PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang :
a.
bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan
yang
lebih
komprehensif
yang
menuntut
pengembangan organisasi secara proporsional di Pusat dan Daerah; b.
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten (BNK), perlu dibentuk perangkat daerah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
c.
bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.
bahwa berdasarkan Perarturan Presiden No 83 tahun 2007 Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Lakhar BNK adalah perangkat daerah oleh karena itu perlu di bentuk organisasi Lakhar BNK;
e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
yang
dimaksudkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Badan
Narkotika
Kabupaten dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
2
Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822); 2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3085);
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention
On
Psychotropic
Substance
1971
(Konvensi
Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3657); 4.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang
Pemberantasan
Peredaran
Gelap
Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673); 6.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
3
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); 9.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Pemerintahan
Daerah
Nomor
menjadi
3
Tahun 2005 tentang
Undang-Undang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan
4
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2000 seri D Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Dan BUPATI TOLITOLI,
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TOLITOLI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan;
3.
Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
5
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat
setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.
Badan Narkotika Nasional, selanjutnya disebut BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang berada di pusat;
6.
Badan Narkotika Provinsi, selanjutnya disebut BNP
adalah Badan
Narkotika Provinsi yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah; 7.
Badan Narkotika Kabupaten, selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten yang berada di Kabupaten Tolitoli;
8.
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli.
9.
P4GN
adalah
penyalahgunaan
singkatan dan
dari
peredaran
pencegahan, gelap
pemberantasan
narkotika,
psikotropika,
prekursor dan bahan adiktif lainnya.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli.
BAB III BADAN NARKOTIKA KABUPATEN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
6
Pasal 4 BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam : (1)
mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah serta lembaga lainnya di Kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan
(2) membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah serta lembaga lainnya di kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pasal 5 BNK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, menyelenggarakan fungsi : (1) pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di kabupaten, serta lembaga lainnya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; (2)
(3)
(4)
pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah kabupaten serta lembaga lainnya di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing; pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan organisasi BNK terdiri atas : a. Ketua
: Wakil Bupati
b. Anggota
: Pimpinan perangkat daerah Kabupaten dan instansi terkait serta lembaga lainnya; dan
c. Sekretaris
: Kepala Pelaksana Harian BNK merangkap anggota.
BAB III
7
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 7 (1)
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini
disebut Lakhar BNK adalah lembaga struktural
sebagai organisasi perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK. (2)
Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 8 Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan operasional kepada BNK di bidang P4GN. Pasal 9 Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi : (1)
pelaksanaan penyusunan program Lakhar;
(2)
penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada BNK;
(3)
pemberian dukungan teknis dan operasional kepada BNK;
(4)
pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan dan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 10 (1)
Organisasi Lakhar BNK terdiri dari : a. Kepala Lakhar b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Subbagian Tata Usaha;
8
2) Subbagian Perencanaan. c. Seksi Pencegahan; d. Seksi Penegakan Hukum; e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi; f. Seksi Data dan Informasi; dan g. Satuan Tugas. (2)
Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 11
(1)
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lakhar.
(2)
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lakhar.
(3)
Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 12
Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Lakhar BNK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV TATA KERJA Pasal 13 (1)
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya serta pihak terkait sesuai dengan tugas masing-masing.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Lakhar
BNK
wajib
menerapkan
prinsip
partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas. (3)
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Penjabaran tata kerja Lakhar BNK diatur dengan Peraturan Bupati.
9
Pasal 14 Rapat koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 15 Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 16 (1)
Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi Lakhar BNK, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2)
Dalam hal Kalakhar BNK diangkat dari Anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
(3)
Eselon
dari
masing-masing
jabatan
dalam
susunan
organisasi
Pelaksana Harian BNK, diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 (1)
Pada Lakhar BNK dapat dibentuk Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan, dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
(2)
Tata cara pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VII
10
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Badan Narkotika Kabupaten yang telah terbentuk dan ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 21 Juli 2008 BUPATI TOLITOLI,
MOH MA’RUF BANTILAN Diundangkan di Tolitoli Pada tanggal 22 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH
Drs. AMIRUDIN HI. NUA,MM Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 570009107 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NO 13 TAHUN 2008
11
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TOLITOLI
I.
UMUM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diatur tentang pembentukan lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah. Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah salah satu bentuk lembaga lain dimaksud, untuk mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau disingkat dengan P4GN. Pembentukan Lakhar BNK sebagai unsur perangkat daerah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK. Dalam hal ini, tugas dari Lakhar BNK adalah memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN. Dalam pelaksanaan tugasnya, Lakhar BNK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK. Berdasarkan kedudukan dan karakteristik tugasnya tersebut maka secara kelembagaan, Lakhar BNK pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari BNK. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini selain pengaturan tentang organisasi dan tata kerja Lakhar BNK, secara khusus diatur pula tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja BNK sebagai lembaga non struktural yang bersifat lintas sektor. Sebagai bagian dari perangkat daerah, personil Lakhar BNK pada dasarnya terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika
13
Kabupaten/Kota, dimungkinkan pula pengisian jabatan Kalakhar dari unsur Kepolisian. Dalam hal Kalakhar BNK diangkat dari anggota Kepolisian, maka Bupati sebagai pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pemangku jabatan pada Lakhar BNK terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) ayat (2) yang dimaksud dengan lembaga lainnya adalah Lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga non pemerintah. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) yang dimaksud dengan lembaga lainnya adalah Lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga non pemerintah. Pasal 6 yang dimaksud dengan lembaga lainnya adalah Lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga non pemerintah. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, karena jabatannya merangkap pula sebagai Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
14
Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik di lingkup kerjanya masing-masing maupun lintas sektor atau antarstrata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Yang
dimaksud
dengan
“sinkronisasi”
adalah
konsistensi
dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”partisipasi” adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi dari organisasinya. Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kriteria penyelenggaraan tugas dan fungsi Lakhar BNK berdasarkan lingkup kewenangannya, dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat.
15
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik di lingkup kerjanya masing-masing maupun lintas sektor atau antarstrata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Yang
dimaksud
dengan
“sinkronisasi”
adalah
konsistensi
dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”partisipasi” adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi dari organisasinya. Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kriteria penyelenggaraan tugas dan fungsi Lakhar BNK berdasarkan lingkup kewenangannya, dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)
16
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan ”Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. . Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.
