditas kencur pada 14 pelaku usaha dan komoditas buah naga di Bandar Jaya Lampung Tengah. Kab Lampung Barat dilaksanakan pada komidtas Pisang terhadap 3 pelaku usaha di Kecamatan Air Hitam dan Balai Bukit, komoditas Salak Pondoh di Kecamatan Balai Bukit Kebun Tebu dan Sumber Jaya di 7 Pelaku Usaha. Kab Tanggamus komoditas salak pondoh sebanyak 4 pelaku usaha pada kecamatan Sumber Rejo. Kabupaten Lampung Selatan komoditas Pisang di Kecamatan Penengahan sebanyak 3 Pelaku Usaha, komoditas pepaya sebanyak 3 pelaku usaha di Kecamatan Merbau Mataram. Hasil dari 36 Pelaku Usaha yang di survei hasilnya masih memenuhi standar Prima 3 atau Prima 2. n. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065. Kegiatan ini merupakan agar Dokumen pada Sistem Mutu mengacu pada ISO/IEC 17065. Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 15.103.000,realisasi pada kegiatan ini sebesar 15.103.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan untuk pencapaian Renstra dengan realisasi keuangan sebesar 3.35% dan untuk kegiatan fisik sebesar 25%. o. Sertifikasi, Regristrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung terminal Agrobisnis. Kegiatan ini bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 26 Provinsi Lampung |

bahwa produk pangan buah dan sayur segar yang dikonsumsi memiliki mutu baik dan aman untuk dikonsumsi, meningkatkan daya saing produk sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang lebih baik. Target dari kegiatan ini adalah 30 pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya melampaui target yaitu 40 pelaku usaha. Pelaku Usaha yang di sertifikasi terdapat pada 4 kabupaten yaitu kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Lampung Barat. Lampung Utara sebanyak 5 Pelaku Usaha dengan komoditas cabe merah berlokasi di Kecamatan Abung Selatan. Kab Lampung Selatan sebanayak 2 pelaku usaha, pelaku usaha komoditas buah naga di Kecamatan Kalianda dan cabe merah di Kecamatan Penengahan. Kabupaten Lampung Timur dilakukan sebanyak 22 Pelaku Usaha dengan komoditas jeruk. Kabupaten Lampung Barat dengan Komoditas Pisang sebantak 11 Pelaku Usaha. Sebanyak 40 Pelaku Usaha tersebut telah dikeluarkan sertifikat Prima 3. p. Audit Internal. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki manajemen OKKP-D Provinsi Lampung baik di bidang administrasi, bidang dokumen sistem mutu dan bidang teknis operasional lapangan. Kegiatan Audit ini dilaksanakan di Ruang Rapat BKPD Provinsi Lampung pada tanggal 11-13 Mei 2015 dan 18-20 Mei 2015. Dari hasil audit tersebut menunjukan bahwa secara umum persyaratan ISO/IEC 17065:2012 telah dipenuhi. Namun masih ada beberapa temuan terkait kelengkapan dokumen dan rekaman serta konsistensi penggunaan formulir yang sudah ada di Doksistu. Dalam audit tersebut telah disepakati jua tindakan perbaikan dan telah diperbaiki. q. Promosi Produk Unggulan Lampung yang sudah Sertifikasi / Regristrasi Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp 66.951.000,- realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp 66.316.700,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan untuk pencapaian Renstra dengan realisasi keuangan sebesar 11.85% dan untuk kegiatan fisik sebesar 13%. Kegiatan ini berupa kegiatan Pameran yang diikuti Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 27 Provinsi Lampung |

Lampung yang mewakili Provinsi Lampung di Tingkat Nasional pada acara bulan mutu di Jakarta. r. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani/pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan mutu (cara budidaya yang baik), mempercepat pemenuhan kaidah Good Agriculture Practice agar dapat segera dilaksanakan proses sertifikasi Prima 3. Bimtek ini dilakukan di 2 kabupaten yaitu di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Lampung Barat dilakukan di Kec Air Hitam dilakukan dengan para petani dan pelaku usaha. Kabupaten Tanggamus dilakukan di Pekon Pajajaran Kecamatan dilakukan dengan para petani buah manggis. Narasumber berasal dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab Tanggamus, Sekretaris BP2KP Lampung Barat, Kepala UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, Kasi Pelayanan Teknis UPT BKPD, PPL BP2KP Lampung Barat dan Kasi Hortilkultura Dinas Pertanian Kab Tanggamus. s. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pringsewu di SD No 1 Gemah Ripah tanggal 23 Maret 2015. Kabupaten Lampung Selatan di SD 1 Tanjung Sari tanggal 30 Maret 2015. Kabupaten Lampung Tengah di SDN 2 Bulusari tanggal 6 April 2015. Kabupaten Pesawaran di SDN 1 Pujo Rahayu pada tanggal 8 April 2015. Peserta kegiatan ini adalah petugas Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah dan Dewan Guru, Kelompok Wanita Tani dan SD/Mi atau anak usia dini. t. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia baik tingkat Nasional mapun tingkat Provinsi Lampung. Lomba Cipta Menu Tingkat Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 28 Provinsi Lampung |

Provinsi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015 sedangkan tingkat nasional pada tanggal 17-20 Oktober 2015 di Palembang. Lomba Cipta Menu diikuti oleh Ibu-Ibu PKK. Tinkat Provinsi diikuti oleh Ibu-ibu PKK Kabupaten. Lomba Cipta Menu tingkat Provinsi di menangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan tingkat Nasional diikuti oleh Provinsi Lampung (Tulang Bawang) dan memenangkan Kategori Cipa Rasa Peringkat 4. u. Promosi Pangan Segar dan Olahan. Kegiatan ini berupa mengikuti pameran pada acara Lampung Fair Tahun 2015 di PKOR Way Halim Bandar Lampung pada tanggal 5-20 September 2015. Kegiatan ini BKPD menampilkan buah-buahan segar yang telah sertifikasi serta menampilkan model Pekarangan modern. v. Hari Pangan Sedunia (HPS) Tk. Provinsi dan Tk. Nasional. HPS Tk Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015 dilaksanakan berupa Upacara di Lapangan Korpri, Pemberian Hadiah pada Pemenang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) tingkat Provinsi Lampung dimana terdapat beberapa kategori di bidang ketahanan pangan dan diadakan bazaar pada hari tersebut. HPS tingkat Nasional diadakan di Palembang pada tanggal 17-20 Oktober 2015 dan mengikuti pameran pada kegiatan HPS Nasional tersebut. w. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan ini berupa Rapat koordinasi Pokja Teknis dan Rapat Koordinasi Pokja Ahli anatar lingkup Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan ini berupa Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pokja Ahli dan Pokja Teknis pada tanggal 15 Juni 2015. Hasil pada pertemuan ini adalah: Berdasarkan pemaparan program dan permasalahan oleh POKJA TEKNIS serta pembahasan dengan POKJA AHLI maka dapat diambil rumusan sebagai berikut :


i. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan perlu terus ditingkatkan agar sinergitas

program

lintas

sektoral

terkait

dalam

mengatasi

permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Lampung meningkat. Hal ini terkait Sistem Ketahanan Pangan yang

langsung berhubungan

dengan produksi, distribusi, stabilisasi harga, cadangan pangan, keterjangkauan pangan sampai dengan untuk layak dikonsumsi yang juga menyangkut kualitas pangan, keseimbangan gizi, mutu, keamanan pangan dan penganekaragaman pangan. ii. “Sistem Informasi Pangan” perlu dibangun agar deteksi, antisipasi dan solusi terkait masalah ketahanan pangan segera bisa dilakukan. Datadata

dan

informasi ketahanan pangan perlu

dibuat dengan

menggunakan jaringan/aplikasi yang dapat diakses sehingga dapat diperoleh data yang seragam. Dalam hal ini telah dibuat website : bkpd.lampungprov.go.id. Diharapkan melalui website ini dapat menjadi media publikasi/sosialisasi segala bentuk program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan. iii. Peternakan : Perlu dilakukan peningkatan mutu benih dengan mengembangkan

benih

lokal

dalam

rangka

mengurangi

ketergantungan terhadap benih impor. Program bantuan pakan sebaiknya

disempurnakan

dengan

program

“Pelatihan

dan

pendampingan peternak untuk membuat pakan dan merancang ransum sendiri” iv. Pasar : perlu pembenahan mekanisme sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang tinggi. Dalam rangka menekan lonjakkan harga pangan perlu adanya upaya memperpanjang masa simpan dan diversifikasi pangan, pengembangan usaha industri pengolahan pangan di Prov. Lampung. Untuk pengembangan Beras Siger sebagai prototipe beras terkendala oleh bahan baku dan pasar, agar dapat bersaing dan terjamin kontinuitasnya, keamanannya dengan kemasan yang lebih baik.

Terkait kemasan Dinas Perindustrian

ada rumah kemasan

dengan subsidi 50% ditanggung pemerintah untuk mendukung usaha kecil. Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 30 Provinsi Lampung |

v. Sistem Resi Gudang perlu difungsikan kembali untuk mendukung stabilitas pangan dan cadangan pangan masyarakat.

SRG perlu

dianggarkan melalui APBD dan bekerjasama dengan BULOG dan Satgas di Tk. Kecamatan vi. Perlu digarap bersama : “Desa Model Mandiri Pangan” dengan mengoptimalkan semua potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada.

Usulan : Desa Way Semangka Kabupaten

Tanggamus dan Desa Anak Ratu Aji kabupaten Lampung Tengah. Keduanya perlu disurvay dulu bersama POKJA AHLI untuk menjadi “Desa Model Mandiri Pangan”. vii. Perlu gerakan bersama untuk mengangkat pangan lokal menjadi konsumsi rapat yang layak di semua instansi melalui pembinaan, pendampingan yang intensif terhadap UMKM/Katering terpilih dalam mengolah pangan lokal, diversifikasi olahan, keamanan serta promosi. viii. Dinas

Koperasi

Tani/Gapoktan Koperasi.

mendukung melalui

penuh

penguatan

pemberdayaan

modal

dengan

Kelompok membentuk

Melalui bantuan/pinjaman Koperasi/KUD dengan bunga

lunak (bisa 5 x dalam 1 tahun). Selain itu juga terdapat fasilitas pembiayaan dalam bentuk bantuan sosial, penyaluran/distribusi pupuk, bantuan/bimbingan/konsultasi kepada Kelompok Tani dan pengemasan gratis.

Terkait Pola Tata Niaga Perindustrian Pupuk

sedang disusun kebijakan/regulasi sebagai penjamin. Diharapkan BKP melalui

Dewan

Ketahanan

Pangan

juga

dapat

mendorong

terbentuknya kebijakan dari Satker-Satker teknis terkait produksi dan kebutuhan sehingga dapat terpenuhi dan mengantisipasi lonjakan harga. ix. Dalam

rangka

pencapaian

pembangunan

ketahanan

pangan

diharapkan dapat bersinergi dengan program pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa.

BPMD Prov. Lampung

menargetkan 108 desa baru yang mempunyai Badan Usaha Desa yang bersinergi

dengan

Dinas

Koperasi.

Bandes

perlu

penguatan


permodalan sehingga tercipta usaha produktif ketahanan pangan dapat berjalan. x. Pembangunan Ketahanan Pangan perlu inovasi dan teknologi. Dalam rangka peningkatan kinerja daerah, Balitbangnovda Prov. Lampung sedang menyusun Dewan Riset Daerah terkait pengembangan kajian ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Sejalan

dengan hal ini BPTP Lampung juga telah melakukan kajian, perbaikan dan inovasi teknologi pertanian, pendampingan KRPL, menyusun Kalender Tanam dan teknologi ayam kampung unggul kerjasama dengan Dinas Peternakan.Dalam rangka memperkuat peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan perlu dilakukan Rapat Koordinasi Pokja Ahli dan Pokja Teknis DKP minimal 2 kali dalam 1 tahun. Hasil rakor ini diharapkan

dapat menjadi masukan/saran tindaklanjut dalam

pengatasi permasalahan pembangunan ketahanan pangan dan proses penyusunan kebijakan/regulasi ketahanan pangan di Prov. Lampung. Namun dalam hal ini belum dapat dilakukan sepenuhnya, terkendala oleh masih kurangnya dukungan anggaran. Pertemuan Rakor kedua adalah pada tanggal 12 Agustus 2015 diikuti oleh Pokja Ahli dan Pokja Teknis hasil dari pertemuan itu adalah: Melalui diskusi terkait masalah “ketersediaan daging sapi dan kenaikan harga daging sapi” yang dihadiri Pokja Teknis, Pokja Ahli dan pihak terkait dapat dirumuskan solusinya yang terbagi menjadi jangka pendek, menengah dan panjang sebagai berikut : 1.

Jangka pendek 

Meredam

isu

kenaikan

harga

daging

sapi

secara

komprehensif dan persepsi yang sama ke media masa. 

Bulog diharapkan segera melakukan pendekatan dan kerjasama dengan pedagang atau UKM pengguna utama daging seperti restoran, catering, hotel dan olahan dalam rangka menekan harga daging sapi.




Feedlotter

tetap

dijaga

(tidak

dimatikan)

dengan

memberikan quota sapi impor sesuai kapasitas serta mengarahkan untuk bekerjasama dengan peternak sapi lokal sehingga tidak hanya mengandalkan sapi impor. 2.

Jangka menengah 

Peningkatan

produksi

sapi

yang

berorientasi

bisnis

(penggemukan) sapi lokal yang dikembangkan oleh rakyat 

Pengembangan industri pembibitan (indukan) yang bisa memasok industry penggemukan baik sapi lokal maupun sapi impor



Penurunan quota impor sapi ke depan harus lebih bijaksana dengan mempertimbangkan kesiapan dan dampak yang ditimbulkan (tidak drastis)

3.

Jangka panjang 

Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap daging sapi melalui berbagai upaya diversifikasi sumber protein hewani dan substitusi dengan ayam, ikan dan sebagainya.



Mengembangkan keragaman daging ternak lokal misalnya kerbau dan kambing

x. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar. Kegiatan bertujuan meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan keamanan pangan (Sistem Jejaring Keamanan Pangan yang terpadu)

antar

instansi

terkait

di

Provinsi

Lampung,

dan

terpromosikannya kemanan pangan sear ke Kabupaten/Kota. Kegiatan ini menitikberatkan pada Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar Tradisional mapun modern. Sidak dilakukan 4 kali di Pasar Modern/Tradisional di Bandar Lampung dan 14 Kabupaten Kota. Sidak pertama di Bandar Lampung pada bulan Februari 2015 kepasar modern (Hypermart) Bandar Lampung dan mengambil sampel apel yang dicurigai, selanjutnya diuji dilaboratorium melalui uji mikrobiologi di Laboratorium Universitas Lampung, hasil Sidak apel tersebut mengandung bakteri pathogen yang Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 33 Provinsi Lampung |

bila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan, maka telah dilakukan teguran ke Pimpinan Hypermart Bandar Lampung agar kedua komoditi apel tersebut ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Surat teguran diberikan melalui surat Nomor : 800/92/II.06/2015 tanggal 26 Februari 2015. Sidak Kedua SIDAK bersama Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung juga dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2015. Sidak Ketiga Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 Hdan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, utamanya terhadap daging yang beredar di pasar, Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung melakukan SIDAK bersama ke pasar tradisional di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Sidak Keempat menyambut hari Natal 2015 dan tahun baru 2016 Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung kembali melakukan SIDAK bersama ke pasar tradisional dan pasar modern di Bandar Lampung. y. Pengembangan usaha pangan lokal. Inti dari kegiatan ini adalah mengembangkan usaha pangan berbasis pangan lokal. Di dalam kegiatan ini juga di buat sebuah Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor 821/493/II.06/03/2015 tentang penetapan kelompok wanita tani penerima alat penepung kegiatan pengembangan usaha pangan lokal tahun 2015, yang memutuskan penetapan kelompok wanita tani yang mendapat bantuan alat penepung. Kelompok tersebut adalah 5 Kelompok Wanita Tani d 5 Kabupaten anatara lain 1) Desa Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon Pesawaran dengan KWT Semangat Mandiri 2) Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan nama KWT Melati 3) Desa Semarang Jaya Kecamatn Air Hitam Kabupten Lampung Barat dengan nama KWT Intisari 4) Desa Wonokerto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan nama KWT Suka Maju 5) Desa Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan nama KWT Melati II.


z. Pengembangan dan Pengendalian Mobilitas Pangan. Kegiatan ini bertujuan menyusun data pengendalian mobilitas pangan dan untuk menyusun peta jaringan distribusi pangan di Provinsi Lampung. Komoditas yang dipantau antara lain: 1.

Gabah:

Bulan September sampai dengan Desember 2015 yang keluar melalui jembatan timbang dan pelabuhan Serang, Banten, Jakarta

ke Palembang, Dabuk, Belitang,

sebanyak 333.540 kg dan yang masuk dari

Palembang , Dabuk, Jambi, Padang, Medan sebanyak 427.670 kg. 2.

Beras:

Bulan September sampai dengan Desember 2015 yang keluar melalui jembatan timbang dan pelabuhan ke Dabuk, Garut, Jakarta Palembang Medan sebanyak 372.810 kg dan yang masuk dari Palembang, Medan sebanyak 109.620 kg. Melalui pelabuhan sebanyak 18.200 ton masuk dari Vietnam (import) Pasar Pasir Gintung keluar pasar ( pasar tradisional dan pasar temple sebanyak 163.000 kg dan yang masuk dari Pringsewu dan Metro sebanyak 70.000 kg. 3.

Cabai Merah Keriting:

Bulan September sampai dengan Desember 2015 yang keluar melalui jembatan timbang dan pelabuhan ke Jakarta, Jambi, Padang, Palembang Medan sebanyak 292.880 kg dan yang masuk dari Aceh, Jawa Tengah, Palembang , Medan sebanyak 239.212 kg. Pasar Pasir Gintung keluar pasar ( pasar tradisional dan pasar tempel, pasar Lampung Selatan, Pasar Natar) sebanyak 332.000 kg dan yang masuk dari Jawa Tengah (Brebes) sebanyak 230.000 kg. 4. Bawang Merah : Bulan September sampai dengan Desember 2015 yang keluar melalui jembatan timbang dan pelabuhan ke Jambi, Padang, Palembang Medan sebanyak 411.460 kg dan yang masuk dari Padang, Jawa Tengah, Palembang, Jakarta, Kuningan sebanyak 126.740 kg. Pasar Pasir Gintung


keluar pasar ( pasar tradisional dan pasar tempe!) sebanyak 315.000 kg dan yang masuk dari Jawa Tengah (Brebes) sebanyak 255.000 kg. aa. Pembinaan Manajemen Kelembagaan. Tujuan dari Kegiatan Pembinaan Manajemen

Kelembagaan

adalah

:1)Meningkatkan

kemampuan

manajemen pemasaran kelompok tani, agar posisi tawar dan nilai jual produk

petani

Meningkatkan

mampu administrasi

meningkatkan kelompok

pendapatan (pembuku

keluarga.

2)

n, pelaporan).

3)Meningkatkan pendapatan petani/kelompok tani melalui penguatan modal usaha dan menumbuh kembangkan jiwa

wirausaha dibidang

pertanian. Kegiatan ini berupa Workshop/Sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 6 s.d 7 Oktober 2015 di balaikop UMKM diikuti oleh 50 peserta dari Kelompok Tani dan Tim teknis. Narasumber kegiatan ini adalah 1) Dari Dinas Perdagangan Provinsi Lampung 2)Dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Utama Tanjung Karang 3)Dari Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung 4) UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Kcamanan Pangan Hasil Produk Pertanian. Dari hasil pertemuan Kegiatan Pembinaan Manajemen Kelembagaan/terhadap pengurus kelompok tani peserta Pengembangan Sistem Tunda Jual Tahun 2015 beserta Tim teknis Kabupaten Peserta semakin meningkat pengetahuannya , antara lain :1) Mengenai

kegiatan Pengembangan

Sistem Tunda Jual, terutama

masalah pembukuanladministrasi Kelompok Tani serta Laporan bulanan. 2) Mengenai cara mengelola dana Pengembangan Sistem Tunda Jual sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan terutama Pengurus kelompok .tani harus mencari pemasaran yang luas. 3) Mengenai pemberdayaan poktan, dimana pola

fikir petani diubah

menjadi Iebih modern dan berwawasan

agribisnis terutama meningkatkan aktivitas agribisnis dipedesaan , meningkatkan kewirausahawan yang handal dipedesaan, meningkatkan kemandirian

dan daya saing serta meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan 4) Meningkatkan perkembangan modal lebih baik yang dikelola oleh poktan agar mendapatkan keuntungan yang sebesamya untuk kesejahteraan pengurus dan anggota poktan. Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 36 Provinsi Lampung |

bb. Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan bersertifikat. Kegiatan ini bertujuan untuk pengumpulan daya terbaru mengenai produk panagan segar yang dikembangkan dan bersertifikat di Provinsi Lampung serta

terjaminnya

mutu

dan

keammanan

pangan

di

daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Rangkaian Kegiatan : i. Rapat persiapan Kajian Pengembangan Produk Pangan Segar yang bermutu dan bersertifikat dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2015. ii. Rapat Koordinasi Kajian Pengembangan Produk Pangan Segar yang bermutu dan bersertifikat dilaksanakan pada tanggal 15 April 2015. iii. Perjalaanan dinas dalam daerah dilakukan 2 kali ke kabupaten/kota: pertama dilakukan Pengumpulan data dan informasi dilakukan di 9 Kabupaten yaitu kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang, Way kanan, Lampung Selatan, Tanggamus, L. Timur, Mesuji, L. Utara, L. Tengah. Kedua di lakukan Pembinaan Komoditas Pangan dilakukan pada bulan oktober di 7 Kabupaten yaitu L. Barat, Mesuji, Tulan Bawang, L. Timur, L. Selatan, Pesawaran. cc. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Sarana Prasarana OKKPD Provinsi Lampung kegiatan ini adalah Rp

.

Anggaran

pada

2.300.000.000,- realisasi pada kegiatan ini

sebesar Rp 238.560.000 ,- (10.37%) dengan realisasi fisik sebesar 15% ini pembangunan gedung sebesar 1.9 M tidak dapat dilaksanakan di karenakan keterbatasan waktu (APBDP terbit di awal Oktober 2015) dan akan dilaksanakan di tahun 2016. Kegiatan ini telah terealisasi belanja modal berupa pembelian sofa, komputer notebook, meja 1 biro, meja ½ biro, meja pelayanan, kursi 1 biro, kursi ½ biro, proyektor, screen, pengukur alat kadar air, ac, printer, kursi rapat dan meja rapat. Sedangkan untuk pembangunan gedung belum dapat dilakukan.


3.2

Capaian Sasaran Strategis Target 84,1

Tahun 2015 Capaian 84,13*)

energi

2.004

2.052*)

102,40

Protein

56,1

53,25*)

94,92

87,52

70,31

80,34

1

0,68

68

No

Indikator Kinerja

1.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2.

Jumlah Konsumsi (kkal/kap/hr)

3.

Jumlah Konsumsi (gr/kap/hari)

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5.

Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%/th)

6.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp/Kg)

7.

Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen

8.

9.

≥ HPP

≥ HPP

% 100

109,78

CV<10%

CV : 6%

100

Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi (%)

10

3,16

74,0

Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)

80%

91,39%

114,24

*angka sementara


BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA 4.1

Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan Ketahanan Provinsi Lampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 terdapat beberapa hambatan dan kendala. Berikut hambatan dan kendala yang berada pada Badan Ketahanan Pangan : a. Keterbatasan waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan kegiatan yang ada sehingga tidak dapat mengikuti pelaksanaannya pada kegiatan Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung. b. Perubahan Peraturan di Perum Bulog sehingga Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat dilaksanakan c. Pembangunan gedung sebesar 2 M tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu (DPA APBDP terbit pada 17 September 2015) dan direncakan dilaksanakan di tahun 2016.


BAB V PENUTUP 5.1

Simpulan Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung 

Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam melalui Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dari target 87,52 hanya terealisasi 70,31 atau sebesar 80,33% dari target



Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1 % setiap tahun tidak tercapai hanya 0.68% atau sebesar 68% dari target



Stabilnya harga pangan (gabah/beras) di tingkat Produsen target HPP sebesar 3700 (≥HPP) terealisasi sebesar 4062 (≥HPP) atau sebesar 109%.



Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen Coefisien Variant (CV<10%) Realisasi 6%, masih di bawah 10%.



Meningkatnya keragaman konsumen pangan yang sehat dan aman Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 84,1 realisasi 84,1 (angka sementara) atau sebesar 100% .



Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat telah tercapai melalui kegiatan keamanan pangan. Hasil penilaian rata-rata capaian kinerja anggaran 2015 BKPD Provinsi

Lampung Tahun 2015 Cukup (63,67%) dan capaian kinerja program/kegiatan mencapai 98 %. 5.2

Saran Potensi dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung secara umum masih cukup tersedia.

Masih tersedia potensi

sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sedangkan

kapasitas sumberdaya manusia dan teknologi memiliki potensi untuk ditingkatkan dalam upaya mendukung ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan.

Penguatan kelembagaan ketahanan pangan

pemerintah dan masyarakat berpeluang besar untuk mendorong pencapaian Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah 40 Provinsi Lampung |

sasaran program ketahanan pangan di Provinsi lampung. Dalam upaya tindak lanjut pemecahan masalah/hambatan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Lampung perlu dilakukan beberapa hal yaitu : a. Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasiltasi prasarana umum distribusi, serta pengaturan agar proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran

masyarakat baik

bersifat individu

berskala

kecil, usaha

kelompok/koperasi hingga perusahanan besar dalam pengembangan usaha distribusi di bidang jasa, pemasaran, pengakutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus ditingkatkan; b. Koordinasi

dalam

perumusan

kebijakan

distribusi

pangan,

penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan masayarakat serta peningkatan akses pangan. c. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan; d. Peningkatan sosialisasi dan promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media; e. Pengetahuan

pelaku

usaha,

kelompok

wanita/tani

sehingga

meningkatnya pengetahuan dalam pengembangan diversifikasi konsumsi pangan. f. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan; g. Perlu

peningkatan

koordinasi

mulai

dari

perencanaan

sampai

pelaksanaan.


LAMPIRAN


FORMAT PENGENDALI OPERASIONAL KEGIATAN (EVALUASI TRIWULAN) No. 1

Kode Rekening 2 1.21.1.21.01

Program & Kegiatan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

3 10

Penyediaan alat tulis kantor

4 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

8 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9 18 10 22

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

11 46

Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

12 56 1.21.1.21.02

Penata Usahaan Aset Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

14 24 15 29 1.21.1.21.03

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

17 19

Peningkatan SDM dan Budaya

Kerja BKPD Prov.Lampung

1.21.1.21.06

19 08 1.21.1.21.15

Target Kinerja Tahunan

4 Pembiayaan Rekening Telepon, Listrik dan Air Pembiayaan Honorarium Pengelola Keuangan Jumlah Penyediaan ATK Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Komponen Listrik Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis bahan bacaan Jumlah Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pembinaan ke Kab/Kota Pembiayaan Operasional SIPKD Jumlah Dokumen

5

6

Rp

K

7

Rp

Realisasi Triwulan III K Rp 8

100% Rp 101.855.793

14.420.000

12 Bulan

80

12.249.000

10 Unit

50

0

12 Bulan 4 Jenis (9 Eksemplar per bulan)

50

6.000.000

80

9.504.000

80

98.783.600

50

72.004.000

50 70

100% Rp 75.735.000 43.235.000 8.077.000 100% Rp 9.995.800

80

76.491.000

80

11.000.000

50

0

50

0

50

12.500.000

50

42.510.700

60

31.130.200

29 Kali 1 Paket 1 Dokumen

76 PNS, 7 PTHL 30 Pegawai

7 Laporan 2 Dokumen

54.778.698

9

Rp

80

9 Kali

83

IV K

12 Bulan

5 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2 7 Unit Jumlah Unit Komputer dan AC Komputer, 20 Unit AC 5 Unit WC Jumlah Unit 1 Taman

Jumlah Aparatur yang diklat / Bimtek Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Capaian Penyusunan Laporan Capaian K

inerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD Kinerja Jumlah Dokumen Renja dan Penyusunan Renja dan RKA SKPD RKA Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

K

II

100% Rp 170.300.000 83 106.000.000 80 14.670.000 100% Rp 29.990.000


Jumlah Aparatur

I

12 Bulan 16 Pegawai, 7 PTHL 12 Bulan


16 02

18 07

Indikator Kinerja

100% Rp 21.843.000 100% Rp 25.000.000 100% Rp 62.499.000 100% Rp 10.450.000 100% Rp 14.976.000 100% Rp 148.635.800 100% Rp 135.840.700

100% Rp 128.281.750

100% Rp 15.500.000 100% Rp 39.719.000

100% Rp 64.128.000 75% Rp 12.500.000

100% Rp 93.238.300 100% Rp 83.107.200

Keterangan Capaian Output 10

1

2

3

20 01

Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan

21 03

Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar

4 Jumlah Petugas Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Lokasi pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar

Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)

Jumlah petugas/petani/pelaku usaha pedagang yang terbina dalam penerapan BMR

23 06

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah Kawasan Desa Mandiri Pangan yang terbina dalam upaya penurunan daerah rawan pangan

24 07

Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

25 08

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

22 05

5

26 09

27 10

28 11

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan

29 13


30 14

Kegiatan Akses Pangan

31 15

Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

32 16

33 17

34 19

Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar

Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisinis

8

9

70

52.799.000

8 Kali

80

64.921.000

10

100% Rp 59.077.000 100% Rp 125.014.000

100% Rp 66.712.000 80

46.173.000

100% Rp 118.571.400

97 Desa Jumlah Pemantauan SKPG dan 15 kali PDRP

60

27.594.400

80

56.002.700

80

25.138.000

60

43.125.400

60

44.657.200

50

30.869.400

100

1.140.000

50

200.000

83

51.358.300

100% Rp 84.847.200 85% Rp 38.627.000

10 Ton

Jumlah Lumbung Pangan 5 Kelompok Masyarakat yang diberdayakan Lumbung Jumlah Analisa dan Peta 1 Laporan dan Ketahanan Pangan dan 1 Peta Kerentanan Pangan Jumlah Gapoktan yang diberdayakan dalam 50 Orang pengelolaan LUP Jumlah Laporan Alur Distribusi

1 Laporan 1 Laporan / Jumlah Laporan Akses Pangan Dokumen Pembiayaan Operasional Pengawasan Mutu dan 12 Bulan Keamanan Pangan OKKPD Jumlah Surveilen dan pengawasan produk/komoditas yang sudah bersertifikat/registrasi

7

30 Orang

35 Orang


6

12 Kali Jumlah Dokumen Sistem Mutu yang sesuai dengan ISO/IEC 7 Dokumen 17065 Jumlah Pelaku Usaha yang akan di sertifikasi Prima 3 6 Pelaku /Registrasi

100% Rp 131.621.900

100% Rp 60.789.200

100% Rp 126.232.400 100% Rp

1.140.000

100% Rp 28.206.400 100% Rp 84.508.100

100% Rp 87.656.650 80

76.175.050

80

4.873.000

70

78.281.000

100% Rp 15.103.000

100% Rp 140.321.200

1 35 20

36 21

37 22

2

3

5

Audit Internal

Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi


Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra

38 25

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

39 26

Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

40 28

Promosi Pangan Segar dan Olahan

41 29

Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional

42 30

Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

43 33

4

Jumlah Personil OKKPD Provinsi Lampung yang di Audit secara teknis dan 20 orang administrative

Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar

Jumlah Pelaku Usaha yg memahami Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan di Lokasi Sentra Jumlah Lokasi gerakan pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan Jumlah Pemenang Lomba Cipta Menu Jumlah Kegiatan Promsi Pangan Segar Jumlah Kegiatan Hari Pangan Sedunia Jumlah Rapat dan Koordinasi antara Pusat dan Daerah Lingkup Dewan Ketahanan Pangan Jumlah Pembinaan Promosi dan Keamanan Pangan Segar

44 34

Pengembangan usaha pangan lokal

Jumlah pelaku usaha yang terbina

45 35

Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan

Jumlah Dokumen / Laporan Data Mobilitas Pangan Keluar Masuk Provinsi Lampung

46 36

Pembinaan Manajemen Kelembagaan

47 37

Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan bersertifikat

48 38

Pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Lampung, Laboratorium Pengujian Mutu OKKP-D, dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK) dan Pendampingan

6

7

8

9 100% Rp 54.449.000

60

46.740.100

50

14.155.700

50

0

100% Rp 66.316.700 2 Kegiatan 30 Pelaku Usaha

100% Rp 24.685.100

100% Rp 78.980.800 112 KWT

50

55.165.800

6 Pemenang

80

6.248.700

1 Kegiatan

90

61.216.500

2 Kegiatan

80

2.400.000

2 kali

80

20.398.100

15 Kali

80

50.199.000

100% Rp 82.412.900 100% Rp 198.453.500 100% Rp 277.097.500

100% Rp 37.437.300

100% Rp 156.180.000

35 KWT

31.819.100

100% Rp 96.579.100

100% Rp 91.649.000

1 Laporan Jumlah Kelompok / Orang yang 30 Orang terbina Jumlah Laporan / Dokumen Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan 1 Laporan Bersertifikat

50

7.035.000

50

8.603.000

100% Rp 98.472.800

100% Rp 80.735.000 50

24.943.000

5

0

15% Rp 238.560.000

Jumlah Gedung yang terbangun 1 Gedung

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORM EVALUASI KINERJA No.

Kode Rekening

Program / Kegiatan

Indikator

1

2

3

4

Target Renstra pada Tahun 2019 5 K

1.21.1.21.01

Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015

6 Rp

K

7 Rp

K

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015

8 Rp

K

9 Rp

K

Rp

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembiayaan Rekening Telepon, Listrik dan Air

2 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

3 10

Rp

756.570.000 12 Bulan

Pembiayaan 80 Pegawai, 35 Honorarium PTHL; 60 Bulan Pengelola Keuangan

Rp

920.472.000

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Penyediaan ATK

60 Bulan

Rp

180.855.000 12 Bulan

Rp

30.000.000 12 Bulan

4 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

60 Bulan

Rp

120.976.000 12 Bulan

Rp

5 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Komponen Listrik

60 Bulan

Rp

138.142.000 12 Bulan

6 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Penyediaan 60 Bulan Perlengkapan Kantor

Rp

7 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga

60 Bulan

Rp

8 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah jenis bahan bacaan

20 Jenis (45eks)

Rp

9 18

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah

45 Kali

Rp

828.845.000 9 Kali

Rp

10 22

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah Pembinaan ke 145 Kali Kab/Kota

Rp

828.845.000 29 Kali

Rp

11 46

Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

5 Paket

Rp

363.851.000 1 Paket

Rp

12 56

Penata Usahaan Aset Daerah

5 Dokumen

Rp

44.267.855 1 Dokumen

Rp

Rp

12 Bulan; 5 Unit 1.105.126.250 Roda 4 10 Unit Roda 2

Rp

1.21.1.21.02

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2015 (%)

Pembiayaan Operasional SIPKD Jumlah Dokumen

60 Bulan

Rp

108.000.000 12 Bulan

Rp

101.855.793

100%

94,31

20%

13,46

Rp

177.500.000 16 Pegawai, 7 PTHL Rp

170.300.000

100%

95,94

20%

18,50

Rp

29.990.000

100%

99,97

20%

16,58

21.843.000 12 Bulan

Rp

21.843.000

100%

100,00

20%

18,06

Rp

25.000.000 1 Tahun

Rp

25.000.000

100%

100,00

20%

18,10

884.101.000 12 Bulan; 10 Unit

Rp

62.649.810 12 Bulan

Rp

62.499.000

100%

99,76

20%

7,07

138.142.000 12 Bulan

Rp

12.450.000 12 Bulan

Rp

10.450.000

100%

83,94

20%

7,56

Rp

15.000.000 9 Jenis

Rp

14.976.000

100%

99,84

20%

18,07

150.000.000 9 Kali

Rp

148.635.800

100%

99,09

20%

17,93

136.770.000 29 Kali

Rp

135.840.700

100%

99,32

20%

16,39

78.348.000 1 Paket

Rp

75.735.000

100%

96,66

20%

20,81

10.000.000 1 Dokumen

Rp

9.995.800

100%

99,96

20%

22,58

Rp

128.281.750

100%

98,46

20%

11,61

16 Pegawai, 7 PTHL

4 Jenis (9 82.885.000 Eksemplar per bulan)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


60 bulan;25 Unit Roda 4

14 24

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Unit Komputer dan AC

40 Unit Komputer, Rp 100 Unit AC

828.845.000

7 Unit Komputer, 20 Unit AC

Rp

15.500.000

7 Unit Komputer, 20 Rp Unit AC

15.500.000

100%

100,00

20%

1,87

15 29

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Unit

5 Paket

Rp

127.090.000

5 Unit WC 1 Taman

Rp

40.000.000

5 Unit WC 1 Taman

Rp

39.719.000

100%

99,30

20%

31,25

100%

100,00

20%

12,14

43,10

20%

3,87

1.21.1.21.03

12 Bulan; 5 Unit 130.282.000 Roda 4 10 Unit Roda 2


16 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Aparatur

420 PNS,35 PTHL

Rp

528.423.000 76 PNS, 7 PTHL

Rp

64.128.000 76 PNS, 7 PTHL

Rp

64.128.000

17 19

Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov.Lampung

Jumlah Aparatur yang diklat / Bimtek

150 Pegawai

Rp

323.249.000 30 Pegawai

Rp

29.000.000 30 Pegawai

Rp

12.500.000

No.

Kode Rekening

Program / Kegiatan

Indikator

1

2

3

4


1.21.1.21.06 18 07 19 08 1.21.1.21.15 20 01

21 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Penyusunan Renja dan RKA SKPD Renja dan RKA Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah Petugas Mutu Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan dan Keamanan Pangan Jumlah Lokasi pemantauan dan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu pengawasan Keamanan Pangan Segar keamanan pangan segar



6 Rp

K


7 Rp

K


8 Rp

K

9 Rp

K

Rp

35 Laporan

Rp

607.820.000 7 Laporan

Rp

93.609.000 7 Laporan

Rp

93.238.300

100%

99,60

20%

15,34

10 Dokumen

Rp

552.564.000 2 Dokumen

Rp

84.232.000 2 Dokumen

Rp

83.107.200

100%

98,66

20%

15,04

150 Orang

Rp

577.200.000 25 Orang

Rp

60.332.000 30 Orang

Rp

59.077.000

100%

97,92

20%

10,24

75 Kab/Kota

Rp

1.207.500.000 15 Kab/Kota

Rp

Rp

125.014.000

100%

98,95

20%

10,35

126.337.000 15 Kab/Kota

Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)

Jumlah petugas/petani/pelak 175 Orang u usaha pedagang yang terbina dalam penerapan BMR

Rp

902.000.000 35 Orang

Rp

67.820.000 35 Orang

Rp

66.712.000

100%

98,37

20%

7,40

23 06

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah Kawasan Desa Mandiri Pangan yang terbina dalam 40 Kawasan upaya penurunan daerah rawan pangan

Rp

1.393.000.000 6 Kawasan

Rp

119.000.000 6 Kawasan

Rp

118.571.400

100%

99,64

15%

8,51

24 07

Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

Jumlah Pemantauan 75 Kali SKPG dan PDRP

Rp

1.077.500.000 15 kali

Rp

Rp

84.847.200

100%

99,90

20%

7,87

25 08

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah


100 Ton

Rp

3.259.995.000 20 Ton

Rp

133.203.000 0 Ton

Rp

38.627.000

85%

29,00

1%

1,18

26 09

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan

25 Kelompok Lumbung

Rp

1.287.673.000

5 Kelompok Lumbung

Rp

133.187.000

5 Kelompok Lumbung

Rp

131.621.900

100%

98,82

20%

10,22

27 10

Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Jumlah Analisa dan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

5 Laporan

Rp

1.120.000.000

1 Laporan dan 1 Peta

Rp

61.000.000

1 Laporan dan 1 Peta

Rp

60.789.200

100%

99,65

20%

5,43

28 11

Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan

Jumlah Gapoktan yang diberdayakan dalam pengelolaan LUP

427 Orang

Rp

1.393.000.000 50 Orang

Rp

Rp

126.232.400

100%

99,62

12%

9,06

29 13


Rp

1.177.500.000 1 Laporan

Rp

1.140.000 1 Laporan

Rp

1.140.000

100%

100,00

20%

0,10

Rp

1 Laporan / 1.177.500.000 Dokumen

Rp

1 Laporan / 28.280.000 Dokumen

Rp

28.206.400

100%

99,74

20%

2,40

22 05

30 14

Kegiatan Akses Pangan

Jumlah Laporan Alur 5 Laporan Distribusi Jumlah Laporan Akses 5 Laporan Pangan

84.934.500 15 kali

126.720.000 50 Orang

No.

Kode Rekening

Program / Kegiatan

Indikator

1

2

3

4

Target Renstra pada Tahun 2019


5 K

Pembiayaan Operasional 60 Bulan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD Jumlah Surveilen dan pengawasan produk/komoditas 47 Kab/Kota yang sudah bersertifikat/registra si Jumlah Dokumen Sistem Mutu yang 23 Dokumen sesuai dengan ISO/IEC 17065

31 15

Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

32 16

Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar

33 17

Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

34 19

Jumlah Pelaku Usaha Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung yang akan di 250 Pelaku sertifikasi Prima 3 Terminal Agrobisinis /Registrasi

6 Rp

Rp


K

1.202.500.000 12 Bulan


7 Rp

K


8 Rp

K

9 Rp

K

Rp

Rp

84.621.000 12 Bulan

Rp

84.508.100

100%

99,87

20%

7,03

Rp

915.765.000 8Kab/Kota

Rp

88.025.000 8Kab/Kota

Rp

87.656.650

100%

99,58

17%

9,57

Rp

451.000.000 7 Dokumen

Rp

15.103.000 7 Dokumen

Rp

15.103.000

100%

100,00

25%

3,35

Rp

1.443.000.000 40 pelaku

Rp

140.666.000 20 pelaku

Rp

140.321.200

50%

99,75

8%

9,72

35 20

Audit Internal

Jumlah Personil OKKPD Provinsi Lampung yang di Audit secara teknis dan administrative

36 21

Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi


37 22

Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra

Jumlah Pelaku Usaha yg memahami Penerapan Mutu dan 150 Pelaku Usaha Keamanan Pangan di Lokasi Sentra

38 25

Jumlah Lokasi gerakan pengembangan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan pangan lokal dan produk pangan olahan

39 26

Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Pemenang Lomba Cipta Menu

40 28

Promosi Pangan Segar dan Olahan

Jumlah Kegiatan 5 Keg Promsi Pangan Segar

Rp

1.443.000.000 1 Kegiatan

Rp

41 29

Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional

Jumlah Kegiatan Hari 10 Kegiatan Pangan Sedunia

Rp

1.891.250.000 2 Kegiatan

Rp

42 30

Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Jumlah Rapat dan Koordinasi antara Pusat dan Daerah Lingkup Dewan Ketahanan Pangan

Rp

1.925.000.000 2 kali

Rp

150 Orang

Rp

459.450.000 20 orang

Rp

54.449.000 20 orang

Rp

54.449.000

100%

100,00

13%

11,85

10 Kegiatan

Rp

610.510.000 2 Kegiatan

Rp

66.951.000 2 Kegiatan

Rp

66.316.700

100%

99,05

20%

10,86

Rp

656.500.000 30 Pelaku Usaha

Rp


Rp

24.685.100

100%

99,14

20%

3,76

70 Kab/Kota

Rp

1.443.000.000 10 Kab/Kota

Rp

108.480.000 10 Kab/Kota

Rp

78.980.800

93%

72,81

20%

5,47

30 Pemenang

Rp

740.152.000 6 Pemenang

Rp

83.062.000 6 Pemenang

Rp

82.412.900

100%

99,22

20%

11,13

200.000.000 1 Kegiatan

Rp

198.453.500

100%

99,23

20%

13,75

300.000.000 2 Kegiatan

Rp

277.097.500

100%

92,37

20%

14,65

Rp

37.437.300

100%

98,39

20%

1,94

10 Kali

38.050.000 2 kali

No.

Kode Rekening

Program / Kegiatan

Indikator

1

2

3

4


43 33

Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar

Jumlah Pembinaan Promosi dan Keamanan Pangan Segar

44 34

Pengembangan usaha pangan lokal

45 35

46 36


60 Kab/Kota


6 Rp

K

7 Rp

Rp

1.658.500.000 15 Kali

Rp

Jumlah pelaku usaha 33 Pelaku Usaha yang terbina

Rp

1.202.500.000 5 Pelaku Usaha

Rp

Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan

Jumlah Dokumen / Laporan Data 5 Laporan Mobilitas Pangan Keluar Masuk Provinsi Lampung

Rp

1.125.000.000 1 Laporan

Rp

Pembinaan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Kelompok / Orang yang terbina

150 Orang

Rp

1.202.500.000 30 Orang

Rp

47 37

Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan bersertifikat

Jumlah Laporan / Dokumen Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan Bersertifikat

5 Laporan

Rp

610.510.000 1 Laporan

Rp

48 38

Pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Jumlah Gedung yang 1 Gedung Provinsi Lampung, Laboratorium Pengujian Mutu OKKP-D, terbangun dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK) dan Pendampingan

Rp

7.850.000.000 1 Gedung

Rp


K

8 Rp

163.405.000 15 Kali


K

9 Rp

K

Rp

Rp

156.180.000

100%

95,58

25%

9,42

Rp

96.579.100

100%

98,70

20%

8,03

100.000.000 1 Laporan

Rp

91.649.000

100%

91,65

20%

8,15

100.000.000 30 Orang

Rp

98.472.800

100%

98,47

20%

8,19

80.800.000 1 Laporan

Rp

80.735.000

100%

99,92

20%

13,22

2.300.000.000 0 Gedung

Rp

238.560.000

15%

10,37

1%

3,04

97%

63,67

19%

10,67


Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents