BAB VI KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

BAB VI KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

6.1. Pemetaan Program Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil komulatif dari seluruh proses pembangunan, setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, seperti pembangunan jalan, jembatan, investasi sektor swasta, bahkan pengangkatan pegawai. Namun ada program-program yang langsung dialokasikan dengan sasaran khusus penduduk miskin sebagai bentuk kepedulian terhadap kemiskinan. Pemetaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk melihat program-program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya afirmatif yang sudah dijalankan di daerah, baik program nasional maupun program daerah sendiri. Program penanggulangan kemiskinan yang afirmatif artinya program-program yang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung kepada sasaran penduduk miskin secara individu, keluarga maupun rumah tangga,

sasaran

melalui

komunitasnya

maupun

sasaran

melalui

sumber

penghidupannya. Dalam pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan nasional, programprogram dengan sasaran individu, keluarga dan rumah tangga miskin dikelompokkan sebagai program klaster satu, biasanya berupa program perlindungan sosial. Programprogram yang sasarannya komunitas dengan model pemberdayaan dikelompokkan sebagai klaster dua, seperti berbagai macam kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Selanjutnya program yang sasarannya sumber penghidupan yang dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan adalah program-program yang bertujuan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil (UMK), seperti sektor-sektor informal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi terbawah, program-program ini dikelompokkan dalam program klaster tiga, kegiatannya berupa peningkatan kapasitas usaha dan peningkatan aksesibilitas terhadap modal dan jaringan usaha bagi UMK. Berikut program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Solok:

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2011-2015

BAB VI - 1

Tabel 6.1 Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok

Nama

Jenis transfer Sasaran Lembaga pelaksana utama

Beasiswa Pendidikan Tunai Siswa Miskin dan berprestasi Dinas Pendidikan

Raskin

Beras bersubsidi RT Miskin

Jamkesda

Biaya pelayanan kesehatan gratis RT Miskin

Pemanfaatan Pemanfaatan Rumah tidak Perbaikan/ Sarana air bersih pekarangan dan layak huni, Rehab Rumah dan sanitasi untuk produktifitas sarana pengembangan tidak layak huni dasar lahan tidur sanitasi dasar pangan Tunai Kambing Tunai Bibit Tunai RT Miskin

RT Miskin

RT Miskin

Bagian Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian Dinas PU Perekonomian Tenaga Kerja Sekretariat Daerah


RT Miskin

RT Miskin

Kantor Ketahanan Pangan

PNPM MP

BAB VI - 2

6.2. Kaji Ulang Kebijakan Menurut Bidang/Sektor Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan dirasa masih kurang berhasil serta masalah kemiskinan yang juga sangat kompleks menjadi tantangan yang cukup besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu penanganan secara menyeluruh meliputi seluruh dimensi baik politik, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, perlu kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta pelaku lainnya yaitu swasta, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya termasuk masyarakat miskin. Kaji ulang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan memberikan pembelajaran bagi strategi penanggulangan kemiskinan masa mendatang. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan saat ini masih cenderung seragam untuk seluruh Indonesia dan sedikit mempertimbangkan pada keragaman sosial budaya, kebijakannya lebih kepada pendekatan sektoral dan kelompok sasarannya tumpang tindih pada skema program yang hampir sama. Kaji ulang terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan baik melalui identifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan dibeberapa SKPD terkait yang sekarang masih berjalan, serta evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang sudah berlangsung dan yang masih berjalan. Kaji ulang kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah adalah berupa program-program tentang penanggulangan kemiskinan, peraturan daerah, APBD serta kebijakan lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai dampak terhadap kemiskinan masyarakat atau menutup akses masyarakat miskin. Fokus masalah yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan kaji ulang kebijakan adalah sebagai berikut: 1.

Apakah suatu kebijakan berpihak pada masyarakat miskin atau tidak?

2.

Apakah kebijakan tersebut dapat memberikan akses atau kesempatan pada penduduk miskin sebagai penerima manfaat?

3.

Apakah dampak dari kebijakan tersebut menguntungkan atau merugikan penduduk miskin?

4.

Apakah pemberlakuan kebijakan tersebut berpotensi untuk membuat atau menambah kemiskinan baru di daerah?


BAB VI - 3

Berdasarkan review kembali dokumen SPKD Kota Solok Tahun 2006-2011, dalam upaya penanggulangan kemiskinan diberlakukan beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan diantaranya: 1.

Kebijakan perluasan kesempatan kerja dan berusaha melalui: a.

Penciptaan kondisi ekonomi makro yang mendorong upaya perluasan kesempatan dan pelayanan publik yang adil dan merata.

b.

Pengembangan usaha kecil, mikro dan koperasi meliputi perbaikan kualitas pelayanan, perluasan sumber keuangan, pengembangan sistem insentif dan perbaikan kualitas usaha dan perluasan kesempatan kerja.

c.

Perluasan kesempatan kerja meliputi penciptaan kesempatan kerja untuk penanggulangan kemiskinan dan penumbuhan tenaga kerja mandiri.

d.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, melindungi fungsi lingkungan hidup dan daya dukung alam, serta pengembangan kelembagaan dan instrumen pendukung.

2.

Kebijakan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan masyarakat sehingga mampu mengakses berbagai kesempatan dan berprestasi dalam pengambilan kebijakan publik.

3.

Kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan panghasilan.

4.

Kebijakan perlindungan sosial melalui pemberian perlindungan dan rasa aman bagi semua penduduk khususnya penduduk miskin.

a.

Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Masyarakat miskin di Kota Solok menghadapi permasalahan dibidang ekonomi

berupa terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Beberapa faktor penyebab dan upaya penanggulangannya adalah: 1.

Terbatasnya peluang mengembangkan usaha karena aset yang dimiliki atau modal usaha yang sangat terbatas. Pengetahuan prosedur dan syarat yang harus dilengkapi menjadi hambatan penting dalam hubungan dengan dunia perbankan. Lembaga resmi yang dapat memberi pinjaman dengan persyaratan yang mudah sangat terbatas.


BAB VI - 4

Upaya penanggulangan yang dilakukan memberikan bantuan modal dengan dana bergulir yang ada pada beberapa program pemberdayaan. Namun dana bergulir perkembangannya sangat lamban sehingga ketika giliran mendapat bantuan, momentum usaha sudah tidak tepat lagi. Serta dana ini oleh sebagian masyarakat ini sudah dianggap hibah bila tidak dikembalikan atau terjadi kemacetan juga tidak ada sangsinya. 2.

Harga kebutuhan pokok yang tidak bisa ditutupi dengan kenaikan pendapatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan latihan keterampilan sehingga memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Program ini belum didasarkan pada kebutuhan masyarakat miskin tetapi atas dasar kebutuhan adanya program saja. Selain itu, kebutuhan pangan secara kuantitas pada umumnya sudah terpenuhi

walaupun pada musim tertentu harga cenderung meningkat. Hanya saja kelayakan mutu pangan masih sulit didapat oleh masyarakat miskin seperti rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata, serta ketergantungan tinggi terhadap beras. Masalah lain yang juga dihadapi oleh masyarakat penghasil pangan adalah terbatasnya lahan yang dipunyai, dukungan produksi pangan, tata niaga yang tidak efisien serta rendahnya penerimaan usaha tani pangan. b. Bidang Pendidikan Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pendidikan. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Berdasarkan APK yang ada pada tahun 2011, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 107,08%, APK terendah adalah di tingkat SMA/MA sebesar 76,59%. Sedangkan APK SMP/MTs yaitu 82,33% (BPS Kota Solok). Untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ini, Pemerintah Kota Solok sudah melaksanakan peningkatan mutu sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan. Sejak dilaksanakannya pendidikan gratis (wajar sembilan tahun pada tahun 2003 dan wajar 12 tahun pada tahun 2013), dimana setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2011-2015

BAB VI - 5

kesempatan meningkatkan pendidikan. Namun, tidak dapat dihindari adanya pengeluaran lain di luar sekolah seperti alat tulis, seragam, uang transport dan uang saku menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kota Solok juga telah mengalokasikan dana beasiswa bagi pelajar/siswa yang berasal dari keluarga miskin untuk tingkat sekolah dasar sampai tingkat SLTA. Di samping juga ada batuan untuk melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi yang dianggarkan dalam pos bantuan sosial. Namun pada kenyataannya pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih cukup tingginya angka putus sekolah yang terjadi di Kota Solok pada tahun 2011, yaitu 0 untuk tingkat SD dan 0,031 untuk tingkat SLTP, tertinggi 0,11 untuk tingkat SLTA. Angka putus sekolah di tingkat SLTA harus terus ditekan agar tidak terjadi pengangguran yang mengakibatkan makin banyak penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja yang harus dibekali pendidikan kecakapan hidup (life skill) guna mengurangi tingkat kemiskinan. c.

Bidang Kesehatan Disamping pembangunan dibidang pendidikan, pembangunan sektor kesehatan

pun memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Solok telah melaksanakan kebijakan untuk memberikan layanan kesehatan dasar melalui program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang mengcover seluruh warga yang memiliki kartu penduduk Kota Solok dan program Dokter Keluarga per Kelurahan. Disamping itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Solok juga telah memiliki sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang cukup memadai bahkan tersedia layanan kesehatan melalui sarana posyandu untuk bayi, balita dan lansia lengkap dengan kader kesehatannya yang diselenggarakan rutin setiap bulan. Melalui Dinas Kesehatan telah diprogramkan kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu-ibu yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, baik mengenai perawatan kesehatan ibu hamil dan balita. Penyuluhan tentang cara berperilaku hidup bersih dan sehat serta penyuluhan menciptakan lingkungan yang sehat. Semua


BAB VI - 6

kegiatan penyuluhan tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Solok. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan lansia, Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Kesehatan telah menunjuk sebuah Puskesmas layanan lansia yang terletak di Kelurahan KTK. Selain pelayanan kesehatan umum, puskesmas ini juga melayani berbagai macam kegiatan pelayanan khusus lansia seperti posyandu, senam lansia dan beberapa kegiatan lansia lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup lansia dari 70 tahun menjadi 75 tahun. Disamping adanya Puskesmas layanan lansia, Pemda Kota Solok juga telah membangun sebuah klinik tumbuh kembang anak yang terletak di Puskesmas Tanah Garam. d. Bidang Infrastruktur Dasar Pengembangan wilayah adalah upaya mempercepat pembangunan dalam suatu wilayah/daerah agar tercapai kesejahteraan masyarakat (people prosperity) melalui pemanfaatan sumber daya (alam, manusia dan teknologi) secara optimal, efisien, efektif, sinergi dan sustainabel dengan cara menggerakan kegiatan-kegiatan ekonomi, penyediaan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam

kaitannya

menanggulangi

dengan

kemiskinan

perlu

pengembangan dilakukan

wilayah,

melalui

kebijakan

dalam

langkah-langkah

yang

komprehensif dan sinergis. Pelaksanaan program pembangunan perkotaan harus menggunakan pendekatan yang terpadu bersifat lintas wilayah administrasi dan sektor berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sistem jaringan prasarana dan sarana perlu dikembangkan

sehingga

meningkatkan

aksesibilitas

kawasan

dan

sekaligus

meningkatkan akses masyarakat miskin dalam berusaha. Dengan tersedianya prasarana dan sarana yang baik, maka akan menurunkan biaya-biaya produksi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga akan tercipta iklim yang kondusif untuk berinvestasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan harus melibatkan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan adalah dalam bentuk program PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat yang


BAB VI - 7

diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin karena lebih menekankan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pemeliharaannya tidak terlepas dari pembelajaran, kebersamaan, tanggung jawab, rasa memiliki, transparansi dan akuntabilitas. Pada akhirnya ada 2 (dua) hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu pertama, kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah harus mempertimbangkan aspek pembangunan tridaya berkelanjutan berupa perlindungan lingkungan (environmental protection), pengembangan ekonomi (economic development) dan pengembangan masyarakat (social development). Kedua, perencanaan pengembangan wilayah tidak hanya

berorientasi

pada

pembangunan

aspek

fisik

semata

tapi

juga

mempertimbangkan aspek yang terkait dengan kondisi sosial-budaya dan lingkungan, yakni menggerakkan perekonomian wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan juga lebih mengedepankan proses partisipasif yang menghasilkan konsensus bersama dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Di Kota Solok semua program/kegiatan penanggulangan kemiskinan telah diberikan pada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat program melalui SKPD terkait. Namun, kendala/permasalahan yang ditemui di lapangan adalah masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak memanfaatkan program/kegiatan dari SKPD karena SDM masyarakat miskin tersebut masih rendah sehingga tidak mampu untuk memanfaatkan bantuan yang telah dialokasikan pemerintah daerah. Seperti contoh, diberi bantuan kambing/sapi, masyarakat miskin tersebut tidak mau menerima karena takut bagaimana memelihara dan memberi makan ternak tersebut. Sehingga bantuan ini dirasa sangat menyusahkan, kalau bisa bantuan yang diberikan tidak menambah kerja/merepotkan mereka. Contoh lain pemberian bantuan peralatan rumah tangga (mixer, blender, kuali, sendok dan lain-lain), yang kemudian mereka jual sehingga bisa menghasilkan uang. Ini menandakan bahwa masyarakat miskin di Kota Solok memiliki budaya malas. Dengan demikian sebagian program/kegiatan yang telah dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan, belum berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kota Solok.


BAB VI - 8

6.3. Kelembagaan Pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah Kota Solok memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dimaksud diharapkan

bertanggung

jawab

atas

terwujudnya

strategi

dan

kebijakan

penanggulangan kemiskinan, terutama dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi. TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan tinjauan kebijakan (review) terhadap dokumen perencanaan di daerah. Targetnya adalah mengintegrasikan hasil analisis dalam SPKD (isi kebijakan) dengan materi Perda, Perkada (Peraturan Kepala Daerah), Keputusan Kepala Daerah lainnya, dan bila perlu terhadap keputusankeputusan politik DPRD yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. Lingkup analisis adalah rekomendasi agar terdapat pengarusutamaan (mainstreaming) SPKD

dalam

kebijakan dan regulasi daerah yang

mendukung

percepatan

penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan pelembagaan di tingkat pusat, pada tingkat daerah yaitu Kota Solok juga telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Walikota Solok serta beranggotakan perwakilan dari berbagai SKPD. TKPKD bertanggung jawab langsung kepada Walikota Solok. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu misi Pemerintah Kota Solok yang harus diwujudkan untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai target yang ditetapkan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Solok, pada tahun 2012 TKPK Kota Solok membuat Perwako Nomor: 41 tahun 2012 tentang Komite Pelaksana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (KP3K) Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Solok yang berfungsi sebagai penguat untuk melakukan pembinaan dan pemantauan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan selain adanya Surat Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45/117/KPTS/WSL-2013 tentang Tim Pembina Kelurahan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Solok. Pada tingkat pusat telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memiliki tugas: 1.

Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,

2.

Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi programprogram penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga


BAB VI - 9

3.

Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Berbagai pihak telah memberikan dukungan dan inisiatif langsung dalam

pemecahan masalah kemiskinan. Berbagai inisiatif tersebut perlu diserasikan agar saling memperkuat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi percepatan pemecahan permasalahan kemiskinan. Oleh sebab itu, pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang di Kota Solok perlu didukung oleh kemitraan dan kerjasama berbagai pelaku dan keserasian peran dan keterpaduan langkah dari berbagai pihak. Keberhasilan pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan ditentukan oleh kerjasama, kemitraan, dan peran serta aktif berbagai pihak terutama pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan lembaga internasional. Kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dapat berupa: 1.

Kerjasama antar seluruh jajaran pemerintah dalam terlaksananya strategi dan kebijakan.

2.

Kerjasama tiga pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat (LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan sebagainya) dalam diseminasi dan kampanye, monitoring, dan evaluasi strategi dan kebijakan.

3.

Kerjasama antar pemerintah dan swasta untuk pelaksanaan strategi dan kebijakan.

4.

Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam memperkuat kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi dan kebijakan. Program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan banyak sektor baik

lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat harus memprioritaskan terhadap upaya terpenuhinya kebutuhan dasar dari keluarga miskin serta menciptakan situasi yang mendukung untuk memberdayakan keluarga tersebut sehingga lepas dari kemiskinan sekaligus mencegah timbulnya keluarga miskin baru.


BAB VI - 10

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Akan tetapi kenyataan selama ini memperlihatkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih dipandang merupakan urusan pemerintah saja. Akibatnya keterlibatan masyarakat luas sangat kecil. Dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) diharapkan terdapat koordinasi yang lebih baik dalam hal kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Kota Solok yang melibatkan berbagai sektor dan pelaku pembangunan atau stakeholders lainnya. Diharapkan TKPK mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan serta TKPK mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Tim Teknis TKPK bertugas: 1.

Menyiapkan agenda Rapat Koordinasi TKPK yang terdiri dari: Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah, menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD), dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.

2.

Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di daerah Dukungan program dan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan baik dari

pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun dari pemerintah Kota Solok sendiri serta BUMN/BUMD dapat mencapai hasil maksimal bila ada koordinasi dan keterpaduan dari semua pihak sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Untuk itu dibutuhkan suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan dan lebih terpadu yang disebut dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD adalah dokumen acuan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang mampu dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan kewenangan, sumber daya

dan

semangat kebersamaan yang diwujudkan melalui proses yang partisipatif, akuntabel, dan didasarkan pada informasi yang realistis. Dokumen ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan maupun anggaran daerah yang bermanfaat


BAB VI - 11

dalam menyusun langkah (rencana aksi) yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. 6.3.1. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Solok mempunyai peran langsung dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui: 1.

berbagai kebijakan dan regulasi yang menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat miskin;

2.

meningkatkan pelayanan publik yang murah, cepat dan bermutu;

3.

melakukan fasilitasi dan mediasi;

4.

mendorong pelaku pembangunan lain untuk menjadi pelaku aktif dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Solok adalah sebagai

berikut: a.

Penghormatan hak dasar: 1. Melakukan sosialisasi, diseminasi dan kampanye tentang kebijakan, tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. 2. Memasukkan penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penilaian laporan pertanggung jawaban pimpinan daerah. 3. Merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) Daerah yang menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah.

b.

Perlindungan hak dasar: 1. Melakukan pembaharuan tata pemerintahan dan reformasi serta penguatan kapasitas birokrasi di daerah. 2. Mengintegrasikan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Penyediaan dan pemanfaatan data operasional yang akurat untuk kebutuhan penentuan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan. 4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara terpadu sebagai dasar pengkajian terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan.


BAB VI - 12

5. Mengembangkan mekanisme dan fungsi koordinasi baik di Sekretariat Daerah, Badan KBPMP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait lainnya. 6. Revitalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai forum koordinasi, mediasi dan konsultasi berbagai pihak dalam perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 7. Mendorong terbentuknya unit-unit pengaduan masalah guna merespon dan mengatasi secara cepat setiap kasus yang dialami oleh masyarakat miskin. c.

Pemenuhan hak dasar: 1. Bersama DPRD memprioritaskan alokasi anggaran dan sumberdaya guna mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. 2. Meningkatkan jumlah dan mutu layanan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat miskin. 3. Meningkatkan kemampuan dalam mobilisasi sumberdaya, membangun solidaritas dan jaringan, menyiapkan kerangka hukum dan memperbaiki pelayanan umum yang baik dan terjangkau bagi masyarakat. 4. Pendistribusian subsidi pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk beasiswa, kesehatan, bantuan pangan, dan permodalan.

6.3.2. Pelaku Usaha Swasta dan Perbankan Pelaku usaha swasta dan perbankan merupakan pelaku langsung dalam kegiatan investasi, produksi dan distribusi barang dan jasa yang memberikan dampak pada masyarakat miskin. Pelaku usaha swasta dan perbankan dapat berperan dalam penyediaan modal dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak dan pengembangan fasilitas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha dalam penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: a.

Penghormatan hak dasar: 1. Mempertimbangkan dampak lingkungan (fisik, sosial, ekonomi dan budaya) yang merugikan orang miskin dalam setiap pengembangan usaha yang dilakukan.


BAB VI - 13

2. Mewujudkan pertanggungjawaban sosial perusahaan khususnya dalam bentuk dialog dan kerjasama dengan masyarakat lokal baik pada saat memulai usaha maupun pengembangan usaha yang dilakukan. b.

Perlindungan hak dasar: 1. Memastikan produksi dan limbah produksi yang tidak membahayakan masyarakat, terutama masyarakat miskin. 2. Memastikan produksi yang ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan hidup seperti kerusakan hutan dan lahan, pencemaran air, udara, tanah, dan sungai. 3. Memastikan tidak ada diskriminasi terhadap penduduk miskin dan perempuan dalam perekrutan pegawai dan pengembangan usaha. 4. Menjamin perlindungan hak dasar buruh/pekerja sesuai standar ILO. 5. Mengembangkan usaha yang tidak mematikan inisiatif usaha masyarakat.

c.

Pemenuhan hak dasar: 1. Meningkatkan pertanggungjawaban sosial dalam berbagai bentuk seperti pemberian beasiswa, pengembangan masyarakat, dukungan kepada lembaga pendidikan dan penelitian. 2. Menyediakan akses pekerjaan dan berusaha kepada masyarakat miskin melalui perluasan lapangan kerja, kemitraan usaha dan keterkaitan usaha. 3. Memperkuat usaha koperasi, usaha mikro dan kecil melalui pendampingan, bantuan teknis dan permodalan. 4. Menggalang dana sosial untuk disalurkan kepada perorangan dan kelompok masyarakat miskin.

6.3.3. Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi LSM, organisasi profesi dan perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam melakukan advokasi, pendampingan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan perguruan tinggi: a.

Penghormatan hak dasar: 1. Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan kebijakan terutama yang menyangkut pengelolaan anggaran.


BAB VI - 14

2. Bersama dengan pemerintah, mengembangkan dan mendorong pelembagaan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. 3. Mengembangkan penelitian teknologi tepat guna, dan penelitian lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat miskin. b.

Perlindungan hak dasar: 1. Melakukan advokasi bagi masyarakat miskin dalam negosiasi langsung dengan para pengambil keputusan, dan memberikan bantuan perlindungan hukum. 2. Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dan mutu layanan dasar bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha. 3. Memantau dan melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

c.

Pemenuhan hak dasar: 1. Melakukan pendampingan bagi kelompok masyarakat miskin, kaum perempuan,

anak-anak,

dan

kelompok

marjinal

lainnya

untuk

memperjuangkan hak-hak dasar dan kebutuhan mereka. 2. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada masyarakat miskin dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. 3. Transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat miskin.

6.3.4. Organisasi Masyarakat dan Organisasi Keagamaan Rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan memiliki dampak luas dan berkelanjutan apabila didukung dan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam melakukan advokasi, pendampingan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan: a.

Penghormatan hak dasar: 1. Mendorong pengembangan nilai-nilai moral tentang persamaan dan tanpa diskriminasi sebagai prinsip utama hak-hak dasar masyarakat. 2. Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat miskin.


BAB VI - 15

3. Melakukan diseminasi, sosialisasi dan kampanye mengenai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. 4. Bersama dengan pemerintah, mengembangkan dan mendorong pelembagaan forum warga dan forum lintas pelaku sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

b.

Perlindungan hak dasar: 1. Melakukan advokasi bagi masyarakat miskin dalam negosiasi langsung dengan para pengambil keputusan dan bantuan perlindungan hukum. 2. Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dan mutu layanan dasar bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha swasta. 3. Mengembangkan pemahaman sosial yang mendukung perlindungan hak dasar masyarakat miskin.

c.

Pemenuhan hak dasar: 1. Menyuarakan dan memperkuat pembelaan bagi kelompok miskin, kaum perempuan,

anak-anak,

dan

kelompok

marjinal

lainnya

untuk

memperjuangkan hak-hak dasar dan kebutuhan mereka. 2. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. 3. Memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.


BAB VI - 16

BAB VI KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

Recommend Documents