PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Rasyid Thaha ABSTRAK

Rasyid Thaha : Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah

38

PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Rasyid Thaha ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada pemerintah daerah. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance masih relevan dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi hal ini bisa dilihat dan dikaji dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya yang menurut sebahagian besar responden. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi mendapat perhatian responden bahwa masih layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional. Sementara dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah mampu bersinerji dengan tugas dan tanggungjawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (team work). Faktor-faktor yang mempengaruhi pola restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance dapat dikaji dari berbagai segi, diantaranya masalah kepastian hukum. Menurut sebagian responden bahwa hal itu sudah dilakukan berdasarkan keadilan dan pemberlakuan hak dan kewajiban yang sama. Dalam ranah transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah telah berhasil menjadikan sebagai pola yang terbuka dan dapat diakses juga mengedepankan bentuk manajemen yang terbuka sebagai bentuk pertanggung jawaban moral. Kata kunci : Penataan kelembagaan, Pemerintah daerah PENDAHULUAN Sistem mengalami

permasalahan, keinginan, dan kepentingan

pemerintahan perubahan

Indonesia pada

secara baik dan benar oleh pemerintah.

tahun 1999 yaitu dengan diberlakukan-nya

Sehingga pemerintah mampu menyediakan

sistem

tata

layanan masyarakat secara efisien, mampu

aturan pemerintahan di Indonesia pada

mengurangi biaya, memperbaiki output dan

hakekatnya

penggunaan sumber daya manusia secara

desentralisasi.

merupakan

mendasar

serta aspirasi masyarakat dapat dipahami

Perubahan

upaya

dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Salah satu tujuan

lebih efektif. Pelaksanaan

otonomi

daerah

Good Governance adalah mendekatkan

memberikan keleluasaan bagi pemerintah

pemerintah

daerah

dengan

rakyat.

Dengan

demikian apa yang menjadi kebutuhan,

perangkat

untuk

menyusun

daerahnya.

organisasi

Dasar

utama


penyusunan

perangkat

daerah

dalam

39

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

bentuk suatu organisasi adalah adanya

tentang

urusan

Dalam kebijakan tersebut tergambar bahwa

pemerintahan

kewenangan

daerah,

yang yang

menjadi

terdiri

dari

Organisasi

Perangkat

Daerah.

perangkat daerah terbagi atas lima unsur

urusan wajib dan urusan pilihan, namun

yaitu :

tidak berarti bahwa setiap penanganan

1. Unsur staf yang membantu penyusunan

urusan pemerintahan harus dibentuk ke

kebijakan

dalam organisasi tersendiri.

dalam Sekretariat.

Dengan

perubahan

terminologi

pembagian urusan pemerintah yang bersifat kongruen Nomor

berdasarkan

32

Tahun

implementasi terwadahi tersebut

Undang-Undang

2004,

maka

kelembagaan fungsi-fungsi

pada

dalam

koordinasi,

diwadahi

2. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat. 3. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan.

setidaknya

4. Unsur pendukung tugas kepala daerah

pemerintahan

dalam penyusunan dan pelaksanaan

masing-masing

tingkatan

pemerintahan.

kebijakan edaerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun

dan

2003

Dinamika tuntutan masyarakat akan

mengungkapkan bahwa perangkat daerah

kualitas pelayanan menuntut pemerintah

kabupaten/kota

sekretariat

daerah

untuk

daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,

daerah

kelembagaan

lembaga teknis daerah, kecamatan dan

kelembagaan daerah yang dibuat akan lebih

kelurahan.

efisien. Karakter ini ditunjukkan dengan

maka

terdiri

120

diwadahi dalam dinas daerah.

yang

Dengan

pasal

5. Unsur pelaksana urusan daerah yang

atas

membentuk

pemerintah

menyelenggarakan

kelembagaan,

daerah

pemerintahan

dapat secara

struktur

melakukan

kelembagaan

Kelembagaan memungkinkan

yang

pemerintahan

sehingga

yang besar,

terjadinya

bentuk

ramping. akan overlap

efisien untuk meningkatkan pelayanan dan

implementasi tugas pokok dan fungsi antar

kesejahteraan masyarakat. Pembentukan

organisasi yang ada. Banyaknya keragaman

kelembagaan pemerintah daerah dilakukan

organisasi kelembagaan yang dibangun

berdasarkan

oleh

Peraturan

Pemerintah

pemerintah

daerah

menciptakan


potensi terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas.

Kondisi

sulitnya

ini

selain

koordinasi

implementasi

menciptakan

pada

kebijakan

Kepemimpinan dikatakan

(leadership)

sebagai

cara

dari

40

dapat seorang

tatanan

pemimpin (leader) dalam mengarahkan,

juga

mendorong dan mengatur seluruh unsur-

publik

berakibat pada pemborosan penggunaan

unsur

sumber

organisasinya untuk mencapai suatu tujuan

daya.

Banyaknya

keragaman

di

dalam

organisasi

semakin banyak kemungkinan terciptanya

menghasilkan

garis

maksimal. Dengan meningkatnya kinerja

diantara

organisasi

kelembagaan itu sendiri.

menghasilkan

kualitas

pelayanan

seseorang

bagi

pegawai

yang

penerima

layanan.

atau

pegawai

dalam

mewujudkan tujuan organisasi.

masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan

kinerja

sehingga

pegawai berarti tercapainya hasil kerja

Organisasi pemerintah yang ramping akan

diinginkan

atau

organisasi yang dibangun juga menciptakan

konflik

yang

kelompok

Kepemimpinan yang ada di Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang baik

Kondisi ini menjadikan kelembagaan yang

sehingga

tidak berbelit-belit serta prosedur pelayanan

pelayanan

yang mudah dipahami oleh masyarakat

masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

serta memberikan kejelasan dan kepastian

Sasaran

hukum bagi masyarakat.

pembangunan

Pada

sebuah

organisasi

Indonesiadapat yang yang

peningkatan

menciptakan

maksimal ingin

di

kepada

dicapai

Indonesia

pemerataan

dalam adalah

pembangunan

pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan

beserta hasil-hasilnya. Hal ini telah menjadi

dalam

salah satu kebijaksanaan pokok pemerintah

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dan

pemerintahan,

guna

meningkatkan

dan

dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui

menyerasikan

kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas

perkembangan

organisasi pemerintahan yang memadai,

seluruh wilayah Indonesia.

maka penyelenggaraan tata pemerintahan

Pada

sekaligus

pertumbuhan pada

setiap

awal-awal

dan

daerah

di

pembangunan

akan

dilaksanakan, peranan pemerintah biasanya

kelemahan

sangat dominan. Bahkan di negara yang

kepemimpinan merupakan salah satu sebab

menganut paham sosialis murni, seluruh

keruntuhan

kegiatan pembangunan adalah tangung

yang

baik

terwujud,

(Good

Governance)

sebaliknya kinerja

kelembagaan

Indonesia.(Istianto, 2009: 2)

di

jawab

pemerintah.

Namun

demikian


partisipasi

masyarakat

pembangunan

dalam

sangat

41

usaha

Pembangunan di Indonesia mencakup

diperlukan.

banyak kegiatan yang beraneka ragam yang

Kartasasmita (1997) menyebutkan bahwa

semuanya

studi

meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup

empiris

kegagalan

menunjukkan pemba-ngunan

bahwa atau

itu

masyarakat.

dimaksudkan

untuk

Perwujudannya

pembangunan tidak memenuhi sasaran,

bermacam-macam,

karena kurangnya partisipasi masyarakat,

kesehatan, penyuluhan, bantuan teknis,

bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat

penyediaan kebutuhan air, listrik, jalan,

menentang upaya pembangunan.

perumahan sampai dengan proyek-proyek

Menggerakkan partisipasi masyarakat

seperti

dapat pelayanan

yang bertujuan meningkatkan taraf hidup

bukan hanya esensial untuk mendukung

rakyat.

Salah

satu

perwujudan

dari

kegiatan pembangunan oleh pemerintah,

pembangunan tersebut yang akan dibahas

tetapi juga agar masyarakat berperan lebih

dalam penelitian ini adalah pembangunan

besar dalam kegiatan yang dilakukannya

prasarana jalan.

sendiri. Dengan demikian menjadi tugas

Perkembangan pembangunan jalan

penting manajemen pembangunan untuk

sangat erat hubungannya dengan per-

membimbing,

kembangan

menciptakan

menggerakkan iklim

yang

dan

mendukung

umat

manusia

di

bidang

ekonomi, sosial, budaya dan teknologi,

kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh

sedangkan

masyarakat.

seiring dengan perkembangan teknologi

Pendekatan

strategi

perkembangan

teknik

jalan

pembangunan

yang ditemukan dan dikuasai oleh manusia.

pada kemandirian masyarakat (self-help

Oleh karena itu proses pembangunan jalan

strategy) oleh Slamet (1994) dijelaskan

mengalami

sebagai memberikan kesempatan kepada

perubahan-perubahan yang terjadi dalam

masyarakat

masyarakat.

untuk

mengelola

dan

perubahan

sesuai

dengan

mengorganisasikan sumber-sumber lokal,

Era globalisasi yang ditunjukkan oleh

baik yang bersifat materiil, pikiran maupun

berbagai kemajuan teknologi khususnya

tenaga. Pemberian bantuan yang berasal

dibidang

dari luar, baik yang bersifat teknis maupun

transportasi telah memperluas jangkauan

keuangan

kegiatan

tetap

dimungkinkan,

dengan jumlah yang terbatas.

tetapi

informasi,

ekonomi

komunikasi

masyarakat

dan

yang

menuntut tersedianya prasarana yang dapat


42

mempercepat mobilitas barang, jasa dan

mendapatkan keadaan yang lebih baik

manusia.

jalan

harus dilakukan secara bersama-sama oleh

merupakan salah satu usaha yang dapat

masyarakat dan pemerintah, karena pada

mempercepat

dasarnya

Perluasan

jaringan

mobilitas

penduduk,

arus

kebijaksanaan

pemerintah

barang dan jasa serta informasi dalam

merupakan perpaduan dan pemadatan/

jumlah yang besar.

kristalisasi daripada pendapat-pendapat dan

Perkembangan teknologi yang cukup

keinginan-keinginan rakyat dan golongan-

tinggi memperbesar tuntutan masyarakat

golongan dalam masyarakat sebagaimana

terhadap

prasarana

dikatakan Dimock (1958) dalam Soenarko

transportasi. Hal ini menjadi salah satu

(2000) “Public policy is the reconciliation

permasalahan yang harus dihadapi oleh

and cristallization of the views and wants of

Pemerintah dalam rangka mempercepat

many people and groups in the body social”.

pertumbuhan

Namun

ketersediaan

ekonomi

masyarakat,

demikian

di

memperkuat daya saing dan meningkatkan

berkembang

ketahanan ekonomi masyarakat, karena

pemerintah lebih aktif dibanding dengan

prasarana

khususnya

peranan

prasarana

Tjokroamodjojo (1988).

prasarana

transportasi jalan

merupakan

penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain di bidang ekonomi. Keinginan

dan

tuntutan

pada

negara-negara

umumnya

masyarakat

secara

peranan

langsung

Selain itu penetapan tujuan-tujuan pembangunan yang hendak dicapai harus

(demand)

merupakan suatu usaha yang dilakukan

yang berkembang ditengah-tengah masya-

semua fihak yang merasa perlu untuk

rakat perlu mendapat perhatian yang cukup

membantunya,

dan mendapat penyelesaian sebagaimana

objectives for administrasion activity is ane

mestinya, oleh karena itu pembentukan

enterprise to which all operating levels may

kebijaksanaan (policy formation) harus terus

contribute” (John D. Millet dalam Soenarko ,

menerus

2000)

mendapat

perhatian.

“The

determining

of

Pembangunan merupakan suatu proses

Keaktifan pemerintah dalam proses

pembaharuan yang kontinyu dan terus

penataan kelembagaan hendaknya disertai

menerus

dengan usaha untuk memperbesar peranan

dari

suatu

keadaan

tertentu

kepada suatu keadaan yang dianggap lebih

masyarakat

baik.

masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar

Usaha

pembaharuan

untuk

atau

usaha

pemberdayaan


43

masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam

kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu

proses

sebanding dengan apa yang diperbuatnya.

pembangunan,

keterlibatan

karena

tanpa

akan

terjadi

masyarakat

kekurangefektifan pembangunan. Keterlibatan

aktif

Pembangunan Prasarana jalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

atau

partisipasi

(APBD)

di

Tingkat

Daerah

Kabupaten

masyarakat tersebut dapat berarti keter-

menempati prioritas yang cukup tinggi.

libatan dalam penentuan arah, strategi dan

Salah

kebijaksanaan

yang

anggaran pembangunan prasarana jalan

keterlibatan

tahun anggaran 1999/2000 di Kabupaten

dalam memikul beban dan tangungjawab

Bone adalah sebesar 99% dari anggaran

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

sektor

dan keterlibatan dalam memetik hasil dan

geofisika,

manfaat

anggaran pembangunan yang tercantum

dilakukan

pembangunan

oleh

pemerintah,

secara

berkeadilan

(Tjokro-

amidjojo, 1992).

contoh

transportasi, atau

adalah

besarnya

meteorologi

sebesar

33,7%

dan dari

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dukungan pelaksanaan

satu

masyarakat

pembangunan

terhadap

Daerah (APBD)

merupakan

Besarnya kontribusi anggaran yang

salah satu faktor yang dapat menentukan

dialokasikan

keberhasilan dan kega

setiap

Kabupaten Nganjuk tersebut seiring dengan

program pembangunan. Oleh karena itu

diberlakukannya otonomi daerah yang luas,

dukungan masyarakat hendaknya selalu

nyata

mendapat perhatian dan selalu diusahakan

dituntut kesiapan setiap daerah dalam

keberadaanya dalam setiap kesempatan.

menyelenggarakan pemerintaha di daerah.

Idealnya,

galan

sektor

transportasi

bertanggungjawab,

di

dimana

kebutuhan

Akan tetapi permasalahan yang terjadi di

masyarakat terhadap sesuatu diikuti dengan

lapangan adalah: apakah program kegiatan

besarnya

besarnya

dan

ke

partisipasi

dalam

proses

pencapaiannya. Partisipasi yang dimaksud adalah

partisipasi

pelaksanaan

dalam

maupun

pemeliharaannya

(Soenarko,

prasarana

jalan

tersebut

akan diiringi dengan partisipasi masyarakat.

perencanaan,

atau par-tisipasi dalam keseluruhan tahapan pembangunan

pembangunan

1998).

Oleh

karena itu dapatlah dikatakan bahwa tingkat

KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi harus senantiasa mengevaluasi

kinerjanya,

melakukan


44

perbaikan, agar tetap berkembang dan

Pemerintahan daerah perusahaan bertujuan

dapat

untuk memperbaiki dan memaksimalisasi

bersaing.

dilaksanakan Tujuannya

Perbaikan

secara

adalah

ini

harus

berkesinambungan.

agar

organisasi

kinerja organisasi (Djohanputro, 2004).

itu

Pemerintahan

daerah

merupakan

semakin berkembang, dapat bersaing dan

suatu kegiatan yang sangat terkait dengan

minimal dapat mempertahankan kualitas

kemajuan

yang sulit diprediksi. Salah satu strategi

mempertahankan

keberadaannya.

untuk memperbaiki dan memaksimalkan

organisasi

di

kinerja

sekelompok manusia menunjukkan perilaku

organisasi

adalah

pemerintahan

daerah.

suatu

yang

organisasi

dalamnya

untuk Suatu terdapat

yang menggambarkan keterkaitan antara

Pemerintahan

daerah

organisasi

manusia

dan

organisasi

tersebut.

ditujukan untuk mencapai efektifitas dan

Sedarmayanti (2000:39) mengungkapkan

efisiensi

dilakukan

bahwa perilaku organisasi terdiri atas dua

struktur

aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap

organisasi menjadi lebih baik. Hal ini sesuai

manusia dan pengaruh manusia terhadap

dengan definisi pemerintahan daerah yang

organisasi.

dengan

organisasi. cara

Hal

menata

ini

kembali

diuraikan berikut.

Pemerintahan

Pemerintahan daerah, sering disebut sebagai

downsizing

organisasi

berarti juga proses merubah, memperluas

delayering,

atau memperkecil organisasi sesuai visi,

melibatkan pengurangan di bidang tenaga

misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai

kerja,

oleh organisasi agar memberikan kontribusi

unit

kerja

atau

daerah

atau

divisi,

ataupun

pengurangan tingkat jabatan dalam struktur

positif

organisasi.

sehingga

Pengurangan

ini

diperlukan

bagi

public

kepuasan

maupun

customers

masyarakat

dan

untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas

pelanggan

(David, F, 1997).

satisfaction) yang merupakan salah satu

Strategi

pemerintahan

daerah

digunakan untuk mencari jalan keluar bagi

(public

and

customers

tolak ukur keberhasilan public service dapat terpenuhi.

organisasi yang tidak berkembang, sakit

Perubahan

organisasi

merupakan

atau adanya ancaman bagi organisasi, atau

beralihnya kondisi organisasi dari kondisi

industri diambang pintu perubahan yang

yang berlaku kini menuju kondisi masa yang

signifikan.

akan

(Mintzberg

&

Quinn,

1996).

datang

yang

diinginkan

guna


meningkatkan

efektivitasnya.

Perubahan

maka

akan

menyebabkan

semangat

dalam suatu organisasi karena tuntutan

menimbulkan konflik dalam organisasi.

zaman.

Sedarmayanti

Winardi

personil

menurunnya

merupakan sesuatu hal yang harus terjadi

perkembangan

kerja

(2004:4)

45

serta

dapat

mengungkapkan

(2000:44) mengungkapkan bahwa untuk

bahwa upaya perubahan organisasi dapat

dapat tetap bertahan dan berkembang,

dipandang sebagai suatu proses yang terdiri

maka organisasi harus terus tumbuh dan

dari

mengadakan

Organisasi

(unfreezing), fase perubahan (changing)

harus berinovasi, mengembangkan sesuatu

dan fase pembekuan kembali (refreezing).

yang baru, berekspansi ke pasar yang baru,

Fase I merupakan tahapan dimana orang

menata kembali status hukum, organisasi,

mempersiapkan

dan struktur permodalan termasuk mem-

perubahan.

perkenalkan dan memanfaatkan teknologi

tindakan modifikasi tugas-tugas, struktur,

baru, mengubah metode dan praktek kerja.

teknologi serta personil. Sedang fase III

penyesuaian.

Perubahan organisasi dapat terjadi

3

adalah

fase

yaitu

fase

sebuah

Fase

upaya

II

pencairan

situasi

adalah

menstabilkan

untuk

mencakup

perubahan

secara tidak direncanakan atau spontan dan

untuk memelihara perilaku individu dan

dapat pula terjadi secara direncanakan.

organisasi.

Perubahan yang direncanakan merupakan

Dalam

melakukan

perubahan

sebuah reaksi langsung terhadap keadaan

organisasi terdapat 3 cara untuk mencapai

nyata organisasi yang dibandingkan dengan

hasil secara tepat. Cara tersebut adalah

tujuan organisasi.

reengineering, pemerintahan daerah, dan

Perubahan disebabkan

oleh

organisasi faktor

internal

dapat

inovasi (Winardi, 2004:9). Reengineering

dan

mencakup upaya untuk memikirkan kembali

eksternal (Sedarmayanti, 2000:45). Secara

dan

internal, perubahan organisasi menyangkut

meningkatkan

perubahan

atau

Kegiatan ini merupakan penataan ulang

struktur. Sedang secara eksternal, berkaitan

secara fundamental untuk mendapatkan

dengan ancaman dan peluang yang terjadi

perbaikan kinerja seperti biaya, kualitas, dan

di luar organisasi dan dapat mempengaruhi

pelayanan.

kegiatan

dilakukan

teknologi,

dalam

karyawan

organisasi.

Apabila

perubahan dikelola secara tidak benar,

mendesain

proses efektivitas

Kegiatan terhadap

hal

bisnis

guna

organisasi.

reengineering yang

bersifat

mendasar. Kegiatan ini diharapkan dapat


menghasilkan

bersifat

yang berjalan lancar. Kinerja yang optimal

terobosan baru yang berorientasi pada

dapat tercapai dengan dukungan personil

masa

dan

depan.

perubahan

yang

46

Olehnya

itu,

dilakukan

prestasi

kelompok.

Selanjutnya

perubahan visi, misi, tujuan organisasi serta

kerjasama operasional diharapkan dapat

operasional organisasi.

lebih harmonis dan situasi kerja akan lebih

Pemerintahan

daerah

organisasi

kondusif.

Pemerintahan

daerah

juga

dapat berarti sempit dan dapat pula secara

menyangkut pendelegasian wewenang atau

luas. Sedarmayanti (2000:71) menguraikan

penataan

bahwa pemerintahan daerah organisasi

sehingga organisasi menjadi responsif dan

dalam arti sempit meliputi kinerja organisasi,

adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

kerjasama operasional, sistem dan prosedur

kembali

Inovasi

struktur

merupakan

organisasi

suatu

kerja serta pendelegasian wewenang dan

dimana

otonomi. Sedangkan pemerintahan daerah

keterampilan dan sumber daya mereka

organisasi

mencakup

untuk mengembangkan barang-barang dan

seluruh aspek yang dimiliki perusahaan

jasa baru, atau untuk mengembangkan

yaitu

manusia,

produk dan sistem pengoperasian baru,

sumber daya keuangan dan sumber daya

hingga dengan demikian mereka lebih baik

lainnya termasuk sarana dan prasarana.

dapat

dalam

meliputi

arti

sumber

luas,

daya

Selanjutnya Winardi (2004:9) menguraikan bahwa pada langkah pemerintahan

organisasi

proses

bereaksi

memanfaatkan

terhadap

kebutuhan

pelanggan mereka. Adapun

target

dari

kegiatan

daerah, terdapat dua macam langkah inti

pemerintahan daerah diungkapkan oleh

kegiatan

Winardi (2004:97) yaitu individu, teknologi,

yaitu

organisasi

yang

ber-

sangkutan mengurangi tingkat diferensiasi dan integrasinya, dengan jalan meniadakan divisi-divisi, departemen-departemen atau tingkatan

di

dalam

hierarki

serta

struktur,

proses-proses,

kultur

dan

manajemen. Hal senada diungkapkan oleh Leavitt dalam Sutarto (2002:415) bahwa

melaksanakan kegiatan downsizing dengan

organisasi

jalan

dalam hal struktur, teknologi dan orang.

mengurangi

jumlah

karyawannya,

guna menekan biaya operasi. Dalam pemerintahan daerah, diharap-

dapat

Individu dalam

atau

organisasi

dilakukan

orang dapat

perubahan

yang

terlibat

mempengaruhi

kan tercapai kinerja organisasi yang optimal,

struktur organisasi. Kemampuan dan cara

kerjasama yang kondusif, serta operasional

berpikir individu, serta kebutuhan mereka


untuk

bekerja

sama

mempengaruhi,

47

dianut oleh kelompok-kelompok kerja pada

wewenang dan hubungan antara satuan-

seluruh

satuan kerja juga mempengaruhi struktur

seperti upah layak untuk pekerjaan yang

organisasi.

dilaksanakan.

Selanjutnya

pemerintahan

organisasi

yang

bersangkutan

daerah teknologi menyangkut perbaikan

Nilai-nilai dominan yang dianut oleh

peralatan serta fasilitas-fasilitas dan metode

organisasi seperti, kualitas produk atau

untuk memperlancar kegiatan organisasi.

kepemimpinan

Selain itu kegiatan ini juga harus didukung

mengarahkan

dengan

organisasi terhadap karyawan dan para

perbaikan

pengetahuan,

harga.

Falsafah

yang

kebijakan-kebijakan

suatu

keterampilan, sikap dan perilaku individu

pelanggan

mereka.

yang menunjang pemanfaatan teknologi.

permainan,

untuk

Struktur organisasi adalah pengaturan antar

hubungan

komponen

dan

bagian-bagian posisi

dalam

dari suatu

pergaulan

di

Peraturan-peraturan melaksanakan

dalam

organisasi

tata ber-

sangkutan, atau tata cara yang perlu dipahami

dan

dipelajari

oleh

seorang

organisasi (Harjito:1995). Dengan struktur

karyawan baru, agar ia diterima oleh para

organisasi yang jelas, maka komponen dan

anggota

posisi pendukung organisasi dapat diuraikan

tersebut. Perasaan atau iklim yang timbul di

secara jelas.

juga

dalam sebuah organisasi oleh karena tata

menggambarkan kegiatan koordinasi dan

susunan fisiknya, dan cara dengan apa para

kewenangan

anggota organisasi tersebut berinteraksi

Selain itu,

yang

struktur

dimiliki

oleh

unit

organisasi.

kompleks

di

dalam

organisasi

dengan para pelanggan, atau dengan pihak

Kultur organisasi mewakili sebuah pola

lainnya

berupa

ekspektasi-ekspektasi,

ide-ide,

luar lainnya.

keyakinan, nilai-nilai,

Manajemen untuk

organisasi

mengembangkan

(karyawan)

diyakini secara bersama oleh para anggota

masalah oleh para karyawan pada tingkatan

suatu organisasi. (Winardi:2004). Perilaku

lebih rendah guna menggantikan sebuah

rutin yang terjadi sewaktu orang berinteraksi

pendekatan dari atas ke bawah. Selain itu

seperti, misalnya ritual-ritual keorganisasian,

pentingnya

seremoni-seremoni,

yang

Hardjito (1995:47) bahwa koordinasi adalah

umumnya digunakan, Norma-norma yang

proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan

bahasa

kegiatan

partisipasi

sikap, dan perilaku yang dirasakan dan

dan

dalam

bertujuan

koordinasi

pemecahan

diuraikan

oleh


kegiatan-kegiatan

dari

satuan-satuan

Weber

mendefinisikan

sebagai

mencapai tujuan organisasi secara efisien.

ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan,

Dengan

dan

yang

baik,

maka

tingkat

bentuk

kelembagaan

terpisah (unit-unit) suatu organisasi untuk

koordinasi

suatu

48

organisasi

kompetensi

yang

yang

tinggi

partisipasi setiap individu dalam organisasi

ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih

dapat dikembangkan.

untuk

mengisi

peran-peran

tersebut

(Sinambela, 2008:53). PENATAAN KELEMBAGAAN Kelembagaan

berasal

Ciri organisasi yang mengikuti sistem dari

kata

kelembagaan ini adalah pembagian kerja

bureaucracy (Bahasa Inggris, bureau cracy),

dan

diartikan sebagai suatu organisasi yang

kekuasaan

memiliki rantai komando dengan bentuk

karir yang panjang, dan efisiensi. Cita-cita

piramida,

orang

utama dari sistem kelembagaan adalah

berada ditingkat bawah dari pada tingkat

mencapai efisiensi kerja yang seoptimal

atas, biasanya ditemui pada instansi yang

mungkin.

sifatnya administratif maupun militer.

kelembagaan

dimana

lebih

banyak

Pada rantai komando ini setiap posisi serta

tanggung

dideskripsikan

jawab

dengan

kerjanya

jelas

dalam

spesialisasi,

orientasi

hirarkis,

Menurut

pendekatan

dapat efektif

impersonal,

peraturan-peraturan,

Weber

organisasi

digunakan untuk

sebagai

mengontrol

pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya,

karena

organisasi

organigram. Organisasi ini pun memiliki

kelembagaan punya struktur yang jelas

aturan

sehingga

tentang kekuasaan dan orang yang punya

cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya

kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga

adalah biasanya terdapat banyak formulir

dapat

yang harus dilengkapi dan pendelegasian

distribusikan tugas kepada orang lain.

dan

prosedur

ketat

wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan. (Wikipedia, 2008). Kelembagaan sebagai suatu sistem organisasi

formal

dimunculkan

memberi

perintah

untuk

men-

Hal senada diungkapkan oleh Nugroho (2004:28)

bahwa

kelembagaan

dalam

praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri

pertama

sipil. Ungkapan ini menekankan pentingnya

sekali oleh Max Weber pada tahun 1947,

peran sumber daya manusia dalam konteks

menurutnya kelembagaan merupakan tipe

kelembagaan.

ideal bagi semua organisasi formal. Max

lembaga yang memiliki kemampuan besar

Kelembagaan

merupakan


dalam menggerakkan organisasi, karena

Max

Weber

berpendapat

bahwa

kelembagaan ditata secara formal untuk

kelembagaan

melahirkan tindakan rasional dalam sebuah

organisasi

organisasi.

rasional. Hal itu digambarkan dengan

sarana

Kelembagaan

dan

alat

merupakan

dalam

menjalankan

adalah

49

yang

menunjukkan

suatu

paling

apa

bentuk

efisien

yang

dan

menjadi

kegiatan pemerintahan di era masyarakat

karakteristik kelembagaan, yaitu :

yang

a. Kewenangan yang berjenjang sesuai

semakin

modern

dan

kompleks

(Sinambela, 2008:53). Kelembagaan

dengan tingkatan organisasi;

memainkan

peranan

b. Spesialisasi tugas, kewajiban, dan

aktif di dalam proses politik di kebanyakan

tanggung jawab;

negara dan kelembagaan menggunakan

c. Posisi didesain sebagai jabatan;

banyak aktifitas-aktifitas, diantaranya usaha-

d. Penggantian dalam jabatan secara

usaha paling penting berupa implementasi Undang-Undang,

persiapan

proposal

legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekonomian profesional,

dan dan

masalah-masalah

membagi

pelayanan

kesejahteraan (Herbert M. Levine dalam

e. Jabatan bersifat impersonal; f.

Suatu sistem aturan dan prosedur yang

standar

Adapun ciri kelembagaan yang dapat mencapai tujuan negara diungkapkan oleh (2001:80)

bahwa

kelembagaan

untuk

menegakkan

disiplin dan pengendaliannya; g. Kualifikasi individu

Aisyah, 2003).

Widodo

terencana;

yang yang

rinci akan

mengenai memangku

jabatan; h. Perlindungan terhadap individu dari pemecatan.

publik dalam era sekarang ini harus dapat

Uraian tersebut lebih diperjelas oleh

bekerja secara efisien, efektif, kompetitif,

Nugroho (2004:28) bahwa kelembagaan

responsif

mempunyai

dan

adaptif.

Selain

itu,

10

ciri

yaitu:

1)

Para

mempunyai

anggotanya (staf) secara pribadi bebas, dan

struktur dan prosedur yang fleksibel, juga

hanya melakukan tugas-tugas impersonal

harus

dan

dari jabatan-jabatannya; 2) Terdapat hierarki

untuk

jabatan yang jelas; 3) Fungsi-fungsi jabatan

memperkembangkan diri, menyesuaikan diri

diperinci dengan jelas; 4) Para pejabat

dengan situasi dinamis dan ketidakpastian

diangkat

lingkungan.

Penyeleksian

kelembagaan

publik

mempunyai

kemampuan

yang

harus

kemauan diperlukan

berdasarkan atas

kontrak;

dasar

5)

kualifikasi


50

profesional yang secara ideal diperkuat

memelihara ketertiban dan keamanan,

dengan diploma yang diperoleh melalui

dari

ujian; 6) Anggotanya digaji dengan uang

(propinsi, kabupaten, kecamatan dan

dan biasanya mempunyai hak-hak pensiun;

desa).

7) Pekerjaan pejabat ialah pekerjaannya

bersifat “mengatur” (regulative function).

yang

satu-satunya;

8)

Terdapat

suatu

tingkat

pusat

sampai

Tugas-tugas

b. Kelembagaan

daerah

tersebut

pembangunan

lebih

yaitu

struktur karier dan kenaikan pangkat adalah

organisasi

yang

senioritas

menjalankan salah satu bidang atau

dengan

sektor khusus guna mencapai tujuan

mungkin

ataupun

baik

prestasi

melalui

dan

sesuai

pemerintahan

yang

penilaian para atasan; 9) Pejabat tidak

pembangunan,

boleh mengambil kedudukannya sebagai

kesehatan, pendidikan, industri dan lain-

miliknya pribadi begitu pula sumber-sumber

lain. Fungsi pokoknya adalah fungsi

yang menyertai kedudukan itu, dan; 10)

pembangunan (development function)

Pejabat tunduk kepada pengendalian yang

atau fungsi adaptasi (adaptive function).

dipersatukan dan kepada sistem disipliner. Kemampuan untuk menunjukkan ciri tersebut

tergantung

pada

pelaku

c. Kelembagaan organisasi

seperti

pelayanan,

yang

merupakan

pertanian,

yaitu

pada

bagian

unit

hakekatnya

yang

langsung

kelembagaan atau aparat untuk berfikir

berhubungan

dinamis dan berupaya untuk memenuhi

Dalam kategori ini dapat disebutkan

kebutuhan masyarakat. Untuk itu setiap

antara lain rumah sakit, sekolah, kantor

aparat hendaknya memiliki semangat kerja

koperasi, bank rakyat tingkat desa,

yang tinggi serta didukung oleh sumberdaya

kantor atau unit pelayanan departemen

dan dana dalam pencapaian tujuan negara.

sosial, transmigrasi dan berbagai unit

dengan

masyarakat.

Berdasarkan perbedaan tugas pokok

organisasi lainnya yang memberikan

atau misi yang mendasari organisasinya,

pelayanan langsung kepada masyarakat

Syukur Abdullah dalam Alfian (1991:229)

atas nama pemerintah. Fungsi utama-

menjelaskan

nya ialah pelayanan (service) langsung

bahwa

kelembagaan

kepada masyarakat. Termasuk dalam

dibedakan dalam tiga kategori, yaitu : a. Kelembagaan

pemerintahan

umum,

yaitu rangkaian organisasi pemerintah yang

menjalankan

pemerintahan

umum

tugas-tugas termasuk

konsep ini ialah apa yang disebut oleh Michael Lipsky sebagai kelembagaan di lapangan

tugas

dan

berhubungan

langsung dengan warga masyarakat.


Pelaksanaan

fungsi

sebagai

Kedudukan

kelembagaan

lokal

dipisahkan dari kemampuan profesional,

demokrasi,

serta manajemen dan organisasi (capacity

sangat strategis. Dikatakan strategis karena

and capability institutional) yang berorientasi

kelembagaan lokal menjadi ujung tombak

pada pelaksanaan pembangunan secara

untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat

terpadu,

dalam

pendekatan

dan

integral

administratif,

dengan

karena

itu,

kaitannya

pemerintahan

pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat

lancar,

dalam

51

otonomi,

proses

dan

dengan

isu

keterbukaan

pembangunan

nasional

maupun daerah.

kelembagaan sebagai public servis harus

Selain

itu,

budaya

mampu menyeimbangkan antara kekuasaan

sangat

dan

kelembagaan tersebut. Budaya organisasi

tanggung

jawab

(power

and

mempengaruhi

kelembagaan dari

responsibility), sehingga fungsi-fungsi yang

(kelembagaan)

dijalankannya memperoleh kedudukannya.

bersama tentang nilai-nilai bersama dalam

Dalam

menjalankan

merupakan

kinerja

kesepakatan

fungsinya

kehidupan organisasi dan mengikat semua

pemerintahan, kelembagaan pemerintahan

orang dalam organisasi yang bersangkutan

yang

(Siagian, 1995).

terstruktur

dalam

suatu

wadah

Oleh karena itu budaya

organisasi, melakukan proses (kegiatan)

organisasi kelembagaan akan menentukan

dan

kelembagaan

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan

pemerintahan harus memiliki kemampuan

oleh oleh para anggota organisasi dan

profesional, kualifikasi administrasi atau

selanjutnya juga dapat menentukan batas-

manajerial, dan hierarki yang jelas untuk

batas normatif perilaku anggota organisasi.

melaksanakan kekuasaan dan tanggung

Budaya ini juga mengatur tentang sifat dan

jawab sebagai abdi masyarakat.

bentuk-bentuk

perilaku

(nilai),

Kelembagaan

dan

prinsip

pengawasan organisasi dan menentukan

hierarki, sehingga dalam pelaksanaannya

gaya manajerial yang dapat diterima oleh

ada kelembagaan pemerintahan lokal dan

para

kelembagaan

sentral.

kelembagaan harus menentukan cara-cara

per-

kerja yang tepat untuk mencapai efektifitas

panjangan tangan kelembagaan sentral

dan efisiensi. Suryono (2003) menguraikan

dalam

Pelayanan

bahwa peran penting yang dimainkan oleh

pemerintahan dan pembangunan di daerah.

budaya organisasi (kelembagaan) adalah

Kelembagaan

mengandung

pengendalian

pemerintahan lokal

memberikan

merupakan

akses.

anggota

organisasi.

Setiap


membantu

menciptakan

rasa

memiliki

52

melalui bidang masing-masing sehingga

terhadap organisasi; menciptakan jati diri

setiap

para

menciptakan

merasakan kesesuaian pekerjaan mereka

keterikatan emosional antara organisasi dan

dengan pola kewenangan yang diberikan.

pekerja

dalamnya,

Sehingga tidak ada alasan bagi mereka

membantu menciptakan stabilitas organisasi

untuk tidak melakukan yang terbaik dalam

sebagai sistem sosial, dan menemukan pola

rangka memegang amanah memberikan

pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-

pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan

norma kebiasaan yang terbentuk dalam

masyarakat.

anggota

organisasi,

yang

terlibat

di

orang

kebijakan

keseharian.

atau

Inilah

pimpinan

buah

Pemerintah

dari

dapat

adanya

untuk

terus

melakukan strukturisasi pada setiap lini dan ANALISIS SWOT TERHADAP STRUKTUR PENATAAN

KELEMBAGAAN

DALAM

pekerjaan. Pada hal lain, kekuatan (strength)

PEMERINTAHAN DAERAH

penataan kelembagaan selama ini adalah

Analisis Terhadap Struktur

dengan

menerapkan

dan

membentuk

penataan

struktur berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007

kelembagaan dalam pemerintahan daerah

yang sesuai dengan kewenangan yang

terutama dalam analisis struktur maka

dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal ini

diperlukan

analisis

mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah

SWOT. Dapat diuraikan melalui kutipan-

dapat menjalankan kebijakan desentralisasi

kutipan yang diperoleh dengan melakukan

yaitu adanya kewenangan yang diserahkan

interview kepada beberapa informan kunci

oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

dan

Daerah. Namun kewenangan ini menjadi

Untuk

ahli

mengetahui

sebuah

yang

pendekatan

telah

ditetapkan

pada

dilematis atau akan berpeluang lemah

penelitian ini. Secara umum, kekuatan (strength) penataan

kelembagaan

melalui

analisis

struktur dapat diketahui dari keseriusan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk

(weakness) bila pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah akibat overload (kelebihan pekerjaan). Pada

hal

lain

adanya

pola

menyesuaikan antara kewenangan dengan

kewenangan

kesesuaian

oleh

desentralisasi tersebut membuka peluang

kesesuaian

(opportunity) sekaligus ancaman (treath)

Pemerintah

struktur Daerah.

yang Pola

dimiliki

struktur itu dijabarkan ke dalam organisasi

akibat

pusat

ke

ketidakefektifan

daerah

dan

melalui

membuka


peluang

KKN

(korupsi,

kolusi,

dan

Kekuatan

lain

(strength)

pemerintah

adalah

nepotisme) hal ini dapat terjadi karena

komitmen

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan

melakukan inovasi dalam pelayanan dengan

yang sangat luas dan sulit untuk dikontrol.

mengadopsi

alat

untuk

53

teknologi

yang

terus

lebih

berpihak kepada pelayanan yang efektif dan Analisis Terhadap Teknologi Untuk

efisien sehingga memberi dampak positif

mengetahui

kelembagaan

penataan

terutama

mengetahui

kepada

pemerintahan

setingkat

maka

Ketersediaan

memaparkannya

melalui

sementara

berjalan. Dan terutama kepada pimpinan

bagaimana analisis teknologi berlangsung penulis

yang

Bupati

dan

sarana

perangkatnya. dan

prasarana

pendekatan analisis SWOT. Pendekatan ini

teknologi seperti alat komunikasi, kendaraan

digunakan

untuk

dinas serta sarana lainnya menguatkan

kekuatan,

kelemahan,

menjawab

bagaimana

peluang,

dan

bahwa

pemerintah

bersungguh-sungguh

ancaman itu berlangsung dalam ranah

melakukan perbaikan.

restrukturisasi bidang teknologi Pemerintah

Analisis terhadap Personil

Daerah Di Indonesia. Dari hasil wawancara

Untuk

menganalisis

melalui

maka diperoleh hasil tersebut berdasarkan

pendekatan SWOT terhadap personil. Maka

jawaban dari kutipan wawancara pada

penulis memperoleh gambaran dari hasil

pembahasan sebelumnya.

wawancara dengan beberapa informan. Dari

Secara umum, apa yang dilakukan

hasil tersebut diketahui bahwa kesadaran

oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia dalam

Pemerintah Daerah di Indonesia melakukan

menyediakan

restrukturisasi

peralatan

dan

fasilitas

melalui

pendayagunaan

teknologi adalah sesuatu yang bermanfaat

aparat atau personil diwujudkan dalam

(strength). Kekuatan ini bisa menjelma

bentuk mengikutsertakan mereka dalam

karena kemampuan mengadopsi teknologi dalam

membantu

organisasi

atau

kegiatan setiap

operasional

bidang

dalam

lingkungan Pemerintah daerah di Indonesia. Ketersediaan fasilitas juga menjadi jawaban atas

keterlambatan

dalam

memberikan

pelayanan kepada masyarakat selama ini.

diklat,

keterampilan

menjalankan

tugas

birokrasi, serta kemudahan bekerja sama dalam satu tim. Hal ini menjadi kekuatan (strength) Indonesia

bagi

Pemerintah

dalam

Daerah

pencapaian

Di

tujuan

bersama organisasi. Hal

lain

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah


54

memberikan kesempatan kepada setiap

melanjutkan pemerintahan kedua kalinya

personil untuk melanjutkan pendidikan yang

dapat diwujudkan.

lebih

2. Kelemahan (Weakness)

tinggi

sebagai

upaya

menjawab

tantangan (opportunity) ke depan yang lebih

Pola

penataan

kelembagaan

ter-

membutuhkan kecepatan dalam mengambil

kendala dari beberapa hal terutama masih

sebuah

adanya

keputusan

kedisiplinan

serta

mereka

meningkatkan

akan

tugas

sebahagian

personil

dalam

dan

pemerintahan yang kurang memberikan

tanggung jawab yang diembannya. Serta

apriori terhadap roda pemerintahan. Hal ini

motivasi yang tinggi untuk meningkatkan

penulis

kinerja mereka.

sebelumnya pada saat mentabulasi jawaban pada

ANALISIS SWOT TERHADAP FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Faktor Internal

Bila kita mencermati dari apa yang dilakukan

oleh

Pemerintah

Indonesia

selama

ini

Daerah

adalah

di

sebuah

kekuatan yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi

birokrasi.

Kemampuan

Pemerintah Daerah melakukan strukturisasi, teknologi,

dan personil adalah sebuah

keputusan yang baik untuk memperbaiki semua

yang

peningkatan

berkenaan kinerja

dengan

hasil

wawancara.

kajian

Dari

hasil

yang kurang mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah saat ini. Hal bila

dibiarkan

akan

menggembosi

pemerintahan yang solid. Faktor Eksternal 1. Peluang (Oppurtunity) Banyak Pemerintah

peluang Daerah

yang terutama

diterima setelah

pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh untuk mengelola sendiri daerahnya. Sehingga

memberikan

peluang

untuk

menata sendiri daerahnya. Hal ini memberikan peluang lain untuk memberdayakan

terutama

seluruh personil yang ada dalam lingkungan

memberikan pelayanan bagi masyarakat.

pemerintahannya. Selain itu, peluang untuk

Dengan adanya tingkat pelayanan yang

meningkatkan

baik

masyarakat lebih luas dan terintegrasi.

kepada

dan

saat

dari

wawancara tersebut masih ada personil

ini

1. Kekuatan (Strength)

dapatkan

masyarakat

menjadikan

pemerintah semakin mempunyai legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan pada

akhirnya

kepercayaan

untuk

kesejahteraan

kepada

2. Ancaman (Treath) Ancaman itu tetap ada, mulai dari penggembosan dari aparat sendiri untuk


55

tidak memberikan kesungguhan hati untuk

memudahkan masyarakat untuk mengetahui

bekerja karena ada unsur politik yang

penggunaan dana publik.

bekerja

di

dalamnya.

Dalam

setiap

Dalam

upaya

peningkatan

organisasi hal seperti ini adalah lumrah

akuntabilitas, maka Pemerintah Daerah di

namun bila dibiarkan maka akan menjadi

Indonesia

ancaman di masa yang akan datang. Selain

pelaksanaan pemerintahan. Dengan unsur

itu ancaman lain adalah dengan sistem

ini

desentralisasi membuka peluang KKN bagi

tanggungjawabkan

penguasa di setiap daerah yang justru

pengendalian

menambah parah manajemen pemerintahan

pelaksanaan

yang terbina selama ini, sehingga tingkat

dengan salah satu tujuan pembangunan

kepercayaan masyarakat kembali menurun

yaitu

dan melemah.

kondusif.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan

melakukan

pemerintah

wajib

untuk

dalam

memper-

pengelolaan

sumber kebijakan.

terciptanya

Dari

kontrol

daya Hal

suasana

hasil

dan

ini

politik

wawancara

dan terkait

yang

terhadap

Analisis SWOT terhadap Pola penataan

informan dan hasil observasi langsung di

kelembagaan sebagai berikut :

lapangan serta variabel yang diteliti, maka

Tabel 2.

dapat dianalisis dengan analisis SWOT

Analisis SWOT Terhadap Pola Penataan Kelembagaan

Strukturisasi Teknologi Personil Kepastian Hukum Transparansi Akuntabilitas OPPURTUNITY Strukturisasi Teknologi Personil Kepastian Hukum Transparansi Akuntabilitas THREAT Strukturisasi Teknologi Personil Kepastian Hukum Transparansi Akuntabilitas

STRENGTH  Penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007  SPM (Standar Pelayanan Maksimal) SO  Pemda melakukan restrukturisasi dengan baik  Transparansi  Akuntabilitas ST  Good Governance harus berkelanjutan  Akuntabilitas  Kepastian hukum

WEAKNESS  Transparansi  Kepastian hukum

bahwa

Kekuatan (Strength) yang merupakan faktor penunjang internal : 1. PP Nomor 41 Tahun 2007 sesuai

WIO  Transparansi hukum dengan pemberlakuan hukum yang sama  Akuntabilitas WT  Akuntabilitas  Transparansi  Kepastian hukum

restrukturisasi

dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda Di Indonesia. 2. Struktur

yang

sederhana

dapat

mengakomodir kebutuhan daerah. 3. Fasilitas yang ada dapat mempermudah pelaksanaan berdampak

tugas pada

pokok

yang

pencapaian

Good

menjalankan

tugas

Governance.

Gambaran hasil penelitian menunjukkan

sebagai berikut :

birokrasi

4. Aparat

mampu

pokok Birokrasi Pemerintah Daerah.


5. Organisasi

yang

restrukturisasi aparat

ada

dapat

untuk

setelah

mempermudah mengembangkan

kemampuannya. 6. Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

pada masyarakat. restrukturisasi

birokrasi

Indonesia untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. restrukturisasi

yang

merupakan

faktor penunjang eksternal : 1. Pola restrukturisasi Birokrasi Pemda Di telah

mengarah

pada

pelaksanaan Good Governance. 2. Kesesuaian struktur kelembagaan yang ada

mempermudah Pemerintah Daerah di

8. Pola

(Opportunity)

Indonesia

dapat memberikan kepastian hukum 7. Pola

Peluang

56

dengan

potensi

memberikan

daerah

kemudahan

telah

kegiatan

pelayanan masyarakat secara bertahap. 3. Organisasi

yang

dibentuk

dapat

melakukan pengelolaan potensi daerah

memudahkan

seperti pengelolaan sumber daya alam

pemerintah daerah untuk bertanggung

sehingga

jawab pada publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kelemahan (Weaknesses) yang merupakan

dapat

meningkatkan

4. Ketersediaan sarana pendukung dapat

faktor penghambat internal :

mempermudah pelaksanaan tugas dan

1. Adanya tugas pokok yang serupa pada

kinerja optimal.

beberapa

organisasi

Pemda

Di

Indonesia yang dibentuk. belum maksimal. restrukturisasi

aparat

dapat

dicapai

dengan kegiatan Diklat secara kontinyu

2. Sarana pendukung lain pada Pemda 3. Pola

5. Kemampuan

serta peningkatan pendidikan S1 dan S2.

yang

dibentuk

6. Pola

restrukturisasi

birokrasi

dapat

member dampak perubahan kebutuhan

berimplikasi terhadap kejelasan hukum

sarana pada beberapa unit organisasi.

bagi masyarakat.

4. Keterbatasan dana dalam menjalankan tugas pokok birokrasi. 5. Motivasi aparat masih kurang dalam bekerjasama dengan tim kerja untuk pencapaian tujuan organisasi. 6. Masih kurangnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat. 7. Transparansi dan akuntabilitas aparat Pemda belum optimal.

7. Kemudahan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dapat mewujudkan Good

Governance

masyarakat

dan

mengetahui

kemudahan penggunaan

dana Publik. 8. Pemda di Indonesia akan merevisi kelembagaan

yang

pelaksanaan tugas.

overlap

dalam


57

Ancaman (threat) yang merupakan faktor

PP Nomor 41 Tahun 2007.

penghambat eksternal :

Untuk

1. Overlap pelaksanaan tugas memberikan

kelembagaan yang ada secara

indikasi akan kualitas birokrasi yang

utuh ke depan untuk terwujud-

kurang baik.

nya Good Governance.

2. Sulitnya membangun koordinat antar instansi terkait propinsi dan pusat. 3. Kebutuhan daerah belum terungkap secara sistematis. 4. Kepercayaan aparat

masyarakat

Pemda

di

terhadap

Indonesia

mulai

menurun. 5. PP Nomor 41 Tahun 2007 belum sepenuhnya

mengarah

pada

pelaksanaan Good Governance.

tetap

2. Meskipun bagai

merevisi

menghadapi

ancaman

Indonesia

ber-

Pemda

masih

di

memiliki

kekuatan dari segi Internal, Strategi

yang

adalah

diterapkan menggunakan

kekuatan untuk memanfaatkan peluang

jangka

dengan

pola

yang

panjang

restrukturisasi

telah

ada

dapat

dikembangkan

dengan

pembenahan birokrasi. 3. Pemda di Indonesia menghadapi peluang yang sangat besar

tetapi

di

lain

pihak

Pemda menghadapi kendala/ Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

kelemahan

internal,

Keterangan :

yang

Kuadran 1. Ini merupakan situasi yang

meminimalkan

strategi

diambil

adalah masalah-

sangat menguntungkan Pemda

masalah

internal

Pemda,

Di

sehingga

dapat

merebut

Indonesia

memiliki

disamping

peluang yang lebih baik, dalam

peluang

dan

sehingga

dapat

mewujudkan

memanfaatkan peluang yang

Governance.

kekuatan,

ada.

Strategi yang harus

diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan

Good

4. Pemda di Indonesia dalam situasi

yang

sangat

tidak

menguntungkan karena meng-


hadapi berbagai ancaman dan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola

kelemahan internal, sehingga

restrukturisasi birokrasi yang dilakukan

dapat

oleh

menghambat

pelaksanaan

Good

Governance.

pemerintah

daerah

guna

mewujudkan Good Governance dapat dikaji dari berbagai segi, diantaranya

PENUTUP

masalah

kepastian

Kesimpulan

sebagian

responden bahwa

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan simpulan setelah dianalisis dan dibahas sebagai

hukum.

Menurut hal

itu

sudah dilakukan berdasarkan keadilan dan perberlakuan hak dan kewajiban yang sama. Dalam ranah transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah

berikut : 1. Pola

58

restrukturisasi

birokrasi

yang

dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance masih relevan

dengan

pelaksanaan

dan

pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi hal ini bisa dilihat dan dikaji dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya yang menurut sebahagian besar responden. Kemudian dalam hal penerapan

dan

pengadaan

fasilitas

teknologi mendapat perhatian responden bahwa masih layak dan mampu menjadi penunjang

yang terbuka dan dapat diakses juga mengedepankan yang

bentuk

terbuka

manajemen

sebagai

bentuk

pertanggung jawaban moral Saran-saran Berdasarkan

hasil

penelitian

serta

pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis dapat

memberikan

saran-saran

untuk

menjawab simpulan sebagai berikut : 1. Pola

restrukturisasi

birokrasi

yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Di

operasional.

Indonesia adalah sesuatu yang patut kita

penempatan

dukung karena hal ini juga berdampak

personil bisa dijadikan sebagai acuan

kepada pelayanan masyarakat serta

bahwa personil sudah mampu bersinergi

pelayanan kerja yang efektif dan efisien

dengan tugas dan tanggungjawabnya,

dalam mewujudkan Good Governance

begitu pula dalam melakukan kerja sama

itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan PP

sebagai satu kesatuan organisasi (team

No. 41 Tahun 2008 yang mengatur

work)

tentang hal strukturisasi, penyediaan

Sementara

dalam

telah berhasil menjadikan sebagai pola

dalam

hal


59

fasilitas teknologi serta penempatan dan

yang dilakukan Pemda di Indonesia

pemberdayaan personil.

harus disertai dukungan ketersediaan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola

sarana dan kejelasan metode/aturan

restrukturisasi birokrasi yang dilakukan

kerja. Pola restrukturisasi birokrasi yang

oleh

guna

telah ada hendaknya lebih ditingkatkan

mewujudkan Good Governance Dalam

lagi melalui pengembangan Sumber

penelitian ini, Pemerintah Daerah Di

Daya

Indonesia mencoba memberi ruang yang

mewujudkan Good Govermance Pemda

sebesar-besarnya

di Indonesia.

pemerintah

hukum

agar

daerah

kepada

kepastian

harmonisasi

Manusia

(SDM)

dalam

roda

pemerintahan dapat berjalan dengan

DAFTAR PUSTAKA

baik

________, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

yang

kekuatan

pada

akhirnya

(Strength)

mewujudkan

menjadi sekaligus

peluang

(Oppurtunity)

dalam mewujudkan Good Governance. Kendati pelaksanaan transparansi pada level bawah tetapi dengan semangat untuk hal tersebut akan dapat dilakukan sepanjang

Pemerintah

Daerah

bersungguh-sungguh sehingga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi birokrasi yang dipimpin serta masyarakat yang dilayani. Masih perlunya revisi kelembagaan pada pelaksanaan tugas yang

mendalami

tumpang tindih antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) satu dengan SKPD

lainnya.

organisasi,

Perbaikan

teknologi

dan

struktur personil

diharapkan dapat mewujudkan Good Governance.

Restrukturisasi

birokrasi

Aisyah, Dara, 2003, Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi, http://library.usu.ac.id/download/fisip/a dmnegara-aisyah.pdf. Usu Digital Library, Diakses tanggal 30 November 2008. Alfian dan Nazaruddin Syamsyuddin, 1991, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama Grafit, Jakarta. Arikunto, Suharsimin, 2002, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Rineka Cipta, Jakarta. David, Fred R, 1997, Strategic Management. Prentice-Hall International, Inc. New Jersey. Djohanpuro, Bramantyo, MBA, PhD, 2004, Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai. Strategi Menuju Keunggulan Bersaing. Penerbit PPM, Jakarta. Hardjito, Dydiet, 1995, Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian, Raja Grafindo Persada.


http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi, diakses tanggal 28 November 2008. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta. Nazir, Moch, 1999, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Nisjar S., Karhi, 1997, Beberapa Catatan Tentang Good Governance, dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Jakarta.

60

Sutarto, 2002, Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Widodo, Joko, 2001, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Jakarta. Winardi, 2004, Manajemen Perubahan (Management of Change), Prenada Media, Jakarta.

Nugroho, Riant, 2004, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

Porter, Michael E. 1997, How Competitive Forces Shape Strategy. Dalam tulisan Mintzberg, H. & Quinn, James, B.1996 : The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. Prentice-Hall International, Inc. New Jerswy.

● Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Riduwan. 2004, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta, Bandung. Sedarmayanti, 2000, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung. Siagian, Sondang, 1995, Pengembangan Organisasi, Aksara, Jakarta.

Teori Bumi

Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta. Suryono, Agus, 2003, Budaya Birokrasi Pelayanan Publik, http://publik. brawijaya.ac.id/simple/us/jurnal/pdffile. Diakses tanggal 30 November 2008.

● Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Rasyid Thaha ABSTRAK

Recommend Documents