BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Kelembagaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Unsur penyelenggara pemerintahan daerah sendiriterdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Bupati dan Wakil. Dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bupati dan Wakil Bapati Kabupaten Gorontalo dipilih dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Bupati Kabupaten Gorontalo yang menjalankan pemerintahansekarang (periode 2009-2015) adalah Drs. David Bobihu danTony Junus sebagai Wakil Bupati. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan Pasal 1Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahadalah
Bupati
dan
Perangkat
Daerah
sebagai
unsur
penyelenggarapemerintahan daerah. Bupati Gorontalo sebagai Kepala Daerah tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 25 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut ; 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD 2. Mengajukan rancangan Perda 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas danditetapkan bersama 5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku
39
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan Sedangkan tugas Wakil
Kepala Daerah diatur dalam Pasal
26
sebagaiberikut; 1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 2. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup. 3. Memberikan
saran
dan
pertimbangan
kepada
kepala
daerah
dalampenyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah 4. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainya yang diberikanoleh kepala daerah ; dan 5. Melaksanakan
tugas
dan
wewenang
kepala
daerah
apabila
kepala
daerahberhalangan. Dalam melaksankan tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakilkepala daerah juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) antara lain : 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasaila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan keutuhan NKRI 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 4. Melaksanakan kehidupana demokrasi 5. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
40
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah 8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangandaerah 10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dansemua perangkat daerah 11. Menyampaiakan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerahdi hadapan Rapat Paripurna DPRD. Selain mempuyai kewajiban sebagaima tersebut di atas sesuaiPasal 27 ayat (1) tersebut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalamPasal 27 ayat (2) mengatur bahwa kepala daerah juga mempunyai kewajibanuntuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah keapdaPemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepadaDPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Sedangkan perangkat daerah menurut Pasal 12 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan keluruahanadalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran negera republic Indonesia Nomor 4741). Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontal terdiri atas ; a. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris daerah .SekretarisDaerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalammenyusun
41
kebijakan dan megoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, karena kedudukanya Sekreatris daerah juga sebagai pembina pegawai negeri sipil di wilayahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, sekretaris daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. b. Sekretariat DPRD Sekretaris DPRD Kabupaten diangkat dan diberhentikan olehBupati dengan persetujuan DPRD dan mempunyai tugas ; 1) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD 2) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD 3) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD : dan 4) menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan olehDPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas secara teknisoperasional berada di bawah dan bertangungjawab kepada pimpinan DPRDsedangkan secara administrasi bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. c. Lembaga Teknis Daerah Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugaskepala daerah dan penyusun dan pelaksana kebijakan daerah yang spesifikberbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah dan merekabertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerahLembaga teknis daerah di Kabupaten Gorontalo terdiri atas 5 (lima) badan dan 5 (lima) kantor yang meliputi ;. 1) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) 2) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BP RSUD) 3) Badan Pengawasan Daerah (Bawasada)
42
4) Badan Informasi Komunkasi dan PDE (BIK & PDE) 5) Badan Kepegawaian dan Diklat daerah (BKDD) 6) Kantor Pendapatan Daerah 7) Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja 8) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 9) Kantor Pengelola Pasar 10) Kantor Kas Daerah d. Dinas Daerah terdapat 12 (dua belas) dinas yaitu ; Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yangdiangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Kepala Dinas daerahbertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris daerah.Di Kabupaten Gorontalo terdapat 13 (tiga belas) Dinas daerahmeliputi ; 1) Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah 2) Dinas Kesehatan 3) Dinas Pertanian 4) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 5) Dinas Sumberdaya Air Pertambanagn dan Energi 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan 8) Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi 9) Dinas Perhutanan dan PDL 10) Dinas Kesbanglinmas dan Sosial 11) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 12) Dinas Perhubungan 13) Dinas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
43
5.2 Penerapan Asas Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Bersih Dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo) Era otonomi daerah mengakibatkan bergesernya pusat-pusatkekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan yang semulabanyak dilakukan di pemerintah pusat bergeser kepada pemerintah daerah.Konsekuensi logis pergeseran tersebut harus diiringi dengan meningkatnya good governancedi daerah.1 Dengan
dikeluarkanya
tentangPemerintahan
Undang-Undang
daerahtelah
Nomor
32
mengubah
Tahun
2004
mekanisme
pertanggungjawabanpemerintah daerah. Mekanisme pertangggungjawaban yang digunakan dalamUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap kurang mencerminkan adanyaakuntabilitas dan transaparasi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah.Karena hal tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
kepada
Masyarakat
ditegaskan
bahwa
pelaksanaan
pertanggungajawaban pemerintah daerah menggunakan asas akuntabilitas dan transparansi. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap msyarakatyang memberinya wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publicdituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupunnetralitas sikapnya terhadap masyarakat.
1
Amin Rahmanurrasjid. 2008, Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah.Semarang. 44
Berdasarkan hasil wawancara dengan Usman Miolo sekretaris BKD pemda Kabupaten Gorontalo yang dimaksud dengan AsasAkuntabilitas merupakan suatu proses menyelenggaraan Negara yang mana setiap perbuatan pemerintah dapat di pertanggung jawabkan.2 Lebih lanjut lagi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu Sri Dewi R. Nani,SH.,MH kepala Bagian Hukum Pemda Kabupeten Gorontalo menunjukkan Dalam Penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Gorontalo sudah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi. Adapun yang menjadi Ukuran dapat dilihat di berbagai bidang seperti bidang keuangan yang telah mendapatkan wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 3 kali. Dalam bidang Kepegawaian penerapan disiplin PP 53 yang melanggar akan mendapatkan sangsi mulai dari sedang, ringan, dan berat.3 Hal ini dapat dilihat dari kasus Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ada 14 orang PNS yang melakukan pelanggaran 3 diantaranya terlibat kasus korupsi sehingga langsung di jatuhi sangsi pemecatan. Sementara pengertian transparansi menurut kepala bagian hukum pemda Kabupaten Gorontalo adalah Transparansi dalam pemerintahan yakni pertanggung jawaban yang jelas kepada masyarakat, namun demikian karena ada beberapa hal yang merupakan dokumen rahasia khusus sebuah instasnsi maka tidak semua dapat di tunjukan pada masyarakat.Pertanggungjawaban tersebut bisa pada masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.Pertanggung jawaban juga bukan hanya secara fisik tapi juga moril.Ukuran dari penerapan asas akuntabilitas dan transparansi yang ada di pemerintahan Kabupaten Gorontaloyaitu telah adanya penghargaan Wajar tanpa pengecualian sebanyak tiga kali (hasil wawancara dengan kepala bagian hukum pemda Kabupaten Gorontalo).Penghargaan yang diberikan 2
wawancara tanggal 25 November 2013 wawancara tanggal 25 November 2013
3
45
oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut menandakan bahwa semua SKPD Kabupeten Gorontalo melakukan penataan keuangan yang baik.Adanya kasus korupsi yang melibatkan PNS Kabupaten Gorontalo tidak mempengaruhi penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten gorontalo. Sebab akuntabilitas dan transparasi itu sendiri bisa dilihat dari penyelesaian dan tindak lanjut terhadap PNS yang melakukan korupsi serta adanya monitoring dan dalam setahun diadakan evaluasi sebanyak 3 kali.Sementara strategi yang dilakukan oleh pemda kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan daerah bebas korupsi di Kabupaten Gorontalo berupa sosialisasi, diklat untuk para bendahara sehingga mengetahui benar tugas yang harus dilakukan oleh para bendahara. Setiap pejabat publik di kabupaten Gorontalo di tuntut dalam menjalankan tugas sedapat mungkin di laksanakan dengan rasa tanggung jawab.Tanggungjawab yang dimaksudkan adalah tanggung jawab kepada atasan dan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik.Peraturan perundangan Indonesia telah memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan asas-asas tersebut, yaitu Asas Kepastian Hukum, Transparan, Daya Tanggap, Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Asas ini dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Meskipun merupakan asas, tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa
46
hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsippokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program: a. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan Penguatan fungsi kelembagaan mempunyai peran penting dalam mewujudkan system pemerintahan yang baik.Lembaga perwakilan yang mempunyai fungsi controlling terhadap penyelenggaraan pemerintahan.DPRD Kabupaten Gorontalo merupakan lembaga perwakilan rakyat kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah.Dalam melaksanakan fungsinya bila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai agenda sidang yang dilakukan. b. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah Professional aparat pemerintahan dalam mewujudakan pemerintahan yang baik sangat penting untuk kemajuan suatu daerah.Dengan berlakunya otonomi daerah maka kewenangan dalam menata dan mengelola instansi pemerintah menjadi kewenangan kepala daerah.Professional dan intekritas aparat pemerintah dimaksud adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan public harus berdasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh aparat pemerintah. Ukuran profesional menurut penulis adalah penempatan pejabat daerah harus sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki misalnya pada dinas pertanian maka yang di percayakan untuk
47
menjalankan program dalam artian adalah kepala dinas sebaiknya berlatar belakang pendidikan di bidang pertanian. Dengan kesesuaian disiplin ilmu dan kemampuan yang cukup maka akan berdampak pada program kerja yang baik. Disamping itu dengan profesionalisme seorang pejabat maupun aparat pemerintah maka dapat menjauhkan aparat pemerintah untuk melakukan tindakan yang korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber Bapak Feriyanto Harun terungkap bahwa tugas pokok pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang bersih.Program yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam penerapan asas akuntabilitas salah satunya pelalui program GM (Government mobile) yang melibat seluruh instansi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam setiap kegiatan GM di setiap kecamatan ditekankan oleh Bapak Bupati agar setiap instansi mulai dari pimpinan sampai pada staf kiranya dapat melakukan pelayanan dengan diistilakan jemput bola, artinya pemerintah dengan gerakan GM ini pemerintah langsung bersentuhan dengan berbagai kebutuhan masyarakat tanpa masyarakat itu sendiri datang ke kantor.
48
Selain prangram Government mobile pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan amanat asas pemerintahan yang baik selalu mengacu pada visi Kabupaten Gorontalo. Sesuai dengan visi yang ada program yang di jalankan antara lain di bidang kesehatan, bidang pendidikan, pemberantasan kemiskinan. Dalam hal mewujudkan daerah bebas korupsi maka program pemerintah yaitu setiap tahun melaksanakan pelatihan khusus kepada bendahara di semua satuan kerja, kecamatan sampai pada tingkat bendahara desa. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan tersebut tidak lain untuk mewujudkan kabupaten yang bebas kurupsi, disamping itu pelatihan tersebut berfungsi untuk melatih para bendahara agar dalam mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelatihan khusus bendahara ini di ikuti oleh bendahara penerima barang, bendahara pengeluaran.Menurut Feriyanto Harun terungkap bahwa tujuan dari dilaksanakannya program ini untuk bagaiman setiap bendahara di setiap unit kerja dalam menjalankan tugas harus tertib administrasi, dengan penataan administrasi yang baik maka dapat di pastikan akuntabilitas dan transparansi disetiap program yang dilaksanakan dapat terwujud. Lebih lanjut dikatakan bahwa seorang bendahara yang melaksanakan tugas dengan baik maka pimpinan selalu memberikan penghargaan.Sebaliknya apabila dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat juga mendapatkan sanksi. Olehnya itu penegasan dari pimpinan bahwa seorang bendahara yang mendapatkan penilaian baik maka ia tidak bole melepaskan jabatannya sebagai bendahara selama kurun waktu 3 tahun.
49
Penjelasan diatas lebih dipertegas lagi oleh salah seorang masyarakat Zubair Umar warga kecamatan telaga,4 dikatakan bahwa pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakatyang memberinya wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan jumlah pegawai 6540 orang menunjukkan sistim pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan. Peningkatan yang dimaksud adalah bahwa kabupaten gorontalo dalam kurun waktu 2010-2011mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014 masuk dalam WBK (wilayah bebas korupsi). Berikut akan di uraikan jumlah pegawai negeri sipil di Kabupeten Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan. Table 1 Jumlah pegawai negari sipil di Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 No
Tingkat Pendidikan
Jumlah Laki-laki
Perempuan
1
SD
28
1
39
2
SMP
42
12
54
3
SMA
373
994
1731
4
D1/D2
584
176
760
5
D3
126
444
570
6
S1
983
2039
3022
7
S2
181
176
357
8
S3
2
5
7
2288
4252
6540
Jumlah
Sumber data :BKD Kab. Gorontalo tahun 2013
4
Jmlah Total
Wawancara tanggal 26 November 2013
50
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai di kabupaten gorontalo berjumlah 6540 orang, dari data diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai lebih dominan pada tingkat pendidikan (sarjana) S1 dengan jumlah 3022 atau 46 %. Untuk Pendidikan S2 dengan jumlah 357 atau 5,4%, Untuk pendidikan S3 dengan jumlah 7 orang atau 0,1%, dan untuk pendidikan SD sampai D3 berjumlah 3154 orang atau 48,2%. Bila dilihat dari penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan dan tinjang pendidikan diharapkan akan berdampak pada terwujudnya asas akuntabilitas dan transparansi di kabupaten Gorontalo. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pejabat BKD Kabupaten Gorontalo Usman Miolo dimana dikatakan bahwa penempatan pegawai dalam untuk mengisi jabatan-jabatan strategi sudah sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki, sebagai contoh untuk berpendidikan sebagai guru maka hal ini di tempatkan sebagai tenaga pendidik. Demikian halnya dengan tenaga teknis.5 Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ferianto Harun, SH.,MH salah seorang pegawai di kantor pelayanan masyarakat, beliau mengatakan untuk menempatan pegawai khususnya teknisi di Kabuapten Gorontalo sudah sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dimiliki6, hal ini menurutnya untuk menjalankan sistim pemerintahdibutuhkan profesionalisme dari aparat itu sendiri sehingga pelayanan public dapat berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Profesionalnya seorang aparat pemerintah haruslah di tunjang dengan integritas aparat pemerintah.Intekritas yang dimaksud adalahsuatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang 5
wawancara tanggal 8 Oktober 2013 wawancara tanggal 8 Oktober 2013
6
51
melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Dewi R. Nani7 kepala bagian hukum pemda Kab.Gorontalo mengatakan bahwa seorang pegawai dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara harus mempunyai integritas yang tinggi.Suatu tanggung jawab bila dilaksanakan secara professional dan mempunyai integritas yang tinggi maka tanggung jawab tersebut dapat di pertanggung jawabkan kepada pimpinan dan masyarakat pada umumnya.Seperti halnya yang diamanatkan oleh undang-undang yang mana pemerintah sebagai pelayan masyarakat. c. Penguatan partisipasi masyarakat Sistem kepemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan semua institusi governance memiliki suara dalam pembuatan keputusan, hal ini merupakan landasan legitimasi dalam sistem demokrasi, good governance memiliki kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi dimana pemerintahan
dijalankan
sepenuhnya
untuk
kesejahteraan
dan
kemakmuranrakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah yang demokratis tentu akan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga dalam pemerintahan yang demokratis tersebut penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik merupakan hal yang paling diutamakan dan merupakan ciri utama dari good governance. Penguatan partisipasi masyarakat dapat di ukur dari program pemerintah yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.Contoh program tang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu memberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah, Program ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengenai
7
wawancara tanggal 8 Oktober 2013
52
program yang dijalankan.Dengan kepercayaan msyarakat yang kuat kepada pemerintah maka secara otomatis dapat di katakana bahwa asas akuntabilitas dan transparansi di kabupaten gorontalo dapat di wujudkan. Melihat model pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, maka sifat laporan pertanggungajawaban pemerintah daerah tersebut lebih cenderung bersifat progress report.8Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta keuangan yangdilakukan dalam satu tahun
anggaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari
program jangka
menengah (lima tahunan). Tahapan dari proses atau bagian dari misi yang harus dilakukandalam
upaya
memberi
kontribusi
terhadap
pencapaian
visi
(jangkapanjang)Kabupaten Gorontalo.Kabupaten Gorontalodengan visi Cerdas, Kreatif, dan Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat yang Sejaterah dan Madani.Mengacu pada visi tersebut Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang berdasarkan pada asas akuntabilitas dan transparansi menempatkan Kabupaten Gorontalo mendapatkan penghargaan Wajar tanpa pengecualian sebanyak tiga kali.Berdasarkan hasil wawancara dengan kantorbagian pengaduan masyarakat Kabupaten Gorontalo9. Selama kurun waktu satu tahun, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah memperoleh pengawasan dari perangkat pengawasan fungsional dan DPRD sendiri.Jika dalam waktu satu tahun terdapat suatau kasus tertentu yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas maka DPRD dapat memanggil Kepala Daerah untukdimintai keterangan.
8
Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal.83. 9 wawancara tanggal 8 Oktober 2013
53
5.3 Hambatan Mewujudkan
Penerapan
Asas
Akuntabilitas
dan
Pemerintahan Yang Baik Bersih
Transparansi
Dari Korupsi
Dalam
(Studi Di
Kabupaten Gorontalo) Korupsi merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan pembangunannasional.Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara secara spesifik.Korupsi menyebabkan ekonomi menjadi labil, politik yang tidak sehat, dan kemerosotanmoral bangsa yang terus menerus merosot. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hasil wawancara dengan kepada bagian hukum pemda Kabupaten Gorontalo yang dimaksud dengan AsasAkuntabilitas merupakan suatu proses menyelenggaraan Negara yang mana setiap perbuatan pemerintah
dapat di pertanggung jawabkan.10Lebih lanjut lagi dalam
penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu Sri Dewi R. Nani,SH.,MH kepala Bagian Hukum Pemda Kabupeten Gorontalo menunjukkan dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo secara umum sudah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal yang dapat mempengaruhi asas akuntabilitas dan transparansi itu sendiri. Adapun yang menjadi Ukuran dapat dilihat di berbagai bidang seperti bidang keuangan yang telah mendapatkan wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 3 kali.Tidak semua bidang pelayanan pemda Kabupaten Gorontalo memperoleh prestasi. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga harus menerima kenyataan 10
wawancara tanggal 25 November 2013
54
bahwa dalam bidang Kepegawaian misalnya masih dapat ditemukan pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupanPegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban danmenghindari larangan yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan dan/atauperaturan kedinasan yang apabila tidak ditaati ataudilanggar dijatuhi hukuman disiplin.11Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajibandan/atau melanggar larangan ketentuan disiplinPNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luarjam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yangdijatuhkan kepada PNS karena melanggarperaturan disiplin PNS. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, PejabatPembina Kepegawaian
Daerah
Provinsi,
dan
PejabatPembina
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten/Kotaadalah sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan yang mengatur wewenangpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentianPNS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2012 sampai dengan sekarang ada 14 orang PNS yang melakukan pelanggaran 3 diantaranya terlibat kasus korupsi sehingga langsung di jatuhi sangsi pemecatan. Langkah seperti ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk bagaimana menerapkan disiplin sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negari sipil. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepada bagian hukum pemerintah Kabupaten Gorontalo penulis mendapatkan jawaban bahwa pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang melakukan pelanggaranakan
11
Pasal 1 ayat 1 PP 53
55
mendapatkan sangsi mulai dari sedang, ringan, dan berat.12Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan kembali ketentuan sangsi yang di jatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Berdasarkan ketentuan pasal 6 PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil ditegaskan dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.Pada ketentuan pasal 7 PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut: 1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. 2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 1 (satu) tahun. 4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
12
wawancara tanggal 25 November 2013
56
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatansetingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS. Sebagaimana yang telah diuraiakn di atas bahwa dari 14 pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo 3 diantaranya melakukan tindak pidana korupsi.Dari hasil penelitian yang dilakukan ketiga orang pegawai tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang secara hukum yang berlaku telah diputus bersalah oleh pengadilan negeri limboto. Hambatan lainyang dihadapi Pemda kabupaten Gorontalo dalam penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi berdasarkan hasil wawancara dngan kepada Bagian Hukum Pemda Kabupaten Gorontalo.13 Hambatan mengacu pada faktor manusia itu sendiri. Walaupun pembinaan, Regulasi dan sangsi tegas telah dijatuhkan tapi bila karakteristik seseorang tidak bias diatur maka sulit untuk menjalankan. Namun dilapangan hanya di temukan beberapa dan telah ditindak lanjuti. Implementasi
asas
akuntabilitas
dan
transparansi
pada
pelaksanaan
pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo tidak begitu mendapat tanggapan dari masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena apabila dilihat dari materi Informasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui kepala-kepala dinas merupakan informasi yang bersifat makro tentang jalanya pemerintahan kabupaten dalam 1 (satu) tahun sehingga seringkali sulit untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan
13
wawancara tanggal 25 November 2013
57
swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi pemerintah daerah mempunyai peluang lebih besar untuk mendorong dan memberi motifasi pembangunan daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya. Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi jajaran bawah.Inti dari pemberdayaan adalah upaya untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan.Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Pemberdayaan masyarakat dan swasta sama pentingnya dengan peningkatan pengetahuan, perluasan wawasan, dan peningkatan aparatur/birokrasi bagi pelaksana tugas, yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kurang adanya tanggapan dari masyarakat dalam menunjang dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari kurang maksimalnya masyarakat menanggapi Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah juga karena sebagian karena masyarakat kurang percaya bahwa tanggapan mereka akan direspon dan mendapat tindaklanjut yang mereka inginkan. Dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daeran dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas Informasi LPPD akan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.
58
Peraturan yang tersebut sebanrnya dapatdijadikan pegangan bagi Pemda untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat, tetapi sayangnya sampai saat ini peraturan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut belum terbit. Kendala lain yang dihdapi dalam implementasi akuntabilitas dan transparasi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah adalah bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ditentuan bahwa Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pejabat BKD Kabupaten Gorontalo Usman Miolo mengatakan bahwa sebaiknya Gubernur sebagai pimpinan daerah tingkat I melakukan evaluasi yang kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah dan Pemerintah pusat nantinya dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten dan dapat dijadikan dasar
bagi
pemerintah
untuk
melakukan
pembinaan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten/kota. Sayangnya evaluasi ini sampai saat ini belum dapat dilakukan oleh Gubernur.14 Hal lain yang perlu penulis sampaian dalam karya ilmiah ini berkaitan dengan hambatan
penerapan
asas
akuntabilitas
dan
transparansi
dalam
mewujudkan
pemerintahan yang baik bersih dari korupsi di kabupaten gorontalo adalah ketidak seimbangan tingkat pendidikan dari aparatur Negara dalam mengisi dan menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan sistim pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai negeri sipil yang ada di perintah Kabupaten Gorontalo yang berpendidikan SD sampai dengan D3 lebih dominan dibandingkan dengan yang berpendidikan S1.Pada umumnya daerah memiliki sumber daya alam yang cukup
14
Wawancara tanggal 3 Desember 2013
59
memadai dan bahkan sangat potensial, masalah yang dihadapi adalah kemampuan sumber daya manusia apakah sudah mampu mengelola sumber daya alamnya. Menurt penulis masalah birokrasi juga merupakan kendala dalam pelaksanaan asas akuntabilitas dan transparansi. Dalam kenyataan birograsi adalah untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum. Birokrasi seolaholah memberi kesan adanya suatu proses panjang yang berbelit-belit, apabila masyarakat akan menyelesaian suatu urusan kepada aparatur, kinerja birikrasi dipandang sebagai penghambat. Kesan umum terhadap kinerja birokrasi oleh masyarakat senantiasa diaitkan dengan segala
sesuatu
yang serba
lamban, lambat
dan berbelit-belit
serta
formalitas.Dalam penyelesaian urusan kinerja birokrasi selalu mendapatkan hambatan yang memakan waktu, sehingga selalu tertunda penyelesaiannya.Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat Bapak Zubair Umar.15Lebih lanjut dijelaskan walaupun pemda Kabupaten Gorontalo telah menerapkan sistim GM bukan berarti semua kepentingan masyarakat dalam dilayani dengan baik.Program GM yang di jalankan oleh pemerintah hanyalah bersifat sementara karena hal ini hanya merupakan suatu program yang di gagas oleh jamannya Bupati David Bobihu.
15
wawancara tanggal 26 November 2013
60
