Disampaikan pada kegiatan “Bimbingan Teknis Kelembagaan untuk Pemantapan Akreditasi PKBM” Semarang, Tanggal 4 Maret 2016
KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN DIKTARA 1. Pendidikan Keaksaraan: • Pendidikan Keaksaraan Dasar • Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (KUM) • Pengembangan Pendidikan Multikeaksaraan
7. Penataan Kelembagaan:
2. Pengembangan Budaya Baca:
• Penataan Kelembagaan PKBM dan Satuan PNF lainnya • Revitalisasi SKB sebagai Satuan PNF • Pengembangan Satuan PNF Unggulan/Rujukan
• Perluasan Akses Bahan Bacaan Masyarakat • Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat di Ruang Publik • Pengembangan Gerakan Indonesia Membaca
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan: diarahkan untuk memberikan kepastian memperoleh layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang membutuhkannya (khususnya pemuda dan orang dewasa)
6. Penguatan Sistem Pendataan dan Informasi:
3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C):
• Pengembangan Aplikasi Dapodik Keaksaraan dan Kesetaraan • Pengembangan Layanan Informasi berbasis Website
• Pengembangan Kurikulum berbasis Vokasional • Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran • Pengembangan Metodologi Pembelajaran
5. Kerjasama dan Kemitraan: • Pengembangan Kerjasama dengan berbagai Lembaga/ Organisasi Mitra Penyelenggara Program • Pengembangan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
4. Pendidikan Berkelanjutan: • Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan • Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal • Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal
Kebijakan Pengembangan Program Setiap program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, harus: • Jelas komponen dan standar program • Memiliki izin penyelenggaraan program • Melaksanakan SKL dan kurikulum sesuai Permendikbud • Memenuhi standar nasional pendidikan • Siap diakreditasi oleh BAN PNF • Administrasi pengelolaan program harus dilakukan secara tertib dan teratur
Kebijakan Program Pendidikan Keaksaraan • Setiap daerah diminta mengumpulkan data by name by adress (melalui aplikasi data online) • Pelatihan tutor (TOT) Keaksaraan Dasar berbasis SKL di kab. terpadat tuna aksara • Pelatihan tim penilai keaksaraan dasar • Implementasi Permendikbud tentang Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjutan • Afirmasi keaksaraan dasar ke daerah terpadat angka tuna aksara, Papua dan daerah 3 T • KUM diprioritaskan di daerah pasca keaksaraan dasar sebagai tindaklanjut program (memelihara melek aksara)
• Penyediaan bahan belajar keaksaraan dasar, KUM, dan multi keaksaraan
Kebijakan Program Pengembangan Budaya Baca • Perluasan akses bahan bacaan di daerah lokasi kegiatan paska keaksaraan dasar untuk kebertahanan tingkat literasi • Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di ruang publik • Pengembangan dan perluasan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) • Perluasan kerjasama dengan penerbit dan lembaga terkait dalam pengembangan donasi buku kepada TBM • Rintisan kampung literasi • Kemitraan dengan para pegiat budaya baca dan Forum TBM
Kebijakan Program Pendidikan Kesetaraan • • • • • • • • • • •
Pendataan warga belajar “by name by adress” untuk diberi NIS (Nomor Induk Siswa) Menyusun kurikulum berbasis vokasi (hanya memuat kompetensi akademik yang esensial saja) Pengembangan bahan belajar yang adaptif dengan sistem kredit per modul/buku paket mata pelajaran (tidak ada lagi raport) Pengembangan model pembelajaran dengan pendekatan orang dewasa Menyusun acuan pengelolaan program dan acuan pembelajaran Memperkuat kompetensi pendidik dan pengelola program Pemetaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan pendidikan sebagai penyelenggara program sesuai SPM Seleksi ketat kelayakan satuan pendidikan sebagai penyelenggaran program pendidikan kesetaraan Penerapan sangsi berat bagi satuan pendidikan yang melakukan kecurangan Penerapan “placement test” atau RPL (pengakuan belajar lampau) untuk menentukan pemeringkatan kelas Menyiapkan satuan pendidikan yang terakreditasi (berkinerja A dan B) sebagai “testing centre” (sebagai pengganti UN ?)
Kebijakan Program Pendidikan Berkelanjutan • Penyusunan grand disain pendidikan berkelanjutan • Pengembangan pendidikan kecakapan hidup perempuan • Pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan dengan fokus keberpihakan pada perempuan marginal dan etnik minoritas • Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) • Pengembangan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO)
Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Satuan PNF Setiap satuan PNF sebagai penyelenggara program harus: • Jelas komponen standar satuan pendidikannya • Memiliki izin pendirian • Memiliki nomor induk lembaga • Memenuhi standar minimal nasional • Siap diakreditasi oleh BAN PNF • Siap dinilai kinerjanya • Siap menerima konsekuensi apabila melanggar aturan
Kebijakan Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) • • •
• • • • • •
Penguatan kapasitas kelembagaan SKB menjadi satuan pendidikan nonformal Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran Penyiapan SKB sebagai “testing centre” pendidikan kesetaraan (ujian per modul/mata pelajaran berbasis komputer) Memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas Peningkatan kompetensi pamong belajar Akreditasi program dan lembaga sebagai pengakuan kualitas pembelajaran Masuk dalam Dapodik (data pokok Pendidikan - NPSN) Warga belajar pendidikan kesetaraan memperoleh NISN Menjadi satuan pendidikan nonformal unggulan atau rujukan
POSTUR ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2016 (dalam ribuan rupiah)
No
SatuanKerja/ Unit Kerja
Belanja Bantuan Sosial (ma. 57) Sasaran
DIT.BINDIKTARA
18 paket
Jumlah
Belanja Barang Lainnya diserahkan Masy/Pemda (ma. 52) Sasaran
35 komunitas 51 desa 422.170 orang 1.800.000 762 lembaga 151 paket
Jumlah
Belanja Pegawai/Ba rang/Modal
Jumlah
605.026.800
112.243.200
717.270.000
46 lembaga 35 komunitas 51 desa
14.545.000
16.005.461
30.550.461
172.870 orang 31 paket
108.197.000
31.470.804
139.667.804
1.
Subdit Program dan Evaluasi
18 paket
2.
Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca
-
-
3.
Subdit Kesetaraan dan Diklanjut
-
-
249.300 orang 20 paket
376.534.800
22.642.750
399.177.550
4.
Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
-
-
716 lembaga 100 paket
105.750.000
20.682.652
126.432.652
5.
Subag Tata Usaha
-
-
21.441.533
21.441.533
1.800.000
-
-
Keterangan: Jumlah Bantuan Penyelenggaraan Program dan Bantuan Sosial, sebesar Rp. 605.026.800.000 (84.35%)
JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2016 No
Jenis Bantuan Program
Volume
Unit Cost
Jumlah (Rp)
1.
BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara)
64.500 org
450.000
29.025.000.000
2.
BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T
30.000 org
750.000
22.500.000.000
3.
BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1.000 org
2.500.000
2.500.000.000
4.
BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
77.370 org
600.000
46.422.000.000
5.
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A
12.640 org
970.000
12.260.800.000
6.
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B
123.160 org
1.400.000
172.424.000.000
7.
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C
92.500 org
1.700.000
157.250.000.000
8.
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional
11.000 org
2.000.000
22.000.000.000
9.
Bantuan Penyelenggaraan PKH Perempuan Marjinal
1.000.000
10.000.000.000
10.000 org
10.
Bantuan Pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM)
20 pkt
130.000.000
2.600.000.000
11.
Bantuan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)
31 pkt
250.000.000
7.750.000.000
JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2016 No
Jenis Bantuan Program
Volume
Unit Cost
Jumlah (Rp)
12.
Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra
51 lbg
50.000.000
2.550.000.000
13.
Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF (PKBM dan Rumpin)
470 lbg
85.000.000
39.950.000.000
14.
Bantuan Sarana bagi TBM
155 lbg
50.000.000
7.750.000.000
15.
Bantuan TBM di SKB
40 lbg
50.000.000
2.000.000.000
16.
Bantuan Sarana bagi SKB
100 pkt
100.000.000
10.000.000.000
17.
Bantuan Pembangunan (Revitalisasi) SKB
20 lbg
2.175.000.000
43.500.000.000
18.
Bantuan POKJA PUG
20 lbg
50.000.000
1.000.000.000
19.
Bantuan PTPPO
26 lbg
60.000.000
1.560.000.000
20.
Bantuan Pendampingan Komunitas Rumah Belajar (homeschooling)
35 kom
35.000.000
1.225.000.000
21.
Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi
20 desa
200.000.000
4.000.000.000
22.
Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi
31 desa
160.000.000
4.960.000.000
23.
Bantuan Tanggap Darurat Bencana
18 paket
100.000.000
1.800.000.000
Jumlah
605.026.800.000
Terima kasih
Ayo, Semangat Belajar dan Bekerja
