SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Satuan dan Kecamatan; 8. Satuan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 9. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; dan 11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tolitoli yang disingkat SATPOL PP DAN LINMAS. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, meliputi : 1. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2. Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan. 2
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi ; 1. Sub Bidang Operasi dan Pengendalian; dan 2. Sub Bidang Kerjasama. e. Bidang Sumber Daya Aparatur, meliputi : 1. Sub Bidang Pelatihan Dasar; dan 2. Sub Bidang Teknis Fungsional. f. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi : 1. Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2. Sub Bidang Bina Potensi Masyarakat. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara; c. pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah; e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; g. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; h. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya; 3
i. j.
k. l. m.
n. o. p.
q. r. s.
pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Satuan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; koordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Satuan Pasal 6
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SAT POL PP, di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan perencanaan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; e. mengkoordinasikan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dengan pihak terkait, sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis; f. merumuskan sasaran kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dengan mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang 4
g.
h.
i.
j. k.
l.
m.
penegakan perundang-undangan daerah, agar penyelenggaraan kinerja dapat berjalan baik; membina pegawai pada satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dan UPTD SATPOL PP DAN LINMAS di kecamatan dengan memberikan arahan untuk peningkatan motivasi kerja; mengarahkan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan memberikan petunjuk kepada bawahan untuk mengoptimalkan tugas ; menyelenggarakan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan mengacu pada visi dan misi SATPOL PP agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku; melaksanakan pengendalian tugas UPTD di lingkungan SATPOL PP, dengan memberikan pembinaan dan pengawasan agar tercipta pelayanan yang optimal; mengevaluasi kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan hasil yang telah dicapai, sehingga terukur pencapaian kinerja; melaporkan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan menyusun laporan untuk diketahui pimpinan mengenai tingkat keberhasilan yang telah dilaksanakan; dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8
Sekretariat adalah unsur staf Satuan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Satuan. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. 5
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(1)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Satuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Satuan; b. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; c. menerima dan mencatat pengeluaran / pengambilan benda berharga; d. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; e. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; f. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Satuan; g. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset Satuan; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(2)
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan pengendalian data, pembinaan evaluasi, serta perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Satuan; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Satuan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi; f. menyiapkan Bahan evaluasi pelaksanaan program Satuan, menyusun profil Satuan, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Satuan; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Pasal 15
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Bidang penegakan Perundang6
undangan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Satuan. Pasal 16 Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati; b. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati dengan aparat kepolisian, PPNS, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan instansi terkait lainnya; c. merencanakan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah dari hasil perumusan program meliputi, pembinaan, pengawasan, penyuluhan penyelidikan dan penyidikan; d. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran tugas; e. memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan memberikan arahan agar terlaksana secara baik dan benar; f. membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan untuk meningkatkan motivasi kerja; g. memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan dengan mengontrol pekerjaan yang diberikan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundangundangan daerah, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada bidang penegakan perundang-undangan daerah, pelaksanaan bahan pelayanan penyelenggaraan penegakan perundang-undangan daerah, peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati dengan teliti sehingga tugas dapat dilaksanakan secara benar; h. mengkoreksi tugas yang diberikan kepada bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada bidang penegakan perundang-undangan daerah, pelaksanaan bahan pelayanan penyelenggaraan penegakan perundang-undangan daerah produk hukum daerah, pelaksanaan penegakan terhadap pelanggar peraturan daerah, peraturan Bupati serta pelaksanaan diawasi agar sesuai dengan petunjuk dan aturan; i. mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada bidang penegakan perundang-undangan daerah, pelaksanaan bahan pelayanan penegakan perundang-undangan daerah dan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati, pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah terhadap pelanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati agar efektif dan efisien; j. melaporkan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah kepada kepala satuan dengan menyusun laporan untuk diketahui hasil kinerja yang telah dilaksanakan; dan 7
k.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari : a. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan b. Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19 Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan lingkup pengembangan kapasitas dan penerapan aturan dan prosedur pelaksanaan tugas serta pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan program dan teknis kegiatan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan evaluasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; b. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; c. merencanakan kegiatan Sub Bidang dari hasil perumusan program, dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; d. memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan dengan mengontrol pekerjaan yang diberikan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, pelaksanaan bahan pelayanan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan teliti sehingga tugas dapat dilaksanakan secara benar; e. mengoreksi tugas yang diberikan kepada bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan dan penyuluhan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah, pelaksanaan penegakan terhadap pelanggar peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati serta mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan petunjuk dan aturan; f. mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan pada pelanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; g. melaporkan kegiatan Sub Bidang kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang untuk diketahui tingkat kinerja yang telah dilaksanakan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20 Kepala Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, memimpin, melaksanakan, mengendalikan dan menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan. 8
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan program dan teknis kegiatan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; b. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; c. merencanakan kegiatan Sub Bidang dari hasil perumusan program, dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; d. memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan dengan mengontrol pekerjaan yang diberikan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, pelaksanaan bahan pelayanan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan teliti sehingga tugas dapat dilaksanakan secara benar; e. melaporkan kegiatan Sub Bidang kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang untuk diketahui tingkat kinerja yang telah dilaksanakan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 21
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Pasal 22 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan dan perumusan program ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap SKPD, instansi, lembaga masyarakat terkait; d. pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat; e. memberikan peringatan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar aturan yang berlaku; f. pemberian rekomendasi atau surat keterangan lain yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 24 (1)
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari : a. Sub Bidang Operasi dan Pengendalian; dan b. Sub Bidang Kerjasama. 9
(2)
Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 25
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang merencanakan, memimpin, melaksanakan, pengendalian operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun program dan teknis kegiatan operasi dan pengendalian penertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan tentang operasi pengendalian penertiban dalam rangka ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. pengkoordinasian dan pengendalian operasi serta penertiban di lapangan; d. sosialisai dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan; e. pelaksanaan penertiban atas pelanggaran peraturan; f. pelaksanaan evaluasi, membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 26
(1) (2)
Kepala Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kerjasama mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun program dan teknis kegiatan kerjasama penertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan tentang kerjasama dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. pengkoordinasian dan pengendalian kerjasama penertiban di lapangan; d. membangun kerjasama dan komitmen bersama dengan komponen masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan dalam rangka terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; e. pelaksanaan kerjasama penertiban atas pelanggaran peraturan; f. pelaksanaan evaluasi, membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Aparatur Pasal 27
Bidang Sumber Daya Aparatur merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Bidang Sumber Daya Aparatur yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Pasal 28 Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk untuk mengembangkan kemampuan Sumber Daya Aparatur. 10
Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melakukan penyusunan program pembinaan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta keputusan bupati; b. melaksanakan kebijakan dalam membina dan meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam peningkatan kemampuan aparatur satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; d. melaksanakan pengawasan terhadap anggota satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat agar mentaati prosedur tetap dalam penyelenggaraan tugas menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; e. merencanakan operasional kegiatan sumber daya aparatur dari hasil perumusan program dengan melakukan koordinasi agar terlaksana dengan baik; f. mengatur kegiatan bidang sumber daya aparatur dengan mengendalikan kegiatan agar terarah dan tercipta keserasian pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan; g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang sumber daya aparatur; h. mengevaluasi kegiatan sumber daya aparatur melalui hasil yang telah dicapai sehingga dapat mengukur pencapaian kinerja; i. melaporkan kegiatan bidang sumber daya aparatur untuk diketahui kepala satuan mengenai tingkat kinerja yang telah dilaksanakan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 30 (1)
(2)
Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari : a. Sub Bidang Pelatihan Dasar; dan b. Sub Bidang Teknis Fungsional. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 31
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, membimbing, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memberi arahan dan petunjuk kepada bawahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelatihan Dasar mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melakukan penyusunan program dan teknis kegiatan, kebijakan, koordinasi dan pembinaan serta pengawasan dan evaluasi pelatihan dasar aparatur satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; b. merencanakan pelaksanaan kegiatan sub bidang pelatihan dasar dari hasil perumusan program dan kegiatan; c. memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang pelatihan dasar, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada sub bidang pelatihan dasar, serta penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar dan pengawasan kegiatan pelatihan dasar; 11
d. mengoreksi dan mengontrol tugas yang diberikan kepada bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, serta penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar dan pengawasan kegiatan pelatihan dasar, dengan memperbaiki hasil kerja sesuai dengan petunjuk dan aturan; e. melaporkan kegiatan sub bidang pelatihan dasar dengan menyusun laporan untuk diketahui kepala satuan dengan menyusun laporan untuk diketahui tingkat kinerja yang telah dilaksanakan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang merencanakan, membimbing, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memberi arahan dan petunjuk kepada bawahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mempersiapkan tenaga teknis fungsional agar melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundangundangan; b. mengkoodinasikan penyediaan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga fungsional POL PP dan LINMAS dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan bidang keahliannya; c. memberikan arahan kepada para tenaga teknis fungsional melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; d. membantu kelancaran tugas dan kegiatan pembinaan SATPOL PP dan LINMAS; e. melaporkan hasil penyelenggaraan tugas dan kegiatan pada kepala satuan melalui Kepala Bidang; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Perlindungan Masyarakat Pasal 33
Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Pasal 34 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan program pembinaan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur LINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat; d. pengawasan terhadap anggota satuan LINMAS agar selalu taat dan mematuhi prosedur tetap dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat; e. menyiapakan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang terkait lingkup tugasnya; 12
f. g. h. i. j. k.
menyusun dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan terhadap masyarakat; menyusun rumusan kegiatan, pengkajian, analisa data dan informasi perlindungan masyarakat; menyusun rumusan kejadian dan mengkoordinasikan kepada instansi terkait; menyusun rumusan kegiatan, pengkajian, analisa data dan informasi tentang Satuan Linmas dan bina potensi masyarakat; menyusun rumusan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas LINMAS; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 36
(1)
(2)
(1)
(2)
Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; dan b. Sub Bidang Bina Potensi Masyarakat. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 37 Kepala Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, merumuskan, melaksankan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan program dan teknis kegiatan Satuan LINMAS; b. pelaksanaan kebijakan tentang satuan LINMAS dalam kegiatan perlindungan masyarakat; c. pengkoordinasian dan pembinaan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat; d. pengawasan dan evaluasi terhadap anggota LINMAS dalam kegiatan perlindungan masyarakat; e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi sub bidang satuan perlindungan masyarakat; f. membuat prosedur tetap terkait dengan penugasan Satuan LINMAS dalam penanganan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan penyelenggaraan pemilu; g. melaksanakan kerjasama dan koordinasi kepada SKPD maupun Instansi/ lembaga terkait; h. melaksanakan kegiatan monitoring, pengawasan dan pengendalian satuan linmas di lapangan; i. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi tugas pokok dan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satuan LINMAS; j. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan satuan perlindungan masyarakat; k. menginventarisir data peralatan satuan/personil yang dibutuhkan bagi kegiatan satuan perlindungan masyarakat; l. mendokumentasikan hasil kegiatan; m. menugaskan segenap Satuan LINMAS dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; n. memberikan rekomendasi dan mengkoordinasikan dengan SKPD dan instansi terkait yang berhubungan dengan Satuan LINMAS; o. memberikan rekomendasi terkait dengan penugasan Satuan LINMAS; p. meningkatkan kapasitas aparatur Satuan LINMAS; 13
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tupoksi; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 38 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, membimbing kegiatan pembinaan potensi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun program dan teknis kegiatan bidang potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan tentang potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat; c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kegiatan masyarakat dan potensi masyarakat dengan pihak terkait; d. pengawasan dan evaluasi terhadap anggota masyarakat yang mempunyai potensi dalam perlindungan masyarakat; e. menyiapkan bahan kajian dan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi sub bidang bina potensi masyarakat dalam upaya perlindungan bagi masyarakat; f. merencanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; g. melaksanakan kerjasama dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pengkajian dan penelitian dengan instansi terkait; h. meningkatkan kapasitas aparatur di sub bidang; i. melaporkan hasil kerja kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya kepada kepala bidang; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 39
(1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalaui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40
Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 14
(2) (3) (4)
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 45 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 46 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 47 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 48 Apabila Kepala Satuan berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Satuan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 (1)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 15
(2)
Perlindungan Masyarakat wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan. Pasal 50
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 53 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 57
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
16
