LAPORAN EVALUASI PROGRAM DIPLOMA I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015
KEMENTERIAN AGRARIAN DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL PROGRAM DIPLOMA I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL 2015
LAPORAN EVALUASI PROGRAM DIPLOMA I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015
1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; c. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 249/KEP3.25/VII/2010.
2. Gambaran Umum Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 249/KEP-3.25/VII/2010, dengan tujuan untuk merespon terhadap tuntutan pembangunan di bidang Pertanahan. Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral didesain untuk memenuhi kebutuhan Asisten Surveyor Kadastral (Sekarang Asisten Surveyor Pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi), baik untuk pemerintah maupun swasta menyusul adanya privatisasi bidang pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kurang lebih 40 juta bidang tanah yang belum terdaftar merupakan jumlah yang sangat besar untuk diselesaikan sebelum tahun 2022 sesuai dengan Renstra Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak merata merupakan permasalahan tersendiri dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Agrariadan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun 2014, secara ideal Kementerian ATR/BPN diharapkan memiliki kekuatan pegawai negeri sipil sebanyak 26.000 orang, dengan proporsi kompetensi ideal untuk juru ukur diharapkan 30% dari jumlah pegawai. Saat inijumlah sumber daya manusia juru ukur masih sangat kurang, yaitu baru mencapai sekitar 1.689 orang dari jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 20.184 orang atau hanya 8%. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2013, berusaha mengoptimalkan tenaga Surveyor Berlisensi baik Surveyor Pertanahan (SP) maupun Asisten
Surveyor Pertanahan (ASP). Setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberikan Lisensi kepada Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai Asisten Surveyor Pertanahan setelah lulus menempuh Ujian Lisensi, dengan jumlah kurang lebih 320 orang per tahun. Dengan ujian lisensi diharapkan dapat menilai dan mengukur kompetensi atau kemampuan seseorang untuk layak atau tidaknya diberikan lisensi sehingga seorang yang telah memiliki lisensi surveyor dijamin dapat melaksanakan tugas-tugas pengukuran kadastral, dengan hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi, perlu dievaluasi juga bagaimana implementasi peraturan tersebut kaitannya dengan pemberdayaan Asisten Surveyor Pertanahan yang merupakan alumni DI PPK STPN. Dengan kegiatan evaluasi tersebut diharapkan juga mendapatkan informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi kantor pertanahan dalam hal pemberdayaan Asisten Surveyor Pertanahan, sehingga dapat diusulkan alternatif solusi terhadap kendala dimaksud. Untuk mengetahui kinerja dan kontribusi alumni Program DI PPK (Asisten Surveyor Pertanahan) untuk mendukung kegiatan-kegiatan di kantor Pertanahan, diperlukan data yang akurat mengenai pemberdayaan Alumni Program DI PPK melalui kegiatan Evaluasi Program Diploma I PPK 2 Kantor Wilayah. Kegiatan Evaluasi Program DI PPK juga diperlukan dalam rangka Revisi Kurikulum. Kurikulum Program DI PPK secara Periodik dilakukan setiap 3 Tahun sejak tahun 2010, 2013, dan rencananya 2016. Revisi kurikulum bertujuan untuk menjawab tantangan perkembangan dunia survey pengukuran dan pemetaan dan kepentingan kebutuhan user dalam hal ini Kantor Pertanahan/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
3. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Program DI PPK dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara terstruktur dengan Alumni Program Diploma I PPK di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantah-Kantah Sekitar Banjarmasin, dan Alumni Program Diploma I PPK di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantah-Kantah Sekitar Bandung. Wawancara terstrukur juga dilakukan dengan user/ pejabat di lingkungan kedua Kanwil tersebut. Kegiatan Evaluasi Program DI PPK di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan dilaksanakan tanggal 21-23 Oktober 2015.
4. Hasil Secara umum kegaitan Kegiatan Survei/Evaluasi Pemberdayaan Alumni Revisi Program Diploma I PPK bertujuan untuk: 1. Mengetahui aplikasi teori pengukuran dan pemetaan di lapangan dan permasalahannya; 2. Mengetahui bidang tugas alumni di kanwil/kantah; 3. Mengetahui penilaian atasan/user terhadap kinerja alumni terkait softskill dan hardskill; 4. Mendapatkan masukan dari alumni dan user terkait revisi kurikulum tahun 2016. Beberapa masukan dari hasil wawancara terstruktur tersebut secara umum adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kemampuan komunikasi; 2. Mahasiswa perlu kesadaran dari konsekuensi hokum dibalik pekerjaan teknik. Contoh: ketika mengukur bidang tanah, harus mengetahui status tanahnya terlebih dahulu; 3. Perlu peningkatan penguasaan terhadap teknologi pengukuran dan pemetaan. Hasil wawancara terstruktur tersubut dan foto-foto kegiatan evaluasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini:
Yogyakarta, 1 November 2015 Ketua Program DI Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Nuraini Aisiyah, S.Si.T., M.T. NIP: 19740309 199503 2 001
DAFTAR LAMPIRAN
1. Foto rekaman kegiatan Evaluasi Program Studi DI PPK di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar 1. 2. Hasil Wawancara dengan User/Pejabat dilingkungan Kanwil Kalimantan Selatan, 3. Hasil Wawancara dengan Alumni DI PPK dilingkungan Kanwil Jawa Barat 4. Hasil Wawancara dengan User/Pejabat dilingkungan Kanwil Jawa Barat 5. Hasil Wawancara dengan Alumni DI PPK dilingkungan Kanwil Jawa Barat
LAMPIRAN I FOTO-FOTO KEGIATAN EVALUASI PROGRAM DI PPK (21-23 Oktober 2015)
Gambar 1. Kegiatan Evaluasi Program DI PPK di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan (21-23 Oktober 2015)
LAMPIRAN 2 Hasil Wawancara dengan User/Pejabat dilingkungan Kanwil Kalimantan Selatan, (21-23 Oktober 2015)
LAMPIRAN 3 Hasil Wawancara dengan Alumni DI PPK dilingkungan Kanwil Kalimantan Selatan, (21-23 Oktober 2015)
LAMPIRAN 4 Hasil Wawancara dengan User/Pejabat dilingkungan Kanwil Jawa Barat, (21-23 Oktober 2015)
LAMPIRAN 5 Hasil Wawancara dengan Alumni DI PPK dilingkungan Kanwil Jawa Barat, (21-23 Oktober 2015)
