SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu untuk menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Tekis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; dan 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tolitoli yang disingkat BAKESBANGPOL. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, meliputi : 1. Sub Bidang Lembaga Politik ; dan 2. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan. d. Bidang Integrasi Bangsa, meliputi : 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan 2. Sub Bidang Pembauran. 2
e. Bidang Budaya Politik, meliputi : 1. Sub Bidang Demokrasi dan HAM; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik. f. Bidang Kewaspadaan, meliputi : 1. Sub Bidang Pencegahan Konflik; dan 2. Sub Bidang Penanganan Konflik. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,perlengkapan, kehumasan dan kearsipan e. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); g. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; h. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan tugasi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 6 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kewenangannya. 3
Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; b. merumuskan, menyusun dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja; c. melaksanakan dekonsentrasi di bidang kesatuan bangsa dan politik, mencakup bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, budaya politik dan kewaspadaan; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; e. mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis; f. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitasi dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan dan pembauran persatuan bangsa; g. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai bencana dan kerusuhan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa; h. mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum; i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; j. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Badan. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan dan perbendaharaan; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. 4
(2)
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(2)
(1) (2)
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Badan; b. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; c. menerima dan mencatat pengeluaran / pengambilan benda berharga; d. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; e. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; f. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Badan; g. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset Badan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14 Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan pengendalian data, pembinaan evaluasi serta perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Badan; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi; f. menyiapkan Bahan evaluasi pelaksanaan program Badan, menyusun profil Badan, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Badan; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 5
Bagian Ketiga Bidang Hubungan Antar Lembaga Pasal 15 Bidang Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Hubungan Antar Lembaga yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pembinaan hubungan antar lembaga; b. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; c. menyusun rencana kerja dan kegiatan bidang hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan acuan kerja; d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan operasional dan kegiatan, bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga politik; e. merumuskan kebijakan fasilitasi administratif bantuan ormas dan parpol; f. melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang bidang kemasyarakatan dan politik; g. menghimpun dan mengevaluasi informasi dari berbagai media massa tentang informasi perkembangan lembaga kemasyarakatan dan politik; h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari : a. Sub Bidang Lembaga Politik; dan b. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19 (1) Kepala Sub Bidang Lembaga Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta menyiapkan bahan pembinaan teknis terhadap Lembaga Politik. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Lembaga Politik mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; b. menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bidang lembaga politik sebagai pedoman dan acuan kerja; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis pembinaan hubungan dengan lembaga politik; 6
d. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi organisasi politik dan pemilu; e. melakukan pengumpulan data aktual perkembangan partai politik dan pelaksanaan pemilu; f. menghimpun informasi dari berbagai media massa dan kepustakaan di bidang penyelenggaraan pemilu dan partai politik; g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; h. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; b. menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bidang lembaga kemasyarakatan sebagai pedoman dan acuan kerja; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis pembinaan hubungan dengan lembaga kemasyarakatan; d. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan pemuda; e. melakukan pengumpulan data aktual perkembangan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan; f. menghimpun informasi dari berbagai media massa dan kepustakaan di bidang lembaga kemasyarakatan; g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; h. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Integrasi Bangsa
Pasal 21 Bidang Integrasi Bangsa merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Integrasi Bangsa yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 22 Kepala Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pendampingan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Integrasi Bangsa. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi, sebagai berikut : 7
a. b.
c.
d. e. f. g. h. i. j.
(1)
(2)
(1)
(2)
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi wawasan kebangsaan dan pembauran; menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, pemantapan ideologi dan bela negara; menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara; menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan; menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama; menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan wawasan kebangsaan; menyiapkan bahan program kerja/kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang wawasan kebangsaan; dan pembauran; melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 24 Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari : a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan b. Sub Bidang Pembauran. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 25 Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan dalam melakukan pembinaan Wawasan Kebangsaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan pengembangan wawasan kebangsaan; c. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kader kepemimpinan bangsa, penetapan kesadaran bela negara, pemantapan ideologi bangsa, pemantapan ketahanan nasional dan inventarisasi keanekaragaman budaya/kultur adat istiadat, hak-hak dasar/asasi aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pembauran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan dalam melakukan pembinaan pembauran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembauran mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan pembauran kebangsaan, 8
kewarganegaraan dan kearifan lokal, kerukunan antar umat beragama, kerukunan hidup antar suku, agama, ras maupun golongan, kajian, pengembangan dan implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; c. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pembentukan organisasi kemasyarakatan menyangkut pembauran kebangsaan; d. melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian keberadaan organisasi keagamaan dan kepercayaan, tempat peribadatan, suku, agama, ras maupun golongan; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait; f. melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Budaya Politik Pasal 27 Bidang Budaya Politik merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Budaya Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 28 Kepala Bidang Budaya Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pendampingan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Budaya Politik . Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Budaya Politik mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, serta menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan pembinaan budaya politik, organisasi politik dan penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan demokratisasi; b. menyiapkan bahan program kerja/kegiatan bidang budaya politik; c. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; d. melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 30 (1) Bidang Budaya Politik, terdiri dari : a. Sub Bidang Demokrasi dan HAM; dan b. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 31 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Demokrasi dan HAM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan pembinaan Demokrasi dan HAM. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Demokrasi dan HAM mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bidang; b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan 9
c. d. e.
f. g. h.
eksistensi demokrasi dan hak azasi manusia; melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi, bantuan keuangan bagi partai politik peserta pemilu; memfasiltasi pelaksanaan kegiatan pilpres dan pemilukada; melaksanakan penyiapan bahan rumusan, fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan administrasi pergantian antar waktu (PAW) keanggotaan DPRD; melakukan monitoring kegiatan/agenda kerja partai politik seperti MUSDA, MUSCAB, MUSWIL, KONFERDA, RAKERWIL, RAKERDA dan sebagainya; melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan dalam upaya Pengembangan Etika Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika Politik mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bidang; b. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik; c. melaksanakan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat serta pengembangan etika politik; d. melaksanakan penyusunan program fasilitasi, mediasi dan komunikasi/ hubungan dengan partai politik; e. melaksanakan fasilitasi, mediasi, komunikasi dengan partai politik; f. melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi antar partai politik; g. menyiapkan penyelenggaraan seminar dan lokakarya di bidang politik; h. melaksanakan pendidikan pengembangan etika politik bagi pemuda, pelajar dan mahasiswa; i. melaksanakan pembuatan laporan tugas pelaksanaan dan fungsinya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Kewaspadaan \\\\\
Pasal 33 Bidang Kewaspadaan merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 34 Kepala Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kewaspadaan. Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan orang asing, pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanggulangan sosial, koordinasi penanganan konflik, serta masalah politik, sosial budaya dan ekonomi; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik, antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah, potensi kerawanan konflik baik konflik 10
c. d. e. f.
politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal, kerjasama intelkam, masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan prilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA); menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan; melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 36
(1)
Bidang Kewaspadaan, terdiri dari : a. Sub Bidang Pencegahan Konflik; dan b. Sub Bidang Penanganan Konflik. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 37
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pendampingan pada kegiatan Pencegahan Konflik; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik mempunyai fungsi, sebagai berikut : Pasal 38
(1)
(2)
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Penanganan Konflik; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kerja Sub Bidang; b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan perbatasan, penanganan konflik dan orang asing serta lembaga asing; c. melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian dan pemantauan aktivitas orang asing serta lembaga asing; d. melaksanakan penyiapan bahan rumusan desk pemantauan pulau-pulau kecil terluar; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 39 Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalaui Keputusan Bupati.
11
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan; Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 45 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 46 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 47 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 48 Apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan. 12
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, maka setiap pemangku jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini; Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Pasal 50
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 41
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
13
