SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
: a. bahwa otonomi daerah pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri daerahnya berdasarkan ciri khas dan karakteristik yang dimilikinya secara luas, nyata dan bertanggungjawab; b. bahwa dalam rangka kewenangan daerah yang guna memenuhi tuntutan semakin kompleks, perlu Teknis Daerah;
mengurus dan mengatur sifatnya khusus dan spesifik pelayanan masyarakat yang dibentuk Lembaga-lembaga
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli. Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Lembaga lain bagian dari perangkat daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Lain adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Satuan Polisi 2
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tolitoli. 8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 9. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Inspektorat dan Kantor yang merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah; 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; dan 11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli, meliputi : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli; 2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan 4. Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Tolitoli.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli Pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli dalam rangka desentralisasi di bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli.
3
Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli mempunyai fungsi : a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana; e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; i. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien; j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh; k. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); n. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; o. penyelenggaraan UPT Badan dan jabatan fungsional; p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 6 (1)
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi : 1. Sub Bidang Pencegahan; dan 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan. d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi : 1. Sub Bidang Kedaruratan; dan 2. Sub Bidang Logistik. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi: 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan 2. Sub Bidang Rekonstruksi. f. Bidang Pemadam Kebakaran, meliputi : 1. Sub Bidang Proteksi Kebakaran; dan 2. Sub Bidang Diklat. g. UPT Badan; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. 4
(2)
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 7 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan desentralisasi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten sejalan dengan kebijakan program penyuluhan provinsi dan nasional; b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; d. melaksanakan pembinaan, pengembangan kerja sama, kemitraan pengelolaan, kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; f. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengendalian operasional dan administratif di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; g. pengawasan dan pengendalian sistim pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan pehutanan; h. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; i. pengindentifikasian ketersediaan pangan dan konsumsi pangan serta pemantauan cadangan pangan; j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; k. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama serta kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; l. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; m. pengelolaan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; n. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; o. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); r. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; s. penyelenggaraan UPT Badan dan jabatan fungsional; t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 5
u.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 9
(1)
Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, meliputi : 1. Sub Bidang Pengembangan Metode Penyuluhan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Kerjasama Penyuluhan. d. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluh, meliputi : 1. Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Penyuluh; dan 2. Sub Bidang Penataan Tenaga Penyuluh dan Pengembangan SDM Penyuluh dan Petani. e. Bidang Kajian Teknologi dan Informasi, meliputi : 1. Sub Bidang Kajian dan Penerapan Teknologi; dan 2. Sub Bidang Informasi dan Teknologi. f. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasana Penyuluhan, meliputi : 1. Sub Bidang Pengembangan Sarana Kelembagaan Penyuluhan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Prasarana Penyuluhan. g. UPT Badan; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Pasal 10 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi : a. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara; c. pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah; e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; 6
f.
g.
h.
i. j.
k. l. m.
n. o. p.
q. r. s.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/atau aparatur lainnya; pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau satuan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; koordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 12
(1)
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Sekretariat, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, meliputi : 1. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2. Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi ; 1. Sub Bidang Operasi dan Pengendalian; dan 2. Sub Bidang Kerjasama. e. Bidang Sumber Daya Aparatur, meliputi : 1. Sub Bidang Pelatihan Dasar; dan 2. Sub Bidang Teknis Fungsional. f. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi : 1. Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2. Sub Bidang Bina Potensi Masyarakat. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
7
(2)
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4 Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Tolitoli Pasal 13 (1)
Sekretariat DPK KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DPK KORPRI.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Tolitoli, menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial; d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat KORPRI; e. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,perlengkapan, kehumasan dan kearsipan f. pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM); g. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP); h. pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1)
Susunan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI, terdiri dari : a. Sekretaris; b. Sub Bagian, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama; 2. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan 3. Sub Bagian Usaha, Advokasi dan Sosial.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPK KORPRI, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15 (1)
Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah jabatan Eselon II b.
(2)
Kepala Kantor dan Sekretaris adalah jabatan Eselon III a.
(3)
Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III b.
(4)
Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IV a. 8
Pasal 16 Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 17 Penjabaran mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 14, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI TATA KERJA Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris dan Kepala Bidang, menetapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) baik intern maupun antar unit Organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan serta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Penguru Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tolitoli tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Penguru Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tolitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, TTD MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD ISKANDAR A. NASIR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 13
NOREG 101 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11/2014)
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TTD MUSTARING, SH.,MM.,MH NIP. 19650302 199302 1 006
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KEBUPATEN TOLITOLI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI I.
PENJELASAN UMUM Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dipandang perlu penyesuaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli. Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu meninjau kembali seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli yang mengatur tentang Struktur Organisasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli selaku Lembaga Teknis Daerah. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 s/d Pasal 22 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 144
11
