BAB III KAJI ULANG DAN INTEGRASI KEBIJAKAN 3.1.
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional tertuang dalam Perpres Nomor
7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Dalam RPJMN ditegaskan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 2% tiap tahun sampai dengan akhir perencanaan. Pada Tahun Anggaran 2013 Bappenas mendorong penduduk miskin turun 2% dan pembukaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap sebesar 1,5 juta orang. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (RAN-PPK) Tahun 2012–2014, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) klaster sebagai berikut : 1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1 tentang Pemberdayaan Keluarga Berbasis Bantuan Sosial a. Perluasan Program Keluarga Harapan b. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Raskin c. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Jamkesmas d. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Subsidi Siswa Miskin (SSM) e. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pertanahan Nasional f.
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Keluarga Berencana (KB)
g. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penarikan Pekerja Anak h. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial (Anak, Lanjut Usia, dan Orang dengan Kecacatan). 2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 2 tentang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan). Kebijakan pembangunan terkait klaster 2 diarahkan untuk menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, manfaat dan fungsi kelembagaan yang dibangun melalui partisipasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur dan akses pelayanan dasar, dan integrasi secara selektif program-program pendukung untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 1
3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 3 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Program pengembangan UMKM termasuk peningkatan permodalan, SDM, produksi, pemasaran dan kelembagaan). Kebijakan penanggulangan kemiskinan klaster 3 diarahkan pada: peningkatkan akses ke permodalan, khususnya bagi usaha mikro dan kecil; peningkatkan kapasitas sumber daya
manusia
(SDM)
koperasi
dan
UMKM;
peningkatkan
akses
pemasaran;
peningkatkan kualitas produksi; dan penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro dan kecil. 4. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 4 tentang Pelaksanaan Program-Program Pro Rakyat(Program Peningkatan Rumah Murah, Air Bersih Untuk Rakyat, Listrik Untuk Rakyat dan kehidupan nelayan). Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada klaster 4 diarahkan untuk penyediaan rumah sangat murah dan murah dengan memperhitungkan kesesuaian antara demand dan supply, peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih, penyediaan layanan air minum dan sarana sanitasi yang layak, serta peningkatan kehidupan nelayan melalui peningkatan akses permodalan dan usaha alternatif. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (RAN PPK) Tahun 2012- 2014, dengan prioritas program yang secara skematis dapat dikemukakan sebagai berikut : No I
II
Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional Program Pro Rakyat, memfokuskan pada 3 program yaitu : 1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga. 2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Program keadilan untuk semua (justice for all), memfokuskan pada 6 program, yaitu : 1. Program keadilan bagi anak. 2. Program keadilan bagi perempuan 3. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan. 4. Program keadilan di bidang bantuan hukum. 5. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan. 6. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 2
No
Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional
III
Program Pencapaian MDG`s, memfokuskan pada 8 program, yaitu : 1. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan. 2. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua (PUS). 3. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 4. Program penurunan angka kematian anak. 5. Program kesehatan ibu. 6. Program pengendalian HIV/Aid`s, malaria dan penyakit menular lain. 7. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup. 8. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals).
Selanjutnya dalam Dokumen Kebijakan Nasional RAD MDGs telah disampaikan laporan
Pencapaian Tujuan MDG`s Indonesia kepada PBB
pada tahun 2011
mendapatkan apresiasi yang baik. Prestasi Indonesia dalam pencapaian Tujuan MDG`s telah dilaporkan kepada PBB pada akhir tahun 2011 mendapatkan pujian dan apresiasi dari PBB, prestasi dalam pencapaian target pencapaian MDGs tersebut, antara lain : 1. Target Yang Telah Tercapai, secara nasional hasil-hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut : a. Tujuan 1, tingkat kemiskinan ekstrem yaitu proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari US $ 1,00 per hari, telah menurun dari 20,6% pada tahun 1990 telah menurun menjadi sebesar 5,9% pada tahun 2008. b. Tujuan 3,
menunjukkan pencapaian target kesetaraan gender dalam semua
jenis dan pendidikan diperkirakan akan tercapai. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SD/MI/Kejar Paket A dan SMP/MTs/Paket B berturut-turut sebesar 99,73% dan 101,99% pada tahun 2009 dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 – 24 telah mencapai sebesar 99,85%. c. Tujuan 6, terjadi peningkatan penemuan kasus tuberkolosis dari 20% pada tahun 2000 menjadi sebesar 73,1% pada tahun 2009 dari target 70% dan penurunan prevalensi tuberkolosis dari 443 kasus pada tahun 1990 menjadi sebanyak 244 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2009. 2. Target MDG`s yang telah menunjukkan kemajuan yang posisif, mencakup prestasi sebagai berikut : a. Tujuan
1,
Prevalensi
balita
kekurangan
gizi
telah
berkurang
hampir
setengahnya, dari 31% pada tahun 1989 menurun menjadi 18,4% pada tahun 2007, target tahun 2015 sebesar 15,5% diperkirakan akan tercapai.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 3
b. Tujuan 2,
APM untuk pendidikan dasar mendekati 100% dan tingkat melek
huruf penduduk melebihi 99,47% pada tahun 2009. c. Tujuan 3, Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di
SMA/MA/Paket C dan
pendidikan tinggi pada tahun 2009 adalah sebesar 96,16 dan 102,96. Dengan demikian maka target 2015 sebesar 100 diperkirakan akan tercapai. d. Tujuan 4, AKABA telah menurun dari 97 per 1000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 44
per 1000 kelahiran pada tahun 2007 dam diperkirakan terget 32 per
1000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai. e. Tujuan 8, Indonesia telah berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan, dapat diprediksi dan nondiskriminatif terbukti dengan adanya kecenderungan positif dari indikator yang berhubungan dengan perdagangan dan sistem perbankan nasional. Pada
sisi
lain, kemajuan secara signifikan telah dicapai untuk mengurangi rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dari 24,6% pada tahun 1996 menjadi 10,9% pada tahun 2009. Debt Serrvice Ratio (DSR) juga telah dikurangi dari 51% pada tahun 1996 menjadi 22% pada tahun 2009. 3. Target MDG`s yang telah menunjukkan kecenderungan pencapaian yang baik namun masih
memerlukan upaya kerja keras untuk pencapaian
target pada tahun 2015, meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Tujuan 1, Indonesia telah menaikan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan dan
memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat
kemiskinan secara nasional dari 13,33% pada tahun 2010 menurun menjadi 8 – 10% pada tahun 2014. b. Tujuan 5, berdasarkan data AKI secara nasional, diketahui menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi sebesar 228 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2007. Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100 ribu kelahiran hidup. c. Tujuan 6, Jumlah penderita HIV/Aids meningkat, khususnya diantara kelompok resiko tinggi pengguna Narkoba suntik dan pekerja seks komersial. Tingkat kenaikan juga sangat tinggi di beberapa daerah dimana
kesadaran tentang
penyakit ini rendah. d. Tujuan 7, Indonesia mengalami tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan hutan, memberantas pembalakan liar dan melaksanakan kerangka kebijakan mengurangi emisi karbon SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 4
dioksida (Co2) paling sedikit 26% selama 20 tahun ke depan. Saat ini baru sebesar 47,73% rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan 51,19% yang memiliki akses sanitasi yang layak. Diperlukan perhatian khusus untuk mencapai target MDG`s pada tahun 2015. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional
dan penjabaran kebijakan penanggulangan kemiskinan secara
nasional tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (RAN PPK) Tahun 2012–2014. Pada pasal 1 Perpres No. 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan disebutkan pada pasal 2 yaitu: (1) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); (2) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2010 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan permen ini didasarkan beberapa pertimbangan yaitu : 1)
bahwa dalam
rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar
lintas
sektor
dan
lintas
pemangku
kepentingan
secara
terpadu
dan
berkesinambungan, 2) bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Pasal
4 Permendagri No. 42 Tahun 2010 disebutkan bahwa strategi
percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :1). Mengurangi beban pengeluaran
masyarakat
miskin;2).
Meningkatkan
kemampuan
dan
pendapatan
masyarakat miskin;3). Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;4). Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya
penjabaran
program
percepatan
penanggulangan
kemiskinan
tertuang dalam Pasal 5 Permendagri No. 42 Tahun 2010 meliputi : SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 5
b. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip pemberdayaan masyarakat; d. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; e. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 3.2. 3.2.1.
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Dalam dokumen RPJP-D Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 disebutkan bahwa
Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah sebagai berikut 1) Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya 2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 3). Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga pelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan 4). Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, 5). Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender.
Selanjutnya dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2013 dikemukakan beberapa kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan antara lain: SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 6
1. Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengarahkan kebijakan ekonomi pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat. Penjabaran dari kebijakan di bidang ini antara lain: a. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan yang
diarahkan
untuk
mengembangkan
iklim
investasi
di
perdesaan,
meningkatkan produktivitas, memperluas perdagangan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; b. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan merangsang investor untuk mengembangkan usaha di wilayah perdesaan; c. Kebijakan pengembangan investasi yang mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengembangan usaha perdesaan, reformasi perijinan investasi, pengembangan industrialisasi perdesaan untuk memicu dan memacu perkembangan wilayah, peningkatan daya tarik investasi dan menjamin kepastian investasi; d. Kebijakan di bidang pertanian ditempuh dengan berbagai upaya antara lain: reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, prasarana dan sarana, teknologi dan pasar; e. Kebijakan di bidang perdagangan ditempuh melalui peningkatan kemudahan dalam perdagangan terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro dan koperasi bagi petani dan nelayan, kelancaran aliran barang, jasa dan manusia antar wilayah, pemberian perlindungan pada perdagangan hasil pertanian dan usaha kecil; f.
Kebijakan di bidang tenaga kerja ditempuh melalui penetapan upah minimum provinsi; jaminan perlindungan bagi tenaga kerja informal dan kesetaraan antara pekerja laki-laki dan perempuan.
2. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan
yang
diarahkan
untuk
menciptakan
lapangan
kerja,
meningkatkan
produktifitas tenaga kerja dan usaha. a. Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 7
Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat miskin dan mampu menjamin penghasilan yang tetap. Selain itu juga mendorong masyarakat miskin untuk belajar berusaha secara mandiri melalui kelompok, sehingga mampu mewujudkan jiwa kewirausahaan. 1) Peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin.
Upaya peningkatan kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan dilakukan secara mandiri. 2) Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat miskin. Peningkatan akses permodalan dilakukan dengan membangun kemitraan bersama koperasi, instansi terkait, lembaga keuangan dan BUMN/BUMD. Selain itu dilakukan pula pendampingan pengelolaan manajerial dan pemasaran. 3) Pengembangan usaha. Pengembangan usaha dilakukan melalui pengembangan budaya usaha dan pelatihan kewirausahaan. b. Kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain : 1) Pengembangan kewirausahaan. Upaya ini dilakukan dengan penguatan kelembagaan dan kemampuan manajemen usaha. 2) Peningkatan kapasitas kerja masyarakat miskin. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas, kompetensi, kemampuan manajemen dan penerapan teknologi tepat guna. 3) Kebijakan untuk meningkatkan usaha produktif bagi masyarakat miskin, meliputi: a. Pengembangan usaha pada masyarakat miskin. Pengembangan usaha dilakukan melalui pendampingan kegiatan usaha, peningkatan
perlindungan
usaha
dan
disertai
pembentukan
serta
pengembangan sentra-sentra usaha. b. Peningkatan akses sumberdaya produktif bagi kelompok masyarakat miskin. Peningkatan akses sumberdaya produktif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan penggunaan teknologi tepat guna, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan usaha.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 8
3. Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui berbagai langkah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah desa tertinggal, terpencil, perbatasan dan wilayah pasca bencana antara lain meliputi : a. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana. b. Peningkatan investasi dan pengembangan usaha di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana. c. Revitalisasi kebijakan penataan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana. e. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah dalam rangka pengembangan potensi daerah. 4. Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar Kebijakan penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, dan berpartisipasi
dengan
memperhitungkan
kemajuan
secara
bertahap.
Kebijakan
pemenuhan hak dasar masyarakat meliputi: a. Pemenuhan hak pangan bagi masyarakat meliputi: 1) Peningkatan produksi dan distribusi pangan secara merata; 2) Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan lokal; 3) Peningkatan pendapatan petani dan nelayan; 4) Peningkatan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan; 5) Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan. b. Pemenuhan hak atas layanan kesehatan, meliputi : 1) Peningkatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; 2) Peningkatan
pengetahuan
masyarakat
miskin
tentang
arti
pentingnya
kesehatan dan gizi masyarakat; 3) Peningkatan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan. c. Pemenuhan hak atas layanan pendidikan, meliputi : 1) Peningkatan partisipasi layanan pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat miskin; SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 9
2) Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terisolir, tertinggal, perbatasan provinsi. d. Pemenuhan hak atas perumahan, meliputi : 1) Penyediaan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin; 2) Peningkatan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat. e. Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi, meliputi : 1) Penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah tertipencil, tertinggal, pesisir dan perbatasan provinsi; 2) Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat miskin didaerah tertinggal, terpencil, pesisir dan perbatasan provinsi serta daerah kumuh. f.
Pemenuhan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi : 1) Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan; 2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 3) Menjalin kerjasama global dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
g. Pemenuhan hak atas tanah, meliputi : 1) Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang daerah; 2) Melindungi hak atas tanah bagi komunitas adat, kelompok rentan dan tanah ulayat; 3) Optimalisasi pemanfaatan tanah secara terencana dan sesuai tata ruang daerah. h. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi, meliputi : 1) Pengembangan partisipasi masyarakat melalui mekanisme transparansi dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi; 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin. i.
Perwujudan keadilan, rasa aman dan kesetaraan gender, meliputi : 1) Mendorong pengarusutamaan gender di masyarakat; 2) Peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan gender, perlindungan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun domestik dan partipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 10
3) Memperkuat kelembagaan dan organisasi perempuan. j.
Memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.
5. Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan Upaya percepatan pembangunan perdesaan dilakukan dengan mengarahkan kembali orientasi pembangunan ke perdesaan yang bersifat menyeluruh, terkait pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan, sosial budaya, politik dan kewilayahan. Segenap potensi masyarakat Jawa Tengah, baik pengetahuan, ketrampilan, teknologi, dan informasi serta permodalan diarahkan untuk mendukung pembangunan perdesaan secara terpadu, meliputi : a. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dalam bentuk reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, sarana dan prasarana, teknologi dan pasar. b. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan menarik investor mengembangkan usaha di perdesaan. c. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan modal sosial (social capital ). d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan kelembagaan di perdesaan. e. Menciptakan iklim yang kondusif, agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri di wilayah perdesaan. f.
Menjamin kestabilan ketersediaan pangan.
g. Menjamin kualitas harga komoditas pertanian dan perlindungan pasar, agar menguntungkan bagi petani. 6. Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan
a. Memperluas pelayanan publik dan kemampuan berusaha bagi masyarakat miskin perkotaan tanpa diskriminasi gender.
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin perkotaan. c. Meningkatkan kepastian penguasaan dan pemilikan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang RAD Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD MDG`s) Provinsi SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 11
Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015, terutama untuk Tujuan I Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, dirumuskan program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2015, sebagai berikut : a. Target
1 A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan
pendapatan kurang dari US $ 1.00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990 – 2015.melalui program : 1.
Program Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda)
2.
Program Pelayanan KB
3.
Program penguatan kelembagaan masyarakat
4.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
5.
Program Peningkatan produksi perikanan budidaya
6.
Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap
7.
Program rehabilitasi sosial
8.
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
9.
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang PMKS
10.
Program pembinaan eks penyandang PMKS
11.
Program bantuan keuangan kepada pemerintah desa (desa berkembang)
b. Target 1 B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Melalui program : 1.
Program pendidikan formal dan non formal
2.
Program peningkatan kesejahteraan petani
3.
Program peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
4.
Program peningkatan kualitas dan produktivitas naker
5.
Program peningkatan promosi dan kerjsama investasi
6.
Program penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM
7.
Program pengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing
8.
Program pengembangan permodalan dan jaringan kemitraan usaha Program pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal
c. Target 1 C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990 – 2015. melalui program : 1.
Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 12
2.
Program peningkatan ketahanan pangan
3.
Program pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan
4.
Program pengembangan agribisnis
5.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan Untuk mencapai Swasembada Berkelanjutan
6.
Program peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
7.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
8.
Program peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
3.3.
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Salatiga diselaraskan dengan arah
kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional maupun RPJMD Kota Salatiga 2011-2016, dengan kebijakan sebagai berikut: 1. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan Dalam
penanggulangan
kemiskinan
di
Kota
Salatiga
kebijakan
untuk
meningkatkan kesejahteraan diarahkan pada meningkatkan keterjangkauan warga miskin terhadap kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, air bersih dan sanitasi, rasa aman dan goncangan sosial serta bencana. Kemudian mendorong peningkatan pendapatan warga miskin dengan memberikan peluang kesempatan kerja dan usaha. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi: a.
Pemenuhan bidang pangan yang difokuskan pada tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat miskin melalui: 1) Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 2) Peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan;. 3) Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan lokal; 4) Peningkatan pendapatan petani; 5) Peningkatan pengelolaan potensi perikanan, peternakan dan perkebunan; 6) Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan
b.
Pemenuhan bidang kesehatan yang difokuskan pada pemberian pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin melalui : 1) Memberikan subsidi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan; 2) Mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan asusila; 3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; 4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 13
kesehatan;5) peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif serta perilaku hidup sehat; 6) Mendorong dan menggerakkan upaya perbaikan gizi masyarakat dan institusi melalui kemitraan, peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan gizi; 7) Pembinaan keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi bagi keluarga kurang mampu. c.
Pemenuhan bidang pendidikan yang difokuskan pada pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga miskin melalui : 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan non formal dan informal untuk mewujudkan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tidak terjangkau pendidikan formal; 2) Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; 3) Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja; 4) Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; 5) Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 6) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
d.
Pemenuhan bidang perumahan diarahkan pada pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi warga miskin yaitu melalui :1) Penyediaan rumah layak dan sehat yang terjangkau bagi warga miskin; 2) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat; 3) Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, dan 4) Mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana dan terjangkau.
e.
Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi warga miskin yang diarahkan pada upaya-upaya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber air minum dan sanitasi yang sehat dan aman, yaitu melalui: 1) Penyediaan sarana air minum yang bersih dan aman; 2) Penyediaan dan peningkatan sanitasi dasar yang layak dan sehat (pengembangan lingkungan sehat).
f.
Pemenuhan lingkungan hidup yang lebih sehat diarahkan pada penanganan permasalahan infrastruktur dan penataan lingkungan permukiman dan ruang publik yang lebih sehat bagi warga miskin, dengan melalui: 1) Pengendalian dan pengelolaan sampah dan limbah industri maupun rumah tangga; 2) Penataan lingkungan permukiman yang sehat di antaranya pembangunan saluran, jalan penghubung
antar
kelurahan
dan
jalan
penghubung
yang
meningkatkan
produktifitas warga miskin dan ruang terbuka hijau; 3) Pengurangan dampak polusi perkotaan; 4) Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan. SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 14
g.
Pemenuhan peluang kesempatan kerja dan usaha diarahkan pada upaya pengurangan pengangguran melalui penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteran tenaga kerja, peluang berusaha, meningkatkan produktifitas usaha dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan berusaha serta mendorong usaha ekonomi kreatif. Hal tersebut dilakukan melalui: 1) Menciptakan lapangan kerja antara lain dengan : (a). Peningkatan akses permodalan bagi warga miskin; (b). Pelaksanaan kegiatan padat karya; (c). Peningkatan kesempatan kerja warga miskin; 2) Meningkatan produktifitas tenaga kerja antara lain dengan: (a). Pengembangan kewirausahaan dan pelatihan manajeman bagi warga miskin; (b). Peningkatan kapasitas kerja warga miskin; (c). Peningkatan akses sumberdaya produktif masyarakat miskin.
h.
Pemenuhan atas tanah lebih diarahkan pada terlindunginya hak perorangan maupun komunal atas tanah yang dimilikinya dan ditempati sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan: 1) Melindungi hak atas tanah bagi warga miskin; 2) Memberikan akses kepemilikan tanah
sebagai
usaha
untuk
meningkatkan
produktifitas;
3)
Optimalisasi
pemanfaatan tanah secara terencana dan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada tata ruang daerah. i.
Perwujudan rasa aman dari gangguan keamanan, tindakan kekerasan goncangan sosial dan bencana diarahkan dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan iklim politik yang kondusif serta antisipasi atau mitigasi bencana yang memadai dan responsif. Hal tersebut dilakukan melalui : 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan swakarsa; 2) Penegakan peraturan yang adil dan tidak memihak atau berat sebelah bagi warga miskin; 3) Penguatan lembaga sosial politik kemasyarakatan; 4) Peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana; 5) Peningkatan dan pengembangan sarana mitigasi bencana.
2. Kebijakan untuk Mengembangkan Kemandirian Upaya pengembangan kemandirian warga miskin dilakukan melalui berbagai kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, meningkatkan produktifitas dan pengetahuan serta mendorong sinergi dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga. Penjabaran dari kebijakan ini antara lain: a). Meningkatkan peran serta kelembagaan di masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan dan agar mampumengidentifikasi SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 15
permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. Hal tersebut masyarakat;
(2)
Peningkatan
dilakukan melalui partisipasi
:
(1) Penguatan kelembagaan
masyarakat
dalam
setiap
tahapan
pembangunan wilayah; (3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya. b). Menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha-usaha produktif warga miskin diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah, dan pembinaan usaha kecil menengah yang baru memulai maupun yang potensial dan berkembang, dengan memberikan stimulan yang mendukung. c). Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui : 1. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; 2. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 3. Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak 5. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan dengan: a. Penguatan dasar hukum terbentuknya TKPKD; b. Penyusunan regulasi percepatan penanggulangan kemiskinan Kota Salatiga; c. Peningkatan komitmen anggota TKPKD dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan; d. Penguatan kelembagaan, melalui konsistensi rencana kerja, pelaksanaan dan monitoring evaluasi TKPKD; e. Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan TKPKD. Membangun kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan moral dan mendorong tanggungjawab bersama dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut ditempuh dengan : 1) Membangun sistem jaringan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, mencakup di dalamnya informasi dan data kemiskinan yang lebih akurat, resmi, updating dan mudah diakses serta mudah digunakan. 2) Membangun kelembagaan kemitraan yang mampu mewadahi dan memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk melakukan sinergitas penanggulangan
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 16
kemiskinan. 3) Mendorong terwujudnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar pelaksanaan kemitraan sinergis. 3. Kebijakan mewujudkan masyarakat yang bermartabat Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dilakukan dengan berbagai
langkah
kebijakan
dengan
mendorong
perilaku,
budaya
masyarakat
menjunjung tinggi moral, religiusitas, memiliki akhlak mulia dan menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan dan menghormati kearifan lokal sehingga mempunyai jati diri dan mampu sejajar dan bersaing dengan daerah lain, langkahlangkah kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat antara lain: a). Meningkatkan pengamalan kepedulian sosial yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan, religiusitas dan kesetiakawanan sosial serta prinsip kemasyarakatan; b). Pembenahan sistem kemasyarakatan yang bersih dari budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; c). Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab bersama para pemangku kepentingan untuk melakukan gerakan moral penanggulangan kemiskinan dengan upaya: 1) Mengkonsolidasikan modal sosial dan modal budaya (kearifan lokal) yang mampu menjadi nilai tambah ekonomi dan sosial bagi percepatan penanggulangan kemiskinan; 2) Memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk lebih berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan; 3) Mendukung upaya tanggungjawab sosial yang dilaksanakan oleh swasta, perguruan tinggi dan masyarakat; 4) Memberikan penyadaran dan kepedulian akan pentingnya penanggulangan kemiskinan bagi peningkatan hasil pembangunan serta menciptakan iklim yang kondusif untuk melakukan usaha dan aktifitas masyarakat. 4. Prioritas Program Pembangunan Kota Salatiga 2011-2016 Dalam dokumen RPJMD Kota Salatiga 2011-2016 dirumuskan prioritas program pembangunan yang
memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung
dalam penanggulangan kemiskinan, proiritas program tersebut meliputi : a.
Pendidikan Peningkatan mutu pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada kualitas tenaga kerja yang secara linier akan mampu meningkatkan produktifitas, efektifitas dan efisiensi di segala sektor sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mantap (steady growth). Ditunjang dengan pengembangan sarana dan
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 17
prasarana
pendidikan
yang
representative.
Sebagai
upaya
peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan layanan dasar, maka Pemerintah
Kota
Salatiga
berusaha
meningkatkan
keterjangkauan
biaya
pendidikan bagi siswa kurang mampu dan tersedianya beasiswa bagi yang kurang mampu. b.
Kesehatan Peningkatan kualitas layanan kesehatan, status kesehatan dan gizi dalam suatu masyarakat
sangat
penting
dalam
upaya
peningkatan
kualitas
manusia.Tercapainya kualitas kesehatan dan gizi yang baik tidak hanya penting untuk generasi sekarang tetapi juga bagi generasi berikutnya. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dilaksanakan melalui : 1) Program advokasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja; 2)Program Pembinaan KB; 3) Pencegahan
dan
Penanggulangan
penyakit
menular;
4)
Pengembangan
lingkungan sehat dan 5) Penurunan angka kematian anak. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan. Hal ini akan terwujud bila adanya dukungan pemerintah dan semua elemen masyarakat. Status kesehatan dan gizi yang baik merupakan hak bagi seluruh lapisan masyarakat. Perhatian Pemerintah Kota Salatiga kepada warga kurang mampu tercermin dalam indikasi program prioritas jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu melalui jamkesda bagi warga yang tidak terlayani oleh jamkesmas, yaitu 40% dari jumlah warga kurang mampu di Salatiga dan peningkatan kesehatan ibu dan balita.
c.
Ekonomi Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha sadar untuk meningkatkan taraf kehidupan
suatu
wilayah
dengan
didasarkan
pada
teori-teori
ekonomi
pembangunan dengan azas efisiensi dan pemerataan. Proses pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah demi mencapai tujuan bersama. Pelibatan aktif seluruh elemen
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 18
masyarakat dan pemerintah Kota Salatiga ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang sinergis dalam mencapai pembangunan ekonomi yang dinamis dan fleksibel. Bukan hanya sinergitas pelaku pembangunan dalam menanggulangi kemiskinan yang diperlukan, akan tetapi dibutuhkan pula sinkronisasi program kegiatannya. Warga Kota Salatiga yang hidup di bawah kemiskinan hasil survey Susenas tahun 2010 oleh BPS sebesar 8,28%. Dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan target MDGs, warga kurang mampu diupayakan penurunannya sehingga pada tahun 2015 nanti hanya tinggal 6%. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi selalu memperhatikan sumber daya lokal yang tersedia bukan hanya sebagai objek pembangunan,
melainkan
secara
aktif
juga
berperan
sebagai
subjek
pembangunan Kota Salatiga. Arah dan skema dari langkah ini adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal melalui: 1) Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat; 2) Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga; 3) Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga; 4) Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru; 5) Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa keuangan; 6) Pemberian akses permodalan bagi UMKM sehingga akan tercapai target di berdayakannya 1.000 UMKM di Kota Salatiga. Berdasarkan beberapa kajian kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah diuraikan diatas, maka sangat jelas dan tegas komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diampu oleh berbagai SKPD di Kota Salatiga. Dengan komitmen tersebut maka upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga diharapkan dapat terwujud.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB III - 19
