SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu untuk menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 9. Search And Rescue adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia akibat bencana selanjutnya disebut SAR; 10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tolitoli; 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disaebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; dan 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli yang disingkat BPBD. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pencegahan; dan 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
2
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari : 1. Sub Bidang Kedaruratan; dan 2. Sub Bidang Logistik. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan 2. Sub Bidang Rekonstruksi. f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari : 1. Sub Bidang Proteksi Kebakaran; dan 2. Sub Bidang Diklat. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dalam rangka desentralisasi di bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana; e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; i. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien; j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh; k. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3
m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); n. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; o. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 6 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan dan mengkoordinasikan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran; b. memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; d. pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana; e. pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dan kebakaran; f. pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; h. mengorganisasikan penyusunan RENJA tahunan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; i. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Badan, melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; j. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati, LKPD dan LPPD setiap akhir tahun; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11
(1)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Badan; b. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; c. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; d. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; e. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; f. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Badan; g. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan; 5
h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset Badan; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14 (1)
(2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan pengendalian data, pembinaan evaluasi, serta perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Badan; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi; f. menyiapkan Bahan evaluasi pelaksanaan program Badan, menyusun profil Badan, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Badan; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 15
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b. mengarahkan, mengevaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan penetapan petunjuk tehnis pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya; 6
e. f.
g.
h.
i.
j. k. l. m.
mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap bencana; menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemapuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; menyelia laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Badan; mengkoordinasikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; mengkoordinasikan, fasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan standar keselamatan; merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18
(1)
(2)
(1)
(2)
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari : a. Sub Bidang Pencegahan; dan b. Sub Bidang Kesiapsiagaan Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19 Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinan teknis pencegahan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Pencegahan; b. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan standar keselamatan; c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya; d. merencanakan kegiatan dan melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana; e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan gladi lapangan serta Pelatihan SAR; f. merencanakan kegiatan dan pemantauan serta penyebaran informasi sebelum terjadi bencana; g. memberi petunjuk dan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media; h. merencanakan kegiatan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana; 7
i.
merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana; j. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana; k. merencanakan kegiatan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; l. menyusun dan membuat laporan berkala Sub Bidang Pencegahan; m. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pencegahan; n. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan pencegahan; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan kesiapsiagaan; b. mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan kesiapsiagaan; c. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan standar keselamatan; d. merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana meliputi kegiataan pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana; e. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemberdayaan bencana dalam rangka kesiapsiagaan pada tahap prabencana; f. merencanakan kegiatan, melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada prabencana; g. menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan persyaratan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman menghadapi bencana; h. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesiapsiagaan; i. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sub Bidang Kesiapsiagaan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Kedaruratan dan Logistik Pasal 21
Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bidang Kedaruratan dan Logistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 8
Pasal 22 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pendampingan serta melakukan evaluasi Bidang Kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik; c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana; d. penyediaan dan pengkoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana; e. mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik sarana dan prasarana; f. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang Kedaruratan dan Logistik; g. membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 24 (1)
(2)
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari : a. Sub Bidang Kedaruratan; dan b. Sub Bidang Logistik. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 25
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan tanggap darurat; b. merencanakan kegiatan dan melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pencarian, evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana; c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (SAR); d. penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat; e. merencanakan kegiatan, fasilitasi dan menyiapkan pusat kendali bencana urusan tanggap darurat; f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan menyusun standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan personil urusan tanggap darurat; 9
g. merencanakan kegiatan, membantu komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan status keadaan daerah sesuai dengan tingkatan bencana; i. merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi agar tercapai keterpaduan penanggulangan bencana; j. merencanakan dan menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan kedaruratan; k. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sub Bidang Kedaruratan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 26 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan untuk menyelenggarakan penyediaan dan pengkoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Distribusi dan Logistik; b. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan pengarahan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat; d. merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyediaan logistik dan peralatan untuk melakukan tanggap darurat; e. membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan sumber data yang ada sebagai bahan masukan kepada atasan; f. merencanakan dan menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan distribusi dan logistik; g. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan distribusi dan logistik; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
\\\\\
Bagian Kelima Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 27 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 28 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan 10
bimbingan teknis, pendampingan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; b. mengarahkan, evaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; c. menyusun konsep sasaran dan penetapan petunjuk teknis dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi; d. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; e. menyelia laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; f. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk pedoman penanggulangan bencana; g. mengkoordinasikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; h. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi; i. membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 30 (1)
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan b. Sub Bidang Rekonstruksi. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 31
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan perencanaan dan pengaturan rehabilitasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan rehabilitasi ; b. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyusunan rehabilitasi pada wilayah terkena bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat; c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pasca bencana; d. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan rehabilitasi; 11
e. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sub Bidang Rehabilitasi; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan, menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan rekonstruksi pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan rekonstruksi; b. mengkoordinasi dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat pada wilayah pasca bencana; c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi pasca bencana; d. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan rekonstruksi; e. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan rekonstruksi; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. \\\\\
Bagian Keenam Bidang Pemadam Kebakaran Pasal 33 Bidang Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 34 Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemadam Kebakaran. Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan pemadam kebakaran; b. menyusun konsep sasaran, mengumpulkan bahan peningkatkan SDM tingkat dasar, lanjutan, instruktur, training of trainner dan inspektur pemadam; c. menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan penetapan petunjuk tehnis pelaksanaan dalam urusan pemadam kebakaran; d. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi Bidang Pemadam Kebakaran; e. membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Bidang Pemadam Kebakaran; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 12
Pasal 36 (1)
(2)
(1)
(2)
Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari : a. Sub Bidang Proteksi Kebakaran; dan b. Sub Bidang Diklat. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 37 Kepala Sub Bidang Proteksi Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pendampingan pada kegiatan proteksi kebakaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan proteksi kebakaran; b. mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan proteksi kebakaran; c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan proteksi dalam penanggulangan terjadinya kebakaran yang dilaksanakan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis; d. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan menyusun standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan personil pemadam kebakaran; e. merencanakan kegiatan, melaksanakan penanggulangan dan pemadaman atas terjadinya peristiwa kebakaran baik pada rumah tangga, gedung kantor, lingkungan permukiman penduduk, kebun dan kawasan hutan; f. merencanakan kegiatan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evakuasi terhadap korban kebakaran; g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan peralatan-peralatan teknis dalam penanggulangan dan pemadaman saat terjadinya kebakaran; h. merencanakan dan menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan operasional proteksi kebakaran; i. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sub Bidang Proteksi Kebakaran; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 38
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) pemadam kebakaran; b. mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi tenaga pemadam kebakaran; c. merencanakan kegiatan dan mengumpulkan bahan kebijakan operasional peningkatkan SDM teknik pemadaman; d. menyusun konsep sasaran, mengumpulkan bahan peningkatkan SDM tingkat dasar, lanjutan, instruktur, TOT dan inspektur pemadam; e. merencanakan dan menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan diklat pemadam kebakaran; 13
f.
merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sub Bidang Diklat; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Ketujuh UPTD Pasal 39 (1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalaui Keputusan Bupati.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
14
Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 45 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 46 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 47 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 48 Apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, maka setiap pemangku jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Pasal 50
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 26 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15
Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.
Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 55
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
16
