BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 5.A TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Tolitoli tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Daerah KabupatenTolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 38); Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tolitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya di sebut Bupati; 4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. 5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi adalah dasar, peraturan dan aplikasi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
6. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 7. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 8. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajibmenyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. 9. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 13. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 15. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BAB II KEBIIJAKAN AKUNTANSI Pasal 2 Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
Pasal 3 Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tolitoli terdiri atas prinsip, dasar, konversi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pasal 4 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tolitoli dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 5 (1) Materi muatan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tolitoli berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : A. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tolitoli; B. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan; C. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional; D. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran; E. Kebijakan Akuntansi Arus Kas; F. Kebijakan Akuntansi CALK; G. Kebijakan Akuntansi Piutang; H. Kebijakan Akuntansi Persediaan; I. Kebijakan Akuntansi Investasi; J. Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir; K. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; L. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; M. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud; N. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; O. Kebijakan Akuntansi Pendapatan; P. Kebijakan Akuntansi Belanja; Q. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; R. Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa; dan S. Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasi. (2) Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Pasal 6 Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berlaku untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Kabupaten Tolitoli Tahun Angggaran 2015.
BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Penerapan Prosedur Akuntansi ini mulai dilaksanakan untuk pelaporan keuangan Tahun 2015.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.
Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 24 April 2014 BUPATI TOLITOLI,
MOH. SALEH BANTILAN
Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 24 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,
NURDIN HK
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2014 NOMOR 9
