38 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Rasyid Thaha ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada pemerintah daerah. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance masih relevan dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi hal ini bisa dilihat dan dikaji dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya yang menurut sebahagian besar responden. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi mendapat perhatian responden bahwa masih layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional. Sementara dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah mampu bersinerji dengan tugas dan tanggungjawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (team work). Faktor-faktor yang mempengaruhi pola restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance dapat dikaji dari berbagai segi, diantaranya masalah kepastian hukum. Menurut sebagian responden bahwa hal itu sudah dilakukan berdasarkan keadilan dan pemberlakuan hak dan kewajiban yang sama. Dalam ranah transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah telah berhasil menjadikan sebagai pola yang terbuka dan dapat diakses juga mengedepankan bentuk manajemen yang terbuka sebagai bentuk pertanggung jawaban moral. Kata kunci : Penataan kelembagaan, Pemerintah daerah PENDAHULUAN Sistem mengalami
permasalahan, keinginan, dan kepentingan
pemerintahan perubahan
Indonesia pada
secara baik dan benar oleh pemerintah.
tahun 1999 yaitu dengan diberlakukan-nya
Sehingga pemerintah mampu menyediakan
sistem
tata
layanan masyarakat secara efisien, mampu
aturan pemerintahan di Indonesia pada
mengurangi biaya, memperbaiki output dan
hakekatnya
penggunaan sumber daya manusia secara
desentralisasi.
merupakan
mendasar
serta aspirasi masyarakat dapat dipahami
Perubahan
upaya
dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Salah satu tujuan
lebih efektif. Pelaksanaan
otonomi
daerah
Good Governance adalah mendekatkan
memberikan keleluasaan bagi pemerintah
pemerintah
daerah
dengan
rakyat.
Dengan
demikian apa yang menjadi kebutuhan,
perangkat
untuk
menyusun
daerahnya.
organisasi
Dasar
utama
39 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
penyusunan
perangkat
daerah
dalam
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
bentuk suatu organisasi adalah adanya
tentang
urusan
Dalam kebijakan tersebut tergambar bahwa
pemerintahan
kewenangan
daerah,
yang yang
menjadi
terdiri
dari
Organisasi
Perangkat
Daerah.
perangkat daerah terbagi atas lima unsur
urusan wajib dan urusan pilihan, namun
yaitu :
tidak berarti bahwa setiap penanganan
1. Unsur staf yang membantu penyusunan
urusan pemerintahan harus dibentuk ke
kebijakan
dalam organisasi tersendiri.
dalam Sekretariat.
Dengan
perubahan
terminologi
pembagian urusan pemerintah yang bersifat kongruen Nomor
berdasarkan
32
Tahun
implementasi terwadahi tersebut
Undang-Undang
2004,
maka
kelembagaan fungsi-fungsi
pada
dalam
koordinasi,
diwadahi
2. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat. 3. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan.
setidaknya
4. Unsur pendukung tugas kepala daerah
pemerintahan
dalam penyusunan dan pelaksanaan
masing-masing
tingkatan
pemerintahan.
kebijakan edaerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun
dan
2003
Dinamika tuntutan masyarakat akan
mengungkapkan bahwa perangkat daerah
kualitas pelayanan menuntut pemerintah
kabupaten/kota
sekretariat
daerah
untuk
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
daerah
kelembagaan
lembaga teknis daerah, kecamatan dan
kelembagaan daerah yang dibuat akan lebih
kelurahan.
efisien. Karakter ini ditunjukkan dengan
maka
terdiri
120
diwadahi dalam dinas daerah.
yang
Dengan
pasal
5. Unsur pelaksana urusan daerah yang
atas
membentuk
pemerintah
menyelenggarakan
kelembagaan,
daerah
pemerintahan
dapat secara
struktur
melakukan
kelembagaan
Kelembagaan memungkinkan
yang
pemerintahan
sehingga
yang besar,
terjadinya
bentuk
ramping. akan overlap
efisien untuk meningkatkan pelayanan dan
implementasi tugas pokok dan fungsi antar
kesejahteraan masyarakat. Pembentukan
organisasi yang ada. Banyaknya keragaman
kelembagaan pemerintah daerah dilakukan
organisasi kelembagaan yang dibangun
berdasarkan
oleh
Peraturan
Pemerintah
pemerintah
daerah
menciptakan
40 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
potensi terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas.
Kondisi
sulitnya
ini
selain
koordinasi
implementasi
menciptakan
pada
kebijakan
Kepemimpinan dikatakan
(leadership)
sebagai
cara
dari
dapat seorang
tatanan
pemimpin (leader) dalam mengarahkan,
juga
mendorong dan mengatur seluruh unsur-
publik
berakibat pada pemborosan penggunaan
unsur
sumber
organisasinya untuk mencapai suatu tujuan
daya.
Banyaknya
keragaman
di
dalam
organisasi
semakin banyak kemungkinan terciptanya
menghasilkan
garis
maksimal. Dengan meningkatnya kinerja
diantara
organisasi
kelembagaan itu sendiri.
menghasilkan
kualitas
pelayanan
seseorang
bagi
pegawai
yang
penerima
layanan.
atau
pegawai
dalam
mewujudkan tujuan organisasi.
masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan
kinerja
sehingga
pegawai berarti tercapainya hasil kerja
Organisasi pemerintah yang ramping akan
diinginkan
atau
organisasi yang dibangun juga menciptakan
konflik
yang
kelompok
Kepemimpinan yang ada di Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang baik
Kondisi ini menjadikan kelembagaan yang
sehingga
tidak berbelit-belit serta prosedur pelayanan
pelayanan
yang mudah dipahami oleh masyarakat
masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
serta memberikan kejelasan dan kepastian
Sasaran
hukum bagi masyarakat.
pembangunan
Pada
sebuah
organisasi
Indonesiadapat yang yang
peningkatan
menciptakan
maksimal ingin
di
kepada
dicapai
Indonesia
pemerataan
dalam adalah
pembangunan
pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan
beserta hasil-hasilnya. Hal ini telah menjadi
dalam
salah satu kebijaksanaan pokok pemerintah
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan
dan
pemerintahan,
guna
meningkatkan
dan
dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui
menyerasikan
kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas
perkembangan
organisasi pemerintahan yang memadai,
seluruh wilayah Indonesia.
maka penyelenggaraan tata pemerintahan
Pada
sekaligus
pertumbuhan pada
setiap
awal-awal
dan
daerah
di
pembangunan
akan
dilaksanakan, peranan pemerintah biasanya
kelemahan
sangat dominan. Bahkan di negara yang
kepemimpinan merupakan salah satu sebab
menganut paham sosialis murni, seluruh
keruntuhan
kegiatan pembangunan adalah tangung
yang
baik
terwujud,
(Good
Governance)
sebaliknya kinerja
kelembagaan
Indonesia.(Istianto, 2009: 2)
di
jawab
pemerintah.
Namun
demikian
41 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
partisipasi
masyarakat
pembangunan
dalam
sangat
usaha
Pembangunan di Indonesia mencakup
diperlukan.
banyak kegiatan yang beraneka ragam yang
Kartasasmita (1997) menyebutkan bahwa
semuanya
studi
meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup
empiris
kegagalan
menunjukkan pemba-ngunan
bahwa atau
itu
masyarakat.
dimaksudkan
untuk
Perwujudannya
pembangunan tidak memenuhi sasaran,
bermacam-macam,
karena kurangnya partisipasi masyarakat,
kesehatan, penyuluhan, bantuan teknis,
bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat
penyediaan kebutuhan air, listrik, jalan,
menentang upaya pembangunan.
perumahan sampai dengan proyek-proyek
Menggerakkan partisipasi masyarakat
seperti
dapat pelayanan
yang bertujuan meningkatkan taraf hidup
bukan hanya esensial untuk mendukung
rakyat.
Salah
satu
perwujudan
dari
kegiatan pembangunan oleh pemerintah,
pembangunan tersebut yang akan dibahas
tetapi juga agar masyarakat berperan lebih
dalam penelitian ini adalah pembangunan
besar dalam kegiatan yang dilakukannya
prasarana jalan.
sendiri. Dengan demikian menjadi tugas
Perkembangan pembangunan jalan
penting manajemen pembangunan untuk
sangat erat hubungannya dengan per-
membimbing,
kembangan
menciptakan
menggerakkan iklim
yang
dan
mendukung
umat
manusia
di
bidang
ekonomi, sosial, budaya dan teknologi,
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh
sedangkan
masyarakat.
seiring dengan perkembangan teknologi
Pendekatan
strategi
perkembangan
teknik
jalan
pembangunan
yang ditemukan dan dikuasai oleh manusia.
pada kemandirian masyarakat (self-help
Oleh karena itu proses pembangunan jalan
strategy) oleh Slamet (1994) dijelaskan
mengalami
sebagai memberikan kesempatan kepada
perubahan-perubahan yang terjadi dalam
masyarakat
masyarakat.
untuk
mengelola
dan
perubahan
sesuai
dengan
mengorganisasikan sumber-sumber lokal,
Era globalisasi yang ditunjukkan oleh
baik yang bersifat materiil, pikiran maupun
berbagai kemajuan teknologi khususnya
tenaga. Pemberian bantuan yang berasal
dibidang
dari luar, baik yang bersifat teknis maupun
transportasi telah memperluas jangkauan
keuangan
kegiatan
tetap
dimungkinkan,
dengan jumlah yang terbatas.
tetapi
informasi,
ekonomi
komunikasi
masyarakat
dan
yang
menuntut tersedianya prasarana yang dapat
42 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
mempercepat mobilitas barang, jasa dan
mendapatkan keadaan yang lebih baik
manusia.
jalan
harus dilakukan secara bersama-sama oleh
merupakan salah satu usaha yang dapat
masyarakat dan pemerintah, karena pada
mempercepat
dasarnya
Perluasan
jaringan
mobilitas
penduduk,
arus
kebijaksanaan
pemerintah
barang dan jasa serta informasi dalam
merupakan perpaduan dan pemadatan/
jumlah yang besar.
kristalisasi daripada pendapat-pendapat dan
Perkembangan teknologi yang cukup
keinginan-keinginan rakyat dan golongan-
tinggi memperbesar tuntutan masyarakat
golongan dalam masyarakat sebagaimana
terhadap
prasarana
dikatakan Dimock (1958) dalam Soenarko
transportasi. Hal ini menjadi salah satu
(2000) “Public policy is the reconciliation
permasalahan yang harus dihadapi oleh
and cristallization of the views and wants of
Pemerintah dalam rangka mempercepat
many people and groups in the body social”.
pertumbuhan
Namun
ketersediaan
ekonomi
masyarakat,
demikian
di
memperkuat daya saing dan meningkatkan
berkembang
ketahanan ekonomi masyarakat, karena
pemerintah lebih aktif dibanding dengan
prasarana
khususnya
peranan
prasarana
Tjokroamodjojo (1988).
prasarana
transportasi jalan
merupakan
penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain di bidang ekonomi. Keinginan
dan
tuntutan
pada
negara-negara
umumnya
masyarakat
secara
peranan
langsung
Selain itu penetapan tujuan-tujuan pembangunan yang hendak dicapai harus
(demand)
merupakan suatu usaha yang dilakukan
yang berkembang ditengah-tengah masya-
semua fihak yang merasa perlu untuk
rakat perlu mendapat perhatian yang cukup
membantunya,
dan mendapat penyelesaian sebagaimana
objectives for administrasion activity is ane
mestinya, oleh karena itu pembentukan
enterprise to which all operating levels may
kebijaksanaan (policy formation) harus terus
contribute” (John D. Millet dalam Soenarko ,
menerus
2000)
mendapat
perhatian.
“The
determining
of
Pembangunan merupakan suatu proses
Keaktifan pemerintah dalam proses
pembaharuan yang kontinyu dan terus
penataan kelembagaan hendaknya disertai
menerus
dengan usaha untuk memperbesar peranan
dari
suatu
keadaan
tertentu
kepada suatu keadaan yang dianggap lebih
masyarakat
baik.
masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar
Usaha
pembaharuan
untuk
atau
usaha
pemberdayaan
43 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam
kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu
proses
sebanding dengan apa yang diperbuatnya.
pembangunan,
keterlibatan
karena
tanpa
akan
terjadi
masyarakat
kekurangefektifan pembangunan. Keterlibatan
aktif
Pembangunan Prasarana jalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau
partisipasi
(APBD)
di
Tingkat
Daerah
Kabupaten
masyarakat tersebut dapat berarti keter-
menempati prioritas yang cukup tinggi.
libatan dalam penentuan arah, strategi dan
Salah
kebijaksanaan
yang
anggaran pembangunan prasarana jalan
keterlibatan
tahun anggaran 1999/2000 di Kabupaten
dalam memikul beban dan tangungjawab
Bone adalah sebesar 99% dari anggaran
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
sektor
dan keterlibatan dalam memetik hasil dan
geofisika,
manfaat
anggaran pembangunan yang tercantum
dilakukan
pembangunan
oleh
pemerintah,
secara
berkeadilan
(Tjokro-
amidjojo, 1992).
contoh
transportasi, atau
adalah
besarnya
meteorologi
sebesar
33,7%
dan dari
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dukungan pelaksanaan
satu
masyarakat
pembangunan
terhadap
Daerah (APBD)
merupakan
Besarnya kontribusi anggaran yang
salah satu faktor yang dapat menentukan
dialokasikan
keberhasilan dan kega
setiap
Kabupaten Nganjuk tersebut seiring dengan
program pembangunan. Oleh karena itu
diberlakukannya otonomi daerah yang luas,
dukungan masyarakat hendaknya selalu
nyata
mendapat perhatian dan selalu diusahakan
dituntut kesiapan setiap daerah dalam
keberadaanya dalam setiap kesempatan.
menyelenggarakan pemerintaha di daerah.
Idealnya,
galan
sektor
transportasi
bertanggungjawab,
di
dimana
kebutuhan
Akan tetapi permasalahan yang terjadi di
masyarakat terhadap sesuatu diikuti dengan
lapangan adalah: apakah program kegiatan
besarnya
besarnya
dan
ke
partisipasi
dalam
proses
pencapaiannya. Partisipasi yang dimaksud adalah
partisipasi
pelaksanaan
dalam
maupun
pemeliharaannya
(Soenarko,
prasarana
jalan
tersebut
akan diiringi dengan partisipasi masyarakat.
perencanaan,
atau par-tisipasi dalam keseluruhan tahapan pembangunan
pembangunan
1998).
Oleh
karena itu dapatlah dikatakan bahwa tingkat
KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi harus senantiasa mengevaluasi
kinerjanya,
melakukan
44 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
perbaikan, agar tetap berkembang dan
Pemerintahan daerah perusahaan bertujuan
dapat
untuk memperbaiki dan memaksimalisasi
bersaing.
dilaksanakan Tujuannya
Perbaikan
secara
adalah
ini
harus
berkesinambungan.
agar
organisasi
kinerja organisasi (Djohanputro, 2004).
itu
Pemerintahan
daerah
merupakan
semakin berkembang, dapat bersaing dan
suatu kegiatan yang sangat terkait dengan
minimal dapat mempertahankan kualitas
kemajuan
yang sulit diprediksi. Salah satu strategi
mempertahankan
keberadaannya.
untuk memperbaiki dan memaksimalkan
organisasi
di
kinerja
sekelompok manusia menunjukkan perilaku
organisasi
adalah
pemerintahan
daerah.
suatu
yang
organisasi
dalamnya
untuk Suatu terdapat
yang menggambarkan keterkaitan antara
Pemerintahan
daerah
organisasi
manusia
dan
organisasi
tersebut.
ditujukan untuk mencapai efektifitas dan
Sedarmayanti (2000:39) mengungkapkan
efisiensi
dilakukan
bahwa perilaku organisasi terdiri atas dua
struktur
aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap
organisasi menjadi lebih baik. Hal ini sesuai
manusia dan pengaruh manusia terhadap
dengan definisi pemerintahan daerah yang
organisasi.
dengan
organisasi. cara
Hal
menata
ini
kembali
diuraikan berikut.
Pemerintahan
Pemerintahan daerah, sering disebut sebagai
downsizing
organisasi
berarti juga proses merubah, memperluas
delayering,
atau memperkecil organisasi sesuai visi,
melibatkan pengurangan di bidang tenaga
misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai
kerja,
oleh organisasi agar memberikan kontribusi
unit
kerja
atau
daerah
atau
divisi,
ataupun
pengurangan tingkat jabatan dalam struktur
positif
organisasi.
sehingga
Pengurangan
ini
diperlukan
bagi
public
kepuasan
maupun
customers
masyarakat
dan
untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas
pelanggan
(David, F, 1997).
satisfaction) yang merupakan salah satu
Strategi
pemerintahan
daerah
digunakan untuk mencari jalan keluar bagi
(public
and
customers
tolak ukur keberhasilan public service dapat terpenuhi.
organisasi yang tidak berkembang, sakit
Perubahan
organisasi
merupakan
atau adanya ancaman bagi organisasi, atau
beralihnya kondisi organisasi dari kondisi
industri diambang pintu perubahan yang
yang berlaku kini menuju kondisi masa yang
signifikan.
akan
(Mintzberg
&
Quinn,
1996).
datang
yang
diinginkan
guna
45 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
meningkatkan
efektivitasnya.
Perubahan
maka
akan
menyebabkan
merupakan sesuatu hal yang harus terjadi
semangat
dalam suatu organisasi karena tuntutan
menimbulkan konflik dalam organisasi.
perkembangan
zaman.
Sedarmayanti
kerja
Winardi
personil
menurunnya
(2004:4)
serta
dapat
mengungkapkan
(2000:44) mengungkapkan bahwa untuk
bahwa upaya perubahan organisasi dapat
dapat tetap bertahan dan berkembang,
dipandang sebagai suatu proses yang terdiri
maka organisasi harus terus tumbuh dan
dari
mengadakan
Organisasi
(unfreezing), fase perubahan (changing)
harus berinovasi, mengembangkan sesuatu
dan fase pembekuan kembali (refreezing).
yang baru, berekspansi ke pasar yang baru,
Fase I merupakan tahapan dimana orang
menata kembali status hukum, organisasi,
mempersiapkan
dan struktur permodalan termasuk mem-
perubahan.
perkenalkan dan memanfaatkan teknologi
tindakan modifikasi tugas-tugas, struktur,
baru, mengubah metode dan praktek kerja.
teknologi serta personil. Sedang fase III
penyesuaian.
Perubahan organisasi dapat terjadi
3
adalah
fase
yaitu
fase
sebuah
Fase
upaya
II
pencairan
situasi
adalah
menstabilkan
untuk
mencakup
perubahan
secara tidak direncanakan atau spontan dan
untuk memelihara perilaku individu dan
dapat pula terjadi secara direncanakan.
organisasi.
Perubahan yang direncanakan merupakan
Dalam
melakukan
perubahan
sebuah reaksi langsung terhadap keadaan
organisasi terdapat 3 cara untuk mencapai
nyata organisasi yang dibandingkan dengan
hasil secara tepat. Cara tersebut adalah
tujuan organisasi.
reengineering, pemerintahan daerah, dan
Perubahan disebabkan
oleh
organisasi faktor
internal
dapat
inovasi (Winardi, 2004:9). Reengineering
dan
mencakup upaya untuk memikirkan kembali
eksternal (Sedarmayanti, 2000:45). Secara
dan
internal, perubahan organisasi menyangkut
meningkatkan
perubahan
atau
Kegiatan ini merupakan penataan ulang
struktur. Sedang secara eksternal, berkaitan
secara fundamental untuk mendapatkan
dengan ancaman dan peluang yang terjadi
perbaikan kinerja seperti biaya, kualitas, dan
di luar organisasi dan dapat mempengaruhi
pelayanan.
kegiatan
dilakukan
teknologi,
dalam
karyawan
organisasi.
Apabila
perubahan dikelola secara tidak benar,
mendesain
proses efektivitas
Kegiatan terhadap
hal
bisnis
guna
organisasi.
reengineering yang
bersifat
mendasar. Kegiatan ini diharapkan dapat
46 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
menghasilkan
bersifat
yang berjalan lancar. Kinerja yang optimal
terobosan baru yang berorientasi pada
dapat tercapai dengan dukungan personil
masa
dan
depan.
perubahan
yang
Olehnya
itu,
dilakukan
prestasi
kelompok.
Selanjutnya
perubahan visi, misi, tujuan organisasi serta
kerjasama operasional diharapkan dapat
operasional organisasi.
lebih harmonis dan situasi kerja akan lebih
Pemerintahan
daerah
organisasi
kondusif.
Pemerintahan
daerah
juga
dapat berarti sempit dan dapat pula secara
menyangkut pendelegasian wewenang atau
luas. Sedarmayanti (2000:71) menguraikan
penataan
bahwa pemerintahan daerah organisasi
sehingga organisasi menjadi responsif dan
dalam arti sempit meliputi kinerja organisasi,
adaptif terhadap perubahan yang terjadi.
kerjasama operasional, sistem dan prosedur
kembali
Inovasi
struktur
merupakan
organisasi
suatu
kerja serta pendelegasian wewenang dan
dimana
otonomi. Sedangkan pemerintahan daerah
keterampilan dan sumber daya mereka
organisasi
mencakup
untuk mengembangkan barang-barang dan
seluruh aspek yang dimiliki perusahaan
jasa baru, atau untuk mengembangkan
yaitu
manusia,
produk dan sistem pengoperasian baru,
sumber daya keuangan dan sumber daya
hingga dengan demikian mereka lebih baik
lainnya termasuk sarana dan prasarana.
dapat
dalam
meliputi
arti
sumber
luas,
daya
Selanjutnya Winardi (2004:9) menguraikan bahwa pada langkah pemerintahan
organisasi
proses
bereaksi
memanfaatkan
terhadap
kebutuhan
pelanggan mereka. Adapun
target
dari
kegiatan
daerah, terdapat dua macam langkah inti
pemerintahan daerah diungkapkan oleh
kegiatan
Winardi (2004:97) yaitu individu, teknologi,
yaitu
organisasi
yang
ber-
sangkutan mengurangi tingkat diferensiasi dan integrasinya, dengan jalan meniadakan divisi-divisi, departemen-departemen atau tingkatan
di
dalam
hierarki
serta
struktur,
proses-proses,
kultur
dan
manajemen. Hal senada diungkapkan oleh Leavitt dalam Sutarto (2002:415) bahwa
melaksanakan kegiatan downsizing dengan
organisasi
jalan
dalam hal struktur, teknologi dan orang.
mengurangi
jumlah
karyawannya,
guna menekan biaya operasi. Dalam pemerintahan daerah, diharap-
dapat
Individu dalam
atau
organisasi
dilakukan
orang dapat
perubahan
yang
terlibat
mempengaruhi
kan tercapai kinerja organisasi yang optimal,
struktur organisasi. Kemampuan dan cara
kerjasama yang kondusif, serta operasional
berpikir individu, serta kebutuhan mereka
47 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
untuk
bekerja
sama
mempengaruhi,
dianut oleh kelompok-kelompok kerja pada
wewenang dan hubungan antara satuan-
seluruh
satuan kerja juga mempengaruhi struktur
seperti upah layak untuk pekerjaan yang
organisasi.
dilaksanakan.
Selanjutnya
pemerintahan
organisasi
yang
bersangkutan
daerah teknologi menyangkut perbaikan
Nilai-nilai dominan yang dianut oleh
peralatan serta fasilitas-fasilitas dan metode
organisasi seperti, kualitas produk atau
untuk memperlancar kegiatan organisasi.
kepemimpinan
Selain itu kegiatan ini juga harus didukung
mengarahkan
dengan
organisasi terhadap karyawan dan para
perbaikan
pengetahuan,
harga.
Falsafah
yang
kebijakan-kebijakan
suatu
keterampilan, sikap dan perilaku individu
pelanggan
mereka.
yang menunjang pemanfaatan teknologi.
permainan,
untuk
Struktur organisasi adalah pengaturan antar
hubungan
komponen
dan
bagian-bagian posisi
dalam
dari suatu
pergaulan
di
Peraturan-peraturan melaksanakan
dalam
organisasi
tata ber-
sangkutan, atau tata cara yang perlu dipahami
dan
dipelajari
oleh
seorang
organisasi (Harjito:1995). Dengan struktur
karyawan baru, agar ia diterima oleh para
organisasi yang jelas, maka komponen dan
anggota
posisi pendukung organisasi dapat diuraikan
tersebut. Perasaan atau iklim yang timbul di
secara jelas.
juga
dalam sebuah organisasi oleh karena tata
menggambarkan kegiatan koordinasi dan
susunan fisiknya, dan cara dengan apa para
kewenangan
anggota organisasi tersebut berinteraksi
Selain itu,
yang
struktur
dimiliki
oleh
unit
organisasi.
kompleks
di
dalam
organisasi
dengan para pelanggan, atau dengan pihak
Kultur organisasi mewakili sebuah pola
lainnya
berupa
ekspektasi-ekspektasi,
ide-ide,
luar lainnya.
keyakinan, nilai-nilai,
Manajemen untuk
organisasi
mengembangkan
(karyawan)
diyakini secara bersama oleh para anggota
masalah oleh para karyawan pada tingkatan
suatu organisasi. (Winardi:2004). Perilaku
lebih rendah guna menggantikan sebuah
rutin yang terjadi sewaktu orang berinteraksi
pendekatan dari atas ke bawah. Selain itu
seperti, misalnya ritual-ritual keorganisasian,
pentingnya
seremoni-seremoni,
yang
Hardjito (1995:47) bahwa koordinasi adalah
umumnya digunakan, Norma-norma yang
proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan
bahasa
kegiatan
partisipasi
sikap, dan perilaku yang dirasakan dan
dan
dalam
bertujuan
koordinasi
pemecahan
diuraikan
oleh
48 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
kegiatan-kegiatan
dari
satuan-satuan
Weber
mendefinisikan
terpisah (unit-unit) suatu organisasi untuk
sebagai
mencapai tujuan organisasi secara efisien.
ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan,
Dengan
dan
koordinasi
yang
baik,
maka
suatu
tingkat
bentuk
kelembagaan organisasi
kompetensi
yang
yang
tinggi
partisipasi setiap individu dalam organisasi
ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih
dapat dikembangkan.
untuk
mengisi
peran-peran
tersebut
(Sinambela, 2008:53). PENATAAN KELEMBAGAAN Kelembagaan
berasal
Ciri organisasi yang mengikuti sistem dari
kata
kelembagaan ini adalah pembagian kerja
bureaucracy (Bahasa Inggris, bureau cracy),
dan
diartikan sebagai suatu organisasi yang
kekuasaan
memiliki rantai komando dengan bentuk
karir yang panjang, dan efisiensi. Cita-cita
piramida,
orang
utama dari sistem kelembagaan adalah
berada ditingkat bawah dari pada tingkat
mencapai efisiensi kerja yang seoptimal
atas, biasanya ditemui pada instansi yang
mungkin.
sifatnya administratif maupun militer.
kelembagaan
dimana
lebih
banyak
Pada rantai komando ini setiap posisi serta
tanggung
dideskripsikan
jawab
dengan
kerjanya
jelas
dalam
spesialisasi,
orientasi
hirarkis,
Menurut
pendekatan
dapat efektif
impersonal,
peraturan-peraturan,
Weber
organisasi
digunakan untuk
sebagai
mengontrol
pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya,
karena
organisasi
organigram. Organisasi ini pun memiliki
kelembagaan punya struktur yang jelas
aturan
sehingga
tentang kekuasaan dan orang yang punya
cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya
kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga
adalah biasanya terdapat banyak formulir
dapat
yang harus dilengkapi dan pendelegasian
distribusikan tugas kepada orang lain.
dan
prosedur
ketat
wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan. (Wikipedia, 2008). Kelembagaan sebagai suatu sistem organisasi
formal
dimunculkan
memberi
perintah
untuk
men-
Hal senada diungkapkan oleh Nugroho (2004:28)
bahwa
kelembagaan
dalam
praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri
pertama
sipil. Ungkapan ini menekankan pentingnya
sekali oleh Max Weber pada tahun 1947,
peran sumber daya manusia dalam konteks
menurutnya kelembagaan merupakan tipe
kelembagaan.
ideal bagi semua organisasi formal. Max
lembaga yang memiliki kemampuan besar
Kelembagaan
merupakan
49 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
dalam menggerakkan organisasi, karena
Max
Weber
berpendapat
kelembagaan ditata secara formal untuk
kelembagaan
melahirkan tindakan rasional dalam sebuah
organisasi
organisasi.
rasional. Hal itu digambarkan dengan
sarana
Kelembagaan
dan
alat
merupakan
dalam
menjalankan
adalah
bahwa
yang
menunjukkan
suatu
paling
apa
bentuk
efisien
yang
dan
menjadi
kegiatan pemerintahan di era masyarakat
karakteristik kelembagaan, yaitu :
yang
a. Kewenangan yang berjenjang sesuai
semakin
modern
dan
kompleks
(Sinambela, 2008:53). Kelembagaan
dengan tingkatan organisasi;
memainkan
peranan
b. Spesialisasi tugas, kewajiban, dan
aktif di dalam proses politik di kebanyakan
tanggung jawab;
negara dan kelembagaan menggunakan
c. Posisi didesain sebagai jabatan;
banyak aktifitas-aktifitas, diantaranya usaha-
d. Penggantian dalam jabatan secara
usaha paling penting berupa implementasi Undang-Undang,
persiapan
proposal
legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekonomian profesional,
dan dan
masalah-masalah
membagi
pelayanan
kesejahteraan (Herbert M. Levine dalam
e. Jabatan bersifat impersonal; f.
Suatu sistem aturan dan prosedur yang
standar
Adapun ciri kelembagaan yang dapat mencapai tujuan negara diungkapkan oleh (2001:80)
bahwa
kelembagaan
untuk
menegakkan
disiplin dan pengendaliannya; g. Kualifikasi individu
Aisyah, 2003).
Widodo
terencana;
yang yang
rinci akan
mengenai memangku
jabatan; h. Perlindungan terhadap individu dari pemecatan.
publik dalam era sekarang ini harus dapat
Uraian tersebut lebih diperjelas oleh
bekerja secara efisien, efektif, kompetitif,
Nugroho (2004:28) bahwa kelembagaan
responsif
mempunyai
dan
adaptif.
Selain
itu,
10
ciri
yaitu:
1)
Para
mempunyai
anggotanya (staf) secara pribadi bebas, dan
struktur dan prosedur yang fleksibel, juga
hanya melakukan tugas-tugas impersonal
harus
dan
dari jabatan-jabatannya; 2) Terdapat hierarki
untuk
jabatan yang jelas; 3) Fungsi-fungsi jabatan
memperkembangkan diri, menyesuaikan diri
diperinci dengan jelas; 4) Para pejabat
dengan situasi dinamis dan ketidakpastian
diangkat
lingkungan.
Penyeleksian
kelembagaan
publik
mempunyai
kemampuan
yang
harus
kemauan diperlukan
berdasarkan atas
kontrak;
dasar
5)
kualifikasi
50 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
profesional yang secara ideal diperkuat
memelihara ketertiban dan keamanan,
dengan diploma yang diperoleh melalui
dari
ujian; 6) Anggotanya digaji dengan uang
(propinsi, kabupaten, kecamatan dan
dan biasanya mempunyai hak-hak pensiun;
desa).
7) Pekerjaan pejabat ialah pekerjaannya
bersifat “mengatur” (regulative function).
yang
satu-satunya;
8)
Terdapat
suatu
tingkat
pusat
sampai
Tugas-tugas
b. Kelembagaan
daerah
tersebut
pembangunan
lebih
yaitu
struktur karier dan kenaikan pangkat adalah
organisasi
yang
senioritas
menjalankan salah satu bidang atau
dengan
sektor khusus guna mencapai tujuan
mungkin
ataupun
baik
prestasi
melalui
dan
sesuai
pemerintahan
yang
penilaian para atasan; 9) Pejabat tidak
pembangunan,
boleh mengambil kedudukannya sebagai
kesehatan, pendidikan, industri dan lain-
miliknya pribadi begitu pula sumber-sumber
lain. Fungsi pokoknya adalah fungsi
yang menyertai kedudukan itu, dan; 10)
pembangunan (development function)
Pejabat tunduk kepada pengendalian yang
atau fungsi adaptasi (adaptive function).
dipersatukan dan kepada sistem disipliner. Kemampuan untuk menunjukkan ciri tersebut
tergantung
pada
pelaku
c. Kelembagaan organisasi
seperti
pelayanan,
yang
merupakan
pertanian,
yaitu
pada
bagian
unit
hakekatnya
yang
langsung
kelembagaan atau aparat untuk berfikir
berhubungan
dinamis dan berupaya untuk memenuhi
Dalam kategori ini dapat disebutkan
kebutuhan masyarakat. Untuk itu setiap
antara lain rumah sakit, sekolah, kantor
aparat hendaknya memiliki semangat kerja
koperasi, bank rakyat tingkat desa,
yang tinggi serta didukung oleh sumberdaya
kantor atau unit pelayanan departemen
dan dana dalam pencapaian tujuan negara.
sosial, transmigrasi dan berbagai unit
dengan
masyarakat.
Berdasarkan perbedaan tugas pokok
organisasi lainnya yang memberikan
atau misi yang mendasari organisasinya,
pelayanan langsung kepada masyarakat
Syukur Abdullah dalam Alfian (1991:229)
atas nama pemerintah. Fungsi utama-
menjelaskan
nya ialah pelayanan (service) langsung
bahwa
kelembagaan
kepada masyarakat. Termasuk dalam
dibedakan dalam tiga kategori, yaitu : a. Kelembagaan
pemerintahan
umum,
yaitu rangkaian organisasi pemerintah yang
menjalankan
pemerintahan
umum
tugas-tugas termasuk
konsep ini ialah apa yang disebut oleh Michael Lipsky sebagai kelembagaan di lapangan
tugas
dan
berhubungan
langsung dengan warga masyarakat.
51 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
Pelaksanaan
fungsi
sebagai
Kedudukan
kelembagaan
pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat
lokal
dipisahkan dari kemampuan profesional,
demokrasi,
serta manajemen dan organisasi (capacity
sangat strategis. Dikatakan strategis karena
and capability institutional) yang berorientasi
kelembagaan lokal menjadi ujung tombak
pada pelaksanaan pembangunan secara
untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat
terpadu,
dalam
lancar,
pendekatan
dan
integral
administratif,
dengan
karena
itu,
dalam
kaitannya
pemerintahan
otonomi,
proses
dan
dengan
isu
keterbukaan
pembangunan
nasional
maupun daerah.
kelembagaan sebagai public servis harus
Selain
itu,
budaya
mampu menyeimbangkan antara kekuasaan
sangat
dan
kelembagaan tersebut. Budaya organisasi
tanggung
jawab
(power
and
mempengaruhi
kelembagaan dari
responsibility), sehingga fungsi-fungsi yang
(kelembagaan)
dijalankannya memperoleh kedudukannya.
bersama tentang nilai-nilai bersama dalam
Dalam
menjalankan
merupakan
kinerja
kesepakatan
fungsinya
kehidupan organisasi dan mengikat semua
pemerintahan, kelembagaan pemerintahan
orang dalam organisasi yang bersangkutan
yang
(Siagian, 1995).
terstruktur
dalam
suatu
wadah
Oleh karena itu budaya
organisasi, melakukan proses (kegiatan)
organisasi kelembagaan akan menentukan
dan
kelembagaan
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
pemerintahan harus memiliki kemampuan
oleh oleh para anggota organisasi dan
profesional, kualifikasi administrasi atau
selanjutnya juga dapat menentukan batas-
manajerial, dan hierarki yang jelas untuk
batas normatif perilaku anggota organisasi.
melaksanakan kekuasaan dan tanggung
Budaya ini juga mengatur tentang sifat dan
jawab sebagai abdi masyarakat.
bentuk-bentuk
perilaku
(nilai),
Kelembagaan
dan
prinsip
pengawasan organisasi dan menentukan
hierarki, sehingga dalam pelaksanaannya
gaya manajerial yang dapat diterima oleh
ada kelembagaan pemerintahan lokal dan
para
kelembagaan
sentral.
kelembagaan harus menentukan cara-cara
per-
kerja yang tepat untuk mencapai efektifitas
panjangan tangan kelembagaan sentral
dan efisiensi. Suryono (2003) menguraikan
dalam
Pelayanan
bahwa peran penting yang dimainkan oleh
pemerintahan dan pembangunan di daerah.
budaya organisasi (kelembagaan) adalah
Kelembagaan
mengandung
pengendalian
pemerintahan lokal
memberikan
merupakan
akses.
anggota
organisasi.
Setiap
52 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
membantu
menciptakan
rasa
memiliki
melalui bidang masing-masing sehingga
terhadap organisasi; menciptakan jati diri
setiap
para
menciptakan
merasakan kesesuaian pekerjaan mereka
keterikatan emosional antara organisasi dan
dengan pola kewenangan yang diberikan.
pekerja
dalamnya,
Sehingga tidak ada alasan bagi mereka
membantu menciptakan stabilitas organisasi
untuk tidak melakukan yang terbaik dalam
sebagai sistem sosial, dan menemukan pola
rangka memegang amanah memberikan
pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-
pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan
norma kebiasaan yang terbentuk dalam
masyarakat.
anggota
organisasi,
yang
terlibat
di
orang
kebijakan
keseharian.
atau
Inilah
pimpinan
buah
Pemerintah
dari
dapat
adanya
untuk
terus
melakukan strukturisasi pada setiap lini dan ANALISIS SWOT TERHADAP STRUKTUR PENATAAN
KELEMBAGAAN
DALAM
pekerjaan. Pada hal lain, kekuatan (strength)
PEMERINTAHAN DAERAH
penataan kelembagaan selama ini adalah
Analisis Terhadap Struktur
dengan
menerapkan
dan
membentuk
penataan
struktur berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007
kelembagaan dalam pemerintahan daerah
yang sesuai dengan kewenangan yang
terutama dalam analisis struktur maka
dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal ini
diperlukan
analisis
mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah
SWOT. Dapat diuraikan melalui kutipan-
dapat menjalankan kebijakan desentralisasi
kutipan yang diperoleh dengan melakukan
yaitu adanya kewenangan yang diserahkan
interview kepada beberapa informan kunci
oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
dan
Daerah. Namun kewenangan ini menjadi
Untuk
ahli
mengetahui
sebuah
yang
pendekatan
telah
ditetapkan
pada
dilematis atau akan berpeluang lemah
penelitian ini. Secara umum, kekuatan (strength) penataan
kelembagaan
melalui
analisis
struktur dapat diketahui dari keseriusan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk
(weakness) bila pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah akibat overload (kelebihan pekerjaan). Pada
hal
lain
adanya
pola
menyesuaikan antara kewenangan dengan
kewenangan
kesesuaian
oleh
desentralisasi tersebut membuka peluang
kesesuaian
(opportunity) sekaligus ancaman (treath)
Pemerintah
struktur Daerah.
yang Pola
dimiliki
struktur itu dijabarkan ke dalam organisasi
akibat
pusat
ke
ketidakefektifan
daerah
dan
melalui
membuka
53 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
peluang
KKN
(korupsi,
kolusi,
dan
Kekuatan
lain
(strength)
pemerintah
nepotisme) hal ini dapat terjadi karena
komitmen
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan
melakukan inovasi dalam pelayanan dengan
yang sangat luas dan sulit untuk dikontrol.
mengadopsi
alat
untuk
adalah
teknologi
yang
terus
lebih
berpihak kepada pelayanan yang efektif dan Analisis Terhadap Teknologi Untuk
efisien sehingga memberi dampak positif
mengetahui
kelembagaan
penataan
terutama
mengetahui
kepada
pemerintahan
setingkat
maka
Ketersediaan
memaparkannya
melalui
sementara
berjalan. Dan terutama kepada pimpinan
bagaimana analisis teknologi berlangsung penulis
yang
Bupati
dan
sarana
perangkatnya. dan
prasarana
pendekatan analisis SWOT. Pendekatan ini
teknologi seperti alat komunikasi, kendaraan
digunakan
untuk
dinas serta sarana lainnya menguatkan
kekuatan,
kelemahan,
menjawab
bagaimana
peluang,
dan
bahwa
pemerintah
bersungguh-sungguh
ancaman itu berlangsung dalam ranah
melakukan perbaikan.
restrukturisasi bidang teknologi Pemerintah
Analisis terhadap Personil
Daerah Di Indonesia. Dari hasil wawancara
Untuk
menganalisis
melalui
maka diperoleh hasil tersebut berdasarkan
pendekatan SWOT terhadap personil. Maka
jawaban dari kutipan wawancara pada
penulis memperoleh gambaran dari hasil
pembahasan sebelumnya.
wawancara dengan beberapa informan. Dari
Secara umum, apa yang dilakukan
hasil tersebut diketahui bahwa kesadaran
oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia dalam
Pemerintah Daerah di Indonesia melakukan
menyediakan
restrukturisasi
peralatan
dan
fasilitas
melalui
pendayagunaan
teknologi adalah sesuatu yang bermanfaat
aparat atau personil diwujudkan dalam
(strength). Kekuatan ini bisa menjelma
bentuk mengikutsertakan mereka dalam
karena kemampuan mengadopsi teknologi dalam
membantu
organisasi
atau
kegiatan setiap
operasional
bidang
dalam
lingkungan Pemerintah daerah di Indonesia. Ketersediaan fasilitas juga menjadi jawaban atas
keterlambatan
dalam
memberikan
pelayanan kepada masyarakat selama ini.
diklat,
keterampilan
menjalankan
tugas
birokrasi, serta kemudahan bekerja sama dalam satu tim. Hal ini menjadi kekuatan (strength) Indonesia
bagi
Pemerintah
dalam
Daerah
pencapaian
Di
tujuan
bersama organisasi. Hal
lain
yang
dilakukan
oleh
Pemerintah Daerah di Indonesia adalah
54 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
memberikan kesempatan kepada setiap
melanjutkan pemerintahan kedua kalinya
personil untuk melanjutkan pendidikan yang
dapat diwujudkan.
lebih
2. Kelemahan (Weakness)
tinggi
sebagai
upaya
menjawab
tantangan (opportunity) ke depan yang lebih
Pola
penataan
kelembagaan
ter-
membutuhkan kecepatan dalam mengambil
kendala dari beberapa hal terutama masih
sebuah
adanya
keputusan
kedisiplinan
serta
mereka
meningkatkan
akan
tugas
sebahagian
personil
dalam
dan
pemerintahan yang kurang memberikan
tanggung jawab yang diembannya. Serta
apriori terhadap roda pemerintahan. Hal ini
motivasi yang tinggi untuk meningkatkan
penulis
kinerja mereka.
sebelumnya pada saat mentabulasi jawaban pada
ANALISIS SWOT TERHADAP FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Faktor Internal
Bila kita mencermati dari apa yang dilakukan
oleh
Pemerintah
Indonesia
selama
ini
Daerah
adalah
di
sebuah
kekuatan yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi
birokrasi.
Kemampuan
Pemerintah Daerah melakukan strukturisasi, teknologi,
dan personil adalah sebuah
keputusan yang baik untuk memperbaiki semua
yang
peningkatan
berkenaan kinerja
dengan
hasil
wawancara.
kajian
Dari
hasil
yang kurang mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah saat ini. Hal bila
dibiarkan
akan
menggembosi
pemerintahan yang solid. Faktor Eksternal 1. Peluang (Oppurtunity) Banyak Pemerintah
peluang Daerah
yang terutama
diterima setelah
pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh untuk mengelola sendiri daerahnya. Sehingga
memberikan
peluang
untuk
menata sendiri daerahnya. Hal ini memberikan peluang lain untuk memberdayakan
terutama
seluruh personil yang ada dalam lingkungan
memberikan pelayanan bagi masyarakat.
pemerintahannya. Selain itu, peluang untuk
Dengan adanya tingkat pelayanan yang
meningkatkan
baik
masyarakat lebih luas dan terintegrasi.
kepada
dan
saat
dari
wawancara tersebut masih ada personil
ini
1. Kekuatan (Strength)
dapatkan
masyarakat
menjadikan
pemerintah semakin mempunyai legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan pada
akhirnya
kepercayaan
untuk
kesejahteraan
kepada
2. Ancaman (Treath) Ancaman itu tetap ada, mulai dari penggembosan dari aparat sendiri untuk
55 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
tidak memberikan kesungguhan hati untuk
Gambaran hasil penelitian menunjuk-
bekerja karena ada unsur politik yang
kan
bekerja
memudahkan masyarakat untuk mengetahui
di
dalamnya.
Dalam
setiap
organisasi hal seperti ini adalah lumrah
bahwa
restrukturisasi
birokrasi
penggunaan dana publik.
namun bila dibiarkan maka akan menjadi
Dalam
upaya
peningkatan
ancaman di masa yang akan datang. Selain
akuntabilitas, maka Pemerintah Daerah di
itu ancaman lain adalah dengan sistem
Indonesia
desentralisasi membuka peluang KKN bagi
pelaksanaan pemerintahan. Dengan unsur
penguasa di setiap daerah yang justru
ini
menambah parah manajemen pemerintahan
tanggungjawabkan
yang terbina selama ini, sehingga tingkat
pengendalian
kepercayaan masyarakat kembali menurun
pelaksanaan
dan melemah.
dengan salah satu tujuan pembangunan
Dari uraian di atas dapat dikemukakan Analisis SWOT terhadap Pola penataan kelembagaan sebagai berikut : Tabel 2.
pemerintah
yaitu
Strukturisasi Teknologi Personil Kepastian Hukum Transparansi Akuntabilitas
STRENGTH Penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007 SPM (Standar Pelayanan Maksimal)
WEAKNESS Transparansi Kepastian hukum
OPPURTUNITY Strukturisasi Teknologi Personil Kepastian Hukum Transparansi Akuntabilitas THREAT Strukturisasi Teknologi Personil Kepastian Hukum Transparansi Akuntabilitas
SO Pemda melakukan restrukturisasi dengan baik Transparansi Akuntabilitas
WIO Transparansi hukum dengan pemberlakuan hukum yang sama Akuntabilitas
ST Good Governance harus berkelanjutan Akuntabilitas Kepastian hukum
WT Akuntabilitas Transparansi Kepastian hukum
kontrol
wajib
untuk
dalam
memper-
pengelolaan
sumber kebijakan.
terciptanya
daya Hal
suasana
ini
politik
dan dan terkait
yang
kondusif. Dari
Analisis SWOT Terhadap Pola Penataan Kelembagaan
melakukan
hasil
wawancara
terhadap
informan dan hasil observasi langsung di lapangan serta variabel yang diteliti, maka dapat dianalisis dengan analisis SWOT sebagai berikut : Kekuatan (Strength) yang merupakan faktor penunjang internal : 1. PP Nomor 41 Tahun 2007 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda Di Indonesia. 2. Struktur
yang
sederhana
dapat
mengakomodir kebutuhan daerah. 3. Fasilitas yang ada dapat mempermudah pelaksanaan berdampak Governance.
tugas pada
pokok
pencapaian
yang Good
56 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
4. Aparat
mampu
menjalankan
tugas
Pemda belum optimal.
pokok Birokrasi Pemerintah Daerah. 5. Organisasi
yang
restrukturisasi aparat
ada
dapat
untuk
setelah
mempermudah mengembangkan
Pelayanan
Minimal
(SPM)
dapat memberikan kepastian hukum restrukturisasi
birokrasi
mempermudah Pemerintah Daerah di Indonesia untuk memberikan informasi restrukturisasi
yang
merupakan
1. Pola restrukturisasi Birokrasi Pemda Di telah
mengarah
pada
pelaksanaan Good Governance. 2. Kesesuaian struktur kelembagaan yang dengan
potensi
memberikan
daerah
kemudahan
telah
kegiatan
pelayanan masyarakat secara bertahap. 3. Organisasi
yang
dibentuk
dapat
melakukan pengelolaan potensi daerah
yang jelas kepada masyarakat. 8. Pola
(Opportunity)
faktor penunjang eksternal :
ada
pada masyarakat. 7. Pola
Peluang
Indonesia
kemampuannya. 6. Standar
7. Transparansi dan akuntabilitas aparat
memudahkan
seperti pengelolaan sumber daya alam
pemerintah daerah untuk bertanggung
sehingga
jawab pada publik.
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kelemahan (Weaknesses) yang merupakan
dapat
meningkatkan
4. Ketersediaan sarana pendukung dapat
faktor penghambat internal :
mempermudah pelaksanaan tugas dan
1. Adanya tugas pokok yang serupa pada
kinerja optimal.
beberapa
organisasi
Pemda
Di
2. Sarana pendukung lain pada Pemda
dapat
dicapai
serta peningkatan pendidikan S1 dan S2.
belum maksimal. restrukturisasi
aparat
dengan kegiatan Diklat secara kontinyu
Indonesia yang dibentuk.
3. Pola
5. Kemampuan
yang
dibentuk
6. Pola
restrukturisasi
birokrasi
dapat
member dampak perubahan kebutuhan
berimplikasi terhadap kejelasan hukum
sarana pada beberapa unit organisasi.
bagi masyarakat.
4. Keterbatasan dana dalam menjalankan tugas pokok birokrasi. 5. Motivasi aparat masih kurang dalam bekerjasama dengan tim kerja untuk pencapaian tujuan organisasi. 6. Masih kurangnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat.
7. Kemudahan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dapat mewujudkan Good
Governance
masyarakat dana Publik.
dan
mengetahui
kemudahan penggunaan
57 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
8. Pemda di Indonesia akan merevisi kelembagaan
yang
overlap
dalam
pelaksanaan tugas.
ada.
Strategi yang harus
diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan
Ancaman (threat) yang merupakan faktor
PP Nomor 41 Tahun 2007.
penghambat eksternal :
Untuk
1. Overlap pelaksanaan tugas memberikan
kelembagaan yang ada secara
indikasi akan kualitas birokrasi yang
utuh ke depan untuk terwujud-
kurang baik.
nya Good Governance.
2. Sulitnya membangun koordinat antar instansi terkait propinsi dan pusat. 3. Kebutuhan daerah belum terungkap secara sistematis. 4. Kepercayaan aparat
masyarakat
Pemda
di
terhadap
Indonesia
mulai
menurun. 5. PP Nomor 41 Tahun 2007 belum sepenuhnya
mengarah
pada
pelaksanaan Good Governance.
tetap
2. Meskipun bagai
merevisi
menghadapi
ancaman
Indonesia
ber-
Pemda
masih
di
memiliki
kekuatan dari segi Internal, Strategi
yang
adalah
diterapkan menggunakan
kekuatan untuk memanfaatkan peluang
jangka
dengan
pola
yang
panjang
restrukturisasi
telah
ada
dapat
dikembangkan
dengan
pembenahan birokrasi. 3. Pemda di Indonesia menghadapi peluang yang sangat besar
tetapi
di
lain
pihak
Pemda menghadapi kendala/ Gambar 2. Diagram Analisis SWOT
kelemahan
internal,
Keterangan :
yang
Kuadran 1. Ini merupakan situasi yang
meminimalkan
diambil
strategi adalah masalah-
sangat menguntungkan Pemda
masalah
internal
Pemda,
Di
sehingga
dapat
merebut
Indonesia
memiliki
disamping
peluang yang lebih baik, dalam
peluang
dan
sehingga
dapat
mewujudkan
memanfaatkan peluang yang
Governance.
kekuatan,
Good
58 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
4. Pemda di Indonesia dalam situasi
yang
sangat
tidak
menguntungkan karena meng-
begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (team work)
hadapi berbagai ancaman dan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola
kelemahan internal, sehingga
restrukturisasi birokrasi yang dilakukan
dapat
menghambat
pelaksanaan
Good
Governance.
oleh
pemerintah
daerah
guna
mewujudkan Good Governance dapat dikaji dari berbagai segi, diantaranya
PENUTUP
masalah
kepastian
hukum.
Menurut
Kesimpulan
sebagian
responden bahwa
Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian
sudah dilakukan berdasarkan keadilan
ini, maka penulis memberikan simpulan
dan perberlakuan hak dan kewajiban
setelah dianalisis dan dibahas sebagai
yang sama. Dalam ranah transparansi
berikut :
dan akuntabilitas pemerintah daerah
hal
itu
yang
telah berhasil menjadikan sebagai pola
dilakukan oleh pemerintah daerah guna
yang terbuka dan dapat diakses juga
mewujudkan Good Governance masih
mengedepankan
relevan
yang
1. Pola
restrukturisasi
dengan
birokrasi
pelaksanaan
dan
pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi hal ini bisa dilihat dan dikaji dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya yang menurut sebahagian besar responden. Kemudian dalam hal penerapan
dan
pengadaan
fasilitas
teknologi mendapat perhatian responden bahwa masih layak dan mampu menjadi penunjang Sementara
dalam dalam
operasional. hal
penempatan
personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah mampu bersinergi dengan tugas dan tanggungjawabnya,
bentuk
terbuka
manajemen
sebagai
bentuk
pertanggung jawaban moral Saran-saran Berdasarkan
hasil
penelitian
serta
pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis dapat
memberikan
saran-saran
untuk
menjawab simpulan sebagai berikut : 1. Pola
restrukturisasi
birokrasi
yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia adalah sesuatu yang patut kita dukung karena hal ini juga berdampak kepada pelayanan masyarakat serta pelayanan kerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Good Governance
59 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan PP
organisasi,
teknologi
dan
No. 41 Tahun 2008 yang mengatur
diharapkan dapat mewujudkan Good
tentang hal strukturisasi, penyediaan
Governance.
fasilitas teknologi serta penempatan dan
yang dilakukan Pemda di Indonesia
pemberdayaan personil.
harus disertai dukungan ketersediaan
Restrukturisasi
personil
birokrasi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola
sarana dan kejelasan metode/aturan
restrukturisasi birokrasi yang dilakukan
kerja. Pola restrukturisasi birokrasi yang
oleh
guna
telah ada hendaknya lebih ditingkatkan
mewujudkan Good Governance Dalam
lagi melalui pengembangan Sumber
penelitian ini, Pemerintah Daerah Di
Daya
Indonesia mencoba memberi ruang yang
mewujudkan Good Govermance Pemda
sebesar-besarnya
di Indonesia.
pemerintah
hukum
agar
daerah
kepada
kepastian
harmonisasi
Manusia
(SDM)
dalam
roda
pemerintahan dapat berjalan dengan
DAFTAR PUSTAKA
baik
________, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
yang
kekuatan
pada
akhirnya
(Strength)
mewujudkan
peluang
menjadi sekaligus
(Oppurtunity)
dalam mewujudkan Good Governance. Kendati pelaksanaan transparansi pada level bawah tetapi dengan semangat
Aisyah, Dara, 2003, Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi, http://library.usu.ac.id/download/fisip/a dmnegara-aisyah.pdf. Usu Digital Library, Diakses tanggal 30 November 2008.
untuk hal tersebut akan dapat dilakukan sepanjang
Pemerintah
Daerah
bersungguh-sungguh sehingga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi birokrasi yang dipimpin serta masyarakat
Alfian dan Nazaruddin Syamsyuddin, 1991, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama Grafit, Jakarta. Arikunto, Suharsimin, 2002, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Rineka Cipta, Jakarta.
yang dilayani. Masih perlunya revisi kelembagaan pada pelaksanaan tugas yang
mendalami
tumpang tindih antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) satu dengan SKPD
lainnya.
Perbaikan
struktur
David, Fred R, 1997, Strategic Management. Prentice-Hall International, Inc. New Jersey. Djohanpuro, Bramantyo, MBA, PhD, 2004, Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai. Strategi Menuju Keunggulan Bersaing. Penerbit PPM, Jakarta.
60 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
Hardjito, Dydiet, 1995, Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian, Raja Grafindo Persada. http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi, diakses tanggal 28 November 2008. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta. Nazir, Moch, 1999, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
brawijaya.ac.id/simple/us/jurnal/pdffile. Diakses tanggal 30 November 2008. Sutarto, 2002, Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Widodo, Joko, 2001, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Jakarta.
Nisjar S., Karhi, 1997, Beberapa Catatan Tentang Good Governance, dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Jakarta.
Winardi, 2004, Manajemen Perubahan (Management of Change), Prenada Media, Jakarta.
Nugroho, Riant, 2004, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Peraturan perundang-undangan :
Porter, Michael E. 1997, How Competitive Forces Shape Strategy. Dalam tulisan Mintzberg, H. & Quinn, James, B.1996 : The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. Prentice-Hall International, Inc. New Jerswy. Riduwan. 2004, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta, Bandung. Sedarmayanti, 2000, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung. Siagian, Sondang, 1995, Pengembangan Organisasi, Aksara, Jakarta.
Teori Bumi
Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta. Suryono, Agus, 2003, Budaya Birokrasi Pelayanan Publik, http://publik.
● Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. ● Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
