30
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
SEKAPUR SIRIH MASALAH POLITIK DI SULAWESI SELATAN Oleh : A. GAU KADIR ABSTRAK Arus reformasi dalam kehidupan politik di Sulawesi Selatan membawa perubahan dan dampak relatif besar. Perubahan di bidang politik antara lain berupa meningkatnya “partisipasi politik” yang diindikasikan dalam bentuk kebebasan dan keterbukaan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berorganisasi sesuai aturan perundang-undangan. Di Sulawesi Selatan pada Pemilu legislatif tahun 2004, ada 24 partai politik yang bersaing memperebutkan calon legislatif sejumlah 75 kursi DPRD Sulawesi Selatan. Tetapi sayangnya tidak sampai 50% partai-partai politik yang bersaing mampu menempatkan wakilnya di DPRD Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan besarnya “energi politik” yang terbuang tanpa mencapai sasaran-sasarannya. Demikian pula halnya, implementasi otonomi daerah, disatu sisi menawarkan berbagai peluang bagi daerah untuk berkembang lebih optimal, tetapi disisi lain menghadapi tantangan yang cukup besar pula. Tantangan yang mungkin dihadapi antara lain kemampuan kelembagaan pemerintah daerah, termasuk kapasitas kepemimpinan formal maupun non formal. PENDAHULUAN
Sedangkan
Arus reformasi dalam kehidupan
pemerintahan,
di
bidang
perubahan
tersebut
politik di Sulawesi Selatan membawa
berupa
perubahan dan dampak yang relatif
pemerintah
besar.
bersandar pada kekuasaan kearah
Perubahan
tersebut
dapat
dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu
di
bidang
politik
berupa
meningkatnya “partisipasi politik” yang diindikasikan “kebebasan
dalam dan
bentuk keterbukaan”
mengemukakan pendapat, berserikat/ berorganisasi dan menentukan pilihan dalam pemilu baik pemilu anggota
optimalisasi membangun pemerintah,
pergeseran
peranan
yang
senantiasa
pelayanan
dengan
sinergi
peran
dunia
usaha
dan
masyarakat (Good Governance). Juga dapat dilihat dari peranan “pemerintah daerah” yang semakin besar, seiring perkembangan otonomi daerah.
legislatif, pemilu presiden dan wakil
Indikator peningkatan partisipasi
presiden maupun pemilihan langsung
politik antara lain dapat dicermati pada
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
maraknya kegiatan masyarakat dalam
Daerah.
kehidupan politik. Di Sulawesi Selatan
31
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
pada pemilu 2004, ada 24 partai
berkembangnya
politik yang bersaing dalam pemilu
yang demokratis di daerah ini. Tetapi,
untuk memperebutkan calon legislatif
dilain
sejumlah 75 kursi di DPRD Sulawesi
menimbulkan
Selatan.
masyarakat,
Perolehan kursi setiap partai
kehidupan
pihak
ikatan
juga
politik
potensial
polarisasi
dalam
melemahnya
kewilayahan
ikatan-
(solidaritas
politik yang meraih kursi yaitu : Partai
kawasan)
Golkar = 33 kursi, PKS = 8 kursi, PAN
digantikan oleh fanatisme politik aliran
= 8 kursi, PPDK = 8 kursi, PPP = 7
atau
kursi, PDIP = 7 kursi, Partai Demokrat
tersebut menyebabkan demokratisasi
= 1 kursi, Partai Merdeka = 1 kursi,
politik menjadi terhambat dan pada
dan
ini
gilirannya memiliki potensi penyebab
Golkar
terjadinya konflik social politik yang
PBR
meunjukkan
=
1
kursi.
bahwa
Data
partai
masih menempati peringkat teratas, meskipun
mengalami
pemilu
sebelumnya.
Juga
dapat
dipahami bahwa tidak sampai 50% partai-partai
politik
yang
bersaing
mampu menempatkan wakilnya di DPRD
Sulawesi
Selatan.
Ini
integrasi
kepentingan
politik
kelompok.
Hal
lain.
penurunan
perolehan kursi dibanding pemilu-
dan
Selain
itu,
keterbukaan
kebebasan
dan
tersebut
akan
politik
diperhadapkan kematanagan
dengan budaya
tingkat politik
di
kalangan masyarakat, yang antara lain dapat diukur
dalam bentuk
menunjukkan betapa besarnya energi
kemampuan untuk berbeda pendapat.
politik yang terbuang tanpa mencapai
Jika
sasaran-sasarannya. Hal ini hendak-
dikembangkan
nya menjadi bahan renungan bagi
timbulnya
para elit politik lokal dan nasional
yang juga potensi untuk berkembang
untuk
menjadi
mencari
format
perpolitikan
yang lebih efisien dan efektif. Disamping
itu,
lebih
kemampuan
ini
mak
dapat
dikhawatirkan
disintegrasi
sumber
tidak
masyarakat
atau
pemicu
ketidakstabilan politik. 90%
Selanjutnya
implementasi
anggota masyarakat yang memiliki
otonomi
hak pilih menggunakan hak pilihnya.
menawarkan berbagai peluang bagi
Hal ini menjadi indikator positif bagi
daerah
daerah,
untuk
disatu
berkembang
sisi
lebih
32
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
optimal, tetapi disisi lain menghadap
AGENDA REFORMASI DI BIDANG
tantangan yang cukup besar pula.
POLITIK
Salah
satu
penyebabnya
Reformasi
adalah
dibidang
pembangunan bangsa selama orde
bertujuan
baru
kehidupan politik yang demokratis dan
tidak
berjalan
sebagaimana
untuk
politik
membangun
dan
stabil dengan sasaran menegakkan
neofeodalistik mendorong mengalir-
kembali legitimasi pemerintah daerah
nya
yang
mestinya.
Pola
sumber
sentralistik
daya
manusia
berkualitas
ke
tingkat
sehingga
kurang
yang
nasional,
memberikan
kesempatan pengembangan sumber daya manusia di daerah. Masalah yang mungkin akan dihadapi apakah kelembagaan mampu
pemerintah
mengantisipasi
daerah
pergeseran
peran ini dalam waktu sesingkatsingkatnya, perubahan
sehingga yang
berlangsung menimbulkan
proses
dimaksud
secara
dapat
mulus,
tanpa
dan
atau
gejolak
kevakuman di bidang kepemimpinan formal maupun non formal. Dewasa ini, di Sulawesi Selatan kepemimpinan
formal
semakin
didukung
kan suasana yang kondusif guna terjaminnya ketenangan, ketentraman dan ketertiban masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan. Agenda
pokok
yang
luas
harus
diperhatikan adalah : Meningkatkan pembinaan partaipartai
politik
dan
mendorong
pengembangan dan pelaksanaan misi
lembaga-lembaga
independen yang tumbuh atas inisiatif masyarakat yang dapat melakukan
pemantauan
pengawasan
terhadap
dan
jalannya
pemerintahan demokratis. Menumbuhkan Pemerintah daerah yang
dengan
masyarakat
pemilihan
dan
kepercayaan rakyat, serta mencipta-
mendapatkan legitimasi yang kuat dilaksanakannya
partisipasi
bersih
sebagai dan
pelayan bertindak
langsung Kepala Daerah dan Wakil
berdasarkan
Kepala
dalam rangka lebih meningkatkan
Daerah.
Meskipun
dalam
pelaksanaannya masih menunjukkan
kredibilitas
perlunya penyempurnaan.
rakyat.
Undang-Undang
pemerintah
dimata
33
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
Mewujudkan stabilitas keamanan
masyarakat
yang
memiliki
dan ketertiban masyarakat untuk
kepekaan
penyelenggaraan
urgensi solusi masalah serta tidak
reformasi
di
daerah.
terhadap
berorientasi
Meningkatkan kedewasaan kematangan
masyarakat
pola
kehidupan
yang
mampu
dan
dalam
berdemokrasi
mendorong
mengakomodasikan
dan
penyaluran
krisis
kepada
dan
budaya
“ABS”. Menegakkan dan
kedaulatan
memberdayakan
pengawasan Negara,
oleh
lembaga
rakyat peranan
lembaga politik
dan
aspirasi dan pendapat, termasuk
kemasyarakatan secara efektif dan
kedewasaan
efisien.
untuk
menerima
Mengupayakan
perbedaan pendapat. Pelaksanaan reformasi di bidang
kemampuan
peningkatan
masyarakat
dalam
politik merupakan usaha penegakan
kehidupan demokrasi, khususnya
kedaulatan
kemampuan
rakyat
sebagai
jalan
menghormati
pemecahan krisis politik dengan skala
keberagaman asas atau cirri, serta
prioritas tertentu.
aspirasi dan program partai politik,
Agenda yang harus dijalankan :
dan organisasi kemasyarakatan
Sosialisasi hakekat dan tujuan
yang tidak bertentangan dengan
reformasi
di
aparatur
kalangan
seluruh
pemerintah
dan
kelompok-kelompok masyarakat. Mengupayakan peningkatan peran
Pancasila. Menyesuaikan
paradigma baru peran TNI dan Polri
dalam
aparat pemerintah sebagai abdi
masyarakat,
masyarakat,
bernegara.
melupakan
dengan peran
tidak gandanya
implementasi
Merumuskan
kehidupan
ber-
berbangsa
dan
dan
menyepakati
sebagai abdi negara. Di samping
system penyelenggaraan pemilu
itu
yang langsung, umum, bebas,
mengupayakan
pula
ber-
kembangnya sistem kelembagaan pemerintah
yang
tanggap
terhadap kebutuhan dan aspirasi
rahasia, jujur, dan adil. Memperjuangkan
dan
mengembangkan otonomi daerah
34
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
yang
dapat
mendorong
peningkatan
kesejahteraan
tentang pemerintahan daerah. Sebab salah
satu
tersebut
masyarakat. Mengupayakan
terbentuknya
kesepakatan
antar
pemerintah
daerah
semua
komponen
dan
ketentuan adalah
dalam
UU
pengembalian
kedaulatan kepada rakyat. Artinya yang
menentukan
Gubernur/wakil
Gubernur,
Wakil
nya mendahulukan persatuan dan
Walikota
kesatuan dalam kerangka negara
langsung kepala daerah dan wakil
perlu
dirumuskan
disosialisasikan pembangunan
dan
visi
baru
daerah Sulawesi
Selatan yang akan menjadi dasar bagi
pengembangan
solidaritas
dimaksud.
lokal
di
Sulawesi
Selatan, menunjukkan adanya dua memegang
hegemoni
politik dan pemerintahan. Kedua etnis (Bugis
dan
bergantian pimpinan
memilih
kepala daerah. Pemilihan langsung itu akan diselenggarakan oleh komisi pemilihan
umum
daerah
(KPUD)
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaksanaan kedaulatan rakyat berarti rakyat diberikan kesempatan
tahun
Sejarah perjalanan politik dan
yang
rakyat
baik untuk menahkodai daerahnya 5
LOKAL
etnis
adalah
Walikota/Wakil
untuk memilih pemimpin yang paling
POLITIK DAN PEMERINTAHAN
pemerintahan
dan
Bupati/
kemasyarakatan terhadap penting-
kesatuan. Untuk maksud tersebut
Bupati,
pasangan
Makassar) memegang
secara tampuk
sebagai “Gubernur”
dan
Pengembalian
kedaulatan kepada rakyat didasarkan pada pemikiran bahwa rakyatlah yang paling
merasakan
akibat
dari
kebijakan pimpinan yang terpilih. Jadi, kalau rakyat sendiri salah menentukan pilihannya
maka
akibatnya
akan
ditanggung sendiri. Tidak ada pihak yang boleh disalahkan sebab rakyat sendiri yang menentukan pemimpin-
“Wakil Gubernur”. Nampaknya,
kedepan.
hegemoni
politik
nya.
dan pemerintahan lokal berdasarkan
Berbeda halnya kalau pemimpin
etnis akan tetap bertahan dengan
dipilih melalui demokrasi perwakilan.
lahirnya Undang-Undang No. 32/2004
Wakil rakyat dapat memilih pemimpin
35
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
yang tidak sesuai dengan aspirasi dan
maka dapat diyakini bahwa yang akan
kepentingan
tidak
dipilih adalah putera Sulawesi Selatan
jarang wakil rakyat mengatasnamakan
yang mampu membawa perubahan
kepentingan
dan perbaikan daerah ini. Sebab
rakyat.
Bahkan
rakyat
menjadi
kepentingan dirinya. Dengan
untuk apa dipimpin oleh orang yang
melihat
komposisi
jumlah penduduk berdasarkan etnis, maka
etnis
menduduki
satu etnis dengan pemilih akan tetapi menyengsarakan rakyat saja.
Bugis-Makassar
posisi
dominan.
budaya politik lokal Sulawesi Selatan
Kalau para pemilih terpengaruh oleh
di masa lampau memunyai 4 ciri yakni
politik
Acca,
etnis
yang
Pemimpin yang baik menurut
dan
emosi
yang
Warani,
Malempu,
didasarkan pada etnis maka dapat
Namagettang. Artinya pemimpin yang
dipastikan
memimpin
baik dalah pertama, Acca, artinya
Sulawesi Selatan di masa-masa yang
pintar dalam menganalisa penyakit-
akan
penyakit sosial.
yang
dating
akan
adalah
etnis
Bugis-
Makassar. Etnis lain harus bersedia
Jadi pemimpin yang baik adalah
berada pada posisi wakil atau posisi
pemimpin yang selalu memberikan
lain di bawah Gubernur.
jalan
Fenomena
politik
itu
sangat
keluar
dihadapi
dari
masyarakat.
realistis karena memang etnis bugis
menggambarkan
jauh lebih banyak dibanding dengan
pintar
etnis lainnya. Karena itu, pasangan
mengdiagnosa
Gubernur dan wakil gubernur etnis
masyarakat.
bugis
sanggup
sangat
serasi
dalam
masalah
itu
Aristoteles
pemimpin
bagaikan
yang
dokter
yang yang
penyakit-penyakit Jadi
pemimpin
menyelesaikan
yang
masalah
mengakomodir kepentingan berbagai
masyarakat itu adalah pemimpin yang
etnis di Sulawesi Selatan.
didambakan oleh masyarakat luas.
Akan tetapi dimasa yang akan
Kedua Warani, artinya pemimpin
dating, kalau para pemilih sudah
itu
cerdas,
keputusan, berani mengambil resiko
telah
nasionalisme
memiliki yang
semangat
tinggi
tanpa
dipengaruhi lagi oleh etnis atau suku,
harus
berani
mengambil
sepanjang hati nurani dan pikiran cerdasnya
menyatakan
bahwa
36
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
keputusan itulah yang terbaik untuk
pemimpin yang terpilih berdasarkan
kebijaksanaan.
kehendak
rakyat
mendorong
bagi
artinya
masyarakat luas untuk berpartisipasi
bijaksana maksudnya pemimpin itu
dalam kegiatan politik. Masyarakat
dalam
dapat berpartisipasi dalam seleksi
Malempu’,
Ketiga
mengambil
keputusan
menguntungkan rakyat banyak dan
pejabat
dan
meminimalkan kerugian bagi rakyat.
keputusan tingkat lokal. Pemilihan
Arif di dalam bertutur dan bijaksana Keempat Namagettang, artinya
pembagian
tegas dalam mengambil keputusan.
pemerintah
Keputusan
pemimpin
melalui
kekuasaan pusat
antara
dan
daerah.
diambil
tidak
Ylvisaker (dalam B.C.Smith,1985:26)
Siapapun
yang
memberikan
yang bulu.
pengambilan
seleksi kerakyatan adalah wujud dari
dalam mengambil keputusan.
pandang
proses
rekomendasi
bahwa
kekuasaan
pada
melanggar harus mendapat hukuman
desentralisasi
yang setimpal.
pemerintah daerah memberikan akses
Kalau dipakai
ciri-ciri
sebagai
pemimpin syarat
itu
dalam
kepada masyarakat utuk melakukan tekanan
dan
kontrol
kepada
dan
pemerintah
Gubernur maka itu berarti budaya
pemerintah
yang
politik dan pemerintahan lokal telah
Pembagian
kekuasaan
memberikan andil yang besar dalam
maksud Ylvisaker adalah pembagian
perpolitikan nasional. Kalau syarat ini
kekuasaan
yang diperlakukan bagi para calon
nasional
Gubernur, Bupati/Walikota di Sulawesi
Dengan
Selatan, maka siapapun yang terpilih
kekuasaan itu terbuka peluang bagi
sebagai pemimpin akan di terima atau
anggota
mendapat
control
pemilihan
Bupati/Walikota,
legitimasi
rakyat.
Di
dibanding
tersentralisasi.
antara dan
dengan yang
pemerintah
pemerintah
adanya
daerah.
pembagian
masyarakat dan
di
melakukan
tekanan
samping itu rakyat tidak lagi berkotak-
Pemerintah
kotak dan terpisah-pisah oleh sekat
tekanan
etnis yang sempit dan sesat.
merasakan secara langsung akibat
Pemimpin
yang
terpilih
yang
Daerah.
kepada
diberikan
dilakukan
Kontrol
karena oleh
dan
mereka
Pemerintah
berdasarkan kehendak rakyat memiliki
Daerah. Hal itulah yang mendorong
keuntungan
anggota
tertentu.
Karena
masyarakat
untuk
37
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012
berpartisipasi aktif dalam kegiatan
DAFTAR PUSTAKA
politik dan pemerintahan, termasuk
Almond, Gabriel and Bingham Powel, Comparative Politics : A Developmental Approach, Boston : Hittle Brown, 1978.
melakukan
tekanan
dan
control
kepada pemerintah setempat. PENUTUP Demikianlah yang kami dapat sampaikan
pada
diskusi
tentang
sekitar masalah-masalah politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Materi yang berkaitan reformasi politik tercermin pada dua kategori, yaitu peningkatan
partisipasi
politik
masyarakat dan pergeseran peranan pemerintahan ke arah optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Di
samping
itu,
juga
dikemukakan agenda reformasi di bidang politik, yang memberikan arah
______, Gabriel, Sidney Verba, Budaya Politik (Terjemahan Simamora), Bina Aksara, 1984. Sjamsuddin, Nazaruddin, Integrasi Politik Di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1989. Mattulada, Latoa : Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Universitas Hasanuddin. Walinono, Hasan, Tanete : Suatu Studi Sosiologi Politik, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1979. Undang-Undang Republik Indonesia, No.25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
kebijakan pembangunan politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya sekilas diungkapkan pula budaya politik dan pemerintahan lokal Sulawesi Selatan. Semua uraian yang disajikan dimaksudkan
sebagai
materi
pengantar dalam diskusi ini. Mudahmudahan memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan perpolitik dan
pemerintahan
Selatan.
di
Sulawesi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, Tentang RPJMN.
