57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Deskripsi Hasil Penelitian
4.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatarbelakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun
laporan
pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organsiasi BPKD yang telah dirubah namanya menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluraan kas, serta aset/barang daerah. Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, permasalahan manajemen keuangan
57
58
sektor publik selama ini belum dapat ditangani secara komprehensif dalam mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance). Upaya reformasi birokrasi telah berlangsung yang mencakup antara lain pengelolaan keuangan, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi di bidang pengeloaan keuangan daerah di Kota Gorontalo, yaitu: 1) kelembagaan pengelolaan keuangan masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional; 2) sistem manajemen keuangan daerah belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan kompetensi, sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja; 3) sistem dan prosedur kerja di lingkungan badan pengelola keuangan belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat; 4) pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat; 5) terabaikannya nilainilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. 4.1.2 Gambaran umum responden Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarkan Langsung kepada responden yang bersangkutan Mulai tanggal 17 Desember 2012 Sampai dengan batas akhir pengembalian yakni tanggal 21 Desember 2012. Jumlah responden yang dapat menjadi subyek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini yaitu adalah sebanyak 40 Responden, dari 40 kuesioner yang disebarkan, hanya kembali dan 34 kuesioner yang di isi dan dapat
59
digunakan untuk olah data selanjutnya dan sisanya sebanyak 6 kuisioner yang tidak diisi. Tingkat pengembalian (response rate) yang diperoleh adalah 85% sedangkan sisanya 15% tidak kembali. Data demografi responden dalam tabel di bawah ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan. Tabel tersebut berisi informasi yang disajikan, antara lain usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Tabel 6: Demografi Responden Keterangan Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan Usia 1. < 30 tahun 2. 30 – 40 tahun 3. 40 – 50 tahun 4. > 50 tahun Tingkat Pendidikan 1. S2 2. S1 3. D3 4. SMA Masa Kerja 1. 1-2 tahun 2. 2-4 tahun 3. 4-6 tahun 4. 6-10 tahun 5. > 10 tahun
Jumlah (Orang)
Persentase
13 orang 21 orang
61.76 % 38.34 %
7 orang 13 orang 11 orang 3 orang
20.59% 38.24% 32.35% 8.82%
6 orang 17 orang 5 orang 6 orang
17.65% 50% 14.70% 17.65%
5 orang 9 orang 11 orang 6 orang 3 orang
14.70% 26.47% 32.35% 17.75% 8.82%
Sumber: Hasil Olah Data 2013 Berdasarkan tabel tersebut, dalam penelitian ini didominasi oleh responden (aparat) Perempuan yaitu sebanyak
61.76% sedangkan responden Laki-laki
hanya sebesar 38.24%. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan usia dan diketahui bahwa mayoritas responden berusia 30 – 40 tahun yaitu sebanyak 38.24%. Kemudian mereka yang berusia 40 – 50 tahun sebanyak 32.35%.
60
Sedangkan mereka yang berusia kurang dari 30 tahun hanya sebanyak 20.59% dan yang berusia diatas 50 tahun sebesar 8.82%. Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden yang berpendidikan S1 yaitu sebanyak 50%. Kemudian mereka yang berpendidikan S2 dan SMA masing-masing sebanyak 17.65%, dan D3 sebanyak 14.70%. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja, diketahui bahwa masa kerja lebih dari 10 tahun adalah sebanyak 8.82%, yang memiliki masa kerja 6-10 tahun sebanyak 17.75% , yang memiliki masa kerja 2-4 tahun 26.47%, yang memiliki masa kerja 4-6 tahun sebesar 32.35% sedangkan yang memiliki masa kerja 1-2 tahun sebesar 14.70%. 4.2
Uji Kualitas Instrumen
4.2.1 Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah dapat mengukur variabel penelitian. Uji validitas butir-butir kuesioner penelitian dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson. Pengujian validitas tiap butir dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total responden yang merupakan jumlah skor tiap butir. Selanjutnya, dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasinya tinggi, menunjukan
61
bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rtabel (lihat lampiran rProduct moment) dengan nilai rhitung, apabila nilai rhitung lebih besar dari rtabel maka data tersebut valid. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 34 responden, maka angka kritis dari rtabel (lihat lampiran r Product moment) sebesar 0.339 jika nilai rhitung lebih besar dari rtabel maka pertanyaan tersebut valid. Berdasarkan pengujian validitas yang telah dilakukan ternyata pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dan berikut adalah tabel hasil uji validitas: Tabel 7: Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Kesesuaian Dengan SAP) Variabel
Pertanyaan
1 2 3 Kesesuaian 4 Dengan SAP 5 6 7 Sumber: Olah Data 2013
Nilai-r 0.583 0.781 0.697 0.632 0.540 0.590 0.640
Nilai r tabel Kesimpulan (n=34,α=5%)
0.339
valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Hasil pengujian validitas untuk item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel kesesuaian dengan SAP (X1), menunjukkan dari seluruh item atau pertanyaan yang digunakan, semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai rtabel yang ditentukan yakni 0.339, dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel kesesuaian dengan SAP (X1).
62
Tabel 8: Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Kecukupan Pengungkapan) Variabel
Pertanyaan
1 2 Kecukupan 3 Pengungkapan 4 (X2) 5 6 Sumber: Olah Data 2013
Nilai-r 0.589 0.598 0.613 0.735 0.65 0.556
Nilai r tabel Kesimpulan (n=34,α=5%)
0.339
Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Hasil pengujian validitas untuk item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel kecakupan pengungkapan (X2), menunjukkan dari seluruh item atau pertanyaan yang digunakan, semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai rtabel yang ditentukan yakni 0.339, dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel kecakupan pengungkapan (X2). Tabel 9: Hasil Uji Validitas Variabel X3 (Kepatuhan terhadap perundang-undangan) Variabel
Pertanyaan
Nilai-r
Nilai r tabel Kesimpulan (n=34,α=5%)
1 0.612 Valid 2 0.491 Valid Kepatuhan 3 0.710 Valid terhadap 0.339 perundang4 0.533 Valid undangan (X3) 5 0.576 Valid 6 0.487 Valid Sumber: Olah Data 2013 Hasil pengujian validitas untuk item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel kepatuhan terhadap perundang-undangan (X3), menunjukkan dari seluruh item atau pertanyaan yang digunakan, semuanya telah
63
mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai rtabel yang ditentukan yakni 0.339, dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan terhadap perundangundangan (X3). Tabel 10: Hasil Uji Validitas Variabel X4 (Efektivitas Pengendalian Intern) Variabel
Pertanyaan
1 Efektivitas Pengendalian 2 Intern (X4) 3 Sumber: olah Data 2013
Nilai-r 0.769 0.702 0.721
Nilai r tabel Kesimpulan (n=34,α=5%) 0.339
Valid Valid Valid
Hasil pengujian validitas untuk item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel efektivitas pengendalian intern (X4), menunjukkan dari seluruh item atau pertanyaan yang digunakan, semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai rtabel yang ditentukan yakni 0.339, dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel efektivitas pengendalian intern (X4). Tabel 11: Hasil Uji Validitas Variabel Y (Akuntabilitas Keuangan) Variabel
Pertanyaan
1 2 3 Akuntabilitas 4 Keuangan (Y) 5 6 7 Sumber: olah Data 2013
Nilai-r 0.630 0.689 0.610 0.425 0.719 0.542 0.665
Nilai r tabel Kesimpulan (n=34,α=5%)
0.339
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
64
Hasil pengujian validitas untuk item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel akuntabilitas keuangan (Y), menunjukkan dari seluruh item atau pertanyaan yang digunakan, semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai rtabel yang ditentukan yakni 0.339. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas keuangan (Y) 4.2.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilkukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach’s, jika nilai alpha sama dengan atau lebih dari 0,60 maka pernyataan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya apabila nilai alpha kurang dari 0,60 pernyataan variabel tersebut tidak reliabel (Arikunto, 2005), adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut: Tabel 12: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Nilai Alpha Kesesuaian dengan SAP (X1) Kecukupan Pengungkapan (X2) Kepatuhan terhadap perundang-undagan (X3) Efektivitas Pengendalian intern (X4) Akuntabilitas Keuangan (Y) Sumber: Hasil Olah Data 2013
0.7548 0.7500 0.7255 0.7907 0.7461
Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
65
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua variabel X dan variabel Y dalam penelitian ini memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai Alpha Cronbach variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya. 4.2.3 Transformasi Data Data mengenai variabel-variabel penelitian melalui kuisioner adalah data ordinal, sedangkan syarat untuk dapat digunakannya statistik sebagai alat analisis utama dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval, sebelum dianalisis lebih lanjut, data ordinal yang dikumpulkan melalui instrument kuisioner selanjutnya dijadikan data interval melalui method successive interval (MSI). Hasil MSI untuk setiap item pertanyaan dalam setiap variabel dapat dilihat dalam lampiran. 4.3
Pengujian Hipotesis Data penelitian dinaikan skala ukuranya menjadi skala interval, maka
tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analsis jalur. Model jalur dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen Kesesuain dengan SAP (X1), kecukupan pengungkapan (X2), kepatuhan terhadap perundang-undangan (X3), efektivitas pengendalian intern (X4) terhadap variabel dependen akuntabilitas keuangan (Y). Untuk memudahkan perhitungan dalam penelitian ini terlebih dahulu dihitung koefisien korelasi dengan menggunakan bantuan Ms.Excel. .
66
Berdasarkan kerangka pemikiran dan pedoman/langkah-langkah dalam menguji hipotesis dengan menggunakan uji analisis jalur (Path Analysis) menurut Nirwana (1994) dalam Riduwan (2011), maka kerangka kausal empiris antara jalur (X1, X2, X3, X4 terhadap Y) melalui persamaan strukturalnya, dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Persamaan Struktural: Y = 0.371X1+ 0.19X2+ 0.242X3+ 0.275X4 + Ɛ 2. Korelasi antara X1, X2, X3, X4 dan Y:
R
=
X1
X2
X3
X4
Y
X1
1
0.817596
0.652473
0.656364
0.865804
X2
0.817596
1
0.684404
0.757184
0.86826
X3
0.652473
0.684404
1
0.255853
0.685265
X4
0.656364
0.757184
0.255853
1
0.725233
Y
0.865804
0.86826
0.685265
0.725233
1
3. Korelasi antara variabel eksogen:
R1
=
X1
X2
X3
X4
X1
1
0.817596
0.652473
0.656364
X2
0.817596
1
0.684404
0.757184
X3
0.652473
0.684404
1
0.255853
X4
0.656364
0.757184
0.255853
1
4. Matriks invers variabel X1, X2, X3, X4 sebagai berikut:
R1-1
=
x1 x2 x3 x4
X1 3.42424 -1.34101 -1.07131 -0.95806
X2 -1.34101 6.440762 -2.68641 -3.30933
X3 -1.07131 -2.68641 3.035989 1.96051
X4 -0.95806 -3.309326 1.9605096 3.6330025
67
5. Hasil Koefisien jalur Pyx1 (i = 1,2,3,4,5) sebagai berikut:
Pyx =
Pyx =
x1 x2 x3 x4
X1 3.42424 -1.34101 -1.07131 -0.95806
X2 -1.34101 6.440762 -2.68641 -3.30933
Pyx1 = Pyx2 = Pyx3 = Pyx4 =
X3 -1.07131 -2.68641 3.035989 1.96051
X4 -0.95806 -3.309326 1.9605096 3.6330025
Ryx X
0.865804 0.86826 0.685265 0.725233
0.371 0.19 0.242 0.275
6. Menghitung R2y (X1,X2,X3,X4) yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total X1,X2,X3,X4 terhadap Y, dengan rumus sebagai berikut:
R2y (X1,X2,X3,X4)
=
(0.371
= =
0.322 0.855
+
X 0.166
0.19 +
0.167
X
0.242 +
x
0.275)
0.865804 0.86826 0.685265 0.725233
0.2
7. Besarnya pengaruh variabel lain (Pyε) adalah : Pyε
= 1- 0.855 = 0.145
8. Besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
68
Tabel 13: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung variabel kewajaran penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pengaruh
Jalur
Formulasi Rumus
Variabel X1 Kesesuaian dengan SAP 0.371 x 0.371 Langsung Y-X1-Y Pyx12 Melalui X2 Y-X1-X2-Y Pyx1.rx1x2.Pyx2 0.371 x 0.8175 x 0.19 Melalui X3 Y-X1-X3-Y Pyx1.rx1x3.Pyx3 0.371 x 0.6524 x 0.242 Melalui X4 Y-X1-X3-Y Pyx1.rx1x4.Pyx4 0.371 x 0.6563 x 0.275 Pengaruh Total X1 Variabel X2 Kecukupan Pengungkapan Langsung Y-X2-Y Pyx22 0.19 x 0.19 Melalui X1 Y-X2-X1-Y Pyx2.rx2x1.Pyx1 0.19 x 0.8175 x 0.371 Melalui X3 Y-X2-X3-Y Pyx2.rx2x3.Pyx3 0.19 x 0.6844 x 0.242 Melalui X4 Y-X2-X4-Y Pyx2.rx2x4.Pyx4 0.19 x 0.7571 x 0.275 Pengaruh Total X2 Variabel X3 Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Langsung Y-X3-Y Pyx32 0.242 x 0.242 Melalui X1 Y-X3-X1-Y Pyx3.rx3x1.Pyx1 0.242 x 0.6524 x 0.371 Melalui X2 Y-X3-X2-Y Pyx3.rx3x2.Pyx2 0.242 x0.6844 x 0.19 Melalui X4 Y-X3-X4-Y Pyx3.rx3x4.Pyx4 0.242 x 0.2558 x 0.275 Pengaruh Total X3 Variabel X4 Efektivitas Pengendalian Intern Langsung Y-X4-Y Pyx42 0.275 x 0.275 Melalui X1 Y-X4-X1-Y Pyx4.rx4x1.Pyx1 0.275 x 0.6563 x 0.371 Melalui X2 Y-X4-X2-Y Pyx4.rx4x2.Pyx2 0.275 x 0.7571.x 0.19 Melalui X3 Y-X4-X3-Y Pyx4.rx4x3.Pyx3 0.275 x 0.2558.x 0.242 Pengaruh Total X4 Pengaruh Total Variabel X1, X2, X3 dan X4 100% - 85.5% Pengaruh Variabel Lain
Besarnya Pengaruh
0.138 (13.8%) 0.058 (5.8%) 0.059 (5.9%) 0.067 (6.7%) 0.322 (32.2%) 0.036 (3.6%) 0.058 (5.8%) 0.032 (3.2%) 0.040 (4%) 0.166 (16.6%) 0.059 (5.9%) 0.059 (5.9%) 0.032 (3.2%) 0.017 (1.7%) 0.167 (16.7%)
0.076 (7.6%) 0.067 (6.7%) 0.040 (4%) 0.017 (1.7%) 0.2 (20%) 0.855 (85.5%) 14.5%
Sumber: Olahan data 2013
Berdasarkan Pengujian hipotesis dengan hasil perhitungan matriks korelasi dan matriks invers korelasi antar variabel bebas (independent) di atas, diperoleh koefisien jalur masing-masing variabel bebas (independent) Xi terhadap variabel terikat (dependent) Y, Hasil pengujian secara parsial untuk masing-masing variabel ditampilkan dalam gambar berikut:
69
Ɛ X1 0.322 (32.2%)
Rx1x2=0.8175
14.5%
X2
Rx1x3=0.6524
0.166 (16.6%) Rx1x4=0.6563
:
Y
Rx2x3=0.6844
0.167 (16.7%)
X3
Rx2x4=0.7571
0.2 (20%)
Rx3x4=0.2558
X4
Gambar 4: struktur Hubungan dan Pengaruh secara parsial 4.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama Rumusan hipotesis pertama adalah “Seberapa besar kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (X) berupa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1), kecakuapan pengungkapan (X2), kepatuhan terhadap perundang-undangan (X3), dan efektivitas pengendalian intern (X4) berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah (Y)”. Adapun hasil dari analisis data dengan mengunakan analisis jalur (path analysis) dengan Menghitung seluruh koefisien jalur variabel X secara simultan terhadap Y,dengan menggunakan bantuan ms.excel 2007. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka untuk pengujian hipotesis secara simultan dapat diinterpretasikan bahwa Ha : Pyxi ≠ 0 (i=1,2,3,4) sehingga hipotesis terbukti atau dapat diterima. Terbuktinya hipotesis karena variabel bebas
70
X kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berupa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1), kecakuapan pengungkapan (X2), kepatuhan terhadap perundang-undangan (X3), dan efektivitas pengendalian intern (X4) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Y), yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi R2y (x1,x2,x3,x4) sebesar 0.855 atau 85.5%. Artinya bahwa akuntabilitas keuangan daerah (Y) sebesar 85.5% dipengaruhi oleh kewajaran penyajian laporan keuangan (X) dan sebesar 14.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 4.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua Rumusan hipotesis kedua adalah “ Seberapa besar kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (X) berupa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1), kecakuapan pengungkapan (X2), kepatuhan terhadap perundang-undangan (X3), dan efektivitas pengendalian intern (X4) berpengaruh secara Parsial terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah (Y)”. Metode yang digunakan
adalah
dengan
menggunakan
analisis jalur
(path
analysis).
Berdasarkan perhitungan diatas dapat dikemukakan bahwa: 4.3.2.1 Pengaruh X1 (kesesuaian laporan keuangan dengan SAP) Berdasarkan perhitungan secara parsial, koefisien jalur X1 terhadap Y (Pyx1)
sebesar
0.371
(37.1%).
Untuk
pengujian
hipotesis
ini
dapat
diinterpretasikan bahwa H2: Pyx1 ≠ 0, yang menyatakan bahwa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1) berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Hipotesis diterima).
71
Berdasarkan tabel 13, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung variabel kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1) terhadap akuntabilitas keuangan (Y) adalah sebesar 13.8%. Pengaruh tidak langsung variabel kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1) melalui variabel kecukupan pengungkapan (X2) sebesar 5.8%%, melalui variabel kepatuhan terhadap-perundang-undangan (X3) sebesar 5.9%% dan melalui variabel efektivitas pengendalian intern (X4) sebesar 6.7%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP memiliki kontribusi yang positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah apabila melalui variabel (X2), variabel (X3), variabel dan (X4), dengan demikian secara total variabel kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1) menentukan perubahan-perubahan variabel akuntabilitas keuangan daerah (Y) sebesar 32.2%. 4.3.2.2 Pengaruh X2 (Kecukupan Pengungkapan) Berdasarkan perhitungan secara parsial, koefisien jalur X2 terhadap Y (Pyx2)
sebesar sebesar 0.19 (19%). Untuk pengujian hipotesis ini dapat
diinterpretasikan bahwa H2 : Pyx2 ≠ 0, yang menyatakan bahwa kecukupan pengungkapan (X2) berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan daerah terbukti kebenaranya (Hipotesis diterima). Berdasarkan tabel 13, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung variabel Kecukupan pengungkapan (X2) terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 3.6%.
(Y)
Sedangkan pengaruh tidak langsung variabel kecukupan
pengungkapan (X2) melalui variabel kesesuaian dengan SAP (X1) sebesar
72
0.5.8%%, melalui variabel kepatuhan terhadap perundang-undangan (X3) sebesar 3.2%, dan melalui variabel efektivitas pengendalian intern (X4) sebesar 4%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kecukupan pengungkapan memiliki kontribusi yang positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah apabila melalui variabel (X1), variabel (X3) dan variabel (X4), dengan demikian total pengaruh varabel kecakupan pengungkapan (X2) terhadap variabel akuntabilitas keuangan daerah (Y) adalah 16.6%. 4.3.2.3 Pengaruh X3 (Kepatuhan terhadap perundang-undangan) Berdasarkan perhitungan secara parsial, koefisien jalur X3 terhadap Y (Pyx3)
sebesar
0.242
(24.2%).
Untuk
pengujian
hipotesis
ini
dapat
diinterpretasikan bahwa H2 : Pyx3 ≠ 0, yang menyatakan bahwa kepathuan terhadap perundang-undangan (X3) berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan daera terbukti kebenaranya (Hipotesis diterima). Berdasarkan tabel 14 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung variabel kepathuan terhadap perundang-undangan
(X3) terhadap
akuntabilitas keuangan daerah (Y) adalah sebesar 5.9%. sedangakan pengaruh tidak langsung variabel kepatuhan terhadap perundang-undangan (X3) melalui variabel kesesuaian dengan SAP (X1) sebesar 5.9%, melalui variabel kecukupan pengungkapan (X2) sebesar 3.2%, dan melalui variabel efektivitas pengendalian intern (X4) sebesar 3.2%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kepatuhan terhadap perundang-undangan
memiliki kontribusi yang positif terhadap akuntabilitas
keuangan daerah apabila melalui variabel (X1), variabel (X2) dann variabel (X4),
73
dengan demikian total pengaruh varabel kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan (X3) terhadap variabel akuntabiltas keuangan daerah (Y) adalah 16.7%. 4.3.2.4 Pengaruh X4 (Efektivitas Pengendalian Intern) Berdasarkan perhitungan secara parsial, Koefisien jalur X4 terhadap Y (Pyx4)
sebesar
0.275
(27.5%).
Untuk
pengujian
hipotesis
ini
dapat
diinterpretasikan bahwa H2: Pyx4 ≠ 0, yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian intern (X4) berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan terbukti kebenaranya (Hipotesis diterima). Berdasarkan tabel 13, maka dapat dijelaskan pengaruh langsung variabel efektivitas pengendalian intern (X4) terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) sebesar 7.6%. Sedangkan Pengaruh tidak langsung variabel efektivitas pengendalian intern (X4) melalui variabel kesesuaian dengan SAP (X1) sebesar 6.7%, melalui variabel kecukupan pengungkapan (X2) sebesar 5.8%, dan melalui variabel keatuhan terhadap perundang-undangan (X3) sebesar 4% Hasil tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas pengendalian intern memiliki kontribusi yang positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah apabila melalui variabel (X1), variabel (X2) dan variabel (X3) dengan demikian total pengaruh varabel efektivitas pengendalian intern (X4) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) adalah 20%. Berdasarkan perhitungan pengaruh masing-masing variabel eksegon (X1, X2, X3 dan X4) diatas maka Pengaruh Gabungan atau secara Bersama-sama antara Variabel X1, X2, X3 dan X4 ke Y adalah 0.322+ 0,166+ 0.167 + 0,2= 0.855 atau 85.5%) yang tidak lain adalah nilai R2y(x1x2x3x4) yang berarti bahwa besarnya
74
pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan berupa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah sebesar 85.5% sedangkan besarnya pengaruh secara proposional yang disebabkan oleh variabel lainnya diluar variabel X1, X2, X3, dan X4 (yang dinyatakan dengan variabel residu Ɛ),dinyatakan oleh P2yε, yaitu sebesar 0.145 atau sebesar 14.5%. 4.4
Pembahasan Hasil Penelitan Penelitian ini menguji seberapa besar pengaruh kewajaran penyajian
laporan keuangan berupa kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah baik secara simultan dan parsial. 4.4.1 Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Secara simultan kewajaran penyajian laporan keuangan X (kesesuaian dengan SAP (X1), kecukupan pengungkapan (X2), kepatuhan perundang-undangan (X3) dan efektivitas pengendalian intern (X4)) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur diperoleh koefisien determinasi R2y,x1,x2,x3,x4,x5 (Rsquare) sebesar 0.855 atau 85.5%. Hasil ini menunjukan bahwa secara simultan kewajaran penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntablitas keuangan daerah. Hal ini membuktikan teori dari Menurut Harahap (2005) memberikan penyajian laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang
75
menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan sebagai suatu informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau accountability dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu organisasi/instansi mencapai tujuannya. Penelitian ini juga mendukung teori dari Mardiasmo (2004) yang menjelaskan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas dan transparansi adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan Calk. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja financial pemerintah. Penelitian ini juga membuktikan berbagai penelitian terdahulu yang yaitu diantarnya penelitian Bambang Santoso (2009), Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan aksesbilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian dari Pautina (2011) juga membuktikan Secara parsial dan simultan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
SKPD. Iqbal, (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Secara parsial dan simultan, Penyajian Neraca SKPD (X1) dan
76
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif sebagai bentuk pertangungjawaban akuntabilitas keuangan pemerintah daerah maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Wajar disini dalam artian penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap, disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah telah melaksanakan pengendalian intern yang efektif dalam hal pelaporan/penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukan besarnya pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan adalah sebesar 85.5 % sedangkan sisanya sebesar 14. 5%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. Adapun variabel- varabel lain tersebut diantaranya sistem akuntansi keuangan daerah dan Aksesbilitas laporan keuangan sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Santoso (2009) dengan judul Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas Pengelolaan keuangan
daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan
penelitian Fuadiyyah, Ela Laelatul (2011) dengan judul pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap
akuntabilitas keuangan daerah: kualitas laporan
keuangan sebagai variabel intervening : penelitian di pemerintah kabupaten/kota wilayah iv provinsi jawa barat. Selain itu teori dari. Mardiasmo (2002: 37) sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan dengan baik akan
menjamin
77
dilakukannya prinsip accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi
keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut
hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. 4.4.2 Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Keuangan. 4.4.2.1 Pengaruh Kesesuaian Laporan keuangan dengan SAP terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil perhitungan secara parsial, koefisien jalur X1 terhadap Y (Pyx1) sebesar 0.371 (37.1%), untuk pengujian hipotesis ini dapat diinterpretasikan bahwa H2: Pyx1 ≠ 0, yang menyatakan bahwa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1) berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Hipotesis diterima). Berdasarkan hasil pengamatan dan jawaban responden atas pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel X1 didominasi oleh jawaban sangat setuju dan setuju, hal ini berarti bahwa kewajaran penyajian laporan keuangan pada DPPKAD Kota Gorontalo dalam menyusun laporan keuangan telah sesuai dengan SAP.
DPPKAD Kota Gorontalo, telah menyusun laporan keuangan
berdasarkan Asumsi dasar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam SAP, laporan keuangan DPPKAD Kota Gorontalo telah memuat karakteristik laporan keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam SAP, laporan keuangannya juga sudah disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, selain itu DPPKAD Kota Gorontalo telah menyajikan unsur laporan keuangan pemerintah
78
sesuai dengan SAP. Jika kita melihat kontribusi secara parsial masing-masing variabel bahwa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP mempunyai kontribusi yang paling tinggi dibandingkan dengan indikator lain, hal ini dikarenakan standar akuntansi merupakan acuan dan juga syarat utama badan pemeriksa laporan keuangan (BPK) menilai kewajaran laporan keuangan, apabila pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah maka tanpa disadari hal tersebut akan berpengaruh juga pada kecukupan pengungkapan,
kepatuhan
terhadap
perundang-undangan
dan
efektifitas
pengendalian intern akan terpenuhi juga. Pengaruh langsung variabel kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1) terhadap akuntabilitas keuangan (Y) adalah sebesar 13.8%. Pengaruh tidak langsung variabel kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1) melalui variabel kecukupan pengungkapan (X2) sebesar 5.8%%, melalui variabel kepatuhan terhadap-perundang-undangan (X3)
sebesar 5.9%% dan melalui variabel
efektivitas pengendalian intern (X4) sebesar 6.7%, dengan demikian secara total variabel kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (X1) menentukan perubahanperubahan variabel akuntabilitas keuangan daerah (Y) sebesar 32.2%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan BPK, dimana syarat dari kewajaran penyajian laporan keuangan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Hal ini juga membuktikan dari Mahsun dkk (2006: 42) standar akuntansi pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian SAP merupakan
79
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut Renyowijoyo (2008:171) dalam Santoso (2009) salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Pengaruh variabel X1 melalui X2, pengaruh kesesuaian dengan SAP jika dihubungkan dengan kecakupan pengungkapan.
Hubungan antara kesesuaian
SAP dengan kecakupan pengungkapan, kecakupan pengungkapan merupakan salah satu prinsip dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan,
prinsip
akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dan penyusunan standar akuntansi pemerintah, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan (Mahsun, 2006: 58). Jadi dengan kata lain bahwa Standar akuntansi pemerintah (SAP) harus disusun atau harus sesuai dengan Prinsip akuntansi dan laporan keuangan dimana salah satu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut adalah prinsip kecakupan pengungkapan lengkap.
80
Pengaruh variabel X1 melalui X3, pengaruh kesesuaian dengan SAP jika dihubungkan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Hubungan SAP dengan peraturan perundang-undangan, SAP diterapkan dilingkungan pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
Laporan keuangan
yang sesuai peraturan perundang-undangan yaitu harus seuai dengan SAP. Karena SAP ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. (Mahsun ,dkk, 2006: 70). Menurut Mursyidi (2009: 21) SAP dikukuhkan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintah. Pengaruh variabel X1 melalui X3, pengaruh kesesuaian dengan SAP jika dihubungkan dengan efektivitas pengendalian intern. Hubungan SAP dengan sistem pengendalian intern, sistem pengendalian intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengawasan yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Untuk itu agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan maka diperlukan pengendalian intern hang memadai. Menuru Hamdani (2011) bahwa Sistem Akuntasi dan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.
81
4.4.2.2 Pengaruh
Kecukupan
Pengungkapan
terhadap
Akuntabilitas
Keuangan. Hasil perhitungan secara parsial, koefisien jalur X2 terhadap Y (Pyx1) sebesar 0.19 (19%). Untuk pengujian hipotesis ini dapat diinterpretasikan bahwa H2: Pyx2 ≠ 0, yang menyatakan bahwa kecukupan pengungkapan (X2) berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Hipotesis diterima). Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pada DPPKAD Kota Gorontalo jika dilihat dari variabel X2 yaitu kecukupan pengungkapan, DPPKAD Kota Gorontalo, telah menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara lengkap, DPPKAD Kota Gorontalo telah mengungkapkan secara lengkap informasi yang ada dalam laporan realisasi anggaran kedalam catatan atas laporan keuangan (CaLk), DPPKAD Kota Gorontalo telah menyajikan informasi yang berhubungan dengan kekayaan pemerintah dalam neraca maupun Calk, telah mengungkapkan informasi secara lengkap mengenai arus masuk dan keluarnya kas negara/daerah dalam laporan arus kas, selain itu DPPKAD Kota Gorontalo telah mengungkapkan semua informasi laporan keuangan secara lengkap dalam catatan laporan keuangan, sehingga dengan adanya kecakupan pengungkapan ini maka akan tercipta akuntabilitas keuangan pada DPPKAD Kota Gorontalo. Berdasarkan kontribusi pengaruh secara parsial kecukupan pengungkapan memiliki pengaruh yang paling rendah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah pada dinas pendapatan dan pengelolaan dan asset daerah kota Gorontalo, sebagai mana yang
82
telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor utama untuk menciptakan akuntabilitas publik adalah kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, apabila laporan keuangan telah sesuai dengan SAP maka secara otomatis kecukupan pengungkapan akan sesuai juga atau dengan kata lain kecukupan pengungkapan ini merupakan salah satu bagian dari kesesuain dengan SAP, sehingga itu kecakupan pengungkapan memiliki kontribusi terendah dibandingkan yang lain, karena apabila pemerintah telah meyajikan laporan keuangan sesuai SAP, maka dengan sendirinya kecakupan penungkapan akan terlaksanakan. Sedangkan apabila kita melihat berdasarkan pengamatan dan hasil kusioner untuk item pertanyaan yang digunakan untuk megukur variabel kecukupan pengungkapan ini memang terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah pada DPPKAD Kota Gorontalo telah diungkapkan secara lengkap, namun jika kita melihat kembali masalah yang ada pada bab 1 bahwa penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp 1.788.384.902,00 pada neraca tidak disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan berpotensi tidak tertagih. Berdasarkan masalah tersebut dapat kita lihat bahwa DPPKAD Kota Gorontalo belum sepenuhnya menengungkapkan secara lengkap informasi dalam neraca. Sehingga itu dalam penelitian ini Kontribusi kecukupan pengungkapan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang paling rendah. Pengaruh langsung variabel Kecukupan pengungkapan (X2) terhadap akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 3.6%. Sedangkan pengaruh tidak langsung variabel kecukupan pengungkapan (X2) melalui variabel kesesuaian dengan SAP (X1) sebesar 0.5.8%%, melalui variabel kepatuhan terhadap perundang-undangan
83
(X3) sebesar 3.2%, dan melalui variabel efektivitas pengendalian intern (X4) sebesar 4%. dengan demikian total pengaruh variabel kecukupan pengungkapan (X2) terhadap variabel akuntabilitas keuangan daerah (Y) adalah 16.6%. Hal ini dapat diartikan bahwa secara individual kecukupan pengungkapan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. semakin tinggi atau semakin diperhatikan kecakupan pengungkapan laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2010). Konsep full disclosure (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, mengatakan Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Pengaruh variabel X2 melalui X3, pengaruh kecakupan pengungkapan jika dihubungkan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Hubungan antara kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan
dengan
kecakupan
pengungkapan. Laporan keuangan harus menyajikan dan mengungkapkan informasi secara lengkap. Pengungkapan disini dalam arti yang seluas-luasnya,
84
meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun dalam Calk. Pengungkapan yang disyaratkan dalam perrnyataan standar akuntansi pemerintah harus sesuai dengan ketentuan/ peraturaan perudangundangan yang berlaku, pengungkapan secara lengkap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaruh variabel X2 melalui X4, pengaruh kecakupan pengungkapan jika dihubungkan dengan efektivitas pengendalian intern. Hubungan antara kecakupan pengungkapan dengan efektivitas pengendalian intern, laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka dari penjelasan tersebut efektivitas pengendalian intern sangat diperlukan dalam hal pengungkapan laporan keuangan secara lengkap, apabila efektivitas pengendalian intern ini telah dilaksanakan dengan baik, maka akan berimbas pula pada kecakupan pengungkapan laporan keuangan, salah satu yang menjadi pertimbangan BPK dalam menilai kewajaran laporan keuangan adalah efektivitas pengendalian intern, efektivitas pengendalian intern dilakukan untuk memberikan keyakinan tercapainya tujuan
85
perusahaan salah satunya keandalan laporan keuangan, sedangkan syarat dalam keandalan laporan keuangan yaitu kecakupan pengungkapnya. 4.4.2.3 Pengaruh Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan perhitungan secara parsial, koefisien jalur X3 terhadap Y (Pyx3)
sebesar
0.242
(24.2%).
Untuk
pengujian
hipotesis
ini
dapat
diinterpretasikan bahwa H2 : Pyx3 ≠ 0, yang menyatakan bahwa kepathuan terhadap perundang-undangan (X3) berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan daera terbukti kebenaranya (Hipotesis diterima). Pengaruh langsung variabel kepatuhuan perundang-undangan
(X3)
terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) adalah sebesar 5.9%. pengaruh tidak langsung variabel kepatuhan terhadap perundang-undangan (X3) melalui variabel kesesuaian dengan SAP (X1) sebesar 5.9%, melalui variabel kecukupan pengungkapan (X2) sebesar 3.2%, dan melalui variabel efektivitas pengendalian intern (X4) sebesar 3.2%. Dengan demikian total pengaruh varabel kepatuhan peraturan perundang-undangan (X3) terhadap variabel akuntabiltas keuangan daerah (Y) adalah 16.7%. Melihat hasil pengujian hipotesis bahwa kewajaran penyajian laporan keuangan jika dilihat dari variabel kepatuhan terhadap perundang-undangan yang mempunyai pengaruh postif terhadap akuntabilitas, standar akuntansi pemerintah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. kewajaran penyajian laporan keuangan pada DPPKAD Kota Gorontalo, dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan daerah, DPPKAD Kota Gorontalo telah patuh terhadap UUD
86
yang mengatur tentang patuh terhadap peraturan UU tentang APBN dan peraturan daerah tentang APBD, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, patuh terhadap UU yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah, patuh terhadap UU pelaksanaan Anggaran serta patuh terhadap perudangan lainnya. Namun ada beberapa peraturan yang belum sepenuhnya ditaati oleh pemerintah Kota Gorontalo, sebagaimana di ungkapkan dalam ihtisal laporan keuangan BPK bahwa masih adanya
ketidakpatuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan
yang
mengakibatkan kerugian daerah bagi pemda Kota Gorontalo, sehingga itu pengaruh kewajiaran penyajian laporan keuangan jiga dilihat dari varabel X3 yaitu kepatuhan terhadap perundang-undangan terhadap akuntabilitas memiliki kontribusi pengaruh yang terendah. Hal ini berarti kepatuhan perundang-undangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Semakin tinggi kepatuhan terhadap perundangundangan maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penilaian BPK tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya berdasarkan kepatuhan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundanundangan merupakan landasan utama bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjannya. Pengaruh variabel X3 melalui X4, pengaruh kepatuhan perundang-undanga jika dihubungkan dengan efektivitas pengendalian intern. Hubungan antara kecakupan pengungkapan dengan efektivitas pengendalian intern. Sedangan
87
hubungan
kepatuhan
peraturan
perundang-undangan
dengan
efektivitas
pengendalian intern dijelaskan Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern menjelaskan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian intern dilakukan untuk memenuhi ketaatan terhadap peraturan perundan-undangan. Menurut Pakaya (2011) salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern adalah untuk menciptakan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dimana setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian. 4.4.2.4 Pengaruh efektivitas pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan perhitungan secara parsial, koefisien jalur X4 terhadap Y (Pyx4)
sebesar
0.275
(27.5%).
Untuk
pengujian
hipotesis
ini
dapat
diinterpretasikan bahwa H2: Pyx4 ≠ 0, yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian intern (X4) berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan daerah terbukti kebenaranya (Hipotesis diterima).
88
Pengaruh langsung variabel efektivitas pengendalian intern (X3) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) adalah sebesar 7.6%. pengaruh tidak langsung variabel efektivitas pengendalian intern (X3) melalui variabel kesesuaian dengan SAP (X1) sebesar 6.7%, melalui variabel kecukupan pengungkapan (X2) sebesar 4%, dan melalui variabel kepatuhan terhadap perundang-undangan (X3) sebesar 1.7%. Dengan demikian total pengaruh varabel efektivitas pengendalian intern (X3) terhadap variabel akuntabiltas keuangan daerah (Y) adalah 20%. Kewajaran laporan keuangan jika dilihat dari varabel X4 efektivitas pengendalian intern berdasarkan pengamatan dan hasil jawaban kusioner bahwa DPPKAD Kota Gorotalo dalam hal mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya telah melakukan pengendalian akuntansi atas transaksi yang terjadi, melakukan pengendalian yang berkaitan dengan pengamanan aset serta bertanggungjawab secara penuh terhadap akitva dan kekayaaan yang dimilikinya, pengendalian intern ini dilakukan sebagai pengontrol untuk mengawasi pengelolaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini berarti efektivitas pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap
akuntabilitas
keuangan.
Semakin
baik
penerapan
efektivitas
pengendalian intern maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. dalam menghasilkan pertanggungjawaban pengelolan keuangan daerah, sangat diperlukan penerapan sistem pengendalian intern secara efektif. Sistem pengendalian intern dapat digunakan oleh manajemen pemerintah untuk merencanakan dan mengendalikan operasi atau kegiatan pemerintah ataupun
89
perusahaan, lebih rinci lagi bahwa sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan/sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi laporan keuangan yang bekualitas. Pengaruh variabel X4 melalui X1, melalui X2, mealui X3 telah dijelaskan pada point atau sub sebelumnya
90
2.
91
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2004, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat: Jakarta. Abas, Rahmawati. 2011. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas laporan keungan Pemda Kab. Gorontalo. Skripsi S1. Akuntansi UNG Abdul Kadir, 2003, Pengenalan Sistem Akuntansi, Andi: Yogyakarta. Ardianyah Aria, 2011, Artikulasi Laporan Keuangan. http://ariaardiansyah.wordpress.com/tag/hubungan-antar-laporankeuangan/. Azhar Susanto, 2004, Sistem Akuntansi dan Konsep Pengembangan Berbasis Komputer, Lingga Jaya: Bandung. Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. BPFE Yogyakarta Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta Desi Mauliyah, 2008, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah. Harahap Sofyan Syafri, 2007. Teori Akuntansi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Hrp Rajana Putri Juanita. 2009. Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota PematangSiantar, Skripsi,USU. Hasan, Iqbal, 2008. Analsis Data Penelitian dengan Statistik. PT Bumi Aksara, Jakarta. Hapsari, Andhisa Setya. 2008. Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Auditan BPK (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK). Diakses 17 Maret 2010 jam 7;47 PM
Hamdani, Sugita. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung). Skripsi Unicom
92
92
Ihyaul Ulum, 2004, Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik, UMM Press: Malang. Indra Bastian, 2007, Akuntansi sektor Publik, Salemba Empat: Jakarta. Iqbal, Nasution Saufi. 2009. Penyajian Neraca SKPD dan Aksesbilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Sumatra Utara. Skripsi.USU Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002. Keputusan Mendagri No. 13 Tahun 2006. Lahati,Arif Pratama. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kewajaran Pelaporan Keuangan.Skripsi Unisan Lyna Latifah Arifin, 2007, Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Mahmudi, 2005, Manajemen Sektor Publik Edisi Revisi, UPP Stim YKPN: Yogyakarta. Mahmudi, 2006, Analisis laporan keuangan pemerintah daerah, UPP Stim YKPN: Yogyakarta. Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowai, Heribertus A.P. 2006. Akuntansi Sekotor Publik. BPFE Yogyakarta. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta. .................. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta Miratanian. 2010. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.Skripsi Unikom Mutakin, Zalinal. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus pada Beberapa Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung). Mursyidi, 2009. Akuntansi pemerintah di Indonesia. Refika Aditama Bandung Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Ghalia: Jakarta. Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi Edisi Tiga, Salemba Empat: Jakarta. Mulyana. 2006. Pengaruh Penyjian Neraca Daerah Aksesbilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD.
93
Pautina, Indriyani. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan keuangan pemerintah kota Gorontalo. Skripsi S1 Akuntansi UNG Pakaya, Rifky. 2012. Pengaruh Dimensi Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan KeuanganI. Skripsi S1 Akuntansi UNG Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Sari, Vita Fitria, Eddy R.Rasyid dan Firdaus. 2010. Studi Eksploratif Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian Menggunakan Content Analysis. Jurnal SNA 13 Purwokerto. Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta: Bandung. Santoso, Bambang. 2009. Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Skripsi Tata
Sutabri, 2004, Sistem Informasi Akuntansi, Andi: Yogyakarta.http://www.kjpp-dh.com/id/content/78/pendapat-kewajaran.
