BAB III ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN
3.1 Arah Strategi dan kebijakan Nasional Arah strategi dan kebijakan umum pembangunan nasional 20102014 adalah sebagai berikut: 1. Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia
yang
sejahtera
tercermin
dari
peningkatan
tingkat
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaaan ilmu pengetahuan dan teknlogi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program
perbaikan
kualitas
sumberdaya
manusia,
perbaikan
infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.
21
Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut: a.
Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui: 1) peningkatan kualitas substansi peraturan
perundang-undangan;
2)
penyempurnaan
proses
pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 3) pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan. b. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum Kinerja yang diharapkan dari lembaga penegak hukum dicapai melalui: 1) upaya peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan; 2) pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum; 3) negakan hukum perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi; 4) perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas; 5) peningkatan pengawasan eksternal dan internal dari upaya penegakan hukum; dan 6) peningkatan dukungan sarana dan prasarana. c.
Peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM Penghormatan
terhadap
prinsip-prinsip
hak
asasi
manusia
dilaksanakan dalam kerangka pembangunan hukum melalui: 1) pembaruan materi hukum dan 2) peningkatan pemberian bantuan hukum.
22
d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dicapai melalui: 1) penegakan hukum yang kuat dan dipercaya; 2) pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara; dan 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. e.
Peningkatan kualitas pelayanan publik Berbagai langkah yang hendak ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah: 1) memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional; 2) penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik; dan 3) pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.
f.
Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui: 1) penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure follow function; 2) pengembangan
sistem
ketatalaksanaan
untuk
mendukung
peningkatan efisiensi, tranparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan; 3) peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan SDM aparatur; dan 4) peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. g. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat instansi dilakukan melalui: 1. peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi; 2. pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi; dan
23
3. perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
3.2. Arah Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Negara Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional 2010-2014, khususnya pembangunan nasional bidang manajemen kepegawaian telah disusun arah strategi dan kebijakan BKN dalam pembangunan kepegawaian berjangka menengah 2010-2014.
Strategi dan Kebijakan BKN
disusun berdasarkan hasil
analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis, yakni: 1.
Mengembangkan
Sistem
Perencanaan
Kepegawaian
Berbasis
Kebutuhan Riil; 2.
Mengembangkan PNS Berbasis Kompetensi;
3.
Merumuskan,
menyempurnakan
dan
menetapkan
kebijakan
kepegawaian.; 4.
Menerapkan SMM ISO 9001-2008 yang berbasis teknologi informasi dalam pelayanan mutasi kepegawaian, status dan kedudukan kepegawaian;
5.
Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi dan dokumentasi data kepegawaian;
6.
Membangun sistem dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian kepegawaian dalam rangka menjamin terselenggaranya birokrasi yang akuntabel profesional dan netral.
24
3.2.1 Program BKN 2010-2014 Program BKN 2010-2014, meliputi: 3.2.1.1 Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara Program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara diarahkan untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi BKN, dengan sasaran sebagai berikut: a.
Meningkatkan
efektifitas
sistem
perencanaan
dan
pengembangan kepegawaian; b.
Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal;
c.
Meningkatkan
kualitas
rumusan
perundang-undangan
kepegawaian; d.
Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi;
e.
Meningkatkan
sistem
informasi
kepegawaian
yang
terintegrasi; f.
Meningkatkan
efektifitas
sistem
pengawasan
dan
pengendalian kepegawaian;
3.2.1.2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang
diarahkan untuk
memberikan
dukungan dalam pencapaian visi dan misi BKN dengan sasaran meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi.
3.2.1.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN diarahkan untuk memberikan dukungan dalam pencapaian
25
visi
dan
misi
BKN
dengan
sasaran
meningkatkan
pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor. 3.2.2 Kegiatan BKN 2010-2014 Untuk mendukung pelaksanaan program diselenggarakan berbagai kegiatan, meliputi: 3.2.2.1 Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Output dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan pertimbangan perencanaan kepegawaian dan formasi, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi perencanaan pegawai serta tersusunnya kebijakan realokasi/ distribusi pegawai termasuk tersusunnya kebijakan right sizing kepegawaian. 3.2.2.2 Standarisasi dan Kompetensi PNS Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya standarisasi dan kompetensi jabatan. 3.2.2.3 Pengkajian dan Penelitian Bidang Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian. 3.2.2.4 Analisis/ Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum Output dari kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi analisis kebijakan manajemen kepegawaian dan pelayanan bantuan hukum. 3.2.2.5 Analisis/
Evaluasi
Implementasi
Teknologi
dan
Modernisasi Manajemen Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi implementasi teknologi manajemen kepegawaian.
26
3.2.2.6 Analisis/ Evaluasi Implementasi Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil Output dari kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi implementasi pemberdayaan PNS. 3.2.2.7 Penyelenggaraan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Bidang
Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah: tersusunnya perencanaan dan pengembangan program diklat teknis dan diklat fungsional bidang kepegawaian serta terselenggaranya diklat teknis dan fungsional bidang kepegawaian. 3.2.2.8 Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian kompetensi pejabat/calon pejabat struktural dalam rangka pengembangan karir. 3.2.2.9 Perumusan Kebijakan di Bidang Rekruitmen dan Kinerja Pegawai Output dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan rekruitmen, seleksi, penempatan, penelusuran bakat dan kinerja pegawai. 3.2.2.10 Perumusan
Kebijakan
Penggajian,
Tunjangan,
dan
Kesejahteraan Output dari kegiatan ini adalah tersediannya bahan rumusan
kebijakan
penggajian,
tunjangan,
dan
kesejahteraan PNS, pejabat negara, PTT, dan staf khusus. 3.2.2.11 Perumusan Kebijakan Dibidang Jabatan Karier Output dari kegiatan ini adalah tersediannya bahan rumusan kebijakan penetapan dan pembinaan jabatan karier.
27
3.2.2.12 Perumusan Kebijakan di Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah tersediannya bahan rumusan kebijakan pembinaan JFAK. 3.2.2.13 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya berbagai rancangan,
penyempurnaan dan sosialisasi
peraturan
perundang-undangan dibidang kepegawaian. 3.2.2.14 Pelayanan Administrasi Pengadaan PNS Output
dari
kegiatan
ini
adalah
terselenggaranya
administrasi pengadaan CPNS/PNS dan penerbitan kartu kepegawaian. sesuai dengan Standar Manajemen Mutu 9001:2008. 3.2.2.15 Penetapan Persetujuan dan Pertimbangan Kenaikan pangkat dan Mutasi Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penetapan persetujuan/pertimbangan
kepangkatan
dan
mutasi
lainnya sesuai dengan Standar Manajemen Mutu 9001:2008. 3.2.2.16 Penetapan SK dan Pertek Pensiun PNS dan Pejabat Negara serta Janda/ Dudanya Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penetapan SK dan Pertimbangan teknis pensiun PNS dan Pejabat Negara serta Janda/dudanya sesuai dengan Standar Manajemen Mutu 9001:2008. 3.2.2.17 Penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan pertimbangan
dan
Penetapan status dan kedudukan
28
kepegawaian sesuai dengan Standar Manajemen Mutu 9001:2008. 3.2.2.18 Penyelenggaraan
Pelayanan
Kepegawaian
Kantor
Regional I - XII BKN Output dari kegiatan ini antara lain adalah :
Terselenggaranya pelayanan
penetapan
NIP
CPNS/PNS, Kartu Kepegawaian, Kenaikan Pangkat dan Mutasi lainnya, penetapan Pensiun PNS dan janda/dudanya serta penetapan status kepegawaian;
Tersedianya sistem pengelolaan dokumen dan arsip kepegawaian secara tertib dan lengkap, dan
Terselenggaranya bimbingan teknis (bimtek) sosialisasi peraturan perundang –undangan bidang kepegawaian.
3.2.2.19 Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi, dan Pengolahan Database Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengolahan data kepegawaian. 3.2.2.20 Pengembangan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan jaringan dan informasi kepegawaian dan tersusunnya rencana penerapan e-government yang kongkrit dan terukur 3.2.2.21 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian PNS I Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya teknis pengelolaan dokumen dan arsip kepegawaian.
29
3.2.2.22 Pengelolaan dan
Pemeliharaan
Dokumen dan Arsip
Kepegawaian PNS II Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya teknis pengelolaan dokumen dan arsip kepegawaian. 3.2.2.23 Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah I Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan rumusan
kebijakan
terlaksananya
pengawasan
pengawasan dan
dan
pengendalian,
pengendalian,
serta
terselenggaranya bimtek peraturan perundang–undangan bidang kepegawaian. 3.2.2.24 Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah II Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan rumusan
kebijakan
terlaksananya
pengawasan
pengawasan dan
dan
pengendalian,
pengendalian,
serta
terselenggaranya bimtek peraturan perundang–undangan bidang kepegawaian. 3.2.2.25 Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah III Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan rumusan
kebijakan
terlaksananya
pengawasan
pengawasan dan
dan
pengendalian,
pengendalian,
serta
terselenggaranya bimtek peraturan perundang–undangan bidang kepegawaian. 3.2.2.26 Penyelenggaraan Pertimbangan Kepegawaian Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pertimbangan keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS.
30
3.2.2.27 Perencanaan,
Pembinaan
Program dan Kegiatan
dan
BKN
Evaluasi
Pelaksanaan
dan Kerjasama
Antar
Instansi dalam dan Luar Negeri Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya kinerja dan
rencana
anggaran, bantuan program dan teknik,
kerjasama antar lembaga serta terlaksananya evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran serta bantuan
program
dan
teknik,
serta
terlaksananya
penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, pengendalian, dan lain-lain) 3.2.2.28 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan BKN Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan BKN. 3.2.2.29 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya urusan persuratan, rumah tangga, pembinaan dan pengelolaan perlengkapan kantor BKN, dan terlaksananya pengadaan barang
dan jasa
BKN
yang
dilakukan melalui
e-
procurement, serta terlaksananya manajemen kearsipan dan dokumentasi dengan berbasis TIK. 3.2.2.30 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BKN Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi kepegawaian
dan
pembinaan
pegawai,
penyusunan
organisasi dan ketatalaksanaan BKN; tersedianya sistem penegakan
disiplin
yang
efektif,
penjatuhan
sangsi
terhadap para pelanggarnya, terlaksananya penyampaian LHKP oleh para pejabat struktural BKN; tersedianya sistem
31
rekrutmen yang transparan; tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi; dan tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif disertai reward dan punishment. 3.2.2.31 Penyelenggaraan Humas, Protokol, dan Operasional Pimpinan Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya hubungan masyarakat dan keprotokolan. 3.2.2.32 Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Output dari kegiatan ini adalah: terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan tugas internal BKN; terlaksananya tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksanaan; dan tersedianya sistem pelaporan gratifikasi. 3.2.2.33 Penyelenggaraan Operasional dan Tugas Teknis Lainnya Kantor Regional I – XII BKN Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sebagian fungsi administrasi kepegawaian dan manajemen PNS. 3.2.2.34 Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BKN Pusat Output
dari
pembangunan,
kegiatan
ini
adalah
terlaksananya
pengadaan dan peningkatan sarana dan
prasarana di BKN Pusat. 3.2.2.35 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana Kantor Regional I – XII BKN Output
dari
pembangunan,
kegiatan
ini
adalah
terlaksananya
pengadaan dan peningkatan sarana dan
prasarana di Kanreg I s/d XII BKN.
32
