BAB VI KEBIJAKAN UMUM

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

6.1.

Misi Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis, Berkeadilan, transparan dan Akuntabel. Berbagai upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan melalui kegiatan yang rasional dan realistis dirasakan kurang memadai dan masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Hal tersebut terkait dengan banyaknya permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun kedepan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi infromasi juga akan berpengaruh kuat terhadap pencarian alternatif-alternatif dalam bidang aparatur negara :

6.1.1. Terwujudnya Pelayanan Prima, Kemandirian Keuangan Daerah dan Terwujudnya Ketertiban dan kepatuhan Masyarakat. a. Tantangan Dalam mengantisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi

perubahan-perubahan

yang

terjadi

dilingkungan

eksternal birokrasi, aparatur negara dituntut memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal dan meningkat daya saing untuk menjaga keutuhan bangsa. •

Faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi

•

Terbatasnya kewenangan daerah dalam menentukan jenis pajak yang dapat dipungut

•

Berkembangnya sektor informal

•

Adanya usaha yang belum terdata dan terdaftar sebagai obyek pajak

•

Kurangnya akurasi data potensi obyek pajak

118

•

Belum optimalnya kinerja BUMD

•

Makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi dan sosial yang terjadi dengan cepat,

•

Makin derasnya arus informasi yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya

•

Terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat.

•

Meningkatnya

tuntutan

akan partisipasi

masyarakat dalam

kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsippronsip tata kepemerintahan yang baik, yaitu tranparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta ketaatan pada hukum •

Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam menciptakan kondisi ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat kemiskinan serta kepadatan penduduk

merupakan

faktor

korelatif

timbulnya

gangguan

ketertiban dan ketentraman yang dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindak masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum. •

Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pelayanan perijinan

•

Belum optimalnya penerapan standarisasi pelayanan perijinan

•

Kurangnya koordinasi antar instansi terkait

b. Kendala Sedangkan dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan kebijakan publik, berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel adalah : •

Rendahnya kapasitas pemerintah daerah, kapasitas pemerintah daerah pada umumnya masih rendah dan ditandai oleh (1) masih

119

terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur baik jumlah maupun yang profesional; (2) masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri mapun sumber dana dari luar daerah dan terbatasnya kemampuan pengelolaanya; (3) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif; (4) kurang kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. •

Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah, Persepsi yang belum sama antar pelaku pembangunan baik dijajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya mengakibatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara nyata sebagaimana diharapkan.

•

Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik terutama didaerah perbatasan antar kota.

•

Selain itu masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi internal birokrasi antara lain adalah : -

Kurang efektifnya perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan

-

Kurang tertibnyanya administrasi pemerintahan

-

Kurang optimalnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan legislatif

-

Rendahnya kesejahteraan PNS serta banyaknya peraturan perundang-undangan

yang

tidak

sesuai

dengan

perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan -

Rendahnya kinerja sumber daya aparatur, belum memadainya sistem

kelembagaan

(organisasi)

dan

ketatalaksanaan

(manajemen) pemerintahan

120

-

Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan

• Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi di bidang pajak • Belum optimalnya pelayanan perijinan satu atap • Pelayanan perijinan terpusat di Pemerintah Kota • Kurang memadainya kualitas SDM yang tersedia c. Sasaran Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan kurang berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi. Secara umum sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lima tahun kedepan adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pencapaian sasaran pokok, yaitu : 1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja 2. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja legisltatif 3. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan 4. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat 5. Peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik 7. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 8. Peningkatan ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan 9. Peningkatan sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik 10. Peningkatan PAD dan penerimaan daerah lainnya

121

Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil sebagai berikut: 1. Sasaran meningkatkan

pengawasan dan akuntabilitas kinerja

akan menghasilkan penurunan kasus pelanggaran hukum dan disiplin aparatur. 2. Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kinerja legisltatif akan: (i) Menyelesaikan rancangan produk hukum menjadi produk dan (ii) Menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 3. Sasaran meningkatan tertib administrasi pemerintahan akan menghasilkan: (i) SKPD yang melaksanakan tertib administrasi dan (ii) Urusan yang telah dilimpahkan dan telah dilaksanakan kecamatan. 4. Sasaran meningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat tercermin dari penurunan pelanggaran terhadap Peraturan daerah. 5. Sasaran meningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat tercermin dari : (i) Meningkatnya dokumen perencanaan yang dapat diaplikasikan dan (ii) Dilaksanakannya kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan. 6. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercermin dari: (i) Meningkatnya penduduk yang ber-KTP dan Akte, (ii) Menurunnya rata-rata tenggang waktu penyelesaian ijin menjadi < 7 hari, (iii) Meningkatnya pelayanan yang memperoleh ISO rata-rata sekitar 1 unit pelayanan, (iv) Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan SPM dan (v) Meningkatnya Kecamaatan yang memfasilitasi pelayanan perijinan menjadi 31 Kecamatan. 7. Sasaran meningkatan kualitas sumber daya aparatur tercermin dari : (i) Meningkatnya aparatur yang mengikuti diklat (struktural, fungsional dan teknis) dan (ii) Meningkatnya pegawai yang melaksankan tugas sesuai diklat yang telah diikuti. 8. Sasaran meningkatan ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan

tercermin

dari

:

(i)

Meningkatnya

gedung

122

pemerintahan yang dibangun dan diperbaiki dan (ii) Meningkatnya fasum dan fasos yang dikelola. 9. Sasaran meningkatan sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik, tercermin dari : (i) Meningkatnya layanan publik yang menggunakan IT dan (ii) Meningkatnya keluhan masyarakat yang ditanggapi. 10. Sasaran meningkatkan PAD dan penerimaan daerah lainnya tercermin dari : (i) Peningkatan PAD dan (ii) Peningkatan penerimaan daerah lainnya. d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah : • Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan •

Tertib administrasi pemerintahan

• Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan legislatif • Peningkatan kinerja dan mutu layanan disemua aspek layanan publik pelayanan •

Optimalisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya

•

Menegakkan pelaksanaan peraturan pemerintahan

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Pelayanan Umum, Fungsi Ketertiban dan Keamanan yang didukung oleh program-program pembangunan yaitu : Fungsi Pelayanan Umum : •

Program Perencanaan dan pengendalian pembangunan

•

Program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

•

Program pendayagunaan aparatur

•

Program Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

•

Program Peningkatan kinerja legislatif.

123

•

Program Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

•

Program Peningkatan kualitas pelayanan perijinan

•

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

•

Program

Pembangunan

dan

peningkatan

fasilitas/gedung

pemerintahan dan pemerintah daerah. •

Program peningkatan kapasitas keuangan daerah

Fungsi Ketertiban dan Keamanan : •

Program Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

6.2. Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Arus Perdagangan Barang Dan Jasa

Dalam Skala Regional Maupun Internasional Serta

Memadukan Wilayah Greater Surabaya Dalam Suatu Sistem Tata Ruang Yang Terintegrasi Didukung Infrastruktur, Sistem Transportasi Dan Sistem IT Yang Memadai 6.2.1. Penataan Ruang Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan/ perencanaan tata ruang wilayah “Greater Surabaya yang terintegrasi, maka prioritas pembangunan yang ada dalam Misi ini diletakkan pada : a. Tantangan •

Perkembangan

kota

dan

wilayah

disertai

pelaksanaan

pembangunan yang demikian pesat memerlukan suatu kegiatan Penataan Ruang yang terpadu. •

Kencenderungan terjadinya konsentrasi kegiatan dan aktifitas di pusat kota memerlukan

penataan dan strategi pembangunan

yang terpadu dan berimbang. •

Perkembangan kota dan wilayah berdampak terhadap kawasan perbatasan dan wilayah lain sehingga diperlukan sinkronisasi penataan ruang dengan wilayah sekitar (Greater Surabaya)

124

b. Kendala : •

Perkembangan kota yang pesat belum diikuti dengan upaya Penataan Ruang yang terpadu, hal ini terlihat dengan belum seluruh wilayah Kota Surabaya memiliki perencanaan tata ruang sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

•

Penyebaran pusat pertumbuhan dan fasilitas perkotaan yang belum merata sehingga menimbulkan konsentrasi di pusat kota.

•

Pembangunan yang tidak terkendali mendorong terjadinya konversi / perubahan pemanfaatan lahan dan berdampak terhadap lingkungan (deteriorisasi lingkungan).

•

Kurangnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

c. Sasaran : Mengatur dan merencanakan pemanfaatan ruang kota sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil sebagai berikut : • Terlaksananya kegiatan penataan ruang kota yang terpadu untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan secara merata, terarah dan bermanfaat. • Tersusunnya RDTRK pada 12 Unit Pengembangan dan RTRK pada seluruh wilayah kota Surabaya (100%) • Pelaksanaan

pengendalian

pembangunan

melalui

upaya

pengawasan dan penertiban secara intensif dan terpadu. • Meningkatnya bangunan yang memiliki IMB sesuai dengan RTR, yaitu sebanyak 396.000 bangunan. • Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di wilayah kota Surabaya

125

d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah : •

Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Tata Ruang Kota yang

aplikatif dan terpadu •

Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar stake holder dan antar wilayah dalam penataan ruang

•

Pengendalian

pemanfaatan

lahan

dan

pelaksanaan

pembangunan secara intensif melalui peningkatan kualitas perijinan dan penegakan hukum Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Lingkungan

Hidup

yang

didukung

oleh

program-program

pembangunan yaitu : •

Program Penataan Ruang

6.2.2. Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan dalam sistem tata ruang yang terpadu dalam Wilayah Greater Surabaya, maka prioritas pembangunan yang ada dalam Misi ini diletakkan pada : a. Tantangan •

Perkembangan jumlah kendaraan yang pesat memerlukan suatu kegiatan penambahan jaringan jalan yang terpadu dengan prasarana utilitas.

•

Perkembangan daerah sub urban di sekitar Surabaya ( Greater Surabaya )

diperlukan sinkronisasi dan strategi pembangunan

yang terpadu dan berimbang. •

Dominasi akses jalan Utara – Selatan dan belum sempurnanya Akses Timur - Barat tanpa diimbangi oleh pemecahan jaringan jalan.

•

Biaya pembebasan lahan untuk kepentingan umum (jalan) sangat mahal dan kurangnya partisipasi warga masyarakat Surabaya.

126

b. Kendala : • Perkembangan jumlah kendaraan yang pesat belum diikuti oleh penyediaan prasarana jalan yang memadai, hal ini tampak adanya kemacetan lalu lintas pada jam – jam sibuk ( peak hour ) atau v/c ratio melebihi 1 ( v/c > 1 ). • Banyaknya pengguna jalan menggunakan kendaraan pribadi dalam aktifitasnya sehingga memberikan dampak terhadap kemacetan lalu lintas dibanding pemakaian angkutan umum • Kensentrasi pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada pusat kota. • Biaya pembebasan lahan sangat mahal sehingga menghambat dalam pembangunan atau peningkatan jalan. • Partisipasi dan peran aktif warga masyarakat kurang mendukung terhadap penyediaan jaringan jalan. c. Sasaran Merencanakan pembangunan jalan yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan dan meningkatkan waktu tempuh kendaraan, hal ini dapat ditempuh antara lain : • Terlaksananya kegiatan pembebasan lahan dan pembangunan jalan yang terpadu dan terintegrasi dalam sistem jaringan jalan. • Pengendalian dan Pengawasan pembangunan sebagai upaya dalam terlaksananya pembangunan sesuai spesifikasi yang diharapkan. • Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan jalan di wilayah Surabaya. d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah : •

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pengelolaan jalan dan jembatan yang terpadu.

127

•

Peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

•

Pengendalian dalam pembangunan secara kontinyu melalui peningkatan pengawasan lapangan.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Ekonomi yang didukung oleh program-program pembangunan yaitu : •

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

6.2.3. Pengelolaan Utilitas Perkotaan Pengembangan kota dan pelaksanaan pembangunan perlu didukung oleh penyediaan sistem jaringan utilitas yang memadai. Adapun tantangan, permasalah, sasaran dan arah kebijakan pengelolaan utilitas perkotaan ini adalah : a. Tantangan Pengembangan dan pembangunan kota

perlu diikuti peningkatan

kualitas pelayanan dan sistem jeringan utilitas kota • Peningkatan

kebutuhan

sumberdaya energi dan utilitas kota

perlu diantisipasi dengan pengembangan sumberdaya energi secara terpadu. • Ketersediaan

sumberdaya energi yang semakin terbatas

memerlukan sistem dan manajemen pengelolaan yang baik. b. Kendala •

Pengembangan kota dan Pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan sumberdaya energi dan utilitas kota

belum didukung oleh sistem pelayanan dan jaringan yang

memadai. •

Kebutuhan akan sumberdaya energi dan

utilitas semakin

meningkat sementara ketersediaan sumberdaya semakin terbatas (terutama sumber daya tak terbaharui).

128

•

Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya energi

dan

utilitas

kota

belum terpadu

dengan

rencana

pengembangan dan pembangunan kota. c. Sasaran • Terpenuhinya kebutuhan dan meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sumberdaya energi dan utilitas kota. • Perluasan sistem jaringan dan pembangunan utilitas kota secara merata dan terpadu dan peningkatan • Perluasan jaringan dan Peningkatan Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 18.630 titik • Meningkatnya sistem manajemen pengelolaan sumberdaya energi dan utilitas kota d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah : • Perluasan sistem jaringan dan pembangunan utilitas kota secara merata dan terpadu. • Pengembangan sumberdaya energi dan utilitas kota secara terpadu disertai upaya-upaya penghematan untuk mengatasi semakin terbatasnya sumberdaya energi yang ada. • Manajemen pengelolaan sumberdaya energi dan utilitas kota secara profesional. • Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stake holder dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sumberdaya energi dan utilitas kota. Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang didukung oleh programprogram pembangunan yaitu : •

Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan

129

6.2.4. Pengembangan Transportasi Untuk mewujudkan keterpaduan sarana infrastruktur transportasi dan pelayanan pengguna jalan yang terpadu dalam Wilayah Greater Surabaya, maka prioritas pengembangan transportasi yang ada dalam Misi ini diletakkan pada : a. Tantangan • Perkembangan jumlah kendaraan yang pesat tanpa diikuti oleh perkembangan prasarana jalan. • Perkembangan penggunaan kendaraan pribadi dan kesadaran perilaku pengguna ( user ) jalan yang masih rendah. • Belum optimalnya sistem angkutan massal untuk lalu lintas komuter kota Surabaya. • Masih banyaknya fungsi jalan untuk kegiatan lain ( parkir on street, PKL , dll ). • Kurang optimalnya fungsi terminal penumpang dan pengujian kendaraan bermotor. b. Kendala : •

Perkembangan jumlah kendaraan yang pesat belum diikuti oleh penyediaan prasarana jalan yang memadai, hal ini tampak adanya kemacetan lalu lintas pada jam – jam sibuk ( peak hour ) atau v/c ratio melebihi 1 ( v/c > 1 ).

•

Banyaknya pengguna jalan dan kesadaran pengguna jalan menggunakan kendaraan pribadi dalam aktifitasnya sehingga memberikan dampak terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

•

Belum adanya angkutan massal yang representatif ( Bis kota, angkot ) dan pergantian antar mode angkutan.

•

Penumpukan beban jalan sehingga mengurangi fungsi jalan.

•

Menurunnya kondisi dan sulitnya pengaturan

terminal dan

minimnya alat pengujian kendaraan bermotor.

130

•

Kurangnya Partisipasi dan peran aktif warga masyarakat dalam mendukung tertib lalu lintas.

c. Sasaran Merencanakan

dan

mengendalikan

penggunaan

fungsi

jalan

sehingga dapat meningkatkan waktu tempuh kendaraan, hal ini dapat ditempuh antara lain : •

Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku penggunaan kendaran pribadi dan ketertiban berlalu lintas.

•

Mengoptimalkan fungsi jalan dengan melakukan Rekayasa Lalu Lintas atau Traffic Demand Management.

•

Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan fungsi terminal dan Pengujian Kendaraan bermotor.

•

Peningkatan atau penggantian baru angkutan massal ( Bis Kota )


Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pengembangan transportasi yang terpadu.

•

Peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam perubahan

perilaku

penggunaan

angkutan

massal

dan

mendukung tertib lalu lintas. •

Pengendalian dalam pembangunan secara kontinyu melalui peningkatan pengawasan lapangan


Program Pengembangan Transportasi

131

6.3. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan Investasi Serta Menciptakan Keterpaduan Antara Pengusaha Kecil, Menengah Dengan Pengusaha Besar Yang Didukung Oleh Iklim Usaha Yang Kondusif Dalam rangka meningkatkan fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan investasi serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar, maka tujuan yang ada dalam misi ini diletakkan pada : 6.3.1. Meningkatnya

Pengembangan

Koperasi,

Usaha

Mikro,

Kecil,

Menengah (UMKM), dan Investasi a. Tantangan : • Tingginya persaingan usaha sebagai akibat adanya globalisasi perdagangan; • Tingginya kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; • Adanya tuntutan untuk mampu bersaing dengan kota-kota lain baik di dalam maupun luar negeri dalam menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif, sehingga dapat menarik investor luar negeri dan dalam negeri maupun mempertahankan investor yang telah ada. b. Kendala : •

Masih rendahnya kualitas produk dari UMKM;

•

Masih adanya UMKM yang belum dilengkapi aspek legalitas usaha;

•

Terbatasnya akses koperasi, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produktif meliputi tiga aspek penting yaitu modal usaha, informasi dan pasar;

•

Belum seimbangnya nilai produk-produk ekspor yang dihasilkan bila dibandingkan dengan nilai produk-produk impor.

132

•

Proses perijinan investasi PMA dan PMDN sampai dengan saat ini masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;

•

Kurang optimalnya kemudahan dalam berinvestasi.

c. Sasaran : Meningkatnya investasi, kemandirian Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Sampai dengan tahun 2010 diperkirakan capaian dari sasaran tersebut adalah : • Meningkatnya nilai investasi secara kumulatif

rata-rata 5,8

persen. • Meningkatnya usaha mikro binaan menjadi 1.585 unit. • Meningkatnya jumlah UKM Tangguh menjadi 3.825 unit. • Meningkatnya jumlah UKM Mandiri menjadi 1.460 unit. • Meningkatnya Koperasi dengan kualifikasi skor baik menjadi 1.159 unit • Meningkatnya kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar, lembaga perbankan dan lembaga keuangan menjadi sekitar 5 persen

d. Kebijakan : Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Pengembangan Investasi. Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Ekonomi yang didukung oleh program-program pembangunan yaitu : •

Program

Pengembangan

Koperasi,

Usaha

Mikro,

Kecil,

Menengah dan Investasi

133

6.3.2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Dan Pendapatan Masyarakat a. Tantangan : •

Luas lahan tambak dan pertanian semakin menyusut;

•

Tuntutan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk di bidang kelautan, perikanan dan pertanian.

b. Kendala : • Kurangnya sarana dan prasarana bidang kelautan.perikanan dan pertanian; • Rendahnya sumber daya nelayan dan petani; • Rendahnya

implementasi

teknologi

tepat

guna

di

bidang

kelautan,perikanan dan pertanian c. Sasaran : Meningkatnya produktivitas hasil perikanan, kelautan, peternakan, pertanian dan ketersediaan bahan pangan sampai dengan tahun 2010 diperkirakan capaian dari sasaran tersebut adalah : •

Meningkatnya produktivitas hasil perikanan dan kelautan menjadi 5.381,92 kg/Ha/tahun

•

Meningkatnya produktivitas hasil Peternakan menjadi 50.087 ekor

•

Meningkatnya produktivitas hasil pertanian menjadi 73,41 Ku/Ha

•

Meningkatnya ketersediaan bahan pangan yang terjangkau menjadi 80 persen

d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah Pemberdayaan Petani dan Nelayan. Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Ekonomi yang didukung oleh program-program pembangunan yaitu : •

Program Pengembangan Kelautan, Perikanan dan Pertanian

134

6.3.3. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Tenaga Kerja. a. Tantangan •

Kurangnya pendidikan dan ketrampilan pencari kerja

•

Tingkat partisipasi angkatan kerja kurang.

•

Adanya PHK sepihak dan Tingkat keselamatan kecelakaan kerja yang rendah

b. Kendala •

Belum optimalnya pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan

•

Masih kurangnya kesempatan kerja

•

Rendahnya disiplin Penyalur tenaga kerja

c. Sasaran •

Meningkatnya perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Melalui perluasan kesempatan dan perlindungan tenaga kerja diharapkan : -

Prosentase tingkat partisisipasi angkatan kerja (TPAK) akan meningkat dari 62,96 % Tahun 2005 menjadi 73,76 % pada tahun 2010

-

Peningkatan jumlah Kader Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari 858 pada Tahun 2005 menjadi 978 Tahun 2010

-

Terjadi peningkatan kerjasama lembaga Bipartit sebanyak 18 Tahun 2005 meningkat menjadi 78 pada Tahun 2010

d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

135


Program Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

6.4. Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penyandang Masalah Sosial Melalui Pembangunan Sosial Masyarakat dan Sektor Informal. Masalah sosial dan kemiskinan di kota Surabaya perlu mendapat penanganan

yang

serius

melalui

upaya

pemberdayaan

maupun

pemenuhan kebutuhan dasar. Dari hasil verifikasi data keluarga miskin di Kota Surabaya terjadi peningkatan jumlah Kepala Keluarga (KK) atau jiwa miskin yaitu : 90.084 KK atau 323.789 pada tahun 2003 jiwa meningkat menjadi 103.462 KK atau 367.849 jiwa pada tahun 2005, atau terjadi kenaikan rata-rata sebesar 13,60 %. Selain itu masalah ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian melalui peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan menekan permasalahan dan kecelakaan ketenagakerjaan. Sebagai langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan penanganan penyandang masalah sosial dan upaya menekan angka kemiskinan serta bidang ketenagakerjaan, maka tujuan yang ada dalam misi ini ditetapkan sebagai berikut : 6.4.1. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga miskin a. Tantangan • Meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial di Kota Surabaya akibat urbanisasi berlebih • Perkembangan anak jalanan semakin banyak dan mencemaskan • Tidak dimilikinya aset produksi yang memadai dan kurangnya kemampuan keluarga miskin dalam upaya pengembangan produktif dan kegiatan diversivikasi usaha. Kondisi tersebut

136

disebabkan oleh (i) Pendidikan yang dimiliki kurang memadai sehingga kemampuan masyarakat miskin untuk membuka usaha alternatif sangat terbatas dan (ii) Keterbatasan aset produksi yang dimiliki oleh keluarga miskin juga telah mengakibatkan situasi yang dihadapi semakin sulit. b. Kendala •

Belum optimalnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

•

Rendahnya akses keluarga miskin pada fasilitas publik (sarana air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pemukiman yang layak)

•

Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan keterbatasan akses keluarga miskin.

•

Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program kemiskinan sehingga seringkali tumpang tindih dan kurang terfokus, untuk itu perlu upaya pengembangan kebijakan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan “Satu Pintu” baik dalam penetuan kelompok maupun wilayah sasaran.

c. Sasaran • Meningkatnya

pelayanan

bagi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Diharapkan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat meningkat dari 4,6 % pada Tahun 2005 menjadi 16,2 % pada Tahun 2010. •

Meningkatnya penanganan keluarga miskin kota Diharapkan dengan meningkatnya penanganan keluarga miskin akan : -

Makin banyaknya warga miskin yang mendapatkan pelayanan dasar

137

-

Makin banyaknya warga miskin yang mendapat pemberdayaan ekonomi

-

Makin banyaknya warga miskin yang meningkat kualitas lingkungan hidup, permukiman dan perumahannya.

d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial. Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi perlindungan

sosial

yang

didukung

oleh

program-program


Program Penanggulangan Masalah Sosial

• Program Penanggulangan Kemiskinan 6.3.4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan usaha sektor informal secara konstruktif dan modern a. Tantangan •

Adanya arus urbanisasi yang cukup deras;

•

Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal;

b. Kendala • Masih terbatasnya ruang atau tempat usaha yang permanen bagi Pedagang Kaki Lima; • Masih rendahnya sumber daya manusia Pedagang Kaki Lima; • Belum maksimalnya partisipasi pihak swasta dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima. c. Sasaran Meningkatnya Pedagang Kaki Lima yang tertata dan terkelola secara konstruktif dan modern. Sampai dengan tahun 2010 diperkirakan capaian dari sasaran tersebut adalah :

138

•

Meningkatnya Jumlah Pedagang Kaki Lima Binaan menjadi 15.000 PKL.

d. Kebijakan : Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah Penataan dan Relokasi Pedagang Kaki Lima. Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Ekonomi yang didukung oleh program-program pembangunan yaitu : - Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 6.5. Misi Mewujudkan Penataan Lingkungan Kota Yang Bersih, Hijau, Dan Nyaman. Dalam rangka mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau dan nyaman, maka prioritas pembangunan yang ada dalam agenda ini diletakkan pada : 6.5.1. Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup a. Tantangan •

Letak geografis

Surabaya yang merupakan hilir dari DAS

Brantas. •

Usaha/kegiatan

yang

belum

memiliki

perijinan

di

bidang

lingkungan hidup. •

Pertumbuhan usaha/kegiatan yang pesat tidak diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah.

•

Ketidakseimbangan ekosistem di darat dan pesisir pantai akibat pesatnya pembangunan.

b. Kendala 1) Pencemaran udara •

Meningkatnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, rumah tangga maupun kendaraan bermotor.

139

•

Penurunan kualitas atmosfer global yang disebabkan rusaknya lapisan ozon akibat efek gas rumah kaca.

2) Pencemaran Air •

Pengelolaan sumber daya air yang tidak terkendali yang tidak memikirkan rehabilitasi sumber daya air.

•

Pembuangan limbah baik limbah domestik maupun limbah industri tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.

•

Sistem sanitasi yang tidak memadai.

3) Pencemaran Tanah •

Rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

pemeliharaan

lingkungan. •

Sistem sanitasi yang tidak memadai.

•

Adanya pembuangan limbah usaha/kegiatan yang melebihi baku mutu ke lingkungan sekitar.

c. Sasaran •

Meningkatnya kualitas udara, air, dan tanah kota yang tercermin dari indikator persentase jumlah hari dengan kualitas udara baik dalam setahun,

•

Persentase peningkatan kualitas air sungai dan air tanah,

•

Berkuranginya pencemaran lahan


Peningkatan mutu (kualitas) udara, air dan tanah kota.

•

Penataan areal di sekitar Kali Mas dan kawasan pantai

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi Lingkungan

Hidup

yang

didukung

oleh

program-program


Program Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup

140

6.5.2. Ruang Terbuka Hijau Dan Pertamanan Kota Dalam rangka meningkatkan kualitas Lingkungan Kota salah satu upaya yang dilakukan adalah Terbuka Hijau tumbuhnya

penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

lahan atau kawasan

kelompok

Ruang

ruang terbuka untuk tempat

tanaman/vegetasi

yang

berfungsi

sebagai

pengatur iklim mikro, daerah resapan air dan estetika kota.

Adapun

tantangan, permasalah, sasaran dan arah kebijakan Program ini adalah : a. Tantangan ; •

Peningkatan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar RTH ini benar-benar dapat berfungsi optimal baik fungsi ekologis maupun estetika

•

Peningkatan luas dan kualitas makam kota sebagai salah satu fasilitas penting bagi suatu kota

•

Pemberdayaan masyarakat / stake holder dalam penyediaan dan pengelolaan RTH dan Makam

b. Kendala •

Semakin terbatasnya lahan dan tingginya harga lahan di wilayah kota Surabaya

•

Pelaksanaan

pembangunan

yang

kurang

memperhatikan

penyediaan lahan untuk prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial, khusunya untuk RTH dan makam •

Partisipasi dan peran aktif masyarakat/stake holder dalam penyediaan dan pengelolaan RTH/makam masih belum optimal

c. Sasaran •

Bertambahnya

luas lahan RTH sehingga luas RTH yang ada

porporsional dengan luas wilayah kota Surabaya •

Meningkatnya jumlah RTH yang dikelola Pemkot seluas 18 ha

•

Meningkatnya kualitas RTH Surabaya

•

Tersedianya fasilitas makam kota dengan kualitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan

141

•

Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH dan makam


Pembebasan/penyediaan lahan untuk memperluas RTH di Kota Surabaya

•

Penataan dan revitalisasi RTH

dalam rangka optimalisasi fungsi

RTH di kota Surabaya •

Penyediaan lahan untuk fasilitas makam dan peningkatan kualitas pengelolaan makam kota.

•

Pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

dengan

memperhatikan ketersediaan lahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial khususnya RTH dan makam •

Sosialisasi dalam rangka peningkatan

partisipasi / peran

masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH dan makam Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi Lingkungan

Hidup

yang

didukung

oleh

program-program

pembangunan, yaitu : •

Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota

6.5.3. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai a. Tantangan •

Masih adanya saluran irigasi yang belum berubah fungsi menjadi saluran pematusan

•

Kewenangan pengelolaan sistem pematusan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi

•

Kota Surabaya sebagai pusat industri dan jasa

•

Meningkatnya arus urbanisasi di Kota Surabaya

•

Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penanganan banjir

142

b. Kendala •

Kondisi lingkungan yang kurang memadai seperti terbatasnya luas ruang terbuka hijau sebagai lahan resapan air dan daerah konservasi

•

Tidak optimalnya fungsi saluran tersier, sekunder dan primer karena adanya penumpukan sampah dan endapan sediment

•

Posisi geografis Kota Surabaya yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 1 – 6 m diatas permukaan laut

•

Banyak saluran yang semula berfungsi sebagai saluran irigasi tetapi belum dikonversi menjadi saluran pematusan

•

Banyaknya bangunan liar yang berda disepanjang bantaran sungai,

sehingga

mengganggu

kelancaran

aliran

dan

pemeliharaan sungai •

Kesadaran masyarakat masih belum memadai uantuk mencegah terjadinya banjir dan dengan sengaja membuang sampah ke saluran

•

Sistem pematusan belum terwujud dan terintegrasi, yaitu banyak saluran tersier belum terhubung dengan saluran sekunder secara baik dan terintegrasi sehingga genangan air didaerah tangkapan saluran tersier tidak dapat mengalir ke saluran sekunder

c. Sasaran Rencana program jangka menengah selama lima tahun dari 2006 – 2010 diharapkan luas genangan berkurang dari 3.130 ha menjadi 2.000 ha (berkurang 1130 ha), tinggi genangan rata-rata dari 40 – 60 menjadi 10 – 20 cm

dan lama genangan rata-rata dari 4 - 6

jam menjadi 1 - 2 jam. Prioritas utama yang akan ditangani selama periode 2005 – 2010 sebagai berikut : •

Sistem Greges difokuskan pada kawasan Embong Malang dan sekitarnya

143

•

Sistem Gunungsari

difokuskan

pada

kawasan

May

Jend

Sungkono dan sekitarnya, •

Sistem Wonorejo difokuskan pada kawasan Jemursari dan sekitarnya,

•

Sistem Kalidami

difokuskan

pada

kawasan

Darmahusada,

Kertatajaya dan sekitarnya, •

Sistem Kenjeran difokuskan pada kawasan Karang Empat, Kalijudan dan sekitarnya,

•

Sistem Jeblokan difakuskan pada kawasan Moestopo dan sekitarnya,

•

Sistem Kebonagung difokuskan pada kawasan Gayungan, Gayungsari dan sekitarnya,

•

Sistem Dinoyo difokuskan pada kawasan Dr Soetomo dan sekitarnya,

•

Sistem Darmokali difokuskan pada kawasan Ciliwung dan sekitarnya,

•

Sistem

Kalisumo

difokuskan

pada

kawasan

Ngagel

dan

sekitarnya, •

Sistem Kalibokor difokuskan pada kawasan Klampis, Deles dan sekitarnya.


Perencanaan ulang pola system pematusan

•

Melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan sarana dan prasarana pematusan

•

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem pematusan

•

Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah banjir di Kota Surabaya

144


Hidup

yang

didukung

oleh

program-program


Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

6.5.4. Pengelolaan Kebersihan Kota a. Tantangan •

Menjadikan sampah sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomis

•

Membuka kesempatan bagi masyarakat dan swasta terlibat dalam pengelolaan kebersihan kota

•

Perluasan wilayah pengelolaan sampah berbasis komunitas sehingga terjadi pengurangan sampah di sumber sampah

b. Kendala •

Adanya keterbatasan lahan untuk TPA dan TPS sampah

•

Peningkatan volume sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk

•

Pengumpulan sampah yang kurang higienis

•

Sarana pengangkutan sampah yang kurang memadai

•

Jarak angkut sampah ke TPA Benowo yang terlalu jauh jika sumber sampah berada di wilayah Surabaya Timur

•

Adanya rembesan lindi ke tambak sekitar TPA Benowo akibat pengoperasian sanitary landfill yang kurang benar

c. Sasaran •

Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS, dan TPA.

•

Meningkatnya kapasitas TPA dan menurunnya tuntutan warga atas

kasus

pencemaran

lingkungan

yang

diduga

akibat

pencemaran lindi maupun bau dari TPA.

145

•

Meningkatnya kualitas kondisi higienis dan sanitasi pengelolaan persampahan secara keseluruhan. Selain itu juga berkurangnya sampah yang tercecer dalam proses pengelolaan persampahan


Pengelolaan sampah mandiri dan pengolahan sampah di TPS menuju zero waste.

•

Penyediaan TPA baru untuk mengantisipasi keterbatasan TPA eksisting

•

Pengendalian limbah air tinja perkotaan.


Hidup

yang

didukung

oleh

program-program


Program pengelolaan Kebersihan Kota

6.5.5. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran a. Tantangan

Meningkatnya permukiman dan perumahan di Kota Surabaya

Komitmen masyarakat yang tinggi untuk menangani kebakaran secara cepat, bersama-sama dan gotong royong

Kemajuan teknologi sangat mendukung dalam penanganan bahaya kebakaran

b. Kendala

Meningkatnya

jumlah

kejadian

kebakaran

diwilayah

Kota

surabaya rata-rata 250 kebakaran per tahun,

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran dan kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menanggulangi bahaya kebakaran,

146

Masih rendahnya gedung dan bangunan yang memiliki standar pengamanan terhadap kebakaran,

Sistem penanganan kebakaran belum terwujud dan terintegrasi, yaitu akselerasi kecepatan unit pemadam kebakaran tiba di lokasi bencana karena jauhnya pos PMK dengan lokasi bencana dan kemacetan lalulintas.

c. Sasaran Sasaran rencana program jangka menengah selama lima tahun dari 2006 – 2010 diharapkan waktu tanggap selama 15 menit tiba dilokasi dan

kebakaran rata-rata berkurang dari 253 menjadi 200 kejadian.

Prioritas utama yang akan ditangani selama periode 2005 – 2010 sebagai berikut :

Terlaksana

penanganan

pencegahan

dan

penanggulangan

bahaya kebakaran,

Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran, yaitu penambahan 12 pos pembantu PMK dengan dilengkapi unit petugas dan mobil PMK,

Peningkatan kualitas

petugas PMK melalui pelatihan dan

pendidikan,

Tersedianya

sarana

pencegahan

bahaya

kebakaran

yang

memiliki standar pada gedung dan bangunan,

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah :

Pencegahan dan penangulangan bahaya kebakaran

Pembangunan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada petugas,

147

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran,

Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota

disekitarnya

serta

instansi

terkait

dalam

pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi Lingkungan

Hidup

yang

didukung

oleh

program-program


Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

6.5.6. Perumahan Dan Permukiman Dalam rangka penataan perumahan dan permukiman di kota Surabaya tantangan, permasalahan, sasaran, kebijakan, dan fungsi a. Tantangan

Menurunnya kualitas lingkungan

pada kawasan perumahan

permukiman di wilayah kota Surabaya

Meningkatnya kebutuhan

tempat tinggal yang layak

terutama

untuk masyarakat menengah ke bawah b. Kendala

Belum adanya Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD), atau Dinas/Instansi

di

khusus menangani

Pemerintah Kota Surabaya

yang secara

pembangunan perumahan dan permukiman

yang dapat melakukan penataan, pengelolaan dan pembangunan perumahan permukiman secara terpadu dan komprehensif

Keberadaan

dan

tumbuhnya

perumahan

liarkumuh

pada

kawasan-kawasan di wilayah kota Surabaya

Kondisi sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman yang kurang memadai terutama pada permukiman informal / kampung

148

c. Sasaran :

Terbentuknya SKPD yang

memiliki tugas dan tanggung jawab

dalam pembangunan Perumahan dan Permukiman

Meningkatnya kualitas lingkungan, fasilitas umum sosial , sarana dan prasarana lingkungan perumahan permukiman terutama pada kawasan kumuh seluas 9.000 ha.

d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah :

Pembentukan SKPD dan penetapan

tugas pokok dan fungsi

untuk pembangunan perumahan dan permukiman secara terpadu mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

Penataan dan Revitalisasi kawasan perumahan terutama pada perkampungan / kawasan kumuh dan sangat padat

Pembangunan dan penyediaan

prasarana lingkungan, utililitas

umum dan fasilitas sosial perumahan

Pembangunan dan penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

yang didukung oleh program-

program pembangunan, yaitu : • 6.6. Misi

Program Perumahan dan Permukiman Meningkatkan

Kualitas

Pendidikan

Yang

Berwawasan

Kebangsaan Dan Berkualitas Global Yang Terjangkau Bagi Warga Kota Serta Menyiapkan Generasi Muda Yang Siap Menghadapi Tantangan Kemajuan Jaman Dalam rangka mewujudkan peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Berwawasan Global Dan Terjangkau Bagi Warga Kota Serta Menyiapkan Generasi Muda Yang Siap Menghadapi Tantangan Kemajuan Zaman, Pendidikan yang berkualitas berwawasan global dan terjangkau bagi warga

149

kota serta menyiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan kemajuan

zaman , peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

pendidikan yang bermutu merupakan amanat penting yang harus diemban pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan sebagai prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas bangsa diera global, kualitas pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja tetapi juga mengembangkan karakter peserta didik. Pendidikan yang bermutu tidak hanya dicirikan dengan kemampuan lulusan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam pemahaman serta pengamalan nilai – nilai keimanan dan ketaqwaan, etika dan kepribadian, estetika serta meningkatnya kualitas jasmani. Secara umum tataran makro strategis pengembangan pendidikan belum secara sitematis dan komprehensif dalam memanfaatkan ICT dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran, kurikulum

yang mewajibkan Tehnologi

Informasi ( TI ) sebagai salah satu subyek pembelajaran . Kurikulum Sekolah Menengah Umum lebih diorientasikan pada penguasaan , ketrampilan praktis menggunakan program aplikasi seperti program pengolah kata. Dinamika perubahan pendidikan sebagai salah satu sector pembangunan Nasional juga harus dicermati dalam prespektif perubahan global dimana teknologi informasi dan Komunikasi ( ICT ) memainkan peran sangat menentukan. Mutu pendidikan juga dapat dipercepat melalui pembelajaran yang berbasis ICT, untuk menajemen pendidikan, penerapan ICT dapat dilakukan melalui pengembangan model aplikasi pembelajaran interaktif yang dikemas dalam format multi media interaktif, yang membuat pembelajaran menjadi lebih efektif . Peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan pendidikan diharapkan juga diikuti oleh meningkatkan pemberdayaan generasi muda yang diarahkan guna

mempersiapkan

para

pemuda

sebagai

pelaku

–

pelaku

pembangunan, khususnya dalam konteks pembangunan karakter bangsa yang produktif dalam era persaingan global dan perluasan olah raga masyarakat maupun sekolah yang bertumpu pada kemampuan swakelola dan swadana dengan maksud meningkatkan partisipasi masryarakat pada

150

berbagai tingkat usia dan jenis kelamin, secara nyata sesuai dengan gerakan memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat. Sehingga

memerlukan

pembinaan

olah

raga

prestasi

dengan

meningkatkan daya dukung sarana prasarana olah rag serta sumber daya manusia yang kompeten, pengembangan dan penerapan iptek olahraga dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam praktek – pratek pembinaan oleh raga prestasi, penerapan system manajemen olahraga yang lebih efisien

melalui

perencanaan,

penorganisasian,

koordinasi

dan

pengendalian kegiatan dengan ukuran keberhasilan yang jelas serta penataan landasan serta pengkajian kelayakan institusioanal dalam rangka pengembangan industri olah raga . Guna terwujudnya tujuan yang ada dalam misi ini diletakkan pada : 6.6.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan sesuai dengan Perkembangan Ilmu dan Teknologi dan Terwujudnya Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Bagi Warga Kota. a. Tantangan •

Penuntasan Wajar Dikdas (9 tahun) sampai dengan 2008

•

Hak dasar pendidikan yang belum diperoleh masyarakat

•

Pendidikan berkualitas yang mempunyai nilai komparatif dan kompetitif untuk memenuhi tuntutan global

b. Kendala •

Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan.

•

Masih Rendahnya Angka Partisipasi Murni pada semua Jenjang Pendidikan

•

SPM yang belum bisa dilaksanakan

c. Sasaran •

Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

•

Meningkatnya Pemerataan pada semua jenjang Pendidikan.

151

Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil sebagai berikut : -

Meningkatkan angka kelulusan ,untuk SD/MI dari 99,08% menjadi 99,58 %, SMP/MTs dari 99,81 % menjadi 99,91 %, SMA/SMK/MA dari 97,63 % menjadi 99,10 %.

-

Meningkatnya persentase siswa kejuruan yang diterima bekerja.

-

Meningkatnya angka melek huruf.

-

Meningkatnya angka partisipasi murni ,untuk SD/MI dari 90,99 % menjadi 91,90 %, SMP/MTs dari 79,18 menjadi 79,96 %, untuk SMA/SMK/MA dari 79,79% menjadi 80,59 %.

-

Meningkatnya angka partisipasi kasar,untuk SD/MI dari 105,20 % menjadi 105,20 %,untuk SMP/MTs dari 99,03 % menjadi 100 % , untuk SMA/SMK/MA dari 108,11 menjadi 108,11.


Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Pendidikan yang didukung oleh program-program pembangunan, yaitu : •

Program Penyelenggaraan Pendidikan.

6.6.2. Meningkatnya Kualitas Generasi Muda dan Prestasi Olah Raga. a. Tantangan •

Kurangnya daya saing skill / knowledge

•

Meningkatnya penyalagunaan narkoba

•

Meningkatnya kompetitif bidang Olah Raga.

152

b. Kendala : •

Masih Rendahnya Peran Generasi Muda.

•

Masih Rendahnya Prestasi Olah Raga

c. Sasaran •

Meningkatkan Peran Generasi Muda

•

Meningkatkan Prestasi Olah Raga . Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil sebagai berikut : Meningkatnya persentase organisasi / pemuda yang berprestasi dan Meningkatnya persentase organisasi / personil olah raga yang berprestasi.


meningkatkan generasi muda diberbagai bidang.

•

meningkatkan prestasi olahraga.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi Pariwisata dan Budaya yang didukung oleh program-program pembangunan, yaitu : •

Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.

6.7. Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Masyarakat Kota, Serta Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Lingkungan Sehat Dan Perilaku Sehat Dalam rangka mewujudkan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat, maka tujuan yang ada dalam misi ini ditetapkan sebagai berikut :

153

6.7.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Dan Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Yang Terjangkau Oleh Masyarakat a. Tantangan •

Perlunya peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

•

Makin banyaknya wabah penyakit yang berkembang akhir-akhir ini diantara demam berdarah dengue dan flu burung

•

Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan

b. Kendala •

Masih perlunya

ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu

dan profesional •

Perlunya sarana prasarana kesehatan yang memadai sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan

•

Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan

•

Terbatasnya akses pelayanan kesehatan

c. Sasaran •

Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dan Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang terjangkau masyarakat. Diharapkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau pada tahun 2010 dapat mencapai 100 % sesuai Sandart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi : -

Peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

-

Meningkatnya

kemandirian

masyarakat

sebagai

peserta

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) -

Meningkatnya status gizi masyarakat

-

Meningkatnya kesehatan keluarga

-

Menurunnya angka kesakitan dan kematian

-

Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi

154

-

Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

kesehatan

yang

memenuhi standart (per-jenis pelayanan) -

Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional

-

Meningkatnya kinerja sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta

-

Meningkatnya management sistem pelayanan kesehatan

-

Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan serta minuman


Pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi tentang kesehatan

•

Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat

•

Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi Kesehatan yang didukung oleh program-program pembangunan, yaitu : •

Program penanganan bidang kesehatan dan keluarga berencana

6.8. Misi Menggali Dan Meningkatkan Kasanah Budaya Lokal, Serta Mengembangkan Kehidupan Kemasyarakatan Yang Harmonis, Dan Bertoleransi Dan Berakhlakul Karimah Dalam rangka mewujudkan Menggali dan meningkatkan khasanah budaya lokal serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis dan bertoleransi, maka tujuan yang ada dalam misi ini ditetapkan sebagai berikut :

155

6.8.1 Terwujudnya Kerukunan Terwujudnya

Kualitas

Antar Hidup

Kelompok dan

Masyarakat

Perlindungan

dan

Terhadap

Perempuan dan Anak a. Tantangan •

Beragamnya suku, antar golongan, ras dan agama ( SARA ) dimasyarakat sebagai pemicu potensi konflik.

•

Peningkatan peran perempuan di tujuh bidang pembangunan

•

Rawannya tindak kekerasaan terhadap perempuan dan anak

b. Kendala •

Kehidupan antar kelompok masyarakat yang rawan konflik.

•

Masih

adanya

organisasi

perempuan

yang

memerlukan

pembinaan •

Masih rendahnya pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan peran perempuan

•

Masih rendahnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak

c. Sasaran •

Meningkatnya

penyelenggaraan

Forum

Antar

Kelompok

Masyarakat. Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil sebagai berikuit : -

Persentase

peningkatan

penyelenggaraan

forum

antar

kelompok Masyarakat. -

Persentase keputusan public tentang penyelesain social kemasyarakatan yang melibatkan masyarakat meningkat.

-

Persentase pembangunan tempat peribadatan yang dibantu meningkat.

•

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

156

Dari sasaran tersebut diharapkan terjadi penurunan tindak kekerasan terhadap perempun dan anak sebesar 20 % pada Tahun 2010 •

Meningkatnya peran perempuan di bidang pembangunan Diharapkan dari sasaran tersebut terjadi peningkatan peran peningkatan perempuan di bidang pembangunan sebesar 20 % pada Tahun 2010

d. Kebijakan : Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah : •

Mendorong

terciptanya

kerukunan

hidup

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Untuk menjalankan kebijakan tersebut didukung oleh programprogram pembangunan, yaitu : •

Program Fasilitasi Pemantapan Multikultur dan Umat Beragama.

•

Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

6.8.2. Meningkatnya Ketahanan Budaya Lokal dan Kepariwisataan a. Tantangan •

Kurangnya layaknya kondisi prasarana dan sarana penunjang dalam mendukung potensi seni, budaya lokal dan pariwisata

•

Kurangnya perlindungan benda – benda dan kawasan cagar budaya secara memadai

•

Belum optimalnya usaha promosi seni, budaya lokal dan pariwisata

b. Permasalahan •

Terbatasnya akses informasi even seni, budaya lokal dan pariwisata

157

•

Belum optimalnya partisipasi dan koordinasi dari berbagai pihak dalam mendukung seni, budaya lokal dan pariwisata

•

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung seni, budaya lokal dan parwisata

c. Sasaran Meningkatnya

pelestarian,

pengembangan

budaya

lokal

dan

kunjungan wisata. Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil sebagai berikut : •

Mengadakan perlindungan bangunan dan atau lingkungan cagar budaya sebanyak 151 bangunan dan 10 situs

•

Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal rata-rata per tahun sekitar 15 persen

•

Meningkatnya Padepokan Seni dan budaya yang dibina rata-rata per tahun sekitar 60 unit

•

Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara rata-rata per tahun sekitar 5 persen dan wisatawan nusantara rata-rata per tahun sekitar 15 persen.

d. Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang

ditetapkan

adalah

meningkatkan

kecintaan

masyarakat

terhadap budaya. Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi Pariwisata dan Budaya yang didukung oleh program – program pembangunan yaitu : -

Program Peningkatan Kepariwisataan dan Kebudayaan

158

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

Recommend Documents