Penataan Kelembagaan PKBM Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 1
KERANGKA PENYAJIAN 1
Sejarah PKBM
2
Kondisi PKBM
3
PKBM --> Belajar dari Kominkan
4
Kondisi PKBM saat ini
2
Sejarah PKBM (1/2) Periode
Keterangan
Sebelum • Terdapat banyak bentuk PKBM (kelompok belajar, komunitas belajar, dll) tahun 2000 • PKBM dibentuk sebagai respon terhadap krisis ekonomi • PKBM memperoleh respon yang baik 2000an • PKBM cukup berperan dalam memperluas akses wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C dengan kurikulum sekolah • Forum Komunikasi PKBM Nasional didirikan. 2002 • PKBM diakui sebagai Satuan Pendidikan Nonformal 2003 (Undang-Undang nomor 20 tahun 2003) 3
Sejarah PKBM (1/2) Periode Keterangan 2006 • Kelompok Belajar dan PKBM giat berperan dalam pendidikan keaksaraan orang dewasa untuk mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua (PUS). 2010 • NILEM Diperkenalkan, Seminar Internasional, Forum Internasional 2011 & • PKBM Tematik, Seminar Internasional, Forum 2012 Internasional 2013 • Forum Kebijakan Internasional Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup Remaja Rentan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
4
Kondisi PKBM 7000
Jumlah PKBM dari Tahun ke Tahun
6556
6000 5000
5000 4000 3064
3000 2000 1000
815
0 1999
2005
2010
2012
5 Sumber: www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas
PKBM --> Belajar dari Kominkan (1/2) • Pemerintah Jepang pada tahun 1946 menganggap bahwa rekonstruksi bidang pendidikan melalui sekolah atau pendidikan anak-anak tidaklah cukup, sehingga diperlukan model pendidikan yang betul-betul mampu menyatukan dan melayani seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakatnya. • Model pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat merupakan sebuah konsep yang dianggap dapat melayani seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakat (diantaranya program keterampilan bagi orang dewasa). • Konsep Citizens’ Public Hall (Kominkan) direkomendasikan pemerintah Jepang sebagai sebuah fasilitas pendidikan sosial di setiap pemerintahan kota, dengan harapan dapat membangun dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat Jepang.
1946
2012
6
PKBM --> Belajar dari Kominkan (2/2) 17143
KOMINKAN
2979
Public Libraries
0
294.589
Perpustakaan 10915
Junior High Schools
42.799
SMP & MTs
5000
6.556
PKBM 10000
15000
20000
-
50000.0100000.0 150000.0 200000.0 250000.0 300000.0
Catatan: Perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi (data dari Pustaka Indonesia, 2012) 7
Sekilas tentang Pemberdayaan Masyarakat di Negara Lain
KOMINKAN-JEPANG
Penataan Kelembagaan (1/4) Kriteria Pengembangan dan Pendirian PKBM (Berdasarkan Deklarasi PKBM, Jogja 16-18 Februari 2012) PKBM diharapkan memiliki: 1.
2. 3. 4.
Luas tanah minimal 150 meter persegi, 200 meter persegi, atau 500 meter persegi;
11.
Minimal 3 kegiatan;
12.
Warga belajar;
Izin tetangga/lingkungan dari warga masyarakat sekitarnya;
13.
Tenaga pendidik;
14.
Tenaga kependidikan (kepengurusan yang jelas);
Izin Domisili dari Kelurahan/Desa/Pemerintah Setempat; 15. Akta notaris (berikut: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART); 16.
Administrasi yang baik (admin umum dan admin keuangan);
Manajemen pengelolaan yang baik;
5.
NPWP atas nama PKBM;
17.
Data potensi wilayah yang jelas;
6.
Rekening Bank atas nama PKBM;
18.
7.
Izin operasional;
Jaringan kerja yang luas dalam rangka keberlanjutan layanan;
8.
Kantor yang jelas;
19.
Usaha produktif/kewirausahaan;
9.
Papan nama yang jelas;
20.
NILEM dan/atau akreditasi
10.
Program kerja;
9
Penataan Kelembagaan (2/4) • Kapasitas kelembagaan PKBM ditingkatkan untuk menciptakan kekuatan kelembagaan dan kebertahanan PKBM. • PKBM ditingkatkan dan diarahkan untuk menjadi konsep Balai Belajar Bersama di ruangruang publik. • Kemitraan dengan universitas dan jejaring dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) diperkuat untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara PKBM. 10
Penataan Kelembagaan (3/4)
Revitalisasi PKBM 1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
Peningkatan mutu kelembagaan PKBM termasuk manajemen kelembagaan dan alokasi dana untuk membuat outlet PKBM sehingga PKBM dapat memasarkan produknya atau produk PKBM lain untuk menggerakan dana masyarakat yang bermanfaat bagi keberlangsungan dan kebertahanan PKBM itu sendiri. Pengembangan PKBM Tematik Pengembangan PKBM diarahkan pada terbentuknya komunitas usaha mandiri, bukan hanya sekedar penyedia jasa pelatihan. Peningkatan peran PKBM dalam pemassalan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pengembangan sarana PKBM melalui pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3). Sinergi PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam hal peningkatan kualitas tutor dan penyelenggara pendidikan nonformal. Pendataan PKBM atau satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya berbasis Nomor Induk Lembaga (NILEM) online. 11
Penataan Kelembagaan (4/4)
Rumah Pintar • Di samping PKBM dan TBM, terdapat juga Rumah pintar sebagai salah satu Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF-S) yang didisain dengan strategi pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi para warga belajar, terutama anak-anak berusia 4-15 tahun. • Rumah Pintar bukan untuk menyaingi PKBM melainkan untuk memperkuat eksistensi PKBM. • Terdapat program kecakapan hidup untuk para ibu dan pemuda, kemampuan keorangtuaan (parenting) bagi para ibu muda dengan anak-anak usia dini, dan ketahanan pangan keluarga melalui pengadaan kemampuan kewirausahaan. • Semua orang pada semua tingkat kelompok usia berpartisipasi dalam proses pembelajaran sepanjang hayat untuk memberdayakan masyarakat mereka sendiri. • Program-program ini dibagi ke dalam 5 sentra, yaitu (i) Setra Buku; (ii) Sentra Komputer; (iii) Sentra Audio Visual; (iv) Sentra Permainan; dan (v) Sentra Kriya. • Saat ini terdapat 261 Rumah pintar, 145 Mobil Pintar, 402 Motor Pintar, dan 3 Kapal Pintar yang beroperasi di Indonesia, termasuk 2 Mobil Pintar yang 12 beroperasi di Lebanon.
Indonesia Meraih UNESCO King Sejong Literacy Prize
Meningkatkan Kualitas Keaksaraan melalui Aksara Kewirausahaan, Budaya Baca dan Pelatihan Tutor, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Memukau berbagai pujian karena jangkauannya yang luas mendekati tiga juta orang, program pendidikan keaksaraan diintegrasikan dengan pengenalan kewirausahaan dan pembinaan taman bacaan masyarakat di ruang publik seperti pasar dan tempat ibadah, serta pelatihan tutor. Untuk menciptakan dan mempertahankan masyarakat pembelajar sepanjang hayat, program ini memberikan layanan keaksaraan orang dewasa termasuk keaksaraan dasar dan digital, aksara kewirausahaan, peningkatan budaya membaca dan pelatihan tutor. Pemerintah berupaya meningkatkan lingkungan masyarakat beraksara terutama perempuan dewasa, melalui langkah-langkah terpadu termasuk keaksaraan fungsional berbasis bahasa ibu, integrasi kecakapan hidup dan keaksaraan dasar, dan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Sumber: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/literacy-prizes/2012/indonesia/ 13 Kota – 2007
UNESCO akui Keberhasilan Indonesia dalam Entaskan Tuna Aksara
14
Silakan Berpartisipasi pada UNESCO King Sejong Literacy Prize Tahun 2013 • Kami mendorong provinsi, kabupaten/kota, dan UPT yang akan mengajukan King Sejong Literacy Prize; • Bagi yang berminat dapat menghubungi KNIU dan Dit. Bindikmas untuk menyiapkan data-data pendukung. • Tema yang menarik adalah tentang “Perubahan Iklim” atau “Mencerdasi Bencana”. 15
Pendidikan Keaksaraan: Masyarakat Baduy, Kelompok Belajar Kampung Lampegan and PKBM Kanahjeraf
16
17
