BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 8.C TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan hibah dan bantuan sosial, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabuapten Tolitoli.
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 117). Memperhatikan
:
1
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan APBD; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tolitoli 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) 5. Kuasa Bendahara Umum adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas (BUD) 6. Bendahara PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 7. Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang/barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan melidungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial 9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dengan penerima hibah 10. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan/mengetahui oleh pejabat unsur Pemerintah setempat atau pejabat unsur Pemerintah yang terkait dengan bidang tugasnya 11. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme 12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan 13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapapun
BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu SOP Perencanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 1 (1) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menerima usulan berkas hibah dan/atau permohonan bantuan sosial dan mempelajari substansi masing-masing permohonan. (2) Usulan hibah dan permohonan bantuan sosial dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan.
(3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan kepada Bupati, sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Permohonan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah kepada Bupati. (5) Berdasarkan penelitian dan verifikasi atas berkas usulan hibah dan/atau permohonan bantuan sosial, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membuat rekomendasi terhadap setiap permohonan hibah dan bantuan sosial. (6) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyampaikan rekomendasi dan usulan atas usulan hibah dan/atau permohonan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD dengan melampirkan berkas usulan dan/atau permohonan. Pasal 2 (1) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menerima usulan berkas hibah dan/atau permohonan bantuan sosial dan mempelajari substansi masing-masing permohonan. (2) Berdasarkan penelitian dan verifikasi atas berkas usulan hibah dan/atau permohonan bantuan sosial, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membuat rekomendasi terhadap setiap permohonan hibah dan bantuan sosial. (3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyampaikan rekomendasi dan usulan atas usulan hibah dan/atau permohonan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD dengan melampirkan berkas usulan dan/atau permohonan. Pasal 3 (1) TAPD mempelajari rekomendasi dan usulan Bagian Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
Administrasi
(2) TAPD membuat dan memberikan pertimbangan berdasarkan rekomendasi dan usulan Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah. (3) TAPD mencantumkan alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. (4) Berdasarkan rancangan KUA dan PPAS, PPKD mencantumkan rencana anggaran hibah dan bantuan sosial berupa uang pada RKA-PPKD. Pasal 4 (1) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyiapkan naskah rancangan Keputusan Bupati tentang daftar calon penerima hibah. (2) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyiapkan naskah rancangan Keputusan Bupati tentang daftar calon penerima bantuan sosial.
Pasal 5 Bupati menetapkan dan menandatangani Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Hibah dan Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial.
Bagian Kedua SOP Pencairan Belanja Hibah Pasal 6 Syarat dan kelengkapan pencairan belanja hibah : a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup : 1). Pemberi dan penerima hibah; 2). Tujuan pemberian hibah; 3). Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 4). Hak dan kewajiban; 5). Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 6). Tata cara pelaporan hibah. c. Pakta Integritas yang di tandatangani oleh penerima belanja hibah; d. Fotocopi tanda pengenal penerima belanja hibah; e. Fotocopy rekening bank; f. Fotocopy NPWP penerima belanja hibah; g. Berkas permohonan pencairan belanja hibah yang telah didisposisi oleh Bupati. h. Bantuan kepada pondok pesantren dan organisasi keagamaan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama kabupaten Tolitoli; i. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja hibah; j. Apabila didalam rincian anggaran biaya melakukanb pengadaan barang/jasa maka penerima belanja hibah harus mengadakan proses pengadaaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 (1) Bendahara PPKD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (2) Bendahara PPKD menyampaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala bagian Hukum untuk mendapatkan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 8 (1) Kepala Bagian Hukum meneliti dan mengoreksi materi dan format hukum Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (2) Kepala Bagian Hukum menyerahkan kembali Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah dikoreksi kepada Bendahara PPKD. Pasal 9 (1) Bendahara PPKD menerima dan memeriksa kembali Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh Bupati dan penerima hibah.
Pasal 10 (1) PPKD menerima dan memeriksa berkas permohonan pencairan belanja hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. (2) PPKD memberikan berkas permohonan pencairan belanja hibah yang telah disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran. (3) Kepala Bidang Anggaran mendisposisi permohonan pencairan belanja hibah kepada Bendahara PPKD untuk memproses pencairan belanja hibah sesuai permohonan dan DPA-PPKD. Pasal 11 (1) Bendahara PPKD menerima dan mencatat permohonan pencairan belanja hibah. (2) Berkas permohonan pencairan belanja hibah persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Bendahara PPKD menerbitkan berdasarkan DPA-PPKD.
Surat
diperiksa
Permintaan
kelengkapan
Pembayaran
(SPP)
(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), PPK SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh PPKD. (5) Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke Seksi Perbendaharaan untuk diverifikasi kelengkapan dan dibuatkan kartu kendali pencairan SP2D belanja hibah. (6) Setelah diverifikasi di seksi perbendaharaan, Surat Perintah Membayar (SPM) belanja hibah diajukan ke Seksi Pengelolaan Kas. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM), Seksi Pengelolaan Kas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (7) Pembayaran belanja hibah dilakukan secara bertahap. Tahap I setelah proposal permohonan pencairan dimasukkan, tahap II setelah dimasukkan SPJ tahap I. Demikian seterusnya. (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah. (9) Penerima bantuan hibah berupa uang atau barang digunakan sesuai dengan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang disetujui dan dilarang mengalihkan uang yang diterima kepada pihak lain. Pasal 12 (1) Penerima hibah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah. (2) Penerima hibah melaksanakan pencairan belanja hibah pada bank yang ditunjuk, dan dana akan masuk ke rekening penerima hibah.
Pasal 13 Bendahara PPKD menatusahakan SP2D belanja hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga SOP Pencairan Belanja Sosial Pasal 14 Syarat dan kelengkapan pencairan belanja bantuan sosial : 1. Pemohon bantuan sosial harus memenuhi persyaratan: a. Memiliki identitas yang jelas yang dibuktikan dengan data dukung yang sah; b. Berdomisili di daerah tolitoli. 2. Surat Permohonan bantuan sosial ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai dengan fotocopi tanda pengenal. 3. Surat permohonan bantuan sosial dari lembaga non pemerintah ditujukan kepada Bupati ditandatangani minimal oleh ketua dan sekretaris, dibubuhi cap stempel dan dilengkapi dengan: a. Proposal yang memuat susunan kepengurusan dan Rincian Anggaran Biaya; b. Rekomendasi dari unsur pemerintah sesuai substansi pembidangan (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Administrasi Kemasyarakatan); c. Akte pendirian dan surat keterangan terdaftar dari Bakesbanglinmaspol setempat; d. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; e. Fotocopi tanda pengenal ketua dan sekretaris; f. Fotocopi rekening bank atas nama lembaga yang masih berlaku; g. Pakta integritas yang ditandatangani oleh ketua lembaga; h. Bantuan kepada pondok pesantren dan organisasi keagamaan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama kabupaten Tolitoli; i. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja bantuan sosial; 4. Berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial yang telah didisposisi oleh Bupati;. dan 5. Apabila didalam rincian anggaran biaya melakukan pengadaan barang/jasa maka penerima bantuan sosial harus mengadakan proses pengadaaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 15 (1) PPKD menerima dan memeriksa berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial dan kelengkapannya. (2) PPKD memberikan berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial yang telah didisposisi kepada Kepala Bidang Anggaran. (3) Kepala Bidang Anggaran mendisposisi berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial kepada Bendahara PPKD untuk memproses pencairan belanja bantuan sosial sesuai permohonan dan DPA-PPKD. Pasal 16 (1) Bendahara PPKD menerima dan mencatat permohonan pencairan belanja bantuan sosial.
(2) Berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial diperiksa kelengkapan persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Bendahara PPKD menerbitkan berdasarkan DPA-PPKD.
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)
(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), PPK SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh PPKD. (5) Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke Seksi Perbendaharaan untuk diverifikasi kelengkapan dan dibuatkan kartu kendali pencairan SP2D belanja bantuan sosial. (6) Setelah diverifikasi di seksi perbendaharaan, Surat Perintah Membayar (SPM) belanja bantuan sosial diajukan ke Seksi Pengelolaan Kas. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM), Seksi Pengelolaan Kas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (7) Pembayaran belanja bantuan sosial dilakukan secara bertahap. Tahap I setelah proposal permohonan pencairan dimasukkan, tahap II setelah dimasukkan SPJ tahap I. Demikian seterusnya. (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah. (9) Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang digunakan sesuai dengan peruntukkan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang disetujui. Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang atau barang yang diterima kepada pihak lain. Pasal 17 (1) Penerima bantuan sosial menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah. (2) Penerima bantuan sosial melaksanakan pencairan belanja bantuan sosial pada Bank yang ditunjuk, dan dana akan masuk ke rekening penerima bantuan sosial. Pasal 18 Bendahara PPKD menatusahakan SP2D belanja bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Pasal 19 (1) Penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah dan bantuan sosial berupa uang kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
(2) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah dan bantuan sosial meliputi: a. Usulan/ permintaan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Kepala Daerah; b. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima hibah dan bantuan sosial; c. Pakta integritas dari penerima hibah dan bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah dan bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/ proposal; d. Bukti transfer penyerahan uang atas pemberian hibah dan bantuan sosial berupa uang; e. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundangundangan Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya; dan g. Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada huruf (f), disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah dan bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan dan sampai dengan akhir Tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB IV TATA KERJA Pasal 20 (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan belanja hibah dan bantuan sosial. (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya. (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas. (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas. (5) Secara bersama semua pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan dan penggunaannya.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.
Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 15 September 2014 BUPATI TOLITOLI,
MOH. SALEH BANTILAN
Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 15 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,
ISKANDAR A.NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2014 NOMOR 16
