Jurnal Ilmiah DUNIA ILMU Vol.2 No.3 Oktober 2016

Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.3 Oktober 2016

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DI INTERNET DAN MEDIA SOSIAL DI KOTA LANGSA (PROVINSI ACEH) Oleh : RINI FITRIANI,.S.H., M.H LIZA AGNESTA KRISNA,.S.H.,M.H

ABSTRAK Penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial sudah berkembang tanpa batas

yang sangat mengkhawatirkan apabila dikomsumsi oleh seorang

anak, mudahnya anak remaja untuk mengakses situs-situs pornografi di internet dan spam pornografi yang ada dalam beranda media sosial, terutama facebook dan twitter yang akan sangat berpengaruh buruk terhadap perilaku sehari-hari. Kemungkinan besar para remaja dapat terjebak dalam perilaku seks bebas, komunitas LGBT dan perilaku kriminal lainnya seperti pencabulan dan pemerkosaan. Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu :“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.” Dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :”Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak Perlindungan khusus terhadap anak korban pornografi disebutkan dalam Pasal 59 ayat 2 huruf (f), Pasal 67A dan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental

130


bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak moral seseorang apalagi anak yang belum bisa menyaring informasi yang benar. Perkembangan teknologi informasi tidak mungkin dilawan hanya oleh kewenangan yang ada di pemerintah dan penegak hukum saja. Perlu adanya kesadaran masyarakat dan perhatian yang serius dari pemerintah, orang tua memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak sehingga akan mempersempit akses dan penyebaran pornografi. Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Proses penyebaran pornografi menjadi sangat terfasilitasi dengan adanya internet dan media sosial. Materi ini bisa tersebar melalui situs, blog, jejaring sosial dan mailing-list. Ironisnya semua itu memiliki penggemar yang cukup banyak. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan untuk itu

A. Pendahuluan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah. Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah :

131


anak harus selalu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, salah satu penghambat yang signifikan pertumbuhan dan perkembannya adalah pengaruh negatif yang masuk melalui internet dan media sosial yang mudah di akses oleh anak-anak seperti pornografi. Demi terwujudnya anak Kota Langsa yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah : “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.” Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara perlindungan anak diamanatkan dalam Pasal 67A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentag Perlindungan Anak adalah : ”Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsure pornografi.” Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,

keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Perubahanperubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak moral seseorang apalagi anak yang belum bisa menyaring informasi yang benar. Penyalahgunaan komputer (cyber crime), yaitu komputer menjadi alat atau media untuk melakukan kejahatan seperti menjual situs-situs pornografi dan pornoaksi yang dapat menyebabkan kejahatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual. Dalam bentuk kejahatan komputer, maka kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, disebut dengan Illegal Contents adalah kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan dapat

132


dianggap melanggar hukum atau menganggu ketertiban umum. Media sosial merupakan media online yang tampil dalam berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, wiki, foto atau gambar, video, dan lain sebagainya. saat ini merupakan media yang paling banyak dikunjungi karena media sosial layaknya mempunyai sihir yang membuat penggunanya betah untuk memainkannya. Konten porno dengan mudah tersebar di media sosial seperti Facebook, twitter dan lain-lain yang bisa diakses oleh semua umur karena tidak adanya pengamanan terhadap pengguna dari segi usia, telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran kita semua. Orang yang dewasa jika melihat dan/atau mendengar dan/atau menyentuh benda-benda pornografi dan/atau pornoaksi akan berbeda dengan orang yang masih anakanak, atau orang yang belum dewasa, kemugkinan untuk dapat mengendalikan diri dari pornografi dan/atau pornoaksi masih ada, disbanding dengan orang yang belum dewasa, sedangkan orang yang belum dewasa terutama anak-anak yang berusia menjelang remaja, dan usia remaja lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi dan/atau pornoaksi baik yang dilihat atau didengar atau disentuh mereka.i Masalah pornografi selain merusak moral juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan, pornografi dalam hal ini berdampak

negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat. Perlindungan terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di Internet dan Media Sosial dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi, harus disadari bahwa masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat komplek dan memprihatinkan, Anak selalu menjadi korban dari peredaran materi pornografi di masyarakat. Apabila seluruh komponen (negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua) tidak melindungi anak dari bahaya materi pornografi, maka pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tidak dapat terwujud. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 1. Apa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial di Kota Langsa? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial Di Kota Langsa?

133


3. Apa upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial Di Kota Langsa?

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum seperti literatur hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian; 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, enksiklopedi, media elektronik dan ii sebagainya .

B. Metode Penulisan Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris, meski demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian normatif. Hal tersebut disebabkan tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial. Oleh karena itu, Penelitian dalam ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis/empiris. Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi : 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, UndangUndang Pornografi dan bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan

C. Faktor faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial di Kota Langsa

Internet adalah (kependekan dari interconnected-networking) ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Dan salah satu fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak dengan tujuan bermacam macam diantaranya komunikasi, informasi, imu pengetahuan, permainan dan lain-lainiii. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media

134


sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh duniaiv. Internet menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer yang berada di seluruh dunia menjadi sebuah jaringan komputer yang sangat besar. Semua jaringan yang terhubung ke internet dapat mengakses semua informasi yagn disediakan di internet secara gratis. Internet merupakan dunia tanpa batas. Artinya, semua orang mempunyai hak yang sama di internet. Oleh sebab itu, internet merupakan dunia yang bebas dimasuki tanpa harus terikat pada peraturan-peraturan negara tertentu dan tanpa dibatasi oleh batas-batas wilayah teritorial negara tertentu. Internet merupakan salah satu pemicu terjadinya globalisasi karena telah menghilangkan batas-batas dunia. Internet memungkinkan anda mengakses informasi yang tersimpan di komputer di belahan dunia lain. Internet telah membuat dua orang dari belahan bumi yang berbeda dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh batas-batas negara, waktu, jarak, dan hukum atau biokrasi suatu negara. Kesenjangan Pendidikan selain tindakan menutup secara paksa medianya sendiri yang jelas salah, pornografi sebetulnya hanya salah satu realitas kecil dari dunia konten Internet keseluruhan. Untuk menyebarkan pornografi pada internet dan media sosial tidak diperlukan kemampuan yang tinggi seperti Hacking sebab hanya dibutuhkan kemampuan minimal

berupa kepandaian mengoperasikan internet berupa mengakses dan mentransfer file, secara tekhnis hal ini tentunya amat mudah dilakukan, bahkan oleh mereka yang memiliki pengetahuan minim.v Banyak manfaat dari penggunaan internet, tetapi telah banyak pula penyalahgunaan yang dilakukan dari penggunaan internet, yaitu seperti membuka situs pornografi yang tidak dibatasi, dapat mengakibatkan generasi-generasi muda terutama anak terkontaminasi oleh situs pornografi yang merajalela. Hal ini dapat menimbulkan sex bebas pada remaja, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Walaupun situs-situs porno sudah diupayakan untuk dihancurkan, tetapi masih banyak saja oknum-oknum yang jahil yang masih saja menaruh gambar ataupun tulisan berbau pornografi ke media sosial lainnya seperti twitter, facebook sehingga menimbulkan dampak negatif. Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama karena perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan

135


memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat.vi

game play station dan uang untuk membayarnyapun diperoleh dari orang tuanya, bahkan beberapa anak yang diwawancara jika hari libur dibolehkan oleh orang tuanya untuk bermain sampai tengah malam dan dini hari. Hanya sebagian kecil orang tua yang tidak mengetahui anaknya bermain di warung internet dan game online atau game play stationviii. 3. Pemberian handphone dari orang tua tanpa kontrol yang ketat, dan dari hasil penelitian semua anak memiliki handphone android yang bisa akses internet, namun tidak semua anak memiliki paket data internet, sehingga anak cenderung browsing ke warnet tetapi ketika mempunyai paket data internet mereka browssing menggunkan handphone. 4. Pornografi merupakan masalah serius bagi pemerintah, kurang maksimalnya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa sekarang ini berbagai informasi maupun gambargambar erotis atau sensual dengan mudah bisa diakses yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati oleh anakanak di Kota Langsa, karena provider dimiliki oleh pihakpihak swasta dan atas kebijakan kementerian informasi dan komunikasi mengenai pemblokirin situs-situs pornografi tersebut walaupun sudah banyak yang diblokir

Dari hasil penelitian faktorfaktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial di Kota Langsa adalah :

1. Kebebasan Warung internet dan game online atau game play station, tidak ada aturan batasan usia pengunjung, pengunjung anak berkisaran antara usia dari 8 Tahun (kelas 2 SD) sampai usia 17 tahun (SMA kelas 3). Warung internet dan game online atau game play station, buka dari jam 09.00 wib sampai 02.00 wib dini hari, bahkan dari hasil penelitian ada yang buka sampai pagi atau 24 jam. Pengunjung anak biasanya datang pada siang hari sepulang sekolah sampai malam hari, jika hari libur pengunjung anak mulai dari pagi harivii. 2. Kebebasan yang diberikan orang tua sehingga anak-anak yang berkunjung ke warung internet dan game online atau game play station adalah penduduk sekitar yang rumahnya tidak jauh dari warung internet dan game online atau game play station tersebut, sebagian besar anak-anak mengatakan bahwa orang tua tahu anaknya bemain di warung internet dan game online atau

136


tetapi perkembangan situs-situs yang semakin banyak juga sehingga tidak bisa dicegah karena sudah lintas negaraix. Sedangkan untuk warnet-warnet dikota Langsa pemblokiran situs-situs pornografi hanya kepedulian pihak pemilik warnet untuk mencegahnya dikomsumsi anak-anak, tetapi dari hasil penelitian dari sampel 10 warnet hanya satu warnet yang menggunakan sistem kontrol/pemantauan pengunjung yang menyalahgunakan internet, dan apabila kedapatan maka operator akan menegurnya. 5. Pornografi adalah suatu problema yang sangat komplek dan memprihatikan karena kurungannya dukungan penyelenggara perlindungan anak untuk menanggulangi pornografi yaitu dengan kurangnya koordinasi diantara penyelenggara perlindungan anak terhadap penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturanperaturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Mukhtar Yahya mengungkapkan bahwa pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak adalah dengan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik untuk anak (the best interest of child), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyaratan yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan bagi anak yang efektif.x Demi terwujudnya anak di Kota Langsa yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan

D. Perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial Di Kota Langsa

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada

137


perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.xi Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja(individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksud adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok baik langsung maupun tidak langsungxii. Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundangundangan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan lex specialis memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan : a. Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Peranan pemerintah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Pembinaan di sini merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan dan membentuk jati diri anak kearah yang lebih baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Seperti memberikan pemahaman tentang bahaya pornografi bagi pelaku pornografi, bimbingan mental kerohanian, bimbingan nilai-nilai moral dan agama dan bimbingan konseling. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa dalam hal ini diwakilkan oleh instansi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Menurut Kabid perlindungan anak ibu Ainil Mardiah adalah pendampingan diberikan kepada korban-korban yang melaporkan kasusnya ke kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pihak kami akan memberikan advokasi sampai pada proses hukum, dan untuk

138


korban yang memerlukan rehabilitasi medis dirujuk ke rumah sakit umum, untuk rehabilitasi mental pemerintah kota Langsa belum mempunyai sarana yang memadai, sehingga untuk sementara anak korban kekerasan seksual dititipkan pada panti asuhan milik pemerintah Kota Langsa. Peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, selama beliau mendampingi anak korban dan anak pelaku adalah didominasi dengan latar belakang kecanduan menonton film porno sehingga mempengaruhi perbuatannya. Seperti pada kasus dikuala langsa anak memperkosa yang korbannya anak dengan memperagakan gaya-gaya yang dilihatnya dari film pornoxiii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan segala bentuk ketentuan pidananya. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh

korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Pemerintah Kota Langsa memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak di Kota Langsa yang diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan razia dalam penertiban perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan pemerintah kota Langsa yaitu untuk melindungi anak-anak di Kota Langsa. Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, perhatian dan bimbingan sebagai pondasi awal ada dalam keluarga, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah.

139


beroperasi melebihi jam 23.30 wib. Dengan sanksi apabila dilanggar akan dilakukan penutupan secara paksa. Namun pada kenyataannya masih banyak warnet-warnet yang mengindahkan himbauan tersebut,. Padahal menurut beliau himbauan tersebut telah ditempel di seluruh warnet di kota langsa. Menanggapi masalah perizinan warnet, belia megatakan bahwa sejak tahun 2015 WH tidak lagi memberikan rekomendasi terkait syarat izin usaha. Yang mengeluarkannya sekarang adalah dari kantor camat masing2 masing. Menanggapi perlunya perlindungan terhadap bahaya internet bagi anak menjelaskan bahwa ada usaha yang dilakukan oleh WH untuk melindungi anak dari bahaya interet yaitu dengan melakukan razia-razia pada jam sekolah ataupun jam malam. Razia dilakukan secara berkala bahkan dalam waktu tidak ditentukan selama mendapat laporan dari masyarakat. Namun, pada dasarnya razia yang dilakukan apabila ada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat islam misalnya: maisir, khamar atapun mesum. Untuk hal diluar itu wh tidak memiliki kewenangan. Hanya saja bersamaan dalam melakukan razia apabila ditemukan anak-anak di jam sekolah ataupun waktu malam hari, maka akan dipulangkan ke xv orangtua . Usaha melalui sosialisasi juga rutin dilakukan baik ke sekolahsekolah maupun masyarakat. Materi sosialisasi ke sekolah-sekolah salah

E. Upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial Di Kota Langsa

Menurut bapak yusman halim izin yang dikeluarkan ke warnet-warnet adalah izin usaha. Izin usaha ini dikeluarkan berdasarkan beberapa syarat yaitu : a. Izin gangguan b. rekomendasi dari Dinas Syariat Islam sebelum tahun 2015, setalah tahun 2016 dari kantor camat setempat, apabila kedua syarat tersebut telah ada maka, izin usaha akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu (KP2T). Mengenai himbauan ataupun syarat terhadap pengunjung warnet dan waktu jam usaha warnet, pada dasarnya tidak tercantum dan tidak diatur dalam izin usaha yang dikeluarkan oleh KP2T. Namun apabila warnet tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar Syari’at Islam atau meresahkan masyarakat, maka KP2T menerima pengaduan dari masyarakat atau dinas syariat islam untuk merekomendasikan agar izin usaha dari warnet tersebut dicabut. KP2T akan meneruskan pengaduan kepada walikota, berdasarkan pertimbangan dan keptusan walikota maka izin usaha dapat dicabutxiv. Kepala Dinas Syariat Islam Wilayatul Hisbah Bapak Ibrahim Latif menjelaskan bahwa WH telah mengeluarkan surat himbauan yang telah disepakati dengam muspida kota langsa supaya warnet tidak

140


satunya adalah dampak negatif dari intenet, juga larangan mengunjungi internet di waktu jam sekolah dan malam hari, sedangkan sosialisai ke masyarakat dilakukan melalui mesjid-mesjid setiap hari selasa dan kamis. Materi sosialisai adalah penegakan syariat Islam termasuk mengajak masyarakat tidak ikut serta dalam kegiatan perlindungan terhadap anak seperti pola asuh anak yang sesuai dengan syariat dan pengawasan terhadap perkembangan perilaku anak. Menurut beliau usaha yang dilakukan pada dasarnya sudah maksimal namun tentu saja setiap usaha meniliki kendala masingmasing, dalam hal ini kendala yang ditemui adalah koordinasi dengan instansi yang terkait masih belum efektif serta kesadaran masyarakat untuk patuh hukum yang masih rendah. Menyadari bahwa ada dampak negatif terhadap anak-anak sebagai pengunjung warnet. Maka satpol pp secara berkala mengadakan razia sebagai salah satu kegiatan penertiban. Razia dilakukan baik pada jam sekolah maupun pada jam malam. Anak-anak yang terjaring dalam razia akan dibawa ke kantor satpol pp untuk dibina. Menurut Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota langsa Bapak kamaruzzaman, S.HI,. pihak sekolah dan orang tua anak tersebut turut dihubungi dan dikutsertakan dalam proses pembinaan anak. kegiatan tersebut dilakukan untuk mengurangi waktu bermain anak di warnet.

Sehingga waktu anak dapat maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat misalnya sekolah, mengaji, les privat dan lain-lain. Ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh satpol pp sebagai usaha perlindungan terhadap anak, menurut beliau satpol pp tugas dan wewenang satpol berdasarkan qanun, sehingga satpol pp tidak memiliki kewenangan untuk menindak pemilik warnet yang masih menerima pengunjung anak di jam sekolah ataupun waktu malam hari. Karena urusan terkait perizinan berada dalam kewenangan KP2T. Kegiatan satpol pp hanya melalakukan penertiban tidak dapat melakukan pencabutan usaha apabila terjadi pelanggaran oleh pemilik warnet. Kendala yang dijumpai dilapangan adalah belum ada qanun yang mengatur secra tegas mengenai jam malam serta kurang partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak anak yang bermain di warnet. Kurang pengawasan dari orang tua masing-masing anakxvi. Dinas perhubungan dan Informasi komunikasi Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak umar beliau menjelaskan bahwa Infokom tidak memiliki kewenangan untuk memblokir situs-situs porno. Dikarenakan provider yang digunakan untuk mengakses internet dikota langsa hanya satu yaitu telkomsel. Memurutnya KP2T dan Dinas perhubungan dan Infokom pernah melakukan rapat dengan telkomsel terkait pemblokiran situs-

141


situs porno, rapat ini dilakukan dengan latar belakang ironi melihat peningkatan kejahatan seksual dikota langsa yang pelakunya sekarang bukan hanya orang dewaa juga anak sudah menjadi pelaku kejahatan tersebut. namun hasil usaha tersebut adalah kewenangan pemblokiran harus berdasarkan izizn dari kementerian. Kementerian dan telkomsel pusat belum dapat melakukan pemblokiran secara keseluruhan karena ada beberapa informasi yang dibutuhkan oleh ilmu pengetahun tertentu. Selanjutnya beliau menjelaskan ada settingan yang dapat dilakukan oleh infokom agar situs-situs porno dapat diblokir dari warnet. Namun hal ini harus berdasarkan persetujuan pemilik warnet. Pertimbangannya adalah karena pengunjung warnet bukan hanya anak-anak saja, tetapi dewasa juga serta akan kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi khususnya di bidang kesehatan. Ditanyai mengenai sosialisai dari infokom ke masyarakat khususnya ibu-ibu terkait dampak negatif dari internet. Beliau mengatakan kegiatan tersebut belum dilakukan, tetapi akan dimasukkan sebagai saran untuk dilaksanakan sosialisasi kemasyarakat dan sekolah-sekolah. Berdasarkan hasil penelitian dari polres Kota langsa menurut KBO Sat Reskrim Ipda Zulkifli belum ada kasus yang ditangani yang melanggar Undang-Undang Pornografi, yang ada hanya kasuskasus kekerasan seksual yang pelaku

ataupun korbannya anak yang melanggar ketentuan Undangxvii Undang Perlindungan Anak . Berdasarkan penelitian kepada siswa-siswi sekolah tingkat dasar, menengah dan atas 80 % mereka menggunakan handphone dan mengerjakan tugas sekolahnya di warung internet atau melalui handphone, walaupun ke sekolah ada larangan membawa hanphone adroid tetapi banyak siswa-siswi yang masih membawa handphone, razia kerap kali dibuat oleh sekolah tetapi tidak tiap hari hanya pada waktu tertentu, dan ketika kedapatan membawa handphone maka disita handpnone tersebut dan akan dikembalikan ketika siswa-siswi selesai tamat dari sekolah. Sebagian besar siswa-siswi mempunyai akun media sosial diantaranya facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya, untuk tingkat siswasiswi sekolah dasar mereka akunnya dibuat oleh kakaknya sementara untuk tingkat menengah dan atas sudah bisa membuat akun sendiri, mereka menyadari dalam media sosial tersebut sering timbul spam atau sampah-sampah yang bermuatan pornografi tetapi berdasarkan pengakuan mereka tidak membukanya. Artinya disini mereka telah menjadi korban penyebarluasan pornografi tanpa pengawasan dan kontrol orang tua. Penelitian kepada masyarakat, dari ungkapan mereka ketika di rumah ada dalam pengawasan tetapi ketika diluar rumah tidak dalam pengawasan,

142


hanya mengingatkan untuk tidak membuka gambar-gambar pornografi, tapi ada juga orang tua yang tidak tahu tekhnologi sehingga tidak bisa memblokir atau mengontrol daftar riwayat apa yang telah diupload oleh anak-anaknyaxviii. Penyebab anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial ini dikarenakan kelemahan masyarakat, terutama orang tua yang kurang memberikan pendidikan agama dan kurangnya pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi. Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi teknologi. Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik. Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Pornografi adalah suatu problem

yang sangat komplek dan memprihatikan, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait untuk menanggulangi pornografi dan melawan pornogarfi secara efisien Disarankan kepada pemerintah untuk menjalankan wewenangnya dalam mencegah penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan semaksimal mungkin sehingga penyebarluasan pornografi bisa diminimalisir karena untuk memblog situs pornografi tidak mudah. Disarankan kepada aparat hukum khususnya hakim pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dilihat apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi semaksimal mungkin, untuk menimbulkan efek jera dengan ancaman hukuman yang berat. Disarankan kepada masyarakat terutama orang tua melakukan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi. Dan setiap orang berkewajiban melindungi anak-anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi teknologi dan masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan upaya pencegahan terhadap aksesakses situs pornografi agar tidak berkembang dimasa yang akan datang yang akan menghambat kehidupan genarasi muda.

143


untuk melindungi anak-anak di Kota Langsa. Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, perhatian dan bimbingan sebagai pondasi awal ada dalam keluarga, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Upaya perlindungan terhadap anak korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial ada yang berbentuk pencegahan seperti yang dilakukan oleh instansi Dinas Syariat Islam dan Satuan Pamong Praja yang selalu rutin mengadakan razia ke warung internet, dan pihak sekolah selalu merazia handphone yang dibawa murid-murid, sedangkan untuk anak yang sudah menjadi korban pemerintah memberikan pembinaan, pendampingan dan melakukan rehab medik bersama-sama intansi terkait.

F. Kesimpulan Faktor-faktor menyebabkan anak menjadi penyebarluasan pornografi di dan media sosial di Kota adalah Kebebasan Warung

yang korban internet Langsa

internet dan game online atau game play station, tidak ada aturan batasan usia pengunjung, pengunjung anak berkisaran antara usia dari 8 Tahun (kelas 2 SD) sampai usia 17 tahun (SMA kelas 3), Kebebasan yang diberikan orang tua sehingga anakanak, pemberian handphone dari orang tua tanpa kontrol yang ketat, kurang maksimalnya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa sehingga berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau sensual dengan mudah bisa diakses dan kurungannya dukungan penyelenggara perlindungan anak untuk menanggulangi pornografi yaitu dengan kurangnya koordinasi diantara penyelenggara perlindungan anak terhadap penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial. Pemerintah Kota Langsa memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak di Kota Langsa yang diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan razia dalam penertiban perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan pemerintah kota Langsa yaitu

DAFTAR PUSTAKA Ahmad Kamil dan Fauzan 2008. .Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

144


Djubaedah Neng, 2009. Pornografi dan Pornoaksi di Tinjau Dari Hukum Islam ,Kencana Prenada, Jakarta Hardjon, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta

B. Peraturan Perundangundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, 2005. Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat. PT Refika Aditama.Bandung. Iman Jauhari. 2013. Kapita Selekta Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-Hak Anak. Cita Pustaka. Bandung. Mukhtar Yahya, 2006. Pertumbuhan akal dan manfaat naluri kanak-kanak, Bulan Bintang, Jakarta. Maulana Hasan Wadang, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

C.Bahan Lainya Wilsa, 2011. Kajian Kriminologi Mengenai Pornografi Pada Internet. Jurnal Samudra Keadilan. Langsa. www.google.com i

Neng Djubaedah.”Pornografi dan Pornoaksi Di Tinjau Dari Hukum Islam” Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Halaman 140. ii Sudarsono, Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum Edisi revisi, PT. Mitra, Yogyakarta 2006, Halaman. 37 iii id.wikipedia.org/wiki/Internet diakses tanggal 25 April 2015, jam 10.00 WIB

Mulyana Kusuma.2004 Hukum dan Hak-hak Anak, CV Rajawali. Bandung

iv

id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses tanggal 25 April 2015, jam 10.10 WIB v Wilsa, Kajian Kriminologi Mengenai Pornografi Pada Internet. Jurnal Samudra Keadilan. 2011. Halaman 139-140. vi Neng Djubaeidah, Op.cit halaman 29. vii Wawancara dengan operator feromania net. Kota Langsa tanggal 5 Mei 2016 (diolah) viii Wawancara dengan salah seorang anak pengunjung warnet di Kota Langsa, tanggal 5 Mei 2016 (diolah) ix Wawancara dengan Umar Staff Dinas Perhubungan dan Informasi

Sudarsono, 2006. Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum Edisi revisi, PT. Mitra , Yogyakarta. Waludi,2009 .Hukum Perlindungan Anak. Maju Mundur,Bandung.

145


Komunikasi Kota Langsa tanggal 06 Juni 2016 (diolah), x Mukhtar Yahya, Pertumbuhan akal dan manfaat naluri kanak-kanak, Bulan Bintang, Jakarta 2006, halaman 27. xi I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, Halaman 233. xii Iman Jauhari, Kapita Selekta Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-Hak Anak, Cita Pustaka, Bandung, 2013, Halaman 1. xiii Wawancara dengan Ainil Mardiah sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Langsa, tanggal 6 Juni 2016 (diolah) xiv Wawancara dengan Yusman Halim, Sekretaris di Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Langsa, tanggal 26 Mei 2016 (diolah) xv Wawancara dengan Ibrahim Latif Kepada Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, tanggal 26 Mei 2016 (diolah) xvi Wawancara dengan Kamaruzzaman, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa, tanggal 26 Mei 2016 (diolah) xvii Wawancara dengan Zulkifli KBO Sat Reskrim Kota Langsa, tanggal 6 Juni 2016 (diolah) xviii Wawancara dengan Nazaryanti Masyarakat tanggal 29 Juli 2016 (diolah)

146

Jurnal Ilmiah DUNIA ILMU Vol.2 No.3 Oktober 2016

Recommend Documents