SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga–lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu untuk menyusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Inspektorat adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menjalankan fungsi pengawasan; 9. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Tolitoli; dan 10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tolitoli. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretaris, meliputi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 3. Sub Bagian Program. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Inspektorat adalah unsur pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pengawasan internal yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; b. penyusunan program kegiatan pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, keuangan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial; c. pemeriksaan terhadap tugas pemerintah kabupaten; d. pengujian, pengusutan dan penilaian kebenaran laporan penyimpangan serta penyalahgunaan tugas perangkat daerah; e. pembinaan tenaga fungsional pengawas di lingkungan inspektorat kabupaten; f. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); i. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; j. penyelenggaraan jabatan fungsional; k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan l. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Inspektur Pasal 6 Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahaan Kecamatan dan Kelurahan/Desa; Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Inspektur mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis pengawasan; b. perencanaan program pengawasan; c. penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan; d. penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan; e. fasilitasi pengawasan; f. penguatan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui : Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan pengawasan lainnya; g. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, BPK RI Perwakilan Provinsi 3
h. i. j.
Sulawesi Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Jenderal; mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah dihukum bagi PNS/CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8
Sekretariat adalah unsur staf Inspektorat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Inspektorat . Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11
(1)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. mengolah dan menyusun laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektur Pembantu; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; d. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : 4
a. b. c. d.
melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat; melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Inspektorat; melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Inspektorat; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan. f. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset Inspektorat; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14 (1) (2)
Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Inspektorat; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi; f. menyiapkan Bahan evaluasi pelaksanaan program Inspektorat, menyusun profil Inspektorat, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Inspektorat, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Kesekretariatan; g. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing Inspektur Wilayah; h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 15
Inspektur Pembantu Wilayah I merupakan unsur pelaksana Inspektorat di Bidang Keuangan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Pasal 16 Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melakukan pengawasan bidang keuangan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan; b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang keuangan; 5
c. d. e. f. g. h. i.
pembinaan dan pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang keuangan; pembinaan dan pengkoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan; pembinaan dan pengkoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang keuangan; merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan PKP pelaksanaan pemeriksaan; merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan; evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah II Pasal 18
Inspektur Pembantu Wilayah II merupakan unsur pelaksana Inspektorat di bidang pembangunan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Pasal 19 Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok membantu Inspektur melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta menyelenggarakan pengawasan bidang Pembangunan. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan; b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang Pembangunan; c. pembinaan dan pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang Pembangunan; d. pembinaan dan pengkoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang Pembangunan; e. pembinaan dan pengkoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang pembangunan; f. merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pelaksanaan pemeriksaan; g. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan; h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan; dan i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Inspektur Pembantu Wilayah III Pasal 21 Inspektur Pembantu Wilayah III merupakan unsur pelaksana Inspektorat di Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
6
Pasal 22 Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok membantu Inspektur melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta menyelenggarakan pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemeintahan dan Aparatur; b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur; c. pembinaan dan pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang Pemerintahan dan Aparatur; d. pembinaan dan pengkoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur; e. pembinaan dan pengkoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang Pemerintahan dan Aparatur; f. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pelaksanaan pemeriksaan; g. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan; h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Inspektur Pembantu Wilayah IV Pasal 24 Inspektur Pembantu Wilayah IV merupakan unsur pelaksana Inspektorat di Bidang Perekonomian dan Kesra yang dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Pasal 25 Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok membantu Inspektur melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta menyelenggarakan pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 26 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektur Pembantu Wilayah IV, mempunyai fungsi : a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; c. pembinaan dan pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; d. pembinaan dan pengkoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; e. pembinaan dan pengkoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; f. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pelaksanaan pemeriksaan; 7
g. h. i.
merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan; evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27
Pada Inspektorat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 28
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, terdiri dari : a. Auditor; dan b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan review, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah. P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah diluar pengawasan keuangan dan aset. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Inspektorat menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 30 Setiap pimpinan satuan organisasi di Inspektorat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 32 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 33 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
8
Pasal 34 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB V HAL MEWAKILI Pasal 35 Apabila Inspektur berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Inspektur Pembantu yang bertindak untuk dan atas nama Inspektur dengan mengedepankan senioritas. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 (1) Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, setiap pemangku jabatan pada Inspektorat wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. Pasal 37 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomorn 37 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 40 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006 9
