BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi uraian tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan misi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah di jelaskan dalam bab sebelumnya. Untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah kabupaten akan dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan atau ancaman (threat) secara bersama-sama. SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (manageable, controllable) diKabupaten Banyuwangi,yang termasuk di dalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan, yang meliputi peluang dan ancaman. Melalui analisis SWOT itu, dapat dirumuskan empat strategi utama, sebagaimana terlihat dari bagan di bawah ini. Pertama, adalah strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua, adalah strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang.Ketiga, adalah strategi S – T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasitantangan. Keempat, strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal di dalam mendayagunakan apa yang ada untuk kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan oleh adanya

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

106

kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik di dalam perumusan strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.

Bagan 6.1: Model Analisis SWOT

Faktor

Kekuatan

Kelemahan

Internal Faktor

1

2

3

4 5 DST 1

2

3

4

5 DST

Eksternal 1 2 Peluang

3

S–O

W–O

S–T

W–T

4 DST 1 2 Tantangan

3 4 DST

KETERANGAN: S – O : Menggunakan kekuatan (S=strenght) untuk meraih peluang (O=opportunity) W – O : Menekan kelemahan (W=weakness) untuk meraih peluang S – T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (T=threat) W – T : Menekan kelemahan untuk mengatasitantangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

107

6.1. Lingkungan Strategis Terdapat dua lingkungan strategis yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 6.1.1. Lingkungan Internal Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kelemahan.

Pertama, faktor kekuatan. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang berfungsi sebagai kekuatan: 1.

Kabupaten Banyuwangi merupakan produsen produk-produk primer yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya beras dan perikanan. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu lumbung beras di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2006 produksi padi di Kabupaten Banyuwangi sebesar 656.997,43 ton. Produksi ini meningkat menjadi 724.603,69 ton pada tahun 2008. Kabupaten Banyuwangi juga memiliki varietas lokal, yaitu Genjah Arum, meskipun saat ini tergolong langka. Varietas ini memiliki keunikan serta kelebihan dibanding jenis padi lainnya. Realitas bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu lumbung beras di Jawa Timur tidak lepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwang.

Luasnya lahan persawahan yang

mencapai 66.983 ha atau 11,58% dari total luas daratan Banyuwangi. Di samping itu, Kabupaten Banyuwangi juga memiliki potensi sumber air 12,043 m3/detikdan juga sistem irigasi yang relatif memadai. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi selama ini juga dikenal sebagai salah satu produsen ikan, khususnya ikan laut. Hal ini tidak lepas dari garis pantai memanjang yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebesar 175.8 Km.


108

2.

Potensi Alam Selain sektor pertanian, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi alam lainnya, yaitu di bidang Pariwisata seperti Ijen, Plengkung, dan Sukomade, bidang kelautan dan perikanan, serta di didang pertambangan. Potensi alam ini pada kenyataannya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Selain potensi pariwisata, Kabupaten Banyuwangi juga memiliki potensi alam lainnya, seperti potensi di bidang pertambangan.

3.

Jumlah Penduduk yang Cukup Besar Jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi pada 2009 adalah 1.583.918. Secara ekonomi, ini merupakan salah satu potensi untuk menggerakkan berbagai kekuatan ekonomi, sekaligus berfungsi sebagai pasar dari produkproduk yang dihasilkan oleh Kabupaten Banyuwangi sendiri.

4.

Posisi Strategis di Perbatasan Jalur Bali dan Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling ujung timur dari Provinsi Jawa Timur dan menjadi perbatasan dengan Provinsi Bali. Meskipun dipisahkan oleh laut, posisi demikian menguntungkan Kabupaten Banyuwangi ketika dikaitkan dengan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi, yang menggunakan transportasi darat dan laut.

5.

Banyaknya Tokoh yang Berpengaruh Di

Kabupaten

Banyuwangi

terdapat

tokoh-tokoh

masyarakat

yang

berpengaruh. Pengaruh itu bahkan tidak hanya untuk komunitasnya sendiri, melainkan juga untuk komunitas lainnya. Realitas ini merupakan potensi yang cukup besar ketika dikaitkan dengan pembangunan di daerah. Manakala terdapat sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu, proses pembangunan akan lebih mudah dilakukan.


109

6.

Heterogenitas Budaya Masyarakat Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi tergolong heterogen. Di dalamnya terdapat tiga katagori besar masyarakat, yaitu masyarakat Osing, Madura dan Jawa. Di samping tiga kelompok itu, terdapat kelompok-kelompok lain, seperti Mandar dan Bali.

7.

Dukungan Politik Mayoritas Pasangan Kepala Daerah terpilih pada 2010 memperoleh dukungan yang cukup signifikan, baik dari para pemilih maupun kekuatan politik di DPRD Kabupaten

Banyuwangi.

Pasangan

H.

Abdullah

Azwar

Anas—Yusuf

Widyatmoko memperoleh suara terbanyak di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi pada 10 Juli 2010. Sementara itu, pasangan ini didukung oleh partai-partai yang memiliki kursi signifikan di DPRD, di antaranya adalah dukungan dari PDIP, PKB, PKNU, Golkar dan PKS. Dukungan ini akan memungkinkan adanya relasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif guna membangun pemerintahan daerah yang lebih stabil dan efektif. 8.

Kekuatan Birokrasi Keputusan-keputusan politik, berupa kebijakan-kebijakan publik, yang dibuat oleh pemerintah tidak akan bermakna secara berarti tanpa diimplementasikan. Untuk itu, birokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi birokrasi yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan—kebijakan yang dibuat.

Kedua, faktor kelemahan. Di samping memiliki kekuatan, Kabupaten Banyuwangi juga memiliki kelemahan-kelemahan. 1. Nilai Tambah Produk-Produk Pertanian Rendah Kabupaten

Banyuwangi

memiliki

kelemahan

berkaitan

dengan

pemanfaatan pasca panen. Misalnya beras, masih belum dimanfaatkan menjadi bahan-bahan olahan. Hal serupa juga pada sektor perikanan. Hasil ikan tangkapan para nelayan itu masih belum dikelola secara RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

110

maksimal, yang memungkinkan adanya nilai tambah (value added) dari produk-produk itu. 2. Kualitas SDM yang Masih Rendah Kalau dilihat dari IPM, Kabupaten Banyuwangi masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari indeks IPM Kabupaten Banyuwangi yang mang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009, IPM Jawa Timur sudah mencapaai 70,88, sementara itu pada tahun yang samaIPM di Kabupaten Banyuwangi baru mencapai 68,24. Dilihat

dari

angka

partisipasi

kasar

SMU/SMK/MA,

Kabupaten

Banyuwangi berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 di Kabupaten Banyuwangi baru mencapai 57,65 sementara untuk Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 70,98. 3. Pembangunan yang Masih Belum Merata Tingkat pembangunan di Banyuwangi tidak merata. Terdapat disparitas antar daerah, khususnya antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Di tingkat kecamatan, pembangunan juga masih belum merata. Ada kecamatan-kecamatan tertentu yang memiliki dinamika perkembangan ekonomi lebih baik, seperti di Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Genteng,

sementara

itu

ada

kecamatan-kecamatan

lain

yang

perkembangan ekonominya masih lamban. 4. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi memang mengalami penurunan. Tetapijumlah penduduk yang termasuk katagori sangat miskin dan miskin masih cukup besar.Pada tahun 2008, Rumah Tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 129.324 KK. Rinciannya adalah, hampir miskin mencapai 56.714 KK, miskin 48.163 KK dan sangat miskin 24.447 KK. Secara keseluruhan, penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi mencapai 318.133 jiwa. Selain itu, tingkat RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

111

pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tergolong tinggi juga. Pada tahun 2009, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,05% dari total penduduk usia kerja di Kabupaten Banyuwangi. 5. Masih Lemahnya Infrastruktur Infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi khususnya infrastruktur fisik, masih tergolong jelek dan belum memadai. Jalan-jalan poros desa, yang menghubungkan desa yang satu dengan desa yang lain, dan antara pedesaan dengan perkotaan, belum tergolong baik. Selain itu, infrastruktur pokok lainnya, seperti DAM dan saluran irigasi juga perlu perbaikan-perbaikan. Padahalinfrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor-sektor terkait lainnya. 6. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi tergolong rendah. Rata-rata setiap tahun masih sekitar 6%. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum bisa maksimal di dalam membiayai program-program pembangunan yang direncanakan. Selain itu, realitas demikian juga menunjukkan bahwa di dalam masalah sumber keuangan, Kabupaten Banyuwangi masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, baik melalui DAU maupun DAK. 7. Meningkatnya Dekadensi Moral Dalam dekade belakangan, kecenderungan munculnya dekadensi moral cenderung meningkat di Kabupaten Banyuwangi, seperti adanya penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang, perilaku seks di luar nikah dan pornografi di kalangan remaja. 8. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Angka

kriminalitas

seperti

pencurian

cenderung

meningkat

di

Kabupaten Banyuwangi, misalnya pencurian sapi dan barang-barang RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

112

lainnya.

Di

samping

itu,

tingkat

pelanggaran

hukum

semakin

meningkat, misalnya pelanggaran lalu lintas di jalan raya. 9. Cenderung Ditinggalkannya Budaya Lokal Kabupaten Banyuwangi memiliki budaya lokal yang khas, mulai seni musik, seni suara, dan menari. Tetapi, budaya demikian mulai tidak lagi mempunyai daya tarik bagi kalangan muda. Sebagaimana di daerahdaerah lain, kalangan muda di Banyuwangi lebih menyukai budaya modern, bahkan budaya asing.

6.1.2. Lingkungan Eksternal Di dalam lingkungan eksternal terdapat dua faktor penting yang juga berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang berkaitan kesempatan dan faktor-faktor ancaman atau tantangan.

Pertama, faktor peluang. 1. Arus Manusia, Barang, dan Arus Modal antara Bali dan Provinsi Jawa Timur Sebagai daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali, menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah transit bagi penduduk yang hendak berkunjung ke Bali atau sebaliknya, melalui jalan darat dan laut. Selain itu, arus modal dan barang yang melibatkan dua provinsi ini juga bisa melalui Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan masyarakat dan Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, arus manusia, barang dan modal itu tidak hanya melewati Banyuwangi, melainkan seharusnya memberi imbas positif dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi.


113

2. Sumber Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kabupaten Banyuwangi memperoleh dana perimbangan yang cukup besar dari pemerintah pusat, baik berupa DAU maupun DAK. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari berbagai instansi di pemerintah pusat maupun provinsi yang berkaitan dengan program-program yang mereka lakukan di daerah. 3. Arus Investasi Iklim

investasi

di

Indonesia

membaik

di

dalam

tahun-tahun

belakangan. Iklim demikian telah membuat banyak investor, baik domestik maupun asing, mulai melirik kembali

untuk menanamkam

modalnya di Indonesia. Ketertarikan ini tidak lepas dari realitas bahwa berinvestasi di Indonesia termasuk menguntungkan. Karena itu, dalam tahun-tahun belakangan, arus invesatsi itu semakin meningkat. 4. Kesempatan Mengirim Tenaga Kerja ke Luar Negeri Kesempatan untuk mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri masih terbuka lebar, termasuk dari Kabupaten Banyuwangi. Tenaga Kerja dari Banyuwangi sudah terkirim ke sejumlah negara, seperti di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan negara-negara lain di Timur Tengah. Kabupaten Banyuwangi memiliki kesempatan untuk mengirim tenaga-tenaga kerja yang memiliki keterampilan sehingga memiliki nilai lebih kalau dibandingkan dengan tenaga kerja dari daerah atau negara lain. Sayangnya, sebagian besar tenaga kerja dari Banyuwangi yang pergi ke luar negeri, merupakan para tenaga kerja yang tidak dibekali oleh keterampilan dan kemampuan yang memadai. 5. Meluasnya Ekonomi Pasar Ekonomi pasar telah menjadi bagian penting bagi perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya Kabupaten Banguwangi. Di antara ciri dari ekonomi pasar adalah adanya keterbukaan bagi semua pelaku RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

114

pasar untuk terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan potensi dari Kabupaten Banyuwangi untuk menyiapkan dan mendukung para pelaku ekonomi

untuk

memasuki

ekonomi

pasar

tersebut,

sehingga

keberadaannya membawa manfaat untuk Kabupaten Banyuwangi.

Kedua,faktor tantangan. 1. Penetrasi Kekuatan Ekonomi Pasar Global Kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi global semakin menguat dan menjadi bagian dari kegiatan . Hal ini, misalnya, terlihat dari masuknya bisnis ritel sampai ke berbagai daerah. Kekuatan besar ini telah berpengaruh terhadap hidup matinya bisnis ritel tradisional. Manakala kekuatan ekonomi pasar global itu tidak diatur secara baik, dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastrukrur pendukung yang memadai, kehadiran kekuatan pasar global itu akan menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kabupaten Banhyuwangi. 2. Perubahan Iklim yang Tidak Menentu Pemanasan global telah berpengaruh terhadap perubahan iklim yang tidak menentu.Hal ini terlihat kuat pada tahun 2010. Kita tidak mengetahui secara pasti mana bulan-bulan yang termasuk katagori musim hujan dan mana bulan-bulan yang termasuk katagori musim kemarau. Kecenderungan demikian mengganggu pola tanam yang dilakukan oleh petani. Para nelayan juga terganggu karena pola iklim yang tidak menentu itu juga berpengaruh terhadap naik turunnya ombak di laut. Konsekuensinya para petani dan nelayan itu mengalami kerugian akibat iklim yang tidak menentu tersebut. 3. Hama Penyakit Tanaman Hama tanaman masih menjadi salah satu ancaman serius bagi usaha para petani.Misalnyahama wereng telah menghancurkan harapan para RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

115

petani untuk menikmati hasil dari lahan-lahan yang mereka garap. Setiap saat terdapat potensi ancaman hama yang menyerang tanaman para petani. 4. Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam Tingkat kerusakan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi termasuk cukup tinggi. Kerusakan itu terlihat dari semakin tidak suburnya lahanlahan yang ditanami para petani. Hal ini tidak lepas dari pola tanam yang tidak bagus dan penggunaan pupuk serta obat-obatan kimia yang berlebihan.

Konsekuensinya,

produktivitas

lahan

di

Kabupaten

Banyuwangi mengalami penurunan setiap tahun. Ketika hal ini dibiarkan, bisa berpengaruh terharap kesejahteraan para petani. Selain itu Kabupaten Banyuwangi termasuk bagian dari jalur yang rawan bencana alam, khususnya di bagian selatan. 5. Persaingan Ekonomi Antar Daerah Persaingan

ekonomi

diimplementasikannya

antar

daerah

kebijakan

semakin

otonomi

tinggi

daerah.

setelah

Kabupaten

Banyuwangi contohnya, harus bersaing dengan daerah-daerah lainnya untuk memeproleh alokasi dana dari pemerintah pusat. Juga harus bersaing di dalam menarik para investor.

6.2. Analisis Strategi Bedasarkankan analisis SWOT di atas bisa diketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi dan kesempatan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kekuatan dan kesempatan besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena Kabupaten Banyuwangi juga memiliki kelemahan-kelemahan, berikut ancaman lingkungan eksternal yang sulit dikelola dan dikendalikan.


116

Untuk mengatasi hal itu, perlu disusun strategi pembangunan daerah Kabupaten

Banyuwangi

berdasarkan

kekuatan,

kelemahan,

kesempatan

dan

ancaman sebagaimana dijabarkan di atas. Strategi itu mencakup empat strategi utama.Pertama adalah strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua adalah strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga adalah strategi S – T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasitantangan.Keempat,strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Secara lebih lengkap hal itu terlihat di dalam bagan 6.2. Bagan 6.2: Strategi Pembangunan Daerah Berdasar SWOT Faktor Internal Faktor Eksternal

Kekuatan (S)

1. 2. 3. 4. Peluang (O)

5. 6.

Strategi S-O Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian; Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik; Meningkatkan Investasi; Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif (good Governance); Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal; Mengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Kelemahan (W)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.


Strategi W-O Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster; Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan yang bermoral dan berakhlak; Meningkatkan Akses Pelayanandan Kualitas Kesehatan; Mengembangkan Infrastruktur dan tata ruang; Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran; Meningkatkan kesadaran hukum. 117

Strategi S-T

Strategi W-T

1. Memberdayakan Kelompok Masyarakat; 2. Mengembangkkan Jejaring antar daerah, pemerintah Provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi;

Tantangan (T)

1. Mengembangkan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian; 2. Menyusun regulasi penguatan ekonomi kerakyatan daerah; 3. Meningkatkan Akses Transportasi dan Informasi 4. Pengendalian lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan; 5. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal

KETERANGAN: S – O : Menggunakan kekuatan (S=strenght) untuk meraih peluang (O=opportunity) W – O : Menekan kelemahan (W=weakness) untuk meraih peluang S – T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (T=threat) W – T : Menekan kelemahan untuk mengatasitantangan. Sebagaimana terlihat di dalam bagan 6.2, terdapat empat kelompok strategi pembangunan daerah Banyuwangi berdasarkan analisis SWOT.

Masing-masing

kelompok berisikan strategi-strategi. Pertama adalah strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang pertama ini mencakup: 1. Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian; 2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik; 3. Meningkatkan Investasi; 4. Membangun

Tata

Kelola

Pemerintahan

Yang

Baik

dan

efektif

(good

Governance); 5. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal; 6. Mengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.


118

Kedua adalah strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang kedua ini mencakup: 1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster; 2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan yang bermoral dan berakhlak; 3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan; 4. Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5. Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran; 6. Mengembangkan Infrastruktur dan Tata Ruang; 7. Meningkatkan Kesadaran Hukum Ketiga adalah strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman.

Di dalam strategi ini

mencakup: 1. Memberdayakan Kelompok Masyarakat; 2. Mengembangkkan Jejaring antar daerah pemerintah Provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi; Keempat, strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan. Di dalam strategi ini mencakup: 1. Mengembangkan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian; 2. Regulasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Daerah; 3. Meningkatkan Akses Transportasi dan Informasi; 4. Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan; 5. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal; Keempat strategi utama itu dimaksudkan untuk mencapai adanya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan adil. Di dalam mewujudkan masyarakat demikian, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu memberikan pelayanan (to serve), melakukan pengaturan (to regulate) dan memberdayakan (empowering).


119

Dari keseluruhan strategi diatas, dapat digabung menjadi 20 (dua puluh) strategi sebagai konsepsi dasar pembangunan daerah sebagaimana gambar dibawah ini: Gambar 6.1 : Konsepsi Dasar Pembangunan Daerah

Adapun langkah-langkah pelaksanaan strategi diatas, dibagi ke dalam tiga tahapan pokok. Pertama adalah tahap konsolidasi, baik konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal. Konsolidasi

internal berkaitan dengan upaya untuk

mengkonsolidasikan pola pikir dan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan kebijakan dan regulasi, konsolidasi program, dan adanya komitmen banyak pihak (stakeholders) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan konsolidasi eksternal dilakukan terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di luar pemerintahan, baik kekuatan masyarakat sipil maupun pasar. Tahap Kedua adalah tahap peningkatan kesejahteraan. Tahap ini dilakukan melalui penerapan tiga strategi pokok di dalam pembangunan, yaitu pro growth, pro job, pro poor, dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI 120

pro environtment. Melalui empat strategi pokok ini, adanya pertumbuhan sekaligus pemerataan pembangunan akan lebih mudah diraih. Tahap Ketiga adalah adanya peningkatan kemandirian masyarakat Banyuwangi dalam berbagai dimensi, mulai dari segi ekonomi sampai budaya. Tahap yang terakhir ini memungkinkan terbukanya pintu lebih lebar bagi terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang sejahtera dan adil. Gambar 6.2: Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

6.3

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana terlihat dari visi misi Bupatidan Wakil Bupatipada bab sebelumnya,

tujuan

utama

dari

pembangunan

di

Kabupaten

Banyuwangi

adalah

untuk

meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya sejahtera, melainkan juga mandiri dan berakhlak. Semua itu dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.


121

Untuk mencapai kesejahteraan semacam itu, digunakan empat strategi pembangunan secara umum yaitu strategi pro growth, pro job dan pro poor, pro

environtment. 1. Pro growth berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan. Strategi pertumbuhan tetap digunakan dengan tujuan untuk memperbesar produk domestik. Namun demikian strategi pertumbuhan dilaksanakan secara bersamaan dengan strategi pemerataan pembangunan melalui strategi jalur ganda (dual track

strategi). Strategi pertumbuhan dapat dilihat dari meningkatnya PDRB dan pendapatan per kapita penduduk, namun di sisi lain terjadi ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk. Ketimpangan ini terjadi karena gagalnya asumsi

trickle down effect sebagai mekanisme pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi.

Strategi pro growth dilaksanakan dengan tidak mengabaikan aspek

keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat baik dalam bidang soial ekonomi dan politik sehingga dicapai kesejahteraan yang berkeadilan. Upaya yang dilakukan melalui sejumlah instrumen yaitu peningkatan investasi, penciptaan

iklim

usaha

yang

kondusif,

pembangunan

infrastruktur,

dan

pemberdayaan koperasi dan UMKM. 2. Pro job berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya tenaga terdidik (bagi lulusan sekolah setingkat SLTA dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terlatih. Strategi yang dilakukan meliputi tiga langkah : 1) Perluasan kesempatan kerja berarti mendorong berkembangnya sektor riil di Kabupaten Banyuwangi terutama sektor pertanian, perdagangan dan jasa, industri berbasis pertanian dan pariwisata; 2) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui pendidikan,

pelatihan,

standarisasi

dan

sertifikasi;

3)

Menjaga

iklim

ketenagakerjaan melalui penataan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. 3. Pro poor berarti pembangunan yang memiliki dimensi keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau termarjinalkan. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

122

Strategi yang dilakukan meliputi tiga klaster sesuai dengan tingkat kemiskinannya, yaitu : 1) Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, yang diarahkan pada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kelompok masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandiriannya; 3) Membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 4. Pro environtment,diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prisip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang pada gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Namun demikian, strategi yang diharapkan dalam RPJM ini adalah strategi yang digunakan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten Banyuwangi. Strategi tersebut diperoleh dari hasil analisis SWOT diatas dengan menyesuaikan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah dibahas pada babsebelumnya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah

dapat dilihat dalam matrik berikut.


123

Tabel 6.1. Matrik Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Visi: Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

MISI I : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih


Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik , bersih dan efektif (good Governance)

124

1. Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, khususnya antara eksekutif dan legislatif, di dalam memecahkan berbagai permasalahan strategis yang ada di dalam masyarakat 2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan membangun pola komunikasi yang intens antara dengan birokrasi. 3. Membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat agar keputusankeputusan yang dibuat itu memperoleh dukungan dan dapat diimplemtasikan di tengah-tengah 4. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan baik pada proses

Visi: Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan

Sasaran

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai

Strategi

Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

Arah kebijakan pasar yang berdampak langsung pada masyarakat kecil. 1. Rekruitmen meliputi : Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian sesuai dengan kompetensi, prestasi, dan pengabdiannya (reward and punishment), dengan menggunakan pendekatan merit system;Pengembangan sistem rekruitmen berbasis analisis kebutuhan;Pengembangan sistem rekruitmen berbasis merit system. 2.

3. Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan 3.


125

Sumber Daya Manusia meliputi : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah melalui program training dan retraining, serta peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing;Meningkatkan jenjang keahlian, spesialisasi dan kepakaran. Pengembangan Karir dan Promosi meliputi : Pengembangan sistem karir dan promosi berdasarkan kompetensi;Mengembangkan sistem pengembangan karir berdasarkan


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan kemampuan linier(spesialisasi) dan kemampuan umum (general) sebagai basis pengembangan karir dan promosi. 4.

5.

4. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum


Meningkatan Kesadaran Hukum

126

Budaya Organisasi meliputi : Membangun disiplin dan etos kerja;Mengembangkan budaya melayani;Mengembangkan budaya organisasi;Penataan organisasi pemerintahan di daerah sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada;Melakukan koordinasi, penyelarasan sistem dan unit-unit kerja supaya bekerja sesuai dengan tupoksinya.

Renumerasi meliputi : Pengembangan sistem renumerasi; Pengembangan penggajian berbasis kinerja; Peningkatan pembinaan pegawai. 1. Peningkatan koordinasi di dalam pemberian penyuluhan hukum dengan berbagai instansi terkait dan organisasi-organisasi masyarakat; 2. Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan peraturan perundang-undangan secara terpadu; 3. Penegakan hukum (law enforcement) dengan tegas dan tanpa pandang bulu

MISI II : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya Tujuan

Sasaran 1. Menurunnya angka buta aksara;

Strategi Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan yang bermoral dan berakhlak

1. 2. 3.

2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan; 4. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkaubagi seluruh masyarakat


3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

5.

6.

127

Arahkebijakan Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah; Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal; Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan; Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan iptek serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal; Mengembangkan jiwa kewirausahaan di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal;


Sasaran

Strategi 7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


128

Arah kebijakan Menyediakan pendidikan dan tenaga kependidikan serta menyedikan prasarana dan sarana pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai; Menyelenggarakan trainning dan retrainning serta meningkatkan jenjang pendidikan bagi tenaga kependidikan dan pendidik; Meningkatakan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik; Mengembangan sistem evaluasi pendidikan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, transparan dan akuntabel; Memberikan insentif kepada guru ngaji; Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olah raga. Meningkatnya muatan pendidikan berbasis moral dan keagamaan di dalam pendidikan sekolah, khususnya di dalam bentuk contohcontoh kongkrit (uswatun hasanah);


Sasaran

4. Meningkatnya usia harapan hidup; 5. Menurunnya angka kematian bayi;

Strategi

Meningkatan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan

6. Menurunnya jumlah kematian maternal; 7. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan; 8. Menurunnya anak balita di bawah garis merah; 9. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita; 10. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan;

2. Peningkatan Pembiayaan Kesehatan melalui : Peningkatan programprogram pembiayaan kesehatan yang berpihak pada keluarga miskin & hampir miskin yg tidak mampu membiayai pengobatan. Jamkesmas dan jamkesda bagi keluarga miskin;Pembiayaan program kesehatan inovasi lokal (JPKMB, Puskesmas berhati MP3, puskesmas PLUS, Harga PAS, Gemmass,

11. Meningkatnya peserta KB aktif;


Arah kebijakan 16. Adanya integrasi pendidikan berbasis umum dan keagamaan. 1. Peningkatan upaya kesehatan melalui:Peningkatan kesehatan ibu dan anak;Peningkatan status gizi bagi balita;Pengendalian penyakit menular termasuk HIV/AIDS dan tidak menular;Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; Peningkatan pelayanan primer, sekunder dan danupaya pelayanan kesehatan rujukan;Pengawasan penyehatan makanan dan minuman;Peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi;Peningkatan pengetahuan ibu;Peningkatan Pengetahuan remaja dan Ibu;Peningkatan akses dan mutu pelayanan KB

129


Sasaran

Strategi

12. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat;

Pemenuhan ketersediaan, keterjangakauan dan pemerataan farmasi melalui peningkatan jumlah dan jenis perbekalan kesehatan dan farmasi; peningkatan ketersediaan obat jenerik; peningkatan pengawasan keamanan penggunaan obat/farmasi di masyarakat; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat; peningkatan pemakaian obatan-obatan tradisional

13. Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses Sistem Informasi Kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan;

Penyempurnaan manajemen kesehatan dan informasi kesehatan melalui peningkatan pengelolaan manajemen kesehatan; Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); Penelitian dan pengembangan kesehatan

14. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional;


Arah kebijakan dll);Peningkatan anggaran kesehatan secara proporsional (sesuai UU 36 tahun 2009 ttg kesehatan);Peningkatan keterlibatan sektorswasta dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan

130

Peningkatan sumber daya kesehatan melalui pemerataan penyebaran tenaga medis dan para medis di daerah-daerah; Peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan; Peningkatan kompetensi dan


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan profesionalisme tenaga kesehatan; Peningkatan persebaran tenaga kesehatan

Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan melalui peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu, Polindes, Desa Siaga, Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja), Toga (taman obat keluarga); Peningkatan peran serta organisasiorganisasi masyarakat, seperti pesantren dan LSM dalam upaya perbaikan kesehatan masyarakat; Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih

15. Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta Poskestren

MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitasdan merata dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat

1. Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian

Strategi

Arahkebijakan

Melakukan revitalisasi sektor pertanian

1.


131

Proses budidaya pertanian melalui : pemanfaatan lahan pertanian dan laut seoptimal mungkin;Pengembangan produkproduk unggulan sektor pertanian di masing-masing desa (one village one product);Mengembangkan pupuk


Sasaran

Strategi

2.

3.

4.

5.


132

Arah kebijakan dan obatan-obatan organik;Mengembangkan teknologi on-farm;Mempermudah akses permodalan bagi petani;Mengembangkan pola pergiliran tanaman;Menggalakkan budidaya perairan dan pantai;Pemberdayaan petani. Pasca Panen melalui : Pengembangan teknologi off-farm; Pengembangan agroindustri; Pengembangan usaha agribisnis pedesaan; Peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga petani. Infrastruktur melalui : Perbaikan dan mengembangkan DAM dan saluran irigasi;Perbaikan dan pengembangan jalan poros desa; JITUT, JIDES;Membangun akses pasar Sumber Daya Manusia melalui : Membangun image pertanian di kalangan anak muda;Menggalakan penyuluhan pertanian; Peningkatan pengetahuan dan profesionalisme petani. Kelembagaan melalui :Membangun sistem agribisnis;Membangun visi bersama antar birokrasi, organisasi pertanian, kelompok tani;Penataan


Sasaran

Strategi

6.

7.

8. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

133

Arah kebijakan organisasi penyuluh pertanian;Rekruitmen dan pelatihan tenaga penyuluh;Menumbuhkan kepekaan dan kreatifitas penelitian dan pengembangan pertanian. Teknik Bertanimelalui : Pengurangan pemakaian pupuk anorganik di masyarakat; Peningkatan pemakaian pupuk organik di masyarakat; Pengurangan pemakaian pestisida kimia di masyarakat;Pemanfaatan sumber daya air yang bertanggungjawab; Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem pertanian berbasis lingkungan. Lingkungan melalui : Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara;Pemerataan konsentrasi penduduk di setiap daerah; Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu peningkatan perubahan iklim global;Peningkatan unsur hara pada lahan pertanian;Pengurangan eksploitasi sumberdaya alam;Pengurangan kerusakan lingkungan akibat penambangan liar. Manajemen Pengelolaanmelalui


Sasaran

2. Meningkatnya industri olahan dan kreatif berbasis RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

Strategi

Arah kebijakan :Peningkatan peran kelembagaan dan posisi tawar petani dan nelayan; Peningkatan pelibatan kelembagaan pedesaan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan;Penataan lembaga penyuluh pertanian;Pengelolaan limbah pertanian dan nelayan;Pengelolaan pertanian yang berwawasan lingkungan;Pengelolaan sumberdaya pertambangan. 9. Sumberdaya Manusia melalui : Penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian; Peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian; Peningkatan profesionalisme tenaga penyuluh pertanian. 10. Pemberdayaan Masyarakat melalui : Dilibatkannya secara maksimal masyarakat dalam sistem pertanian berbasis lingkungan;Dilibatkannya secara maksimal organisai-organisasi kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah dalam sistem pertanian berbasis lingkungan. Mengembangkan industri 1. Penumbuhkembangan industri olahan olahan dan kreatif dan kreatif berbasis pertanian; berbasis pertanian 2. Peningkatan nilai tambah produk

134



Sasaran pertanian

Strategi

Arah kebijakan olahan, terbukanya tenaga kerja dan peningkatan produktivitas kerja.

3. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan (pertanian dalam arti luas)

PengendalianLingkungan, 1. Pengelolaan pertanian berwawasan Rehabilitasi lahan dan lingkungan; hutan 2. Pengurangan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara; 3. Peningkatan peran kelembagaan dan posisi tawar petani dan nelayan; 4. Peningkatan upaya perlindungan lahan pertanian produktif; 5. Peningkatan upaya perlindungan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung; 6. Pelaksanaan rehabilitasi hutan.

4. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN

Meningkatkan investasi

135

1. Pembangunan iklim usaha dan dunia usaha yang kondusif bagi datangnya investor dan berkembangnya dunia usaha.. 2. Peminimalisiran ekonomi biaya tinggi antara lain dengan penyederhanaan prosedur perijinan, penciptaan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha; 3. Pengembangan pelayanan satu atap di dalam perijinan dan pengelolaan investasi;


Sasaran

5. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya

6. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UMKM


Strategi

Arah kebijakan 4. Penyempurnaan kelembagaan yang menangani investasi agar berdaya saing efisien, transparan dan non diskriminatif; 5. Penyediaan dan pengoptimalisasian ICT (Information Communication and Technology)

1. Pengembangan dan pembangunanpusat-pusat wisata unggulan 2. Peningkatan mutu layanan dan diversifikasi produk wisata melalui Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata berbasis wisata yang memiliki keunggulan kearifan lokal strategis 3. Peningkatan kerjasama antar daerah dan pengusaha wisata dalam bidang promosi wisatadan industri wisata di tingkat provinsi dan nasional 1. Koperasi melalui : Peningkatan profesionalisme pengelola Koperasi;Melakukan pendampingan Meningkatkan daya saing terhadap kegiatan koperasi, usaha mikro, Koperasi;Membangun image positif kecil dan menengah Koperasi di mata berbasis kelompok dan masyarakat;Memfasilitasi kebutuhan kluster modal bagi Koperasi dan UMKM. 2. UMKM melalui : Pengembangan bisnis UMKM dengan pendekatan kluster;

136


Sasaran

2. Meningkatkanpembangunanekonomiterintegrasi 7. Meningkatnya jejaring antar daerah, propinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi 8. Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi didaerah


Strategi

Arah kebijakan Peningkatan skala produksi UMKM; Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi UMKM; Pengembangan microfinace di tingkat komunitas UMKM; Pengembangan dan mempermudah proses dan prosedur permodalan; Pengembangan jejaring dengan stakeholders dari hulu ke hilir; Pengembangan pengunaan teknologi komunikasi dan informasi bagi UMKM. 3. Sumber Daya Manusia melalui : Membangun kompentensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola Koperasi dan pengusaha UMKM;Membangun jejaring antar pelaku dari hulu ke hilir; Mengembangkan jejaring 1. Peningkatan jejaring antar antar daerah, daerah; pemerintah provinsi dan 2. Peningkatan intergasi antar pusat serta kekuatandaerah, propinsi dan pusat; kekuatan ekonomi 3. Peningkatan jejaring antar pelaku ekonomi 1. Membuat regulasi tentang kompetisi Menyusun regulasi kegiatan ekonomi di daerah; penguatan ekonomi 2. Membuat regulasi tentang kerakyatan daerah perlindungn terhadap kegiatan ekonomi kerakyatan daerah; 3. Membuat regulasi untuk penguatan ekonomi kerakyatan;

137


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan 4. Menjadikan ekonomi kerakyatan daerah lebih efektif dan efisien.

Strategi

Arahkebijakan

MISI IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik Tujuan 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik


Sasaran 1. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi

Meningkatkan akses transportasi dan informasi

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata

Mengembangkan infrastruktur dan ruang

1. Pembangunan jalan akses daerah terisolir; 2. Peningkatan sarana informasi dan alat trasportasi; 3. Peningkatan penggunaan informasi dan alat transportasi. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan tata dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata, pendidikan, kesehatan, danpengembanganekonomi

3. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian

1. Pengembangan infrastruktur strategis (Bandara Blimbingsari, Waduk Bajulmati, Jalan Lintas Selatan, Pengembangan kawasan Pelabuhan, Kawasan industri Wongsorejo. 2. Perbaikan dan pengembangan DAM dan saluran irigasi

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik,

138


Sasaran jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi

Strategi

5. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

1. Penyediaan sarana dan prasaranapendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

6. Tersusun dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan komprehensif

1. Penataan ulang tata ruang atau Rencana Tata Ruang dan Wilayah(RTRW) Kabupaten Banyuwangi; 2. Penegakan implementasi tata ruang atau RTRW yang telah dibuat dan ditetapkan.

6. Menurunkan kesen-jangan antar wilayah 1. Meningkatnya jumlah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan jalan poros desa prasarana fisik


Arah kebijakan seperti jalan, bendungan, dan jembatan; 2. Pembangunan poros-poros desa, untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan.

Pembangunan poros-poros desa, untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan

139


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

MISI V : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan 1. Menurunnya tingkat pengangguran;

Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran

2. Menurunnya angka kemiskinan;

3. Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

1.

Pemetaan kemiskinan dan pengangguran; 2. Penyusunan rencana strategis pengentasan kemiskinan; 3. Penyusunan rencana strategis mengatasi pengangguran; 4. Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mengatasi kemiskinan melalui Tim Kordinasi Penangulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (TKPK)

Mengarusutamaan gender dan perlindungan anak

a. b. c.


140

d.

e.

Masuknya isu gender di dalam berbagai kebijakan pemerintah; Masuknya isu gender di dalam pendidikan sekolah; Peningkatan kualitas perempuan di dalam pendidikan dan keterampilan; Pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan kekerasan domestik dan perdagangan manusia dan TKW ilegal; Peningkatan program-program


Sasaran

Strategi

f.

g. h. i. j. k.

l. 4. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat;

Mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial

1.

2. 3.


141

Arah kebijakan pembangunan terhadap perlindungan anak; Pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak; Pegembangan pusat rehabilitasi dan keterampilan terhadap anak-anak putus sekolah; Pengembangan pembinaan kepada anak korban kekerasan, anak jalanan dan perdagangananak; Pengembangan pusat kegiatan seni dan keterampilan bagi anak jalanan dan putus sekolah; Pemberian peran dalam pengembangan hak dan suara anak; Peningkatan jiwa kepemimpinan bagi anak dalam ikut serta memberikan akses pembangunan yang lebih maju dan efisien di kalangan anak-anak; Pengembangan kreatifitas anak melalui forum anak. Peningkatan program jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat; Penyederhanaan prosedur pemberian jaminan sosial; Pengembangan pusat rehabilitasi dan keterampilan bagi orang-orang yang



Sasaran

Strategi

Arah kebijakan tidak beruntung secara ekonomi.

sosial

5. Meningkatnya peranan kelompokkelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan

Memberdayakan kelompok masyarakat

1. Pengembangan kesadaran dalam masyarakat akan pentingya kebersamaan; 2. Pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti kelompok petani, pengrajin dan kelompokkelompok lain; 3. Pemberdayaan terhadap kelompokkelompok yang sudah ada di dalam masyarakat.

6. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal

1. Penumbuhan minat masyarakat terhadap budaya lokal; 2. Penguatan terhadap kelompok dan komunitas pelestari budaya lokal; 3. Pengadaan pelatihan, festival budaya dan kesenian lokal; 4. Penetapan kurikulum lokal (budaya, seni) dalam pendidikan; 5. Pengembangan ruang apresiasi terhadap budaya lokal.

142

Tabel 6.2. Matrik Permasalahan Sasaran dan Sasaran Kebijakan Tujuan

Permasalahan

SasaranKebijakan 1.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan

1. Pemerintahanmeliputi : Adanya hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif;Adanya hubungan yang kurang harmonis antara kepala daerah dengan birokrasi;Lemahnya koordinasi antara SKPD-SKPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan; Sering terjadi mutasi dalam kurun waktu singkat (kurang dari satu tahun ada mutasi pegawai antar SKPD). 2. Dukungan Masyarakat meliputi : Dukungan masyarakat terhadap pemerintahan lemah;kurang adanya koordinasi antara pemerintah dengan kekuatan-kekuatan masyarakat dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakankebijakan publik;Lemahnya upaya pemerintah dalam membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. 3. Dukungan pasarmeliputi : Lemahnya dukungan kekuatan pasar di dalam menopang kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah;Lemahnya upaya pemerintah di dalam membangun komunikasi dengan para pelaku ekonomi.

1. Rekruitmen meliputi : Proses rekruitmen masih belum didasarkan pada analisis kebutuhan;Proses rekruitmen masih belum sepenuhnya didasakan pada merit system. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

143

2. 3. 4. 5.

Meningkatnya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif; Meningkatnya komunikasi antara bupati, wakil bupati dan birokrasi dalam menjalankan program; Meningkatnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Meningkatnya hubungan dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kekuatan masyarakat dalam proses pembangunan; Meningkatnya hubungan dan dukungan pelaku pasar serta kekuatan pasar dalam menopang kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pegawai; 2. Meningkatnya etos kerja dan budaya kerja

Tujuan

Permasalahan

SasaranKebijakan

2. Sumber Daya Manusia meliputi : Masih lemahnya kualitas sumber daya birokrasi;Masih kurangnya tenaga spesialis, ahli, kepakaran untuk kebutuhan pelayanan dasar. 3. Pengembangan Karir dan Promosi meliputi: Pengembangan karir dan penempatan pegawai tidak sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi pokok yang dimiliki oleh pegawai; Promosi pegawai tidak didasarkan pada aspek linearitas dan kompetensi, dan masih didasarkan pada pertimbangan suka atau tidak suka. 4. Budaya Organisasi meliputi : Belum berkembangnya orientasi budaya memberi pelayanan, dan masih kuatnya budaya dilayani;Belum kuatnya budaya organisasi di kalangan birokrat. 5. Renumerasi meliputi : Proses penggajian tidakdidasarkan pada kinerja (performance). Konsekuensinya, pegawai yang memiliki beban kerja (load) yang berlebihan diberi gaji yang sama dengan pegawai yang memiliki beban kerja sedikit;Lemahnya pembinaan pegawai;Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan.

1. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat; 2. Rendahnya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan; 3. Meningkatnya angka kejahatan; 4. Meningkatnya pelanggaran lalu lintas.

1. Masih tingginya angka buta aksara; 2. Belum maksimalnya pendidikan anak usia dini; 3. Belum meratanya akses pendidikan dasar, menengah dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI

144

3. 4. 5. 6.

pegawai; Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik; Meningkatnya kepuasan kualitas pelayanan publik; Meningkatnya kapasitas organisasi SKPD; Meningkatnya visi bersama (integeritas) kalangan birokrat.

1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat; 2. Meningkatnya sosialisasi dan internalisasi nilainilai Pancasila dan peraturan perundangundangan; 3. Berkurangnya angka kejahatan dan pelanggaran hukum. 1. Turunnya angka buta aksara; 2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan; 3. Meningkatnya jumlah kelulusan anak didik;

Tujuan

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkaubagi seluruh masyarakat

Permasalahan

SasaranKebijakan

tinggi bagi masyarakat; 4. Meningkatnya akses pendidikan dasar, 4. Rendahnya daya bayar masyarakat terhadap pendidikan; menengah dan tinggi bagi masyarakat; 5. Rendahnya keahlian dan keterampilan; 5. Meningkatnya keahlian dan keterampilan; 6. Infrastruktur pendidikan belum memadai; 6. Meningkatnya infrastruktur pendidikan; 7. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 7. Mingkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan; pentingnya pendidikan; 8. Rendahnya profesionalisme guru, penyelengara lembaga 8. Meningkatnyaprofesionalisme guru dan pendidikan; penyelenggara lembaga pendidikan; 9. Sistem evaluasi yang masih belum memadai; 9. Meningkatnya sistem evaluasi 10.Menurunnya kesadaran moral peserta didik; penyelenggaraan pendidikan; 11.Lemahnya ketauladanan dari pendidik dan masyarakat; 10. Meningkatnya kesadaran moral peserta didik; 12.Meningkatnya kejahatan yang bersumber pada dekadensi 11. Menurunnya angka kejahatan bersumber pada moral, seperti kejahatan seksual dan narkoba; dekadensi moral; 13.Meningkatnya gaya hidup bebas di kalangan anak muda; 12. Meningkatnya gaya hidup anak muda 14.Derasnya arus informasi negatif. bersumber moral dan agama; 13. Meningkatnya selektifitas informasi; 14. Meningkatnya ketauladanan pendidik dan tokoh-tokoh masyarakat. 1. Upaya Kesehatan meliputi : Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi; Masih tingginya angka kesakitan, penyakit menular termasuk HIV/AIDS maupun tidak menular; Kualitas dan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang masih belum memenuhi standar; Usia harapan hidup yang masih rendah;Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih terbatas; Masih adanya persalinan yang memakai jasa dukun bayi; Masih adanya bayi dan balita dengan status gizi kurang. 1. Meningkatnya usia harapan hidup; 2. PembiayaanKesehatanmeliputi: Masyarakat belum mampu 2. Menurunnya angka kematian bayi; memenuhi pembiayaan pelayanan kesehatan, karena 3. Menurunnya jumlah kematian maternal; masih rendahnya tingkat pendapatan 4. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan; masyarakat;Anggaran untuk pembiayaan kesehatan dari 5. Menurunnya anak balita di bawah garis pemerintah masih terbatas. merah;


145

Tujuan

Permasalahan 3. Sumber Daya Manusia meliputi : Masih terbatasnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan tenaga medis;Masih relatif rendahnya tingkat kompetensi tenaga kesehatan;Medis dan para medis; Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan. 4. Manajemen kesehatan dan informasi kesehatanmeliputi : Belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan;Fungsi manajemen kesehatan belum optimal;Informasi kesehatan belum bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. 5. Ketersediaan, keterjangakauan dan pemerataan farmasimeliputi : Keterbatasan jumlah dan jenis perbekalan kesehatan dan farmasi;Masih rendahnya keamanan penggunaan obat/farmasi di masyarakat. 6. Pemberdayaan masyarakatmeliputi : Belum dikelolanya UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) secara optimal;Belum dilibatkannya secara optimal organisasi kemasyarakatan/profesiterhadap penanganan masalah kesehatan; Masih rendahnya tingkat pencapaian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat

SasaranKebijakan 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

1. Proses budidaya pertanianmeliputi : Terdapat 1. kecenderungan menurunnya sumbangan sektor pertanian (termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan) kepada PDRB;Para petani mengalami kesulitan di dalam mengakses permodalan, teknologi dan pasar;Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit;Para petani mengalami kesulitan di dalam memperoleh bibit unggul, pupuk dan obatan-obatan;Masih RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VI 146 lemahnya manejemen pengairan dalam pertanian; Lemahnya pengelolaan sumber daya pesisir.

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita; Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan; Meningkatnya peserta KB aktif; Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat; Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses Sistem Informasi Kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan; Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional; Terbangunnya jalinan, komitmen dan peran serta masyarakatdan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam proses kesehatan; Melibatkan pesantren di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta Poskestren.

Proses budidaya pertanian melalui : Pemanfaatan lahan pertanian dan laut seoptimal mungkin;Pengembangan produkproduk unggulan sektor pertanian di masingmasing desa (one village one product);Pengembangan pupuk dan obatanobatan organik;Pengembangan teknologi onfarm;Mempermudah akses permodalan bagi petani;Mengembangkan pola pergiliran tanaman; Menggalakan budidaya perairan

Tujuan

Permasalahan

SasaranKebijakan

2. Pasca Panen meliputi : Belum terintegrasinya produksi pertanian dengan produk-produk lain, seperti produk olahan dan jasa;Harga produksi gabah mengalami penurunan pada masa panen, hasil tangkapan, hasil perkebunan, hasil pertenakan;Minimnya peralatan pasca panen, pengering gabah, dan pengolah hasil; Lemahnya jaringan produksi pasca panen seperti tidak adanyapenyimpanan hasil produksi, sehingga hasil produksi langsung dijual kepada tengkulak sertarendahnya Nilai Tukar Petani (NTP); 3. Infrastruktur meliputi : Belum memadai ketersediaan sarana pertanian, seperti DAM dan saluran irigasi;Belum memadainya jalan, sarana dan prasarana transportasi; Belum tersedianya pasar hasil-hasil pertanian; 4. Sumber Daya Manusia meliputi : Terjadinya penurunan minat kaum anak-anak muda untuk menjadi petani. Pada tahun 2007 jumlah penduduk yang menekuni sektor pertanian mencapai 26,45%. Angka ini mengalami penurunan menjadi 25,45% pada tahun 2008;Rendahnya keterampilan petani dalam mengadopsi dan melaksanakan teknologi baru pertanian;Pengetahuan tentang pertanian masih bersifat tradisional dan turun temurun. 5. Kelembagaan meliputi : Kurangnya tenaga penyuluh pertanian, baik dalam kuantitas maupun kualitas;Lemahnya peran serta kelompok tani dan nelayan serta gabungan kelompok tani dan nelayan;Rendahnya peran organisasi petani dan nelayan;Rendahnya peran lembaga perekonomian perdesaan;Rendahnya peran litbang dalam pembangunan pertanian; Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian; Rendahnya luas kepemilikan lahan petani;Kurang


147

dan pantai; Pemberdayaan petani. 2.

3.

4.

5.

6.

Pasca Panen melalui : Pengembangan teknologi off-farm; Pengembangan agroindustri; Pengembangan usaha agribisnis pedesaan; Peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga petani. Infrastruktur melalui : Perbaikan dan mengembangkan DAM dan saluran irigasi; Perbaikan dan mengembangkan jalan poros desa; Membangun akses pasar Sumber Daya Manusia melalui : Membangun image pertanian di kalangan anak muda;Mengalakan penyuluhan pertanian; Peningkatan pengetahuan dan profesionalisme petani. Kelembagaan melalui : Membangun sistem agribisnis; Membangun visi bersama antara birokrasi, organisasi pertanian, kelompok tani; Penataan organisasi penyuluh pertanian;Rekruitmen dan pelatihan tenaga penyuluh;Menumbuhkan kepekaan dan kreatifitas penelitian dan pengembangan pertanian. Teknik bertani melalui : Pengurangan pemakaian pupuk anorganik di masyarakat; Peningkatan pemakaian pupuk organik di masyarakat; Pengurangan pemakaian pestisida kimia di masyarakat;Pemanfaatan sumber daya air yang bertanggungjawab; Peningkatan pemahaman masyarakat

Tujuan

Permasalahan

SasaranKebijakan

optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian. 6. Teknik bertani meliputi : Tingginya pemakaian pupuk anorganik di masyarakat;Rendahnya pemakaian pupuk organik di masyarakat;Tingginya pemakaian pestisida kimia di masyarakat;Pemanfaatan sumber daya air yang tidak bertanggungjawab; Lemahnyapemahaman masyarakat terhadap sistem pertanian berbasis lingkungan. 7. Lingkungan meliputi : Semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara;Konsentrasi penduduk yang tidak merata; Perubahan iklim global; Penurunan unsur hara pada lahan pertanian;Eksploitasi sumberdaya alam cenderung berlebihan; Kerusakan lingkungan akibat penambangan liar.

terhadap sistem pertanian berbasis lingkungan. 7. Lingkungan melalui : Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara;Pemerataan konsentrasi penduduk di setiap daerah; Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu peningkatan perubahan iklim global; Peningkatan unsur hara pada lahan pertanian;Pengurangan eksploitasi sumberdaya alam; Pengurangan kerusakan lingkungan akibat penambangan liar. 8. Manajemen Pengelolaan melalui : Peningkatan peran kelembagaan dan posisi tawar petani dan nelayan; Peningkatan pelibatan kelembagaan pedesaan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan; Penataan lembaga penyuluh pertanian; Pengelolaan limbah pertanian dan nelayan;Pengelolaan pertanian yang berwawasan lingkungan; Pengelolaan sumberdaya pertambangan. 9. Sumberdaya Manusia melalui : Penambahan jumlah tenaga tenaga penyuluh pertanian; Peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian; Peningkatan profesionalisme tenaga penyuluh pertanian. 10. Pemberdayaan Masyarakat melalui : Dilibatkannya secara maksimal masyarakat dalam sistem pertanian berbasis

8.

Manajemen Pengelolaan meliputi : Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani dan nelayan;Kurangnya partisipasikelembagaan pedesaan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan;Pengelolaan pertanian yang tidak berwawasan lingkungan;Pengelolaan sumberdaya lahan (pertambangan) yang belum ramah lingkungan. 9. Pemberdayaan masyarakat meliputi : Belum dilibatkannya secara maksimal masyarakat dalam sistem pertanian berbasis lingkungan;Belum dilibatkannya secara maksimal organisasi-organisasi kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah dalam sistem pertanian berbasis lingkungan.


148

Tujuan

Permasalahan

SasaranKebijakan lingkungan;Dilibatkannya secara maksimal organisasi-organisasi kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah dalam sistem pertanian berbasis lingkungan.

1. 2.

2. 3. 4.

Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian; Meningkatnya nilai tambah produk olahan; Meningkatnya lapangan kerja; Meningkatnya produktivitas kerja

Lahan meliputi : Produktivitas dan penggunaan lahan 1. belum maksimal;Tingginya konversi (alih fungsi) lahan; 2. Masih luasnya lahan kritis; Masih terjadinya degradasi 3. lahan;Tidak dipergunakannya secara maksimal lahan 4. terlantar;Kurang upaya perlindungan lahan pertanian 5. produktif;Masih meluasnya kemiringan lahan. 2. Hutan meliputi : Luas kawasan hutan semakin 6. berkurang;Laju degradasi dan deforestasi hutan semakin 7. tinggi;Pemanfaatan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan belum optimal;Media pengatur tata air daerah 8. aliran sungai kurang berfungsi;Kurang upaya perlindungan hutan, baik hutan produksi maupun hutan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 lindung. – Bab VI 149 9. 3. Rehabilitasi meliputi : Rehabilitasi hutan belum maksimal; Penghijauan lahan belum maksimal;Belum maksimalnya pembangunan sipil teknis dalam konteks

Menurunnya laju deforestasi; Menurunnya lahan kritis; Menurunnya luas lahan terlantar; Menurunnya degradasi lahan; Peningkatan produktivitas dan penggunaan lahan; Peningkatan luas lahan berhutan; Pemanfaatan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan; Tersedianya tenaga penyuluh lahan dan kehutanan yang cukup, berkualitas dan profesional; Terbangunnya jalinan, komitmen dan peran serta masyarakatdan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam proses rehabilitasi lahan dan hutan;

1.

Petani masih menjual produk primer; Belum berkembangnya industri olahan berbasis pertanian

1. dan kreatif

Tujuan

Permasalahan 4.

5.

SasaranKebijakan

Manajemen Pengelolaan meliputi : Manajemen pengelolaan lahan belum maksimal, baik lahan produktif, lahan kritis, maupun lahan terlantar;Manajemen pengelolaan hutan belum maksimal, baik hutan produksi maupun hutan lindung;Manajemen pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam belum maksimal; Penelitian dan pengembangan lahan dan kehutanan belum maksimal; Pengawasan hutan belum maksimal. Sumberdaya Manusia meliputi : Masih terbatasnya tenaga penyuluh, baik penyuluh lahan maupun kehutanan;Masih relatif rendahnya tingkat kompetensi tenaga penyuluh, baik penyuluh lahan maupun kehutanan; Masih terbatasnya polisi hutan. Pemberdayaan Masyarakat meliputi : Belum dilibatkannya secara maksimal masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan hutan, seperti kelompok tani, masyarakat pinggir hutan;Belum dilibatkannya secara maksimal organisasi-organisasi kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah dalam rehabilitasi lahan dan hutan.

1. 2. 3. 4. 5. 9.

Belum berkembangnya iklim usaha dan dunia usaha; Birokrasi perijinan terlalu panjang dan berbelit-belit; Jaminan kepastian hukum dan keamanan; Rendahnya promosi investasi; Rendahnya sarana dan prasarana pedukung investasi; Rendahnya daya tarik investor di Kabupaten Banyuwangi.

1.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi alam untuk


150

1. 2. 3.

Meningkatnya jumlah investasi; Meningkatnya variasi sektoral dalam investasi; Pemerataan investasi di setiap wilayah.

1.

Meningkatnya

pemanfaatan

potensi

Tujuan

Permasalahan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.

2.

3.

SasaranKebijakan

pengembangan pariwisata; pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Belum terkaitnya pengembangan sektor pariwisata Plengkung, Sukamade dan lainnya; dengan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian, 2. Meningkatnya koordinasi antar sektor yang usaha kecil menengah, dan budaya; terkait pariwisata, seperti sektor pertanian, Belum optimalnya infrastruktur penunjang pariwisata usaha kecil menengah, industri kreatif, seni seperti jalan, rest area; dan budaya dalam menopang sektor Belum termanfaatkannya potensi Kabupaten Banyuwangi pariwisata; sebagai tempat transit wisatawan yang berkunjung ke 3. Peningkatan sarana dan prasarana Bali melalui jalan darat dan laut; infrastruktur pariwisata. Belum terbangunnya ikon pariwisata dan brand image; Program pariwisata belum terintegrasi secara multisektor; Belum adanya peta wisata (terutama di hotel-hotel dan undangan-undangan resmi); Kurangnya promosi; Kurangnya optimalisasi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten lain (seperti Bali) maupun dengan pihak swasta. Koperasi meliputi : Koperasi belum dikelola secara 4. Koperasi melalui : Peningkatan profesionalisme profesional sebagai unit bisnis yang sekaligus berfungsi pengelola koperasi;Melakukan pendampingan sosial;Masih sangat kecilnya peranan koperasi dalam terhadap kegiatan koperasi;Membangun image kegiatan ekonomi masyarakat; Adanya pandangan positif koperasi di mata negatif masyarakat terhadap Koperasi; masyarakat;Memfasilitasi kebutuhan modal bagi UMKM meliputi : Bisnis dalam UMKM sangat beragam koperasi dan UMKM. dan berskala mikro;Tidak efisien; Tidak kompetitif; 5. UMKM melalui : Pengembangan bisnis UMKM Kesulitan akses permodalan; Akses pasar lemah; dengan pendekatan kluster; Peningkatan skala Teknologi dan informasi kurang dan masih sederhana; produksi UMKM; Pengembangan dan penerapan Sumber Daya Manusia meliputi : Kompetensi (inovasi, teknologi tepat guna bagi UMKM; kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola koperasidan Pengembangan microfinance di tingkat pengusaha UMKM masih rendah; Masih lemahnya komunitas UMKM; Pengembangan dan kerjasama dan networking antar pelaku koperasidan mempermudah proses dan prosedur


151

Tujuan

Permasalahan

SasaranKebijakan

UMKM

1. 2.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik

3. 1. 2. 3.

permodalan; Pengembangan jejaring dengan stakeholders dari hulu ke hilir; Pengembangan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi bagi UMKM. 6. Sumber Daya Manusia melalui : Membangun kompetensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola Koperasi dan pengusaha UMKM;Membangun jejaring antar pelaku dari hulu ke hilir; Belum maksimalnya jaringan antar daerah; 1. Meningkatnya jejaring antar daerah; Minimnya intregrasi antar daerah, baik propinsi maupun 2. Meningkatnya integrasi antar daerah, propinsi pusat; dan pusat; Rendahnya jejaring pelaku ekonomi 3. Meningkatnya jejaring pelaku ekonomi Belum adanya regulasi yang berpihak pada ekonomi 1. Adanya regulasi yang berhubungan dengan kerakyatan daerah; kompetisi kegiatan ekonomi di daerah; Kuatnya pengaruh ekomoni global; 2. Adanya regulasi yang berhubungan dengan Persaingan pasar yang tidak seimbang. perlindungan terhadap kegiatan ekonomi kerakyatan; 3. Terminimalisasinya pengaruh negatif kekuatan ekonomi global; 4. Menguatnya daya saing ekonomi kerakyatan daerah.

1. Masih banyaknyawilayah yang terisolir dan jauh dari pusat 1. Terbukanya daerah yang terisolir; informasi; 2. Meningkatnya sarana informasi dan alat 2. Belum tersedianya sarana informasi dan transportasi; transportasi; 3. Rendahnya alat transportasi; 3. Meningkatnya penggunaan informasi dan alat 4. Rendahnya pengunaan teknologi informasi transportasi. 1. Infrastruktur meliputi : Adanya disparitas antar wilayah, 1. Adanya peningkatan jumlah jalan poros desa; khususnya antara wilayah perkotaan dan 2. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pedesaan;Kualitas infrastrukturfisik, seperti jalan, jalan dan sarana serta prasarana yang


152

Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Permasalahan

SasaranKebijakan

bendungan, dan irigasi yang tidak memadai; 2. Tata Ruang meliputi : Adanya tidak konsistensi antara perencanaan dan implementasi pembangunan dengan tata ruang daerah;Tata ruang belum menjadi rujukan di dalam pengembangan wilayah; 3. Sumber Daya Manusia meliputi : Kualitas perencana infrastruktur dan tata ruang yang masih belum memadai; Kualitas pelaksana dan penjaga infrastruktur dan tata ruang yang belum memadai.

menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi; 3. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata

1. Masih tingginya angka kemiskinan; 2. Masih tingginya angka Pengangguran; 3. Belumterkoordinasikannya program-program kemiskinan diberbagai sektor. 1. Permasalahan gender meliputi : Masih adanya kesenjangan peran laki-laki dan perempuan di sektor publik;Belum adanya pengarusutamaan gender dalam program-program pembangunan;Masih kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat;Meningkatnya kekerasan domestik yang menimpa perempuan; Meningkatnya angka perdagangan manusia dan TKI ilegal. 2. Permasalahan Anak meliputi : Rendahnya kesadaran perlindungan anak;Masih adanya perdagangan anak;Meningkatnya kekerasan terhadap anak;Masih tingginya anak usia sekolah yang tidak lagi mengenyam pendidikan;Masih tingginya nilai kenakalan pada remaja dan anak – anak;Meningkatnya korban anak-anak terlantar dan anak jalanan.Masih minimnya pendampingan anak yang harus diberikan pelatihan;Pemahaman pelatihan kepemimpinan bagi anak.


153

1. 2. 3.

Penurunan angka kemiskinan; Pengurangan jumlah pengangguran; Mendorong terciptanya lapangan kerja baru

1.

Meningkatnya jumlah dan peran perempuan di sektor publik; Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender; Berkurangnya budaya patriarkhi; Menurunnya kekerasan domestik terhadap perempuan dan anak; Menurunnya perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan anak; Menurunnya jumlah drop-out anak-anak usia sekolah; Menurunnya jumlah angka anak jalanan dan anak terlantar; Meningkatkanya program-program PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) kepedulian pada anak dan kewajiban anak dalam rangka

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tujuan

Permasalahan

SasaranKebijakan menfasilitasi KLA ( Kota Layak Anak).

1. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial Masih rendahnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat; masyarakat; 2. Meningkatnya pemahaman arti pentingnya 2. Belum mengertinya masyarakat akan arti pentingnya jaminan dan perlindungan sosial bagi jaminan sosial; masyarakat; 3. Belum mengertinya masyarakat tentang proses dan 3. Meningkatnya kesadaran proses dan prosedur prosedur jaminan perlindungan dan jaminan masyarakat; jaminan dan perlindungan s0sial masyarakat; 4. Masih adanya anak-anak dan orang-orang terlantar, 4. Berkurangnya orang gila di jalan, seperti gelandangan, orang gila, pengemis, dan gelandangan, pengemis dan pengamen pengamen jalanan. jalanan. 1. Meningkatnya anggota masyarakat yang cenderung 1. Meningkatnya kesdaran berkelompok untuk bercorak individualistik; mencapai tujuan bersama di dalam dalam 2. Belum menguatnya budaya berkelompok untuk mencapai masyarakat; tujuan bersama di dalam masyarakat; 2. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok 3. Belum berdayanya kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat. pembangunan. 1. Terpinggirkannya budaya lokal; 1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap 2. Minat terhadap budaya lokal yang rendah; budaya lokal; 3. Persaingan budaya asing yang kuat; 2. Semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan 4. Minimnya ruang apresiasi terhadap budaya lokal. budaya lokal. 1.


154

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Recommend Documents