BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Prisiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli, diubah dan ditambah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a, serta angka 26 dan angka 27 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tolitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya di sebut Bupati
3a. Pengarah adalah Pengarah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. 4. Kepala adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli 6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang /Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kabupaten Tolitoli yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang menggunakan APBN/APBD. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tolitoli yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Tolitoli. 12. Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sekelompok anggota yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh Bupati dan bertugas secara khusus membantu Kelompok Kerja untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tolitoli. 13. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang anggota-anggotanya merupakan anggota Unit Layanan Pengadaan dan dari para Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diangkat oleh Bupati dengan tugas secara khusus mengevaluasi untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli. 14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi lainnya kepada Portal Pengadaan Nasional. 15. Penyedia Barang /Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya. 16. Fakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dalam berbagai bantuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kabupaten Tolitoli. 18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 19. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
20.
21.
22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30.
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain Jasa Konsultasi,, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia / Pejabat Pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pemerintah Kabupaten Tolitoli. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaa /Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang / Jasa. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah). Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. .5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah). Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultasi yang memenuhi syarat. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ditambahkan 1 huruf yaitu huruf aa dan diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 5 (1)
Struktur Organisasi ULP Barang/Jasa terdiri dari : aa. Pengarah a. Kepala; b. Sekretaris; c. Anggota Sekretariat; d. Kelompok Kerja.
(1a)
Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa, mempunyai tugas : a. Membina dan mengarahkan Program Kerja ULP; b. Memberikan arahan, kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.
(2)
Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
a. b. c. d.
Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP; Menyusun program kerja ULP; Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; e. Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing. (3)
Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
(4)
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP; b. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/seleksi;; c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja ULP; d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh pokja ULP; e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; f. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyusunan laporan; dan h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.
(5)
Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
(6)
Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibantu oleh beberapa Anggota/Staf Sekretariat.
(7)
Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas : a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paketpaket yang akan dilelang/seleksi; b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan; d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; f. menetapkan pemenang untuk : 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). g. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP; h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
(8)
j. Mengusulkan bantuan TimTeknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP; Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
(9)
Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.
(10)
Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.
(11)
Bagan Struktur Organisasi ULP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf t berubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 6 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut : a. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK; b. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; c. Menetapkan dokumen pengadaan; d. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; e. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; g. Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaran yang masuk; h. Menjawab sanggahan; i. Menetapkan pemenang untuk : 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,000,- (seratus jmiliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000,000,- (sepuluh miliar rupiah); j. Menguslkan penetapan pemenang kepada PA atau Bupati Melalaui Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP k. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; l. Menyimpan Dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang / Jasa; m. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; n. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA. o. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP; p. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan system pengadaan secara elektronik di LPSE; q. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; r. Mengelola system informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
s. t.
Menguslkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal
2013
BUPATI TOLITOLI,
MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal
2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,
NURDIN HK
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2013 NOMOR
LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL TENTANG
: PERATURAN BUPATI TOLITOLI : TAHUN 2013 : 2013 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
PENGARAH SKPD
KEPALA
SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT Pokja Pekerjaan Konstruksi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Pokja Pengadaan Barang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
Keterangan : Garis Komando Garis Fungsi
BUPATI TOLITOLI,
Pokja Jasa Lainnya 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
MOH. SALEH BANTILAN LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR : TAHUN 2013 TANGGAL : 2013 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI HUBUNGAN KERJA SKPD DENGAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
SKPD 1. Membuat dan menyampaikan daftar paket pekerjaan / kegiatan / proyek dengan nilai di atas Rp. 200 Juta untuk Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, Pengaadaan Jasa Lainnya, serta di atas Rp. 50 Juta untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang akan dilelang kepada Sekretariat ULP; 2. Menyampaikan daftar PNS yang akan menjadi pendamping Pokja; 3. Berkoordinasi dan memenuhi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa
KEPALA & SEKRETARIAT ULP 1. Menerima daftar paket pekerjaan / kegiatan / proyek dengan nilai di atas Rp. 200 Juta untuk Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, serta di atas Rp. 50 Juta untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang akan dilelang dari SKPD; 2. Memilah dan mendistribusikan paket kegiatan / proyek tersebut kepada seluruh Pokja; 3. Memberikan pelayanan administratif logistik kepada Pokja;
KELOMPOK KERJA 1. Melakukan proses pemilihan Penyedia Barang / Jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 2. Menetapkan Pemenang.
BUPATI TOLITOLI,
MOH. SALEH BANTILAN
BUPATI TOLITOLI KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI NOMOR TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BUPATI TOLITOLI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Unit Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli. Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah; 4. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 188.45/274/KPTS/IV/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI.
OPERASIONAL BARANG/JASA
KESATU
:
Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli ditetapkan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun oleh atasan secara berjenjang sebagai bahan penyempurnaan.
KETIGA
:
Atasan Langsung secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Daerah kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal BUPATI TOLITOLI,
MOH. SALEH BANTILAN
