BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1
Gambaran Umum Biro Umum Setda Prov. Gorontalo Biro Umum adalah salah satu dari 5 Unit Kerja yang ada
di Sekretariat
Daerah Provinsi Gorontalo yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 yang sesuai pasal 10 di bawah koordinasi dan pembinaan dari Assisten Sekretaris Daerah Bidang Pelayanan Publik. Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo merupakan dua Biro yaitu Biro Umum dan Perlengkapan dan Biro Humas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, sesuai dengan tuntutan efesiensi organisasi Pemerintahan Daerah yang miskin struktur kaya fungsi maka Biro Umum dan Perlengkapan dan Biro Humas dimerjer menjadi satu Biro Yaitu Biro Umum dan Humas Setda Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang pembentukan Organisasi dan tata laksana Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pencapaian tujuan organisasi, Biro Umum Setda Prov. Gorontalo menyusun Visi dan Misi Organisasi sebagai berikut:
a. Visi
“Menjadi Organisasi terdepan dalam pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Pelayanan RT Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta Penyebarluasan Informasi “ b. Misi Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi Biro Umum
Setda Provinsi
Gorontalo. 1. Mewujudkan mekanisme pelayanan Administrasi Umum yang efisien dan efektif. 2. Melaksanakan Palayanan Rumah Tangga Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. 3. Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Barang Daerah secara ekonomis dan akuntabel Lingkup SKPD Setda Provinsi Gorontalo. 4. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Luas secara baik dan transparan. c. Tujuan Dalam rangka mencapai ”misi”, di tetapkan tujuan organisasi sebagai berikut: 1. Akuratnya informasi yang beredar di masyarakat sehingga terbangunnya citra positif Pemerintah di mata masyarakat. 2. Presentase lengkapan data secara akurat dan Up To Date; 3. Meningkatnya Presentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai Serta Meningkatnya presentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya. 4. Meningkatnya
presentase
kelengkapan
sranan
mewujukan pelayanan prima. 5. Meningkatnya presentase pencapaian target kinerja.
dan
prasaranan
dalam
4.2
Struktur Organisasi Gambar 4.1 Struktur Organisasi Biro Umum Setda Prov. Gorontalo
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
KEPALA BIRO UMUM
KABAG. ADMINISTRASI
KABAG. KEUANGAN SETDA
KABAG. PELAYANAN DAN PERLENGKAPAN
Kasubag. Kepegawaian
Kasubag. Perencanaan
Kasubag. Rumah Tangga
Kasubag Tata usaha Pimpinan
Kasubag Verifikasi
Kasubag Sarana dan Prasarana Setda
Kasubag Tata usaha Biro
Kasubag Akuntansi
Kasubag Pengelolaan dan Penatausahaan Barang
4.3
Prosedur Pelaksanaan Tugas Pegawai Biro Umum Setda Prov. Gorontalo
KEPALA BIRO UMUM Tugas
: Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Pelayanan dan Perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro umum mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan penatausahaan barang;
b. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; c. Mengkoordinasikan penyusunan program kebutuhan sarana kerja SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; d. Menyelenggarakan pelayanan rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur,
dan
Sekretaris
Daerah
dan
pelayanan
sarana
perkantoran / perlengkapan kerja di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI Tugas
: Menyelenggarakan
kegiatan
administrasi kepegawaian
Sekretariat
Daerah, ketatausahaan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten serta ketatausahaan Biro. Fungsi
: a. Menyusun program Bagian Administrasi. b. Mengelola administrasi kepegawaian SKPD Sekretariat Daerah. c. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten. d. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Biro. e. Mengkoordinasikan tugas-tugas operasional Biro. f. Mengevaluasi pelaksanaan Program Bagian Administrasi.
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SETDA Tugas
:
Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dilingkungan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
Fungsi
: a. Menyusun program Sub Bagian dan menyiapkan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
b. Mengkoordinasikan, mengumpulkan data dan bahan penyusunan administrasi kepegawaian
dan pengarsipan dokumen pegawai
dilingkup Sekretariat Daerah dan Biro Umum; c. Menyiapkan
dan
memfasilitasi
program
pembinaan
dan
pengembangan karier kepegawaian SKPD Setda dan mengelola berkas usul pensiun; d. Mengelola usulan permintaan Kartu Kepegawaian (Karpeg),Kartu Isteri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Kartu Asuransi Jaminan Sosial. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN Tugas
:
Melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten.
Fungsi
:
a.
Menyusun program Sub Bagian Tata Usaha Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten;
a.
Melaksanakan administrasi kegiatan ketatausahaan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten;
b.
Mengkoordinasikan administrasi Sekretaris Pimpinan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten;
c.
Mengatur
fasilitas
kerja
Gubernur,Wakil
Gubernur,Sekretaris
Daerah dan Asisten dalam pelaksanaan tugas di daerah maupun ke luar daerah/luar negeri; d.
Mengevaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan Sub bagian Tata Usaha Pimpinan;
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
Tugas
: Memberikan pelayanan administrasi umum dan penyelenggaraan ketatausahaan Biro.
Fungsi
: a. Menyusunan Program pada Sub Bagian Tata Usaha Biro b. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga biro, surat menyurat dan kearsipan c. Mengelola administrasi Kesejahteraan pegawai dilingkungan biro d. Mengelola administrasi umum. e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan Kegiatan biro umum.
KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARjIAT DAERAH Tugas
: a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja ( RENJA ) dan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Biro Umum b. Menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan kebijakan kepala daerah selaku PPKD c. Menyusun anggaran keuangan tahunan berdasarkan rencana kerja SKPD d. Mengendalikan pelaksanaan PAD, penerimaan pajak – pajak negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke kas daerah, Kas Negara atau ke kas pihak ketiga e. Mengendalikan pelaksanaan pembayaran SKPD yang membebani APBD f. Mengendalikan penatausahaan pelaksanaan Anggaran SKPD. g. Menyelenggarakan pengarsipan bukti – bukti keuangan h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan intern dan tahunan SKPD kepada PPKD
i.
Menyusun analisa kinerja keuangan SKPD berdasarkan prinsip – prinsip kewirausahaan.
j.
Membantu BUD mengendalikan kekayaan daerah yang dikuasakan kepada pengguna barang.
Fungsi
: a. Pembinaan pengelolaan keuangan dilingkungan SKPD berdasarkan perundang – undangan b. Pengumpulan indikator kinerja kegiatan dalam rencana kerja tahunan dan rencana strategis SKPD serta ketentuan tentang standar pelayanan minimal c. Pengolahan data RKA – SKPD berdasarkan indikator kegiatan, pagu anggaran definitif, analisa standar belanja dan satuan biaya. d. Penyusunan dan penerbitan draft DPA-SKPD sesuai peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk disahkan oleh PPKD. e. Persetujuan
pengajuan
usulan
rencana
penggeseran
dan
perubahan anggaran dari kegiatan dala DPA-SKPD yang telah disahkan PPKD untuk mendapatkan persetujuan / penetapan oleh PPKD dan atau Sekretaris Daerah dan atau DPRD melalui PPKD. f. Persetujuan penetapan pajak daerah / retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sesuai pelimpahan kewenangan dari kepala daerah selaku PKPKD g. Persetujuan penyetoran penerimaan daerah oleh Bendarahara Penerima ke rekening kas daerah milik BUD dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
h. Persetujuan penyetoran penerimaan pajak – pajak negara atau penerimaan pihak ketiga oleh Bendaraha Pengeluaran ke rekening kas milik BUN atau rekening pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN Tugas
: a. Mengumpulkan
dan
mengkoordinasikan
bahan
penyusunan
Rencana Strategi ( RENSTRA ), Rencana Kerja ( RENJA ), Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) dilingkungan Sekretariat Daerah; b.
Menyiapkan kategori kegiatan sesuai dengan klasifikasi daftar analisa standar biaya.
c. Menghitung rancangan anggaran pendapatan dari PAD dalam RKA – SKPD berdasarkan potensi PAD yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD d. Menghitung
rancangan
anggaran
belanja
dalam
RKA-SKPD
berdasarkan indikator kinerja dan satuan biaya. e. Menyusun / menginput data dan menerbitkan daft RKA-SKPD f. Menganalisis dan memberikan saran masukan tentang pengajuan usulan rencana pergeseran / perubahan anggaran dari KPA / PPTK. g. Memperbaiki RKA – SKPD hasil pembahasan dari TAPD dan DPRD dan atau persetujuan pergeseran / perubahan anggaran dari PPKD atau Sekretaris Daerah atau DPRD. h. Menyusun / Menginput data dan menerbitkan draft formulir DPASKPD.
i.
Menyusun / menginput data dan menerbitkan draft formulir rencana arus kas berdasarkan rencana operasional kegiatan dari KPA / PPTK.
j.
Menyusun dan menerbitkan draft surat permintaan SPD bulanan berdasarkan permintaan KPA/PPTK
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud, subag perencanaan mempunyai fungsi : a. Penerbitan draft rencana RKA-SKPD dan perubahannya. b. Penerbitan draft DPA-SKPD dan perubahannya. c. Pengumpulan atas rencana operasional kegiatan dari KPA / PPTK dan penerbitan draft rencana arus kas SKPD dan perubahanannya. d. Penerbitan draft SPD bulanan SKPD dan perubahannya dan pemantauan persetujuan SPD bulanan oleh BUD. e. Pemberian pertimbangan usulan rencana pergeseran / perubahan anggaran. f. Persetujuan atau penolakan atas ketersediaan anggaran, kebenaran nomenklatur kegiatan dan kesesuaian dengan target dari indikator kinerja setiap SPP yang diajukan PA/KPA/PPTK dan atas pertanggungjawaban uang muka kerja/panjar. g. Pemberian pertimbangan atas permintaan uang muka kerja/panjar kepada pejabat tertentu/PPTK h. Pemberian pertimbangan atas permintaan uang muka kerja / panjar kepada pejabat tertentu/PPTK atau pihak pelaksanaan lainnya yang akan dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI.
Tugas :
a. Menyiapkan draft usulan KPA b. Membantu membina PPTK / Bendara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran; c. menyusun kelengkapan persyaratan SPP dan ketetapan pajak / retribusi. d. Menerima DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD, membuat salinan, dan mendistribusikan salinan kepada pihak – pihak tertentu. e. Memverifikasi kebutuhan dari uang persediaan / tambahan uang persediaan dari SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran atau PPTK. f. Memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dari SPP yang diterima, memverifikasi kebenaran perhitungan matematis dan tata penulisan dari SPP yang diterima. g. Memverifikasi kebenaran hak tagih pihak ketiga dari SPP yang diterima. h. Memverifikasi rencana penetapan perhitungan pajak daerah / retribusi daerah, pemungutan / pemotongan pajak – pajak negara, dan pemungutan kewajiban kepada pihak ketiga lainnya. i.
Memverifikasi ketersediaan anggaran, nomenklatur kegiatan, serta kesesuaian terget kinerja dalam SPP dari KPA/PPTK.
j.
Memverfikasi permintaan uang muka kerja / panjar oleh Bendahara Pengeluaran.
Dalam
menyelanggarakan
tugas
sebagaimana
mempunyai fungsi : a. Menerbitkan draft usulan KPA
dimaksud,
subbag
verifikasi
b. Pembinaan pengelolaan keuangan dalam hal tata cara penerimaan dan pembayaran serta penatausahaannya di lingkungan SKPD. c. Persetujuan dan penolakan atas kelengkapan lampiran dokumen, kebenaran perhitungan matematis dana tat penulisan, kebernaran hak tagih pihak ketiga dari setiap SPP yang diajukan KPA / PPTK. d. Penerbitan draft SPTB. e. Penerbitan draft SPM> f. Pembinaan pengelolaan saldo uang persediaan / tambahan uang persediaan,
serta
uang
–
uang
yang
dikuasai
Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Penerbit. g. Pemberian pertimbangan atas permintaan uang persediaan / tambahan uang persediaan yang akan dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran. h. Penerbitan daftar penguji dan kelengkapan lain dari SPM. i.
Pemberian kajian tentang the best practise perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha.
j.
Penyelenggaraan
arsip
salinan
bukti
–
bukti
pendukung
perbendaharaan.
KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI. Tugas :
a. Mencatat dan memasukan saldo awal neraca ke dalam besar dan buku besar pembantu SKPD sesuai dengan laopran keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun sebelumnya.
b. Mencatat aprosiasi dan memasukan pagu anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan ke dalam buku realisasi anggaran sesuai DPA-SKPD tahun berjalan yang telah disahkan oleh PPKD. c. Memperbaiki saldo awal neraca di buku besar berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. d. Mencatat aprosiasi dan memasukan pagu anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan ke dalam buku realilisasi anggaran sesuai perubahan dan pergeseran anggaran DPA – SKPD tahun berjalan yang telah disahkan oleh PPKD dan atau disetujui DPRD. e. Menerima dan meneliti surat pertanggungjawaban penerimaan PAD dari Bendahara Penerimaan beserta lampirannya. f. Memposting penerimaan PAD berdasarkan bukti penerimaan yang sah. g. Memposting penyetoran PAD berdasarkan bukti penerimaan yang sah. h. Menerima dan meneliti surat pertanggungjawaban penerimaan PAD dari Bendahara Penerimaan beserta lampirannya. i.
Menerima dan meneliti SP2D dan SPM serta dokumen – dokumen lain yang melampirkan khusus uang persediaan dan tambahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran.
j.
Memposting bukti penerimaan kas berdasarkan SP2D uang persediaan dan tambahan uang persediaan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, subbag akuntansi mempunyai fungsi :
a. Penyelenggarakan buku besar dan buku pembantu setiap jenis pendapatan dan belanja. b. Penyelenggaraan buku realisasi anggaran per SKPD, per kegiatan dan perincian objek belanja, dan perincian objek pembiayaan. c. Perjurnalan kololari d. Penerbitan draft laporan keungan interim dan tahunan e. Pemberian kajian tentang the best practise akuntansi sektor pemerintahan dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha f. Penyelenggaraanarsip bukti – bukti pendukung akuntansi KEPALA BAGIAN PELAYANAN DAN PERLENGKAPAN Tugas :
Penyiapan kebutuhan sarana rumah tangga, kendaraan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan SKPD Sekretariat Daerah, dan penatausahaan barang pada SKPD Sekretariat Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kasubag pelayanan dan perlengkapan mempunyai fungsi : a. Menyusun program Bagian Pelayanan dan Perlengkapan b. Melakukan pelayanan kebutuhan dan perawatan kantor Sekretariat Daerah, rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah . c. Melakukan pelayanan pemakaian kendaraan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta tamu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah. d. Melakukan pelayanan pemakaian kendaraan dinas untuk para Asisten dan Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bagian Pelayanan dan Perlengkapan f. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan kebutuhan barang daerah, pengadaan barang daerah, penyimpanan dan distribusi, pemeliharaan inventarisasi barang dilingkungan SKPD Sekretariat Daerah dan membuat usulan penghapusan / pemindatanganan barang milik daerah pada SKPD Sekretariat Daerah. g. Melaksanakan inventarisasi aset di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah. h. Melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang dilingkungan SKPD Sekretariat Daerah. i.
Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bagian Pelayanan dan Perlengkapan
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA. Tugas :
Melaksanakan pelayanan fasilitas / perlengkapan dan penyelenggaraan kegiatan pada Rumah Tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Fungsi :
a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan Sub bagian Rumah Tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. a. Menyiapkan kebutuhan sarana dan Prasarana Rumah Tangga Gubernur,Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah b. Melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan perlengkapan dan Gedung Rumah tangga Gubernur,Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
c. Menyiapkan tempat dan fasilitas
untuk pelaksanaan kegiatan,
pelayanan tamu dan keperluan lainnya yang dilaksanakan oleh pimpinan di Rumah Jabatan. d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di rumah jabatan pimpinan KEPALA SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA SETDA Tugas :
Melaksanakan pemanfataan sarana dan prasarana
pada SKPD
Sekretariat Daerah. Fungsi :
a. Menyiapkan bahan penyusunan progam sub bagian sarana dan prasarana
setda
b. merencanakan dan melaksanakan
pengadaan sarana dan
prasarana serta melaksanakan pemenuhan fasilitas kegiatan kenegaraan/resmi,
kegiatan
pimpinan
dan
kegiatan
kemasyarakatan lainnya. c. Menyiapkan data administrasi atas semua barang yang ada dalam gudang d. Menata dan menyimpan barang secara tertib, rapi dan aman. e. Melaksanakan pemeliharaan aset milik negara/daerah. f. Menyiapkan data penyaluran barang kepada unit yang mebutuhkan g. Membuat laporan tentang keadaan penyaluran barang. h. Menyusun rencana penggunaan kendaraan dinas dan kebutuhan bahan bakar
minyak (BBM) baik untuk kendaraan operasional
maupun BBM untuk pelayanan tamu
KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG
Tugas :
Melaksanakan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang pada SKPD Sekretariat Daerah.
Fungsi :
a. Menyiapkan bahan penyusunan progam
Pengelolaan dan
Panatausahaan Barang b. Menata dan mengadministrasikan barang milik daerah yang belum dipergunakan maupun yang rusak berat secara tertib, rapi dan aman. c. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset milik negara/daerah. d. Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris e. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan 4.3
Hasil Uji Instrumen Penelitian
4.3.1 Uji Validitas Variabel Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan instrumen penelitian mengukur hal-hal yang seharusnya diukur. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Confirmatory Factor Analysis, Jika korelasinya lebih besar dari 0,3 maka pertanyaan yang dibuat dikatakan valid, Setiaji (2004:59). Untuk pengujian validitas pada penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 4.1 Uji Validitas variable Diklat Pegawai
Kuisioner
r-kritis
Nilai
Simpulan
Validitas Sistem perekrutan sesuai dgn
0.888
Valid
tingkat pendidikan Diklat yang diberikan sesuai dgn
0.360
Valid
job description yang dilaksanakan Pegawai diberikan kesempatan
0.408
Valid
melanjutkan studi Dukungan fasilitas dan materil
0.854
Valid
pada pegawai dalam Diklat Instansi mengadakan program
0.871
Valid
Diklat yang rutin Diklat yang tempuh dapat langsung diaplikasikan dalam
Valid 0,3
0.402
pekerjaan Pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam
Valid 0.423
Diklat Diklat membantu pegawai dalam mencari solusi permasalahan
Valid 0.857
pekerjaannya Pegawai dengan tingkat pendidikan dan pelatihan tinggi mempunyai kesempatan untuk mengaplikasikannya pada
Valid 0.857
Jabatan tertentu Semakin banyak pelatihan dan
Valid
semakin tinggi pendidikan, maka
0.512
akan semakin baik pula kemampuan pegawai Diklat dapat menunjang
Valid 0.377
kerjasama yang baik antar pegawai
Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang diberikan pada responden (pegawai) di Biro umum Setda Prov. Gorontalo adalah valid dengan membandingkan nilai korelasi (validitas) setiap pernyataan dengan nilai r-kritisnya, atau dengan kata lain bahwa nilai korelasi setiap pernyataan lebih besar dari nilai r-kritis. Hal tersebut menyimpulkan bahwa pernyataan yang mewakili variabel pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai adalah andal untuk diajukan.
Tabel 4.2 Uji Validitas variable Kinerja Pegawai Kuisioner
r-kritis
Nilai
Simpulan
Validitas Instansi sering mengadakan konseling bagi
0.720
Valid
pegawai 0,3 Instansi memberikan penghargaan bagi pegawai yang telah bekerja dengan baik
0.675
Valid
Pegawai mendapatkan manfaat dari program perencanaan sumber daya
Valid 0.552
manusia Pegawai akan selalu memperhatikan dan
0.779
Valid
mempertimbangkan tujuan organisasi Organisasi menjalankan komunikasi yang
0.636
Valid
baik yang berhubungan dengan pekerjaan Pegawai selalu hadir tepat waktu dan menunjukkan ketepatan dalam
Valid 0.551
menyelesaikan pekerjaannya Pegawai menunjukkan inisiatif dan penyampaian ide-ide dalam penyelesaian
Valid 0.403
masalah pekerjaannya
Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dengan menggunakan program SPSS 16.0, dapat dijelaskan bahwa keseluruhan pernyataan dinyatakan valid karena diketahui bahwa nilai validitas setiap pernyataan yang disusun lebih besar dari nilai batas keberartiannya (0,3), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan variabel Kinerja pegawai dalam penelitian ini sudah tepat dan valid sehingga diharuskan untuk dilanjutkan ke pengujian selanjutnya yakni uji reliabilitas tiap variabel. 4.3.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah akurasi suatu perkiraan dalam mengukur instrumen yang di olah melalui jawaban responden. Untuk mengukureabilitas menggunakan nilai Cronbach’s Alpha. Menurut Sekaran (2000) “Koefisien Reliabilitas yang terdekat
atau yang dapat diterima adalah jika mendapatkan nilai sampai 1.0 (sempurna). Jika nilai reliabilitas yang di dapatkan dari Cronbach alpha kurang dari 0.6 akan sangat sulit untuk mengukurnya, 0.7 dapat diterima, dan 0.8 adalah bagus”. Adapun hasil Uji reliabilitas tiap variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Tabel
4.3
Reliabilitas Diklat Pegawai
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardize Alpha
d Items
.880
N of Items
.877
11
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pernyataan yang disajikan
(n)
pada
variabel
Diklat
Pegawai
sebanyak
11
butir,
dimana
mengahasilkan nilai Alpha sebesar 0.877, dimana berdasarkan pernyataan sebelumnya bahwa nilai Alpha sebesar 0,8 adalah “bagus” untuk mengukur keandalan variabel Diklat Pegawai.
2. Variabel Kinerja Pegawai Tabel 4.4
Reliabilitas Kinerja Pegawai
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardize Alpha
d Items
.837
N of Items
.858
7
Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa N atau jumlah pernyataan yang menjelaskan variabel Kinerja pegawai pada angket disebarkan sebanyak 7 buah, dengan nilai alpha sebesar 0,858, yang berarti variabel Kinerja Pegawai
dengan
berisi
pernyataan-pernyataan
didalamnya
sangat
baik
kehandalannya untuk diteliti, atau variabel Kinerja pegawai pada penelitian ini adalah reliabel. 4.3.3 Uji Normalitas Pengujian normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi data (Ghazali, 2009:27). Pengujian normalitas pada penelitian ini dengan melihat gambar
p-p plot yang mengidikasikan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal, dimana seluruh titik-titik (data) yang digunakan mengikuti garis regresi (diagonal) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yag diolah merupakan data yang berdistribusi secara normal, sehingga uji normalitas terpenuhi. 4.3
Hasil Uji Analisis Regresi Tabel 4.5
Analisis Regresi
Coefficientsa Standardize Unstandardized
d
Coefficients
Coefficients
Std. Model 1
B (Constant)
Error
Beta
t
Sig.
4.748
2.730
1.739
.092
.530
.065
.829 8.130
.000
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI
Berdasarkan
tabel
diatas,
diketahui
persamaan
regresi
adalah
Ý=4,748+0,530. Dari persamaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa nilai konstan untuk variabel Y (kinerja Pegawai) sebesar 4,748, atau menjelaskan bahwa jika
seluruh instrumen yang digunakan pada variabel X (Diklat pegawai) tidak berpengaruh terhadap variabel Kinerja pegawai, maka diperoleh rata-rata sebesar 4,748 satuan bagi Kinerja Pegawai pada Biro Umum Setda Prov. Gorontalo. Selanjutnya diketahui nilai regresi untuk variabel Diklat kerja adalah sebesar 0,530, atau menjelaskan bahwa jika terjadi penambahan atau pengurangan nilai sebesar 1 poin
pada
pelaksanaan
Diklat
pegawai,
maka
akan
diikuti penambahan/
pengurangan sebesar 0,530 poin atau 4,748+0,530 poin pada Kinerja pegawai Biro Umum Setda Prov. Gorontalo. 4.5
Uji Koefisien Analisis Regresi
4.5.1 Uji t (parsial) Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel sebelumnya, diperoleh nilai t hitung untuk variabel Kinerja pegawai sebesar 1,739 dengan nilai signifikasi sebesar 0,9, atau dengan kata lain, 1,739>0,9. Hal tersebut menjelaskan bahwa jika nilai t hitung lebih besar dari nilai signifikansinya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X (Diklat Pegawai) memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Y (Kinerja Pegawai.
4.5.2 Uji F (simultan) Tabel 4.6
Uji F
ANOVAb Model 1
df
F
Sig.
Regressio 1 n
66.094
.000a
Residual
30
Total
31
a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai b. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI
Dari hasil pengolahan data diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai F hitung sebesar 66,1, dan nilai signifikansinya sebesar 0,00. Hal tersebut menggambarkan bahwa Diklat Pegawai memiliki pengaruh secara simulta (bersama-sama) terhadap variabel Kinerja pegawai.
4.6
Koefisien Determinasi (R) Tabel 4.7
Uji R
Model Summaryb
Model
R
1
.829a
R
Adjusted R
Square
Square
.688
.677
a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai b. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI
Dari tampilan output SPSS 16.0 pada tabel uji R, menjelaskan dinyatakan nilai adjust R square sebesar 0,677. Hal tersebut menjelaskan bahwa sebesar 67,7% dari Kinerja pegawai pada Biro Umum Setda Prov. Gorontalo dapat dijelaskan melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai. Adapun sebesar 32,3% lainnya dari variabel Kinerja pegawai pada Biro Umum Setda Prov. Gorontalo memungkinkan untuk dijelaskan melalui faktor-faktor lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini seperti, motivasi pegawai, sistem Gaji dan Kompensasi, Kepemimpinan, Disiplin kerja, dan lain sebagainya.
4.7
Pengujian Hipotesis Berdasarkan penetapan hipotesis pada bab sebelumnya yang menyatakan
bahwa ” diduga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) memiliki pengaruh terhadap Kinerja pegawai pada Biro Umum Setda Prov. Gorontalo”, dan dengan melihat hasil pengolahan data sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini diterima, yakni pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai memiliki
pengaruh (meningkatkan dan menurunkan) Kinerja pegawai Biro umum Setda Prov. Gorontalo. 4.8
Pembahasan Hasil Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja birokrasi pemerintah,
khususnya dalam kasus di Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo. Sebagaimana dijelaskan oleh Porwani (2011), Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi yang didapat melalui pelaksanaan pendidikan maupun pelatihan. Berdasarkan
hasil
pengujian
melalui
kuisioner,
disimpulkan
bahwa
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai pada Biro Umum Setda Prov. Gorontalo, telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dan aturan-aturan tersebut telah sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai, dimana tidak semua pegawai yang ada telah melaksanakan Diklat yang telah ditetapkan.
Tabel 4.8
Rekapitulasi pegawai Biro Umum yang mengikuti Dilkat
No
NAMA
NIP
GOL
DIKLAT
Drs .Ardin Danial, M.Ec. 1.
196010161985031013 1V/c Diklat PIM. II Dev
2.
Drs. Yusuf Mardani
196311271994031003
IV/a
Diklat PIM III
197612282000121100
IV/a
Diklat PIM IV
197008051991031002
IV/a
Diklat PIM IV
Reflin Buata, SE, 3. MEc.Dev 4.
Razam Abdurauf, S.Sos,
M.Ec.Dev 5.
Drs. Isnandar,Blitar,
196401031993031011
IV/a
Diklat PIM IV
197108312002121005
III/d
Diklat PIM IV
196511031990032004
III/d
Diklat PIM IV
196009131983031001
III/d
Diklat PIM IV
H.Amir Hamzah 6. Hadju,S.Sos Hj Nurnaningsih Sidiki, 7. SE H. Dzabir Djakaria, 8. S.Sos Diklat Teknis 9.
H. iswan Tombinawa, SE 197106202003121010
III/c
Pengelolaan Barang
10. Drs. I. Ketut Tirta
196502282003121001
III/c
Diklat PIM IV
Sumber: Biro Umu Setda Prov Gorontalo Pengujian dari analisis regresi juga menunjukkan bahwa Diklat Pegawai memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja pegawai. Hal tersebut didukung oleh beberapa hal yang sebelumnya telah diobservasi oleh peneliti antara lain: Kesadaran dari pegawai dalam menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, Penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan bidang umum, Penggunaan pegawai dalam job description yang tepat dan profesional, serta dukungan dan kerjasama dari pegawai yang cukup solid. Hal tersebut menggambarkan bagaimana peran Diklat dalam mengasah kemampuan dan keterampilan pegawai dalam bekerja. Dikarenakan penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, jadi penelitian ini tidak mengukur satu-persatu peran pendidikan dan peran pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Sehingga peningkatan kinerja pegawai pada
Biro Umum Setda Prov. Gorontalo hanya merupakan perpaduan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan pada Biro Umum Setda Prov. Gorontalo. Berdasarkan hasil uji R penelitian, diketahui nilali R sebesar 0,677, atau sebesar 67,7% dari kinerja pegawai pada Biro Umum Setda Prov. Gorontalo dapat dijelaskan melalui pelaksanaan Diklat pegawai. Hal tersebut sangat baik mengingat peran pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan pada masyarakat sangat penting, atau dengan kata lain dibutuhkan keterampilan dan kemampuan tertentu dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun, dalam memaksimalkan keterampilan dan kemampuan pegawai, dibutuhkan seluruh faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai seperti Motivasi kerja, lingkungan kerja, sistem Gaji dan Kompensasi, dan lain sebagainya, sehingga ada baiknya penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk membahas faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini
