SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tolitoli; 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; dan 10. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tolitoli yang disingkat BPAD. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tolitoli, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Layanan Perpustakaan, meliputi : 1. Sub Bidang Layanan Otomasi; dan 2. Sub Bidang Multi Media. 2
d. Bidang Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam, meliputi : 1. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Buku; dan 2. Sub Bidang Kelembagaan Perpustakan. e. Bidang Pembinaan Kearsipan, meliputi : 1. Sub Bidang Pembinaan Arsip; dan 2. Sub Bidang Layanan Arsip. f. Bidang Pengelolaan Arsip, meliputi : 1. Sub Bidang Pengolahan Arsip; dan 2. Sub Bidang Pemeliharaan Arsip. g. UPTD, dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang perpustakaan dan kearsipan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan ; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Iingkup tugasnya ; d. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan e. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); g. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; h. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 6 Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sesuai dengan kewenangannya. 3
Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan perumusan rencana kegiatan dan anggaran Badan; b. menyelenggarakan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan; c. menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Badan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; d. menyelenggarakan pengumpulan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Badan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e. menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ; f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Badan; g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan; h. merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati; i. mengkoordinasikan kegiatan perpustakaan dan kearsipan pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); j. merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Badan Perpustakaan dan Arsip. . Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11
(1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
4
Pasal 12 (1) (2)
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan. c. menerima dan mencatat pengeluaran / pengambilan benda berharga; d. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; f. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Badan; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Badan; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Badan; e. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset Badan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan pengendalian data, pembinaan evaluasi serta perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Badan; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program Badan, menyusun profil Badan, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Badan; f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; g. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5
Bagian Ketiga Bidang Layanan Perpustakaan Pasal 15 Bidang Layanan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah di Bidang Layanan Perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 Kepala Bidang Layanan Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan analisis terhadap layanan perpustakaan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Layanan Perpustakaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja bidang layanan perpustakaan; b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, Akreditasi Perpustakaan, Sertifikasi pustakawan dan pedoman pembinaan perpustakaan; c. memberikan dukungan kerjasama, perencanaan, diklat teknis perpustakaan dan pustakawan serta menyelenggarakan pembinaan sumber daya, pemasyarakatan budaya baca; d. menyelenggarakan jaringan perpustakaan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
Bidang Layanan Perpustakaan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Layanan Otomasi; dan 2. Sub Bidang Multi Media. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Layanan Otomasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria Layanan Otomasi Perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Layanan Otomasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan progam kerja sub bidang layanan; b. melaksanakan layanan teknis perpustakaan; c. melaksanakan pembinaan minat dan kebiasaan membaca; d. melaksanakan pembinaan perpustakaan dan pustakawan; e. melaksanakan rekomendasi usul pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional pustakawan; f. melakukan penilaian dan penetapan angka Kredit Pustakawan beserta Tim Penilai; g. menyusun Laporan kegiatan Sub Bidang Layanan Otomasi; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20
(1)
Kepala Sub Bidang Multi Media mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan-bahan perpustakaan dengan menggunakan Multi Media. 6
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Multi Media mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Multi Media; b. mengolah bahan-bahan, data-data/fakta serta sumber informasi yang relevan untuk dikemas menjadi dokumentasi perpustakaan dan alih media; c. menyusun dan menata bahan-bahan, data-data perpustakaan dengan berbasis multi media; d. menyimpan dan memelihara bahan-bahan, data-data/fakta yang telah berbentuk dokumen secara berkala; e. menyusun laporan kegiatan pada Sub Bidang Multi Media; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam Pasal 21
Bidang Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan unsur pelaksana Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah di Bidang Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 22 Kepala Bidang Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kabijakan di Bidang Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bidang Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Bidang Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam berdasarkan kebijakan dibidang perpustakaan; b. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta pedoman dan peraturan lainnya; c. melaksanakan penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelestarian terbitan daerah baik tertulis, tercetak maupun terekam; d. melaksanakan inventarisasi, pengolahan karya cetak dan karya rekam serta melestarikan terbitan daerah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat; e. melaksanakan penyusunan dan penataan koleksi deposit, bibliografi daerah, karya cetak dan karya rekam, indeks artikel majalah, serta literatur sekunder lainnya; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 24 (1)
(2)
(1)
(2)
Bidang Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Buku; dan 2. Sub Bidang Kelembagaan Perpustakan. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 25 Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Buku mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Buku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan pemeliharaan Buku mempunyai fungsi, sebagai berikut : 7
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan dibidang perpustakaan; b. melaksanakan seleksi bahan pustaka baik terbitan daerah maupun umum serta pengadaan semua jenis bahan pustaka sesuai kebutuhan pemakai jasa perpustakaan; c. melaksanakan inventarisasi bahan pustaka dan katalogisasi deskripsi, klasifikasi, tajuk subyek bahan pustaka baik terbitan daerah maupun umum sesuai sistem/metode yang diberlakukan; d. melaksanakan pengolahan, kelengkapan supplies kartu buku sampai buku siap dilayankan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 26 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Kelembagaan Perpustakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perpustakan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perpustakan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan berdasarkan kebijakan di bidang perpustakaan; b. melaksanakan pembinaan teknis terhadap perpustakaan khusus / instansi, perguruan tinggi, sekolah dan perpustakaan umum (Kabupaten, kecamatan, desa, dan rumah ibadah); c. mengumpulkan, mengolah data menjadi data dasar perpustakaan dan nomor pokok perpustakaan serta menginformasikan data semua jenis perpustakaan; d. memasyarakatkan dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui kerja sama antar instansi/lembaga terkait; e. melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga di bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan; f. melakukan Bimbingan teknis diklat perpustakaan; g melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan organisasi profesi perpustakaan; h. melakukan pengembangan dan penguatan kelembagaan perpustakaan; i. melaksanakan kerjasama dengan dinas, badan dan lembaga terkait dalam bidang penelitian, pengembangan sistem perpustakaan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pembinaan Kearsipan Pasal 27
Bidang Pembinaan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah di Bidang Pembinaan Kearsipan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 28 Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap Pembinaan Kearsipan. Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja bidang Pembinaan Kearsipan; 8
b. c. d. e. f. g.
melaksanakan penelitian, pengkajian, pembinaan, supervisi dan pengembangan tata kearsipan; melaksanakan perumusan, penyusunan pedoman penyelenggaraan kearsipan dinamis, statis di lingkungan pemerintah Daerah; memberikan dukungan kerjasama, perencanaan, diklat teknis kearsipan dan fungsional Arsiparis; memberikan rekomendasi usul pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional arsiparis; melakukan penilaian dan penetapan angka kredit arsiparis beserta Tim Penilai; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 30 (1) Bidang Pembinaan Kearsipan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembinaan Arsip; dan 2. Sub Bidang Layanan Arsip. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 31 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pembinaan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan Pembinaan Arsip. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembinaan Arsip mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pembinaan Arsip; b. melaksanakan koordinasi dengan arsiparis tentang kegiatan pembinaan arsip; c. memberikan dukungan kerjasama, perencanaan, diklat teknis kearsipan dan arsiparis serta menyelengggarakan pembinaan sumber daya dan pemasyarakatan kearsipan; d. melaksanakan supervisi, penelitian, pengkajian dan pengembangan kearsipan di satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; e. menyusun laporan kegiatan pada Sub Bidang Pembinaan Arsip; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32
(1) (2)
Kepala Sub Bidang Layanan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan Layanan Arsip. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Layanan Arsip mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Layanan Arsip; b. memberikan pelayanan Arsip kepada yang membutuhkan sesuai ketentuan; c. menyiapkan tata ruang pelayanan Arsip; d. menyelenggarakan sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); e. menginformasikan arsip yang berada di Depo Arsip; f. menyusun laporan kegiatan pada Sub Bidang Layanan Arsip; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Pengelolaan Arsip Pasal 33
Bidang Pengelolaan Arsip merupakan unsur pelaksana Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah di Bidang Pengelolaan Arsip yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 9
Pasal 34 Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap Pengelolaan Arsip. Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja bidang Pengelolaan Arsip; b. melaksanakan pendataan dan survey Arsip yang akan diakuisisi; c. melaksanakan Pengelolaan dan Akuisisi kearsipan; d. melaksanakan penelusuran arsip melalui informasi dari narasumber; e. melaksanakan penilaian terhadap usulan arsip yang akan diakuisisi dari Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (1)
(2)
(1)
(2)
Pasal 36 Bidang Pengelolaan Arsip, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengolahan Arsip; dan 2. Sub Bidang Pemeliharaan Arsip. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 37 Kepala Sub Bidang Pengolahan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan Pengolahan Arsip. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengolahan Arsip mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pengolahan Arsip; b. melakukan Koordinasi dan Akuisisi Arsip dengan pihak-pihak yang akan menyerahkan Arsip; c. melakukan pengolahan arsip yang telah diakuisisi; d. membuat daftar Inventaris, Khasanah dan Senarai Arsip yang ada pada Depo Arsip Sebagai bahan Informasi; e. menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Arsip; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 38
(1) (2)
Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan Pemeliharaan Arsip. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Arsip mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Pemeliharaan Arsip; b. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan arsip inaktif dan statis; c. melakukan Perawatan Arsip pada Depo Arsip; d. melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. menyusun laporan kegiatan pada Sub Bidang Pemeliharaan Arsip; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10
Bagian Ketujuh UPTD Pasal 39 (1)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalaui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40 Pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 41
(1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 45 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 46 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
11
Pasal 47 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 48 Apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Pasal 50
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 48 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 50 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006 12
