KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KELEMBAGAAN PKBM OLEH Dra. Palupi Raraswati, MAP Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL •
JALUR PENDIDIKAN terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal
•
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (SPNF) terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
• SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (SPNF-S) merupakan penyedia layanan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan kebutuhan setempat yang diprakarsai oleh, dari, dan untuk masyarakat sehingga mampu memberdayakan, meningkatkan kemandirian, meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan, dan membangun masyarakat.
Permendikbud no 81 tahun 2013 tentang Pendirian satuan pendidikan nonformal
Standar Nasional PKBM
LATAR BELAKANG Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanahkan bahwa sistem pendidikan Indonesia mempunyai 3 jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Jalur pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar sekolah yang diorientasikan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan akses pada jalur pendidikan formal. PP No. 19 tahun 2005 dengan perubahan PP No. 32 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan pendidikan harus memenuhi standar pengelolaan dan program layanan.
KOMPONEN ACUAN Pengelolaan Lembaga • Legalitas & Identitas • Status dan fungsi Kelembagaan • Pengurus Kelembagaan • Dokumen dan Kelengkapan Kelembagaan • Prasarana. • Tenaga Kependidikan • Pembiayaan
Penyelenggaraan Program Pendidik Program Minimal Kompetensi Lulusan Proses Penilaian Sarana
LINGKUP KEGIATAN PKBM
ACUAN PENGELOLAAN STANDAR PENGELOLAAN
INDIKATOR
DIMENSI
Legalitas & Identitas
Memiliki akte notaris pendirian lembaga. Memiliki izin pendirian lembaga dari dinas terkait. Memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) Ditbindikmas. Memiliki papan nama PKBM dengan ukuran minimal 90 cm x 120 cm secara permanen.
PKBM merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, dapat didirikan oleh perkumpulan atau yayasan sebagai lembaga publik dan bersifat nirlaba.
Status dan fungsi Kelembaga PKBM harus dikelola sebagai lembaga yang an berdiri sendiri (tidak bergabung dengan satuan PNF lainnya).
ACUAN PENGELOLAAN STANDAR PENGELOLAAN
Pengurus Kelembagaan
Kepengurusan PKBM terdiri dari unsur pendiri, pengurus dan pengawas. Memiliki kepengurusan (pendiri, pengurus dan pengawas) yang disahkan dalam akte notaris, yang minimal 60% pengurusnya dari unsur masyarakat. Memiliki surat keputusan pengurus PKBM yang ditetapkan oleh pendiri terdiri dari minimal ketua, sekretaris, bendahara dan 3 orang penanggungjawab program, pengawas (yang terdiri dari seorang ketua dan minimal 2 orang anggota) dan disahkan oleh dinas terkait. PKBM memiliki uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus.
ACUAN PENGELOLAAN STANDAR PENGELOLAAN
Memiliki renstra yang terdiri dari visi, misi, tujuan, program strategis, serta sasaran dan target selama 3 – 5 tahun.
Memiliki rencana dan program kerja tahunan.
Memiliki buku administrasi kelembagaan minimal :
a. buku induk peserta didik/warga belajar, b. buku kegiatan, Dokumen dan Kelengkapan Kelembagaan
c. buku inventaris, d. buku keuangan, e. buku tamu, f.
buku absensi peserta didik,
g. buku absensi pengurus dan tutor, h. buku rapat, i.
buku ekspedisi,
j.
buku kas,
k. buku ledger, l.
buku data.
ACUAN PENGELOLAAN STANDAR PENGELOLAAN
Dokumen dan Kelengkapan Kelembagaan
Papan petunjuk ruangan dan program. Memiliki data lulusan untuk setiap program pendidikan. Bahan/alat sosialiasi (brosur, poster, spanduk, dan lain-lain). Data-data, grafik, foto-foto dan lain-lain. Rekening Bank atas nama lembaga. NPWP atas nama lembaga. Menyampaikan laporan tahunan kelembagaan (program dan keuangan) kepada dinas dan instansi terkait.
ACUAN PENGELOLAAN STANDAR PRASARANA
Prasarana
Memiliki bangunan minimal 100 m2: a. Memiliki satu ruang kantor ukuran minimal 2 x 3 meter lengkap dengan meubeler, komputer kerja, penerangan, dan peralatan kantor. b. Memiliki minimal 3 ruang belajar dengan ukuran minimal 4 x 5 meter lengkap dengan meubeler dan sarana pembelajaran. c. Memiliki fasilitas pendukung antara lain tempat baca, tempat ibadah, toilet, ruang tunggu, perangkat komunikasi (web, email, telepon, faks, dan lain-lain). Status prasarana dapat merupakan milik sendiri atau sewa atau pinjam pakai dan harus memiliki jaminan penggunaan selama 5 tahun yang dibuktikan dokumen pendukung.
ACUAN PENGELOLAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIDKAN
Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai pekerjaan yang dilakukan. Memiliki tenaga kependidikan tetap dan bekerja penuh di PKBM setiap hari.
ACUAN PENGELOLAAN STANDAR PEMBIAYAAN
Memiliki ketetapan biaya personal yang menjelaskan tentang biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan setiap program per peserta didik. Memiliki alokasi biaya investasi yang meliputi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
Memiliki biaya operasi yang meliputi : a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa: daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
Memiliki Rencana Anggaran dan Belanja Lembaga (RAPBL).
Pendanaan
ACUAN PROGRAM STANDAR PENDIDIK
Pendidik
Pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai standar yang berlaku yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat kompetensi. Memiliki jumlah pendidik sesuai dengan jumlah peserta didik pada masing-masing program. Narasumber teknis memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan keterampilan yang diajarkan yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat kompetensi atau telah berpengalaman di bidangnya minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan.
ACUAN PROGRAM STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Program PAUD memiliki rumusan tingkat pencapaian perkembangan anak
Program pendidikan keaksaraan kerja di PKBM memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan kesetaraan di PKBM memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan pemberdayaan perempuan memiliki rumusan pencapaian program
Program pendidikan kecakapan hidup di PKBM memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan kepemudaan memiliki rumusan pencapaian program
Program pendidikan ketrampilan kerja terstruktur di PKBM memiliki rumusan SKL.
Program pengembangan budaya baca memiliki rumusan pencapaian program
Kompetensi Lulusan
ACUAN PROGRAM STANDAR ISI
Pogram Minimal
Menyelenggarakan minimal 2 program utama secara reguler (pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, program keterampilan, PAUD).
Menyelenggarakan minimal 2 program pendukung misalnya (usaha produktif, TBM, PUG, dan lain-lain).
Memiliki minimal 3 (tiga) desa/kelurahan/ komunitas binaan khusus*) yang disetujui oleh kepala desa/lurah yang bersangkutan dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerjasama.
*) Yang terdiri dari minimal 3 program atau 4 program dan ada
perjanjian kerjasama dengan kelurahan/desa binaan. Bukan hanya sebagai tempat untuk pelaksanaan program dengan WB dari desa atau kelurahan.
ACUAN PROGRAM STANDAR ISI
Kurikulum & Beban Belajar
Memiliki kurikulum yang sesuai dengan jenis program pendidikan yang diselenggarakan.
Memiliki panduan untuk pelaksanaan kurikulum sesuai jenis pendidikan yang diselenggarakan.
Melaksanakan peninjauan tentang pelaksanaan kurikulum di masing-masing program.
Memiliki beban belajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masingmasing program.
Memiliki kalender akademik.
ACUAN PROGRAM STANDAR PROSES
Proses
Memiliki silabus untuk mata pelajaran di setiap program yang diselenggarakan. Memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk mata pelajaran di setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Memiliki mekanisme pengawasan pembelajaran di masingmasing program pendidikan
Program pendidikan keaksaraan harus memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan kesetaraan harus memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan pemberdayaan perempuan harus memiliki rumusan pencapaian program.
Program pendidikan kepemudaan harus memiliki rumusan pencapaian program.
Program pendidikan kecakapan hidup/keterampilan harus memiliki rumusan pencapaian program.
Program pengembangan budaya baca harus memiliki rumusan pencapaian program
ACUAN PROGRAM STANDAR PENILAIAN
Memiliki pedoman penilaian untuk setiap program pendidikan.
Penilaian
Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar di setiap program pendidikan. Melaksanakan penilaian akhir (ujian akhir) pada setiap program pendidikan. Memiliki dokumen hasil penilaian akhir untuk setiap program pendidikan.
Pembukaan dan Penutupan PKBM (Permendikbud No. 81 tahun 2013) Pembukaan 1. Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis. 2. Persyaratan administratif terdiri atas: a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri; b. Susunan pengurus dan rincian tugas; c. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah; d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun. e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum. f. Ijin operasional penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota 3. Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
Penutupan 1. Penutupan satuan PNF merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan PNF. 2. Penutupan satuan PNF dilakukan apabila : a. satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF; b. satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut; 3. Penutupan satuan PNF dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Kota. 4. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 (3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
EVALUASI KINERJA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(EK PKBM)
EVALUASI KINERJA PKBM (1/2)
Pengertian Evaluasi Kinerja PKBM dengan sistem ONLINE adalah serangkaian proses penetapan hasil Evaluasi Kinerja PKBM yang dilakukan melalui entri data, verifikasi, validasi dan pengolahan data dengan sistem interkoneksi komputer. Dalam Evaluasi Kinerja online; ketetapan hasil evaluasi akan terintegrasi dengan data NILEM PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal (wadah/institusi masyarakat/lembaga pelayanan) yang bertujuan untuk memberikan layanan bagi masyarakat dengan berbagai pendidikan nonformal sebagai penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian, mengembangkan diri untuk berusaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kinerja PKBM adalah unjuk kerja yang dicapai lembaga PKBM pada kurun waktu tertentu yang ditunjukkan oleh capaian hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diukur dari aspek kinerja pemasaran, kinerja SDM, kinerja operasional, dan kinerja keuangan.
EVALUASI KINERJA PKBM (2/2)
Evaluasi Kinerja PKBM adalah serangkaian proses penetapan hasil capaian kinerja PKBM dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan melalui entri data, verifikasi, validasi dan pengolahan data. Dalam Evaluasi Kinerja PKBM ; ketetapan hasil evaluasi akan terintegrasi dengan data NILEM PKBM. Tim Validasi pada Evaluasi Kinerja PKBM adalah tenaga-tenaga ahli yang diberi tugas dan diangkat berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Verifikator adalah pamong belajar pada P2PAUDNI/BPPAUDNI yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data dan informasi tentang PKBM yang dinilai kinerjanya dengan menggunakan instrumen Evaluasi Kinerja PKBM yang telah disediakan yang selanjutnya melakukan input data hasil verifikasi ke dalam sistem online.
Maksud, Tujuan, Manfaat dan Tujuan Evaluasi Kinerja (EK-PKBM) (1/2) Maksud mengukur kemampuan PKBM untuk memenuhi kewajiban standar pengelolaan pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal. Tujuan memperoleh data dan informasi berkaitan dengan kinerja lembaga PKBM dalam melaksanakan programprogramnya dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk penjaminan mutu PKBM.
Manfaat 1. Pemetaan PKBM di seluruh Indonesia berdasarkan kategori kinerja yang dicapai;
2. Penetapan PKBM yang dapat diprioritaskan sebagai PKBM yang akan mengelola dana bantuan sosial program program-program Ditbindikmas; 3. Penetapan PKBM yang dapat diprioritaskan menjadi tempat magang bagi PKBM lain; 4. Pengembangan program pembinaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan lembaga dalam rangka meningkatkan kinerja PKBM; 5. Evaluasi diri dan pengembangan PKBM; 6. Penjaminan mutu PKBM terhadap masyarakat.
SASARAN EVALUASI KINERJA PKBM DITBINDIKMAS USULAN CALON SASARAN EVALUASI EK-PKBM
KONFIRMASI
DISDIK KOTA/KAB
TIM SEKRETARIAT UPT • Cross-Check Data Sasaran EK PKBM • Konfirmasi Kesiapan Sasaran EK PKBM ttg.Instrumen EK PKBM • Pelajari Geografis Sasaran PKBM utk Penugasan Verifikator .
Berbadan Hukum (dibuktikan dengan Akta Notaris). Memiliki ijin penyelenggaraan PKBM yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan Kota/Kab setempat. Memiliki NILEM PKBM atau yang sedang terdafttar secara online (lihat di www.paudni.kemdikbud.go.id/ditbindikma s) Sudah beroperasi minimal selama 3 tahun dan aktif menyelenggarakan kegiatan (minimal 2 program) yang memberikan ijazah atau sertifikat kerpada lulusannya seperti: Pendidikan Anak Usia Dini, Keaksaraan Dasar, Pendidikan Kesetaraan. Memiliki struktur organisasi/pengelola yang jelas.
SKEMA EVALUASI KINERJA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAHUN 2014
Dasar & Perkembangan Evaluasi Kinerja
Adaptasi Pendekatan Teori Ekonomi Kontemporer (Balanced Score Card)
Pola Keseimbangan 4 Komponen Kinerja 1.
Kinerja Pemasaran
2.
Kinerja Sumber Daya Manusia
3.
Kinerja Pembelajaran & Pengelolaan (operasional)
1.
Kinerja Keuangan
Aspek evaluasi
1. Aspek Kinerja Pemasaran Komponen yang dinilai meliputi: 1.
Peserta didik
2.
Kerjasama & kemitraan
3.
Alumni
4.
Penghargaan
21 indikator = 28 %
2. Aspek Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Komponen yang dinilai meliputi: 1.
Pendidik
2.
Tenaga Kependidikan
15 indikator = 20 %
3. Aspek Kinerja Operasional Komponen yang dinilai meliputi: 1.
Struktur organisasi
2.
Kultur : visi dan misi
3.
Rencana operasional
4.
Program yang diselenggarakan
5.
Program pembelajaran
6.
Sarana prasarana
7.
Pelaporan
8.
Pedoman operasional buku
33 indikator = 45 %
4. Aspek Kinerja Keuangan Komponen yang dinilai meliputi: 1.
Pendanaan
2.
Pelaporan keuangan
5 indikator =7%
Hasil Evaluasi kinerja lembaga PKBM ditetapkan dengan
Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dengan kategori sebagai berikut:
A. Kategori B. Kategori C. Kategori D.
Kategori
CAPAIAN KINERJA NASIONAL 250
[231]/46,2%
200
[159]/31,8% 150
[74]/14.8%
100 50
[33]/6,6%
[3]/0.6%
0
A
B
C
D
NC
HASIL EVALUASI KINERJA PKBM TAHUN 2014 JUMLAH
No
CAPAIAN KINERJA
Provinsi Validator
Verifikator
PKBM
A
B
C
D
NC
1
Jawa Barat
2
5
32
1
6
21
1
3
2
Jawa Tengah
4
18
110
2
24
67
16
1
3
Sumatera Utara
2
8
51
0
6
25
17
3
4
Jawa Timur
3
18
120
0
25
54
32
9
3
14
86
0
8
22
43
13
1
5
26
0
4
12
10
0
2
9
62
0
1
21
37
3
Papua
1
2
13
0
0
9
3
1
Jumlah
18
79
500
3
74
5 6
7 8
Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat
231 159
33
TEMUAN LAPANGAN Lembaga PKBM tidak memiliki peserta didik dan tidak memiliki aktifitas penyelenggaraan program, ijin kedaluarsa. Lembaga PKBM menyatu dengan LKP, tidak ada pemisahan secara jelas pengelola/fasilitas/operasional antara LKP dengan PKBM. Lembaga PKBM dengan akta pendirian LKP namun memiliki ijin PKBM Lembaga Sudah tidak beroperasi/menyatakan mundur dari EKPKBM Kelompok KUM Perikanan diakui sebagai kegiatan WB, fakta milik warga masyarakat
Diakui Kios hasil produk WB, fakta toko milik pengelola dll
PROGRAM DAN KEGIATAN KELEMBAGAAN 2015
I. Program Utama Peningkatan kapasitas kelembagaan PKBM 3 angkatan Evaluasi Kinerja PKBM 16 Provinsi ( 600 lbg) Updating pendataan NILEM PKBM dan lembaga PNF sejenis Pelatihan petugas ferifikator Evaluasi Kinerja PKBM Penyusunan Permendikbud dan NSPK PKBM (Standar Nasional dan Standar Pelayanan Minimal)
II. Bantuan Kelembagaan Penguatan PKBM melalui Permagangan Manajemen 108 paket x 59.500.000 melalui swakelola Kerjasama dengan Mitra Dikmas (FK PKBM, Forum TBM, Komunitas Rumpin, dll) 36 paket x 60.000.000 melalui swakelola
TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT
