SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli yang disingkat DISDIKBUD. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pendidikan Dasar, meliputi : 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar; 2. Seksi Pembinaan SMP; dan 3. Seksi Pembinaan Kurikulum SD dan SMP. d. Bidang Pendidikan Menengah, meliputi : 1. Seksi Pembinaan SMA; 2. Seksi Pembinaan SMK; dan 3. Seksi Pembinaan Kurikulum SMA dan SMK. e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, meliputi : 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kursus, Pelatihan ; dan 3. Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. 2
f.
Bidang Kebudayaan, meliputi : 1. Seksi Pembinaan Kesenian Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya; dan 3. Seksi Purbakala dan Permuseuman. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemeritahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan; d. penyusunan program kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan; e. pendirian dan penyelengaraan sekolah tingkat dasar dan menengah; f. peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah; g. pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, tenaga teknis, uang sekolah, ijasah dan perpustakaan sekolah; h. penyelenggaraan dan pembinaan budaya di sekolah-sekolah serta kerjasama dengan instansi terkait; i. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama kebudayaan lintas kecamatan skala kabupaten; j. pemeliharaan dan perlindungan budaya; k. pengkoordinasian antar dinas dan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat di bidang Kebudayaan; l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; n. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3
BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan formal, non formal dan informal, sarana dan prasarana, dan kebudayaan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan; e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 4
Pasal 12 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; f. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5
Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Dasar Pasal 15 Bidang Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bidang Pendidikan Dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun kurikulum, melaksanakan pengendalian mutu dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan kurikulum pendidikan dasar; b. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan dasar; c. melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
(2)
Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar; b. Seksi Pembinaan SMP; dan c. Seksi Pembinaan Kurikulum SD dan SMP. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan terhadap pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program,sarana,prasarana dan kegiatan pembinaan sekolah dasar dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan sekolah dasar dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan sekolah dasar supaya tugas dilaksanakan sesuai ketentuan; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan bidang pembinaan sekolah dasar untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan sekolah dasar dengan koordinasi, bimbingan, motivasi, monitoring dan evaluasi agar mutu pendidikan dasar terkendali dengan baik dan benar; 6
g. melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dengan koordinasi, bimbingan dan motivasi guna peningkatan sumber daya manusia; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20 (1) (2)
Kepala Seksi Pembinaan SMP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan terhadap pendidikan di tingkat SMP. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan SMP mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program sarana prasarana dan kegiatan Pembinaan SMP dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan SMP dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pembinaan SMP agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pembinaan SMP untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan SMP dengan koordinasi, bimbingan, motivasi, monitoring dan evaluasi agar mutu pendidikan dasar terkendali dengan baik dan benar; g. melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP dengan koordinasi, bimbingan dan motivasi guna peningkatan sumber daya manusia; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21
(1) (2)
Kepala Seksi Pembinaan Kurikulum SD dan SMP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan kurikulum SD dan SMP. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kurikulum SD dan SMP mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program sarana prasarana dan kegiatan pembinaan kurikulum SD dan SMP dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kurikulum SD dan SMP dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Pembinaan Kurikulum SD dan SMP; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pembinaan kurikulum SD dan SMP; f. melaksanakan penyusunan kurikulum pendidikan SD dan SMP dengan koordinasi, mempelajari bahan dan data, sosialisasi, bimbingan dan pengendalian agar kurikulum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 7
Bagian Keempat Bidang Pendidikan Menengah Pasal 22 Bidang Pendidikan Menengah merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bidang Pendidikan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun kurikulum, melaksanakan pengendalian mutu dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan kurikulum pendidikan menengah atas dan kejuruan; b. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan menengah atas dan kejuruan; c. melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25 (1)
Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : a. Seksi Pembinaan SMA; b. Seksi Pembinaan SMK; dan c. Seksi Pembinaan Kurikulum SMA dan SMK. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan SMA mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan terhadap pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan SMA mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program,sarana prasarana dan kegiatan pembinaan SMA dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan SMA dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan SMA agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pembinaan SMA untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan SMA dengan koordinasi, bimbingan, motivasi, monitoring dan evaluasi agar mutu pendidikan dasar terkendali dengan baik dan benar; g. melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMA dengan koordinasi, bimbingan dan motivasi guna peningkatan sumber daya manusia; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 8
Pasal 27 (1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan SMK mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan terhadap pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan SMK mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program sarana prasarana dan kegiatan pembinaan SMK dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan SMK dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan SMK agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pembinaan SMK untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan SMK dengan koordinasi, bimbingan, motivasi, monitoring dan evaluasi agar mutu pendidikan dasar terkendali dengan baik dan benar; g. melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMK dengan koordinasi, bimbingan dan motivasi guna peningkatan sumber daya manusia; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 28
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan Kurikulum SMA dan SMK mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Kurikulum SMA dan SMK mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan kurikulum SMA dan SMK dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kurikulum SMA dan SMK dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan kurikulum SMA dan SMK; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pembinaan kurikulum SMA dan SMK; f. melaksanakan penyusunan kurikulum pendidikan SMA dan SMK dengan koordinasi, mempelajari bahan dan data, sosialisasi, bimbingan dan pengendalian agar kurikulum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9
Bagian Kelima Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Pasal 29 Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, merencanakan program dan melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai fungsi, sebagai berikut: a. menyipakan perumusan kebijakan di bidang pendidikan non formal, formal dan informal; b. menyusun rencana dan program sarana prasarana di bidang pendidikan non formal, formal dan informal; c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan non formal, formal dan informal; d. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan non formal, formal dan informal; e. melakukan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan non formal, formal dan informal; f. melaksanakan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan non formal, formal dan informal; g. melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan non formal, formal dan informal; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
(2)
(1)
(2)
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; b. Seksi Pembinaan Pendidikan Kursus dan Pelatihan; dan c. Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33 Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis tentang pembinaan pendidikan anak usia dini. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program sarana prasarana dan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini, dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang pendidikan anak usia dini, dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 10
c.
mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pendidikan anak usia dini; d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan bidang pendidikan anak usia dini; e. melaksanakan pengelolaan pendidikan anak usia dini dengan koordinasi, bimbingan, motivasi, monitoring dan evaluasi agar dilaksanakan sesuai ketentuan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34 (1)
(2)
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis Pembinaan Pendidikan Kursus dan Pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Kursus dan Pelatihan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program sarana prasarana dan kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan pelatihan, dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendidikan kursus dan pelatihan, dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan pendidikan kursus dan pelatihan; d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pembinaan pendidikan kursus dan pelatihan; e. melaksanakan pembinaan pendidikan kursus dan pelatihan dengan koordinasi, bimbingan, motivasi, monitoring dan evaluasi agar dilaksanakan sesuai ketentuan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 35 Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis tentang Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan, dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan, dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan pendidikan dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pembinaan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan; e. melaksanakan pembinaan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan dengan koordinasi, bimbingan, motivasi, monitoring dan evaluasi agar dilaksanakan sesuai ketentuan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 11
Bagian Keenam Bidang Kebudayaan Pasal 36 Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan serta melaksanakan penggalian, pengembangan, pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan seni budaya daerah. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun program kerja bidang kebudayaan; b. melaksanakan penggalian, pengembangan, pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah; c. melaksanakan penggalian, pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 39 (1)
Bidang Kebudayaan, terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Kesenian Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya; dan c. Seksi Purbakala dan Permuseuman. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan Kesenian Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis kesenian tradisional, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan kepada seniman, perawatan dan penyerahan asset/benda kesenian (karya seni), pengembangan karakter dan budi pekerti Bangsa, tradisi masyarakat dan pembinaan aliran kepercayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Kesenian Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi pembinaan kesenian tradisi dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kesenian tradisi dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa; c. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian; d. menyiapkan bahan koordinasi sinkronisasi kebijakan operasional kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modren; 12
e. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan festival, pameran, pagelaran pekan kesenian dan lomba secara berjenjang; f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan lembaga adat; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan tuhan yang maha esa dan lembaga adat dengan unit kerja terkait; h. menyiapkan bahan dan kegiatan pengembangan jaringan informasi kebudayaan dengan barbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; i. menyiapkan bahan kebijakan dan kegiatan pengembangan jaringan dan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; j. menyiapkan bahan perumusan dan pemberian bimbingan teknis dalam bidang advokasi lembaga kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan lembaga adat; k. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis penanaman nilai tradisi, pembinaan karakter dan budi pekerti bangsa; l. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis advokasi lembaga kepercayaan dan lembaga adat; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 41 (1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan pembinaan sejarah dan nilai-nilai budaya daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi pembinaan sejarah dan nilai budaya; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah dengan koordinasi unit kerja terkait; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan di bidang pemahaman sejarah nasional / wawasan kebangsaan, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah; e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sember sejarah dan publikasi sejarah; f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan dalam pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan dan penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan; 13
h. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan daerah mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah; i. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan dan kemitraan pemetaan sejarah, lawatan sejarah, diklat dan seminar bidang sejarah; j. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan nilai budaya dengan unit kerja terkait; k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bidang kebudayaan berdasarkan kebijakan nasional; l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan / anugrah bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan; m. menyiapakan bahan perumusan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama di bidang kebudayaan; n. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penanaman nilai-nilai budaya bangsa; o. menyiapkan bahan pelaksanaan, pemberian bimbingan penanaman nilai-nilai tradisi pada masyarakat; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42 (1)
(2)
Kepala Seksi Purbakala dan Permuseuman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyelenggaraan urusan Purbakala dan Permuseuman. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Purbakala dan Permuseuman mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Purbakala Dan Permuseuman; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan nasional dan perumusan kebijakan daerah tentang kepurbakalaan dan permuseuman; c. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan daerah tentang pelaksanaan hasil ratifikasi konvensi internasional “cultural diversity protection on cultural landscape, protection on cultural and natural heritage”; d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dalam penerapan pedoman penelitian arkeologi di daerah yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan kebijakan nasional dan perumusan kebijakan daerah dalam penerapan pedoman dan pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan balai arkeologi; f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan perizinan membawa benda cagar budaya (BCB) ke luar daerah, penanganan registrasi, pengusulan penetapan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala daerah; g. menyiapkan bahan pengusulan BCB/situs dan kawasan daerah BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB; h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kerja sama dan fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala daerah; 14
i.
menyiapakan bahan kebijakan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs skala daerah sesuai kebijakan nasional j. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perizinan survei dan pengangkatan benda bawah air atas rekomendasi pemerintah; k. menyiapkan bahan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan permuseuman, kegiatan registrasi dan penyelenggaraan akreditas museum; l. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam bidang penambahan dan penyelamatan koleksi museum di daerah; m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penerapan pedoman, monitoring dan pengendalian pendirian museum yang dimiliki daerah; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 43 (1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 45 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
15
Pasal 47 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 49 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 50 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 51 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 52 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 54
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 21 Tahun 2008 (Berita Daerah Nomor 21 Tahun 2008) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16
Pasal 55 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
17
