SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan 11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tolitoli yang disingkat DISNAK KESWAN. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Usaha Peternakan, meliputi : 1. Seksi Pengelolaan Mutu dan Hasil; 2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan; dan 3. Seksi Pemasaran dan Hasil Peternakan. d. Bidang Budidaya, meliputi : 1. Seksi Ruminansia; 2. Seksi Non Ruminansia; dan 3. Seksi Kelembagaan dan Teknologi. e. Bidang Sarana Produksi Peternakan, meliputi : 1. Seksi Pembibitan; 2. Seksi Pakan; dan 3. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan. 2
f.
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier, meliputi : 1. Seksi Perlindungan dan Pencegahan Penyakit; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veternier. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. penyusunan program kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; c. pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; d. penyusunan rencana pembangunan pengawasan dan pengendalian di bidang peternakan dan kesehatan hewan; e. Penyeleggaraan tugas-tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah; f. penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas di bidang Peternakan; g. pelaksanaan penyuluhan, pengkajian dan penerapan teknologi di bidang peternakan; h. pelaksanaan pemberian bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi peternakan; i. pengelolaan sarana usaha di bidang peternakan; j. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit di bidang peternakan; k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; l. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; m. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3
BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan; e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; f. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 4
Pasal 12 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; f. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 5
Bagian Ketiga Bidang Usaha Peternakan Pasal 15 Bidang Usaha Peternakan merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bidang Usaha Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan penyuluhan di Bidang Usaha Peternakan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Usaha Peternakan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang usaha peternakan; b. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menyelesaikan masalah di bidang usaha peternakan; c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha peternakan; d. menyusun rencana kegiatan dan menetapkan program kerja dibidang usaha peternakan; e. mengembangkan kemitraan, pengembangan modal usaha di bidang usaha peternakan ; f. melakukan pemantauan, pengawasan dan membimbing pengolahan hasil ternak; g. menyiapkan bahan intensifikasi, inventarisasi, melaksanakan bimbingan pemasaran ternak; h. melaksanakan pengolahan mutu dan hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan dan melakukan pemasaran hasil peternakan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
(2)
Bidang Usaha Peternakan, meliputi : a. Seksi Pengolahan Mutu dan Hasil Peternakan; b. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan; dan c. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengolahan Mutu dan Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin, membina dan mengkoordinasikan kegiatan operasional program menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitas pelaksanaan bimbingan hasil ternak, penanganan pasca panen dan mutu hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Mutu dan Hasil Peternakan mempunyai fungsi, sebagai berikut: a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengolahan mutu dan hasil usaha peternakan; b. melaksanakan evaluasi analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitas pelaksanaan pengolahan hasil peternakan serta penanganan pasca panen; c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitas pengolahan hasil peternakan; 6
d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitas penanganan pasca panen; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20 (1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi Pengembangan Usaha Peternakan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana Seksi sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. melaksanakan bimbingan penguatan kelembagaan kepada masyarkat peternak, kelompok tani ternak dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang peternakan; c. melaksanakan penataan dan pengaturan terhadap pengembangan usaha peternakan; d. melaksanakan penyuluhan dan pengkajian terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat peternak; e. melaksanakan pemrosesan dan/atau pemberian rekomendasi terhadap persyaratan perizinan di bidang usaha peternakan; f. melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, hasil ternak dan usaha pengolahan hasil ternak; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21
(1)
(2)
Kepala Seksi Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan, penyediaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. pengolahan dan penyajian data informasi pasar hasil peternakan; b. pelaksanaan bimbingan promosi dan pemasaran hasil peternakan; c. pelaksanaan bimbingan/pembinaan sistem informasi pemasaran hasil peternakan; d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan hasil peternakan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bagian Keempat Bidang Budi Daya Pasal 22
Bidang Budi Daya merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bidang Budi Daya yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Budi Daya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana Budi Daya Peternakan. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Budi Daya mempunyai fungsi, sebagai berikut : 7
a. b. c. d. e. f. g.
melaksanakan pembinaan terhadap petani peternak secara perorangan, kelompok dan badan hukum yang bergerak di bidang peternakan; melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya, teknologi produksi dan reproduksi ternak; melaksanakan peningkatan mutu genetik ternak dan peningkatan mutu pakan ternak; melaksanakan identifikasi, penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak serta penyebaran dan pengembangan hijauan pakan ternak; melaksanakan urusan penataan, distribusi dan redistribusi ternak; melaksanakan pengawasan, peredaran dan penggunaan bibit ternak dan pakan ternak; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25
(1)
Bidang Budi Daya, meliputi : 1. Seksi Ruminansia; 2. Seksi Non Ruminansia; dan 3. Seksi Kelembagaan dan Teknologi. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Seksi Ruminansia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan ruminansia. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ruminansia mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta standarisasi teknis pelaksanaan kegiatan budidaya ruminansia, kawasan ruminansia dan padang penggembalaan/pastura; c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pembinaan pelaksanaan kegiatan budidaya dan produksi ruminansia; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengaturan kawasan budidaya ruminansia dan padang penggembalaan/pastura dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pemantauan pengawasan kawasan budidaya ruminansia dan radang penggembalaan/pastura; f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan peternakan dan kesehatan hewan; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penetapan kawasan pengembangan ruminansia; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27
(1)
(2)
Kepala Seksi Non Ruminansia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan non ruminansia. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Non Ruminansia mempunyai fungsi, sebagai berikut : 8
a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi non ruminansia; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan budidaya non ruminansia dan kawasan non ruminansia; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan budidaya dan produksi non ruminansia; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengaturan kawasan budidaya non ruminansia dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pemantauan, pengawasan kawasan budidaya non ruminansia; f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan peternakan dan kesehatan hewan; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penetapan kawasan pengembangan budidaya non ruminansia; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fugsinya. Pasal 28 (1)
(2)
Kepala Seksi Kelembagaan dan Teknologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pengembangan kelembagaan dan teknologi peternakan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Teknologi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan kelompok, asosiasi budidaya ternak dan teknologi budidaya ternak; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelompok, asosiasi budidaya ternak; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemantauan pengawasan kelompok, asosiasi budidaya ternak dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pemantauan pengawasan penerapan teknologi budidaya ternak; f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan peternakan dan kesehatan hewan; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penetapan lokasi, kelompok dan teknologi budidaya ternak rakyat; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Sarana Produksi Peternakan Pasal 29
Bidang Sarana Produksi Peternakan merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bidang Sarana Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Sarana Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan. 9
Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Sarana Produksi Peternakan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana produksi peternakan; b. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang sarana produksi peternakan; c. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang sarana produksi peternakan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
(2)
(1)
(2)
(1) (2)
Bidang Sarana Produksi Peternakan, terdiri dari : a. Seksi Pembibitan; b. Seksi Pakan; dan c. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33 Kepala Seksi Pembibitan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembibitan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembibitan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan pembibitan, produksi dan peredaran bibit/benih; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembibitan, produksi dan peredaran bibit/ benih; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengaturan kawasan pembibitan dan peredaran bibit / benih dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan unit pembibitan dinas dan pembibitan rakyat/swasta; f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pengaturan kawasan sumbersumber bibit dan plasma nutfah ; h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, pengawasan penerapan standar teknis mutu dan peredaran bibit/benih/embrio; i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34 Kepala Seksi Pakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan penyelenggaraan urusan pakan ternak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pakan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundangan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perbanyakan, produksi dan peredaran pakan/bahan baku pakan/ konsentrat/hijauan makanan ternak; 10
c.
d.
e.
f. g.
h. i.
menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perbanyakan, produksi dan peredaran pakan/ bahan baku pakan/ konsentrat/ hijauan makanan ternak; menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengaturan kawasan perbanyakan, produksi dan peredaran pakan/bahan baku pakan/ konsentrat/ hijauan makanan ternak dengan unit kerja terkait; menyiapkan bahan, melakukan pembinaan unit pembibitan hijauan makanan ternak dinas dan produksi pakan/bahan baku pakan/konsentrat/hijauan makanan ternak rakyat/swasta; memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan peternakan dan kesehatan hewan; menyiapkan bahan, melakukan pemantauan, pengawasan penerapan standar teknis produksi pakan/bahan baku pakan/konsentrat/hijauan makanan ternak dan peredarannya; menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 35
(1)
(2)
Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Prasarana dan sarana peternakan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta standarisasi teknis pelaksanaan kegiatan penerapan alat mesin, lahan dan air untuk peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan rekayasa dan pemeliharaan alat mesin peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan peredaran alat mesin peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner; f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pembinaan, pemantauan dan pengawasan sumber-sumber lahan dan air untuk peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier Pasal 36
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 11
Pasal 37 Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier mempunyai fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kesahatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesahatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang kesahatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; d. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kesahatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 39 (1)
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier, terdiri dari : a. Seksi Perlindungan dan Pencegahan Penyakit; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veternier. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(1)
(2)
Kepala Seksi Perlindungan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan dan pencegahan penyakit. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan dan Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi, sebagai berikut: a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta standarisasi teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pencegahan penyakit hewan strategis dan zoonosis ; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan zoonosis; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemantauan pengawasan penanggulangan wabah penyakit hewan strategis dan zoonosis dengan unit kerja terkait; e. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan peternakan dan kesehatan hewan; f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi identifikasi inventarisasi kebutuhan vaksin, obat, sera, sediaan biologis dan desinvektan; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pembinaan pelaksanaan pengamatan dan pengendalian dini penyakit hewan strategis dan zoonosis dengan unit kerja terkait; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 12
Pasal 41 (1)
(2)
(1)
(2)
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memfasilitasi dan menyiapkan Pelayanan Kesehatan Hewan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan sarana pelayanan kesehatan hewan; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengawasan kesejahteraan hewan dan sarana pelayanan kesehatan hewan; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penetapan kawasan endemis dan potensi pengembangan penyakit hewan strategis dan zoonosis dengan unit kerja terkait; e. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan peternakan dan kesehatan; f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan pengawasan laboratorium, klinik hewan, pos keswan dan pos pelayanan terpadu; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pengawasan lalulintas hewan/ ternak dan produk ternak serta peredaran obat, vaksin, sera dan sediaan biologis; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42 Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veternier mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veternier mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta standarisasi teknis pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner; c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap rumah potong hewan, rumah potong unggas dan rumah potong babi; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap tempat penjualan produk pangan asal hewan dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dengan unit kerja terkait; f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan peternakan dan kesehatan hewan; g. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13
Bagian Ketujuh UPTD Pasal 43 (1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mempunyai wilayah satu atau beberapa Kecamatan. Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44
Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 45 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 47 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 49 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 50 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 14
Pasal 51 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 52 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, maka setiap pemangku jabatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini; Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 54
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Tolitoli (Berita Baerah Nomr 34 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 55 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006 15
