SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli; dan 10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli yang disingkat DINKES. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi DIKLAT dan Pengembangan SDM Kesehatan; 2. Seksi Jaminan Kesehatan; dan 3. Seksi Data Infomasi dan LITBANG Kesehatan; d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja; dan 3. Seksi Surveilans Epidemiologi, Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Kesehatan Matra. e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Kesehatan Keluarga; 2. Seksi Promosi Kesehatan;dan 3. Seksi Gizi Masyarakat. 2
f.
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan khusus dan komunitas; dan 3. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; b. penyusunan program kegiatan di bidang kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang kesehatan; d. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan; e. pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan tenaga pengelolah kesehatan; f. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan dan upaya pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan kabijakan rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah; g. pendayagunaan tenaga kesehatan; h. pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan; i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; j. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dab fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya. 3
Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; f. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4
Pasal 13 (1) (2)
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; d. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; e. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; f. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; g. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; h. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; i. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14 Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Pasal 15
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan merupakan unsur pelaksana Dinas Kesehatan di bidang pengembangan sdm kesehatan dan Jaminan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun dan merumuskan kebijakan tekhnis dalam bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan. 5
Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun dan merencakan kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan, serta pemberdayaan profesi; b. mengembangkan dan meningkatkan sistim informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan kesehatan; c. menyusun rencana program lima tahunan dan tahunan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan berupa pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan distribusi tenaga kesahatan, pengembangan kerjasama dan pengendalian dalam pelaksanaan jaminan kesehatan serta pengembangan data informasi dan penelitian kesehatan daerah; d. mengatur pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, dan jaminan kesehatan serta data dan informasi penelitian kesehatan; e. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap program kerja pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan serta data dan informasi penelitian kesehatan; f. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang; g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan serta data dan informasi penelitian kesehatan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
(2)
(1)
(2)
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, terdiri dari : a. Seksi DIKLAT dan Pengembangan SDM Kesehatan; b. Seksi Jaminan Kesehatan; dan c. Seksi Data Infomasi dan LITBANG Kesehatan. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19 Kepala Seksi DIKLAT dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi DIKLAT dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan; b. mengarahkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; c. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan rekruitmen serta distribusi tenaga kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah ketenagaan; d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kesehatan; f. melaksanakan pemberdayaan profesi dan pengembangan jabatan fungsional bagi tenaga kesehatan; g. mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan rekomendasi ijin praktek tenaga kesehatan; 6
h. i. j. k.
melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen tenaga kesehatan; melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20
(1) (2)
Kepala Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengembangan jaminan kesehatan; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program pelaksanaan jaminan kesehatan; b. menyusun rencana pelaksanaan pengembangan sistem jaminan kesehatan c. melaksanakan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan; d. melaksanakan kegiatan verifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan; e. mengkoordinasikan sistem manajemen pengembangan kepesertaan program jaminan kesehatan; f. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pelaporan pelaksanaan program jaminan kesehatan; g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pengembangan program sistem jaminan kesehatan; h. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21
(1)
(2)
Kepala Seksi Data Infomasi dan LITBANG Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyediaan data serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Data Infomasi dan LITBANG Kesehatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program di bidang pengembangan data informasi serta penelitian kesehatan; b. merencanakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data-data kesehatan; c. melaksanakan pengumpulan dan penyampaian informasi data dasar puskesmas dan jaringannya; d. melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan penyajian data capaian hasil pelaksanaan program pembangunan kesehatan; e. mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan penelitian bidang kesehatan antara lain meliputi pelaksanaan kegiatan riset kesehatan daerah, kegiatan survey atau study dalam lingkup pengembangan kesehatan; f. melaksanakan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah antara lain meliputi sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS) dan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA); g. melaksanakan pengembangan sistim kebijakan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; h. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pengembangan data dan informasi serta penelitan bidang kesehatan; i. melaksanakan kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan data serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; 7
j. k.
menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pasal 22
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan merupakan unsur pelaksana Dinas Kesehatan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, surveilans epidemiologi, karantina, penanggulangan krisis kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan serta kesehatan kerja. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, surveilans epidemiologi, karantina, penanggulangan krisis kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan serta kesehatan kerja; b. melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tidak menular, penyakit yang bersumber dari binatang, surveillance, epidomiologi; investigasi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB); c. melaksanakan kegiatan pengembangan lingkungan sehat; d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kesehatan kerja, hiperbarik dan kedirgantaraan; e. melaksanakan penyediaan sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; f. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; g. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja bidang; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25 (1)
(2)
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari : a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja; dan c. Seksi Surveilans Epidemiologi, Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Kesehatan Matra. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26
(1)
Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit. 8
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular langsung, penyakit tidak menular serta menyebarluaskan informasi cara pencegahan dan pemberantasannya; b. melaksanakan kegiatan pengendalian vector dan pengendalian penyakit yang bersumber dari binatang seperti penyakit arbovirosis, zoonosis dan filariasis; c. melaksanakan kegiatan imunisasi, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; d. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan program pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27 (1)
(2)
(1)
(2)
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan dan peningkatan penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. merencanakan program penyehatan lingkungan meliputi penyehatan air, kualitas lingkungan, penyehatan kawasan, penyehatan tempat-tempat umum, sanitasi dasar, sanitasi darurat dan kesehatan kerja; b. melaksanakan dan mengembangkan program lingkungan sehat meliputi kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), pemeliharaan kualitas lingkungan dan kualitas air minum yang bersih dan sehat; c. melaksanakan kegiatan peningkatan hygiene sanitasi pangan (HSP) dan bahan pangan meliputi pengelolaan hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan depot air minum isi ulang; d. melaksanakan kegiatan pengamanan limbah baik berupa limbah industri maupun limbah rumah tangga serta pengelolaan pestisida; e. melaksanakan kegiatan pengendalian dampak pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan akibat perubahan ilkim; f. melaksanakan kegiatan berkaitan dengan surat keterangan atau rekomendasi laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan, industri rumah tangga dan depot air minum isi ulang; g. melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat lingkungan kerja; h. merencanakan dan melaksanakan penelitian tentang tindakan kemungkinan terjadinya penyakit di lingkungan dan di tempat-tempat kerja; i. melaksanakan pemantauan, mionitoring dan evaluasi program penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 28 Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Kesehatan Matra mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan peningkatan surveilans epidemiologi, penanggulangan krisis kesehatan dan kesehatan matra. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Kesehatan Matra mempunyai fungsi, sebagai berikut : 9
a.
merencanakan dan melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi, penanggulangan krisis kesehatan dan kesehatan matra; b. melaksanakan kegiatan pengamatan penyakit berpotensial KLB, karantina, investigasi dan penyelidikan kejadian luar biasa dan keracunan; c. melasanakan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan kegawatdaruratan bidang kesehatan; d. melaksanakan kegiatan kesehatan matra meliputi kesehatan haji, kesehatan transmigrasi, kesehatan pada situasi khusus, perkemahan, hiperbarik, situasi darurat di udara, di darat dan di air serta kesehatan matra lainnya; e. melaksanakan pemantauan monitoring dan evaluasi kegiatan surveilans epidemiologi, penanggulangan krisis kesehatan dan kesehatan matra; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pasal 29
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan merupakan unsur pelaksana Dinas Kesehatan di bidang bina kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, tekhnis peningkatan dan pengendalian kesehatan masyarakat, kesehatan keluarga dan KB, promosi kesehatan serta gizi masyarakat. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengkoordinasikan pelaksanaan program kesehatan masyarakat dengan unit terkait agar di peroleh sinkronisasi dalam pelaksanaan programnya; b. mengarahkan pelaksanaan kegiatan puskesmas dan pustu serta usaha kesehatan sekolah; c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama di bidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan; d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kesehatan masyarakat pada masing–masing seksi di bidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan; e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan; f. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap program kerja di bidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. g. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : a. Seksi Kesehatan Keluarga; b. Seksi Promosi Kesehatan; dan c. Seksi Gizi Masyarakat. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 10
(1)
(2)
(1) (2)
Pasal 33 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan dan pengendalian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun dan merencanakan kegiatan kesehatan keluaga; b. merencanakan kegiatan tentang program kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; d. melaksanakan pelayanan program keluarga berencana dan bimbingan tehnis kesehatan reproduksi; e. melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan keluarga; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34 Kepala Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis pengembangan promosi kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi Kesehatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun dan merencanakan kegiatan promosi kesehatan; b. melaksanakan kegiatan dukungan sosial dan pelaksanaan advokasi; c. melaksanakan bimbingan tehnis kegiatan promosi kesehatan; d. melakukan promosi kegiatan dengan menggunakan metode, teknik dan teknologi promosi; e. menyiapkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan promosi kesehatan seperti sosialisasi kesehatan; f. melaksanakan penyuluhan dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan berupa kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM); g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 35
(1)
Kepala Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis peningkatan, pengendalian dan pembinaan gizi masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Gizi Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun dan merencanakan kegiatan penyuluhan gizi masyarakat; b. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah gizi seperti gizi mikro, gizi makro, gizi institusi dan SKPG; c. melaksanakan bimbingan tehnis program bimbingan gizi; d. melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan Pasal 36
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan merupakan unsur pelaksana Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan 11
makanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan khusus dan komunitas dan farmanin. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus dan komunitas serta farmanin; b. menyusun rencana program di bidang pelayanan kesehatan dan pengawasan obat, makanan dan minuman; c. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; d. melaksanakan kegiatan kesehatan khusus dan komunitas; e. melaksanakan kegiatan pengawasan obat, makanan dan minuman; f. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang; g. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap program kerja bidang pelayanan kesehatan dan pengawasan obat, makanan dan minuman; h. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang; i. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan dan pengawasan obat, makanan dan minuman; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 39 (1)
(2)
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan khusus dan Komunitas; dan c. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(1)
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pembinaan, pengendalian pelaksanaan serta memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; b. membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan meliputi rujukan spesialistik berdasarkan sistem rujukan; c. pengelolaan pelayanan rujukan dasar dan rujukan sekunder; d. mengelola dan menganalisa laporan puskesmas dan melalui bimbingan teknis ke puskesmas; e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; f. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 12
Pasal 41 (1). Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Komunitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pembinaan, pengendalian pelaksanaan serta memberikan pelayanan kesehatan khusus dan komunitas. (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Komunitas, mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan program kesehatan khusus dan komunitas; b. melaksanakan penyuluhan kesehatan khusus dan komunitas seperti kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan perkotaan, daerah tertinggal dan terpencil, kesehatan indera, serta kesehatan tradisional; c. mengelola dan menganalisa laporan puskesmas dan melalui bimbingan teknis ke puskesmas sehubungan dengan pelayanan kesehatan khusus dan komunitas. d. membimbing secara teknis bina pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan perkotaan,daerah tertinggal dan terpencil, kesehatan indera serta kesehatan tradisional di sarana kesehatan dan non kesehatan; e. melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa kesehatan olahraga, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan perkotaan, daerah tertinggal dan terpencil, kesehatan indera serta kesehatan tradisional; f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan kesehatan khusus dan komunitas; g. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42 (1)
(2)
Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pembinaan, pengendalian pelaksanaan serta menyiapkan bahan dalam upaya farmanin. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. melaksanakan kegiatan pembinaan farmasi komunitas dan klinik; c. melaksanakan pengawasan obat (termasuk obat narkotika, psikotropika dan zat adiktif), makanan dan minuman; d. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok dan alkohol; e. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi persediaan farmamin; dan f. melaksanakan proses penerbitan rekomendasi izin yang berkaitan dengan Farmamin g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan pengawasan obat dan makanan. h. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi; i. melaporkan hasil kegiatan Seksi; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13
Bagian Ketujuh UPTD Pasal 43 (1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44
Pada Dinas Kesehatan, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 47 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Kesehatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 48 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 49 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 50 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
14
Pasal 51 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 52 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Dinas Kesehatan wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini; Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 54
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 22 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 55 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, Ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, Ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006 15
