SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; dan 11. Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tolitoli yang disingkat BKPD. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tolitoli, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, meliputi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan, meliputi : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Pangan; dan 2. Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan. d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, meliputi : 1. Sub Bidang Distribusi Pangan; dan 2. Sub Bidang Analisa Harga Pangan. e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, meliputi: 1. Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan; dan 2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan. 2
f.
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, meliputi : 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Ketahanan Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang ketahanan pangan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketahanan keuangan daerah; b. penyusunan program kegiatan di bidang ketahanan pangan daerah; c. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya e. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); h. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; i. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 6 Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah sesuai dengan kewenangannya. 3
Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan perumusan rencana kegiatan dan anggaran Badan; b. menyelenggarakan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan; c. menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Badan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; d. menyelenggarakan pengumpulan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Badan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e. menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ; f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Badan; g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan; h. merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati; i. mengkoordinasikan penyuluhan kegiatan Ketahanan Pangan Daerah pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); j. merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang Ketahanan Pangan Daerah; k. menyelenggarakan pelayanan dan informasi di bidang Ketahanan Pangan Daerah; l. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain; m. menghimpun, mengolah dan menganalisa serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Ketahanan Pangan Daerah; n. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja badan; o. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan Daerah; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Badan. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan dan perbendaharaan; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4
Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1) (2)
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Badan; b. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; c. menerima dan mencatat pengeluaran / pengambilan benda berharga; d. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; e. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; f. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Badan; g. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset Badan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan pengendalian data, pembinaan evaluasi, serta perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Badan; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi; f. menyiapkan Bahan evaluasi pelaksanaan program Badan, menyusun profil Badan, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Badan; 5
g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan Pasal 15 Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Badan Ketahanan Pangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 Kepala Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta untuk dapat berperan secara aktif dalam pengembangan Badan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku-pelaku di bidang pangan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ketahanan pangan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ketahanan pangan; c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pemberdayaan ketahanan pangan; d. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan ketahanan pangan; e. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; g. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing; h. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
(2)
Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan, terdiri dari : a. Sub Bidang Pemberdayaan Pangan; dan b. Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
6
Pasal 19 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Pangan mempunyai tugas menginventarisir LSM dan tokoh masyarakat dalam pengembangan ketahanan pangan serta mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pangan; d. memberdayakan sumber daya manusia dibidang ketahanan pangan; e. memberdayakan desa menuju kemandirian pangan; f. melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pangan; g. membina sumber daya manusia dalam rangka peningkatan ketahanan pangan; h. monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat; i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan forum masyarakat Kabupaten dan mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang; b. membentuk lembaga ketahanan pangan; c. memanfaatkan, mengembangkan dan membina kelembagaan ketahanan pangan; d. mengembangkan kerjasama kelembagaan ketahanan pangan; e. mengkoordinasikan program dan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten; f. mengkoordinasikan peningkatan kelembagaan pangan; g. melakukan monitoring dan evaluasi peningkatan kelembagaan ketahanan pangan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Distribusi dan Harga Pangan Pasal 21
Bidang Distribusi dan Harga Pangan merupakan unsur pelaksana Badan Ketahanan Pangan Daerah di Bidang Distribusi dan Harga Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 22 Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok mengembangkan tugas dan fungsi koordinasi penataan dan pembinaan untuk menciptakan kondisi pasokan pangan disetiap waktu dengan harga terjangkau. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 7
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
mengidentifikasi infrastruktur distribusi pangan; mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur distribusi pangan (gudang/lumbung, terminal agribisnis); mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur distribusi pangan (jalan, jembatan, terminal, pelabuhan dan pasar) di daerah; mengkoordinasikan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat; mengembangkan Trust Fund Kabupaten; menginformasikan harga pangan di pasaran; mengembangkan jaringan pemasaran pangan di daerah; melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing; memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 24
(1)
(2)
(1) (2)
Bidang Distribusi dan Harga Pangan, terdiri dari : a. Sub Bidang Distribusi Pangan; dan b. Sub Bidang Analisa Harga Pangan. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 25 Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempuyai tugas mengidentifikasi, mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan di Sub Bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang; b. mengidentifikasi keragaman infrastruktur distribusi pangan; c. mengkoordinasikan lintas sektor pengembangan distribusi pangan; d. mengawasi dan mengendalikan infrastruktur distribusi pangan; e. mengembangkan sistem distribusi pangan; f. mengembangkan sarana distribusi pangan, lumbung pangan dan terminal agribisinis; g. mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur distribusi pangan; h. mengembangkan sistem pencegahan penurunan akses pangan masyarakat; i. mengembangkan kebijakan koordinasi akses pangan; j. mengembangkan dana talangan; k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 26
(1)
Sub Bidang Analisa Harga Pangan mempunyai tugas memberikan informasi harga dan mengembangkan jaringan pasar di daerah serta mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang.
8
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Analisa Harga Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang; b. memantau perkembangan harga pangan; c. menganalisa situasi harga pangan; d. mengkoordinasikan penetapan harga pembelian pangan daerah; e. mengembangkan system Informasi harga pasar; f. menstabilisasi harga pangan strategis; g. mengkoordinasikan pengembangan jejaring pasar pangan di daerah; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal 27
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan unsur pelaksana Badan Ketahanan Pangan Daerah di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 28 Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok mengembangkan koordinasi penataan, pembinaan dan pengawasan agar tercipta kondisi konsumsi pangan masyarakat yang aman dan sesuai dengan jumlah dan mutu. Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan; c. menyiapkan bahan pembinaan /bimbingan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan; d. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang konsumsi dan keamanan pangan; e. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; g. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing; h. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 30 (1)
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari : a. Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan; dan b. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.
9
(2)
Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 31
(1)
Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan mempunyai tugas mengidentifikasi, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang; b. mensurvey kebutuhan produksi dan konsumsi pangan untuk masyarakat; c. menyusun kebutuhan produksi untuk konsumsi masyarakat; d. menyusun peta kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat untuk jangka panjang; e. mengembangkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan masyarakat; f. mengembangkan konsumsi pangan berbasis pangan lokal; g. melakukan pendataan usaha pangan lokal untuk pemenuhan konsumsi masyarakat; h. merekayasa pola konsumsi pangan masyarakat; i. mensurvei potensi pangan masyarakat; j. melakukan pemetaan potensi pangan pokok masyarakat; k. mengembangkan potensi pangan pokok masyarakat; l. memantau dan memantapkan pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH wilayah; m. mengembangkan keragaman pangan lokal dan makanan tradisional; n. mengembangkan masyarakat sadar pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman); o. menyiapkan bahan dan data penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32
(2)
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan mengkoordinasikan kegiatan di Sub Bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang; b. meningkatkan mutu dan keamanan pangan pabrikan; c. mengembangkan mutu dan keamanan pangan; d. mengembangkan standar mutu dan keamanan pangan; e. melakukan pengawasan mutu dan keamanan alat pengolahan hasil pertanian; f. melaksanakan koordinasi pengawasan standarisasi mutu dan keamanan pangan; g. meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar dan pangan lokal; h. melakukan monitoring dan evaluasi peningkatan mutu dan keamanan pangan; i. melakukan pengembangan prefensi mutu dan keamanan pangan masyarakat; j. menyiapkan bahan dan data penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10
Bagian Keenam Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pasal 33 Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan unsur pelaksana Badan Ketahanan Pangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 34 Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok mengembangkan, mengkoordinasikan, melakukan penataan dan pembinaan untuk menciptakan ketersediaan pangan di daerah. Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; d. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; e. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; g. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing; h. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 36 (1)
(2)
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari : a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan b. Sub Bidang Kerawanan Pangan. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 37
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, kajian pengembangan dan mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang; b. melakukan pemantauan kapasitas produksi pangan; c. melakukan analisa ketersediaan pangan daerah; d. mengembangkan sarana dan prasarana cadangan pangan masyarakat; e. meningkatkan sistem pengelolaan cadangan pangan; 11
f. menetapkan besaran alokasi cadangan pangan pemerintah daerah; g. mengembangkan sistem pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan; h. mengembangkan sarana penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah; i. mengembangkan potensi pangan pokok masyarakat; j. menyiapkan bahan dan data penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 38 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, penanganan dan pengembangan daerah rawan pangan serta mengkoordinasikan kegiatan di Sub Bidang; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola dan menyusun Program kerja Sub Bidang; b. melakukan deteksi dini masalah rawan pangan; c. melakukan kajian kebijakan penanganan daerah rawan pangan; d. melakukan survey dan pemetaan wilayah rawan pangan; e. melakukan koordinasi penanggulangan masalah rawan pangan; f. mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); g. melakukan penanganan terhadap wilayah yang rawan pangan; h. mengembangkan sistem isyarat dini penurunan rawan pangan dengan berbagai indiikator; i. melakukan penanganan daerah yang mengalami akses penurunan ketersediaan pangan yang berakibat rawan pangan; j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 39
(1)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Ketahanan Pangan Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalaui Keputusan Bupati. Bagian Delapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40 Pada Badan Ketahanan Pangan Daerah, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan Daerah sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 12
BAB V TATA KERJA Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Ketahanan Pangan Daerah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi di Badan Ketahanan Pangan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 45 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Badan Ketahanan Pangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 46 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 47 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. }
BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 48 Apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. 13
Pasal 50 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
14
