BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOLITOLI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; dan 11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 3. Sub Bagian Program. 2
c.
d.
e.
f.
g. h.
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, meliputi : 1. Sub Bidang Kesertaan KB; dan 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera, meliputi : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 2. Sub.Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga. Bidang Pengendalian Penduduk dan Data, meliputi : 1. Sub Bidang Pengendalian Penduduk; dan 2. Sub Bidang Data KB dan Kependudukan. Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga, meliputi : 1. Sub Bidang Advokasi dan KIE; dan 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan. UPTD; Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; b. penyusunan program kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; c. pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; e. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); g. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; h. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3
BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 6 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pemberdayaan Perempuan, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; b. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Perempuan, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Perempuan, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; f. pelaksanaan tugas administrasi umum; g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. . Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan dan perbendaharaan; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 4
Pasal 11
(1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1) (2)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(1) (2)
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Badan; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Badan; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Badan; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; f. menerima dan mencatat pengeluaran / pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset Badan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1) (2)
Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan perencanaan program. pengendalian, pembinaan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugastugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Badan; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program Badan, menyusun profil Badan, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Kesekretariatan Badan; f. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan 5
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pasal 15 Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi merupakan unsur pelaksana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta; b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dii bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus; c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi; d. ` melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; e. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; g. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masingmasing; h. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari a. Sub Bidang Kesertaan Keluarga Berencana; dan b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1)
Kepala Sub Bidang Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana baik melalui jalur pemerintah maupun jalur swasta. 6
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program klerja operasional kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian keluarga berencana; b. penyusunan rumusan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; c. pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana, operasionalisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; d. penyusunan rumusan kebijakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana diklinik KB; e. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; f. pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan keluarga berencana dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; g. pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; h. pelaksanaan pemantauan tingkat drop-out peserta keluarga berencana; i. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan penyuluh keluarga berencana; j. pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana; k. pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana; l. pelaksanaan pembinaan penyuluh keluarga berencana; m. pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi keluarga berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana; n. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata; o. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat obat dan cara kontrasepsi serta pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan; p. pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri; q. fasilitasi instrument informed choice dan informed concent untuk pelayanan keluarga berencana; r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, supervisi pelaksanaan program keluarga berencana; s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan Pelayanan Kesehatan Reproduksi; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program klerja operasional kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Kesehatan Reproduksi dan Pengendalian Kesehatan Reproduksi Remaja; b. penyusunan rumusan penetapan kebijakan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; c. pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan kesehatan reproduksi dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; d. pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan kesehatan reproduksi; 7
e. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan masalah kesehatan reproduksi; f. Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan kesehatan reproduksi; g. penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan inveksi menular seksual (IMS). h. pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi. i. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi; j. pelaksanaan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM); k. penyusunan rumusan kebijakan penetapan fasilitasi pelaksanaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dengan Mitra Kerja; l. pelaksanaan KRR termasuk KRR pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dengan Mitra Kerja; m. penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; n. penyusunan rumusan kebijakan penetapan prioritas kegiatan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; o, pelaksanaan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; p. pelaksanaan pembinaan pusat informasi konsultasi remaja; q. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan tugas; dan r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Pasal 21 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 22 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Keluarga Sejahtera; b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera; c. pengkoordinasian perencanaan teknis di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera; d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera; e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; f. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; g. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; h. pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 8
i. j.
k. l. m.
n.
o. p. q. r. s.
pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lembaga pemerintah, swasta, lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga lainnya; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM serta politik; fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin; memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masingmasing; menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 24
(1)
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari : a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 25
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesetaraan dan keadilan Gender serta operasional pembinaan kelembagaan perempuan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kesetaraan dan keadilan Gender serta program pembinaan kelembagaan perempuan; c. pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pegendalian kesetaraan dan keadilan Gender dan pengendalian; d. penghipunan dan penyusuna data pelaksanaan kesetaraan dan keadilan Gender dan pembinaan kelembagaan perempuan; e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perlindungan anak; f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program perlindungan anak; g. pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pegendalian perlindungan anak; h. penghipunan dan penyusuna data pelaksanaan perlindungan anak i. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9
Pasal 26 (2)
(3)
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dalam melaksanakan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Keluarga berdasarkan peraturan sebagai bahan acuan; b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu; c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Keluarga berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas; d. pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tahap I alasan ekonomi; e. pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Ekonomi Keluarga; f. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kegiatan-kegiatan program pengaturan ekonomi keluarga; g. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan perumusan kebijakan program pengaturan ekonomi keluarga; h. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan Instansi terkait program-program pengaturan ekonomi keluarga; i. melakukan penyiapan bahan-bahan pengendalian untuk kegiatan pengaturan ekonomi keluarga; j. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan promosi dan kampanye sosial tentang pengaturan ekonomi keluarga; k. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengaturan ekonomi keluarga; l. melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan tekhnis lainnya bidang pengaturan ekonomi keluarga; m. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Pelayanan Ketahanan Keluarga; b. penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga; c. pelaksanaan dukungan pelayanan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga. d. pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan Pengembangan dan Ketahanan Keluarga; e. penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran Tri Bina; f. palaksanaan penyelenggaraan Tri Bina; g. pelaksanaan pemberdayaan Keluarga; h. pelaksanaan model-model kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga; i. pelaksanaan kemitraan kualitas lingkungan keluarga; n. pelaksanaan Peningkatan kualitas Lingkungan Keluarga; o. menyiapkan bahan laporan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan p. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pengendalian Penduduk dan Data Pasal 27
Bidang Pengendalian Penduduk dan Data merupakan unsur pelaksana Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Bidang Pengendalian Penduduk dan Data yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 10
Pasal 28 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan Pengendalian Penduduk, Data Penduduk dan Keluarga Berencana. Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan perkembangan penduduk serta data penduduk dan keluarga; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraaan, pelaksanaan kebijakan, pembuatan analisis pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengedalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; d. pemantauan, evaluasi dan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; e. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan perencanaan penduduk; f. penyerasian dan harmonisasi kebijakan penduduk antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; g. penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi penduduk; h. penyusunan indikator penduduk, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan; i. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran; j. penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik; k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator penduduk, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan; l. pengawasan indikator penduduk, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan; m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; n. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; p. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masingmasing; q. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 30 (1)
Bidang Pengendalian Penduduk dan Data terdiri dari : a. Sub Bidang Pengendalian Penduduk; b. Sub Bidang Data KB dan Kependudukan. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 11
Pasal 31 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan pelaksanaan Pengendalian Penduduk;; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkembangan dan pengendalian Penduduk; b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkembangan dan pengendalian Penduduk; c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perkembangan dan pengendalian Penduduk; d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perkembangan dan pengendalian Penduduk; e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32
(1) Kepala Sub Bidang Data KB dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta penyiapan Data Penduduk. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data KB dan Kependudukan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan data Penduduk; b. penyusunan rumusan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro Penduduk; c. penyelenggaraan pemungutan data mikro Penduduk dan data keluarga; d. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan penetapan sasaran pengembangan data mikro Penduduk dan keluarga; e. pemberian informasi dan data mikro Penduduk dan keluarga; f. pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program pengendalian Penduduk; g. pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data Kependudukan; h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi program KB; i. pelaksanaan pemanfaatan data informasi Penduduk, data program KB dan data keluarga sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah; j. pelaksanaan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-goverment dan melakukan diseminasi informasi; k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Pasal 33 Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 34 Kepala Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga. 12
Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan advokasi dan hubungan antar lembaga; b. penyusunan rumusan kebijakan kebijakan penetapan pengembangan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); c. pelaksanaan operasional advokasi KIE; d. penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria advokasi dan KIE; e. pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE; f. pelaksanaan advokasi, KIE dan konseling program KB dan KRR; g. pelaksanaan KIE ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB; h. pelaksanaan pemanfaatan prototype program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas; i. penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam program KB nasional; j. pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional; k. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. l. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB Nasional. m. pemanfaatan hasil kajian dan penelitian; n. pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis; o. pelaksanaan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan; p. pelaksanaan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM; q. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; r. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; t. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masingmasing; u. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; v. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 36 (1)
(2)
Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari : a. Sub Bidang Advokasi dan KIE; dan b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 37
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan kegiatan Advokasi dan KIE; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); b. pelaksanaan operasional advokasi KIE; 13
c. penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria advokasi dan KIE; d. pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE; e. pelaksanaan advokasi, KIE dan konseling program KB, KRR dan Pemberdayaan Perempuan; f. pelaksanaan KIE ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB, Keluarga Sejahterah dan Pemberdayaan Perempuan; g. pelaksanaan pemanfaatan prototype program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas; h. pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 38 (1) Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga dan Pembinaan Lini Lapangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam program KB nasional; b. pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional; c. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian; d. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB Nasional; e. pemanfaatan hasil kajian dan penelitian; f. pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis; g. pelaksanaan pendayagunaan SDM program terlatih serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan; h. pelaksanaan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program Pembinaan di tingkat lini lapangan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 39 (1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalaui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40
Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 14
Pasal 41
(1) (2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 45 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 46 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 47 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 48 Apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan.
15
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Pasal 50
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 45 Tahun 2008),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 46
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
16
