BUPATI TOLITOLI
PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 BUPATI TOLITOLI Menimbang
:
a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tolitoli tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
1
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 2
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 131); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tolitoli Nomor 78); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tolitoli Nomor 128).
3
Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 4. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 18 Tahun 2013 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawanban, dan pengawasan keuangan daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang. BAB II LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Pertama Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 2 1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya. 2. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. 5
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran,neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 4. Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 3 1. PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. 2. PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas : 1. PENDAPATAN a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
23.494.775.850,50
b. Dana Transfer
Rp.
637.850.737.617,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Rp.
3.330.740.700,00
Jumlah Pendapatan
Rp. 664.676.254.167,50
6
2. BELANJA a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai
Rp. 300.639.655.961,00
2) Belanja Bunga
Rp.
0
3) Belanja Subsidi
Rp.
2.250.000.000,00
4) Belanja Hibah
Rp.
11.598.331.250,00
5) Belanja Bantuan Sosial
Rp.
9.528.350.900,00
6) Belanja Bagi Hasil
Rp.
0
7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
14.115.124.975,00
8) Belanja Tidak Terduga
Rp.
1.411.232.275,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp. 339.542.695.361,00
b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai
Rp.
23.030.813.100,00
2) Belanja Barang dan Jasa
Rp.
132.431.514.259,00
3) Belanja Modal
Rp. 161.011.024.649,09
Jumlah Belanja Langsung
Rp. 316.473.352.008,09
Jumlah Belanja
Rp. 656.016.047.369,00
Surplus / (Defisit)
Rp.
8.660.206.798,50 7
3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan
Rp.
38.181.031.862,80
b. Pengeluaran
Rp.
1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto
4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
Rp.
37.181.031.862,80
Rp.
45.841.238.661,21
Pasal 5 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tolitoli ini. Pasal 6 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. Pasal 7 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tolitoli ini.
8
BAB III PENUTUP Pasal 8 Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tolitoli tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 30 Juni 2014 BUPATI TOLITOLI
MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 30 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,
H. NURDIN HK BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2014 NOMOR 6 9
