SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TOLITOLI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan 11. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli yang disingkat DISBUN. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, meliputi : 1. Seksi Pemberdayaan Petani; 2. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi; dan 3. Seksi Sistim Informasi Perkebunan. d. Bidang Pengelolaan Lahan Perkebunan, meliputi : 1. Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan; 2. Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan Lahan Perkebunan; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan. e. Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan, meliputi : 1. Seksi Pengembangan Komoditi Perkebunan; 2. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hama/Penyakit Perkebunan; dan 3. Seksi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Perkebunan. 2
f.
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, meliputi : 1. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan; 2. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan; dan 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tanaman perkebunan; b. penyusunan program kegiatan di bidang tanaman perkebunan; c. penyusunan rencana pembangunan pengembangan sumber daya perkebunan di bidang perkebunan; d. penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelengaraan di bidang perkebunan; e. penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang tanaman perkebunan; f. penyusunan standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan daerah; g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan sumber daya perkebunan bahan tanaman di bidang tanaman perkebunan; h. pelaksanaan penyuluhan, pengkajian dan penerapan teknologi di bidang tanaman perkebunan; i. pelaksanaan pemberian bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi tanaman perkebunan; j. pengelolaan sarana usaha di bidang tanaman perkebunan; k. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit di bidang tanaman perkebunan; l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; n. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3
BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Perkebunan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; f. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
4
Pasal 12 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; d. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; e. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; f. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; g. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; h. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; i. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan 5
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan Pasal 15
Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas menyusun program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang pengembangan sumber daya perkebunan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja bidang pengembangan sumber daya perkebunan; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya perkebunan; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan sumber daya perkebunan; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya perkebunan dengan unit kerja terkait; e. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya perkebunan; f. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya perkebunan; g. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan sumber daya perkebunan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
(2)
Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, terdiri dari : a. Seksi Pemberdayaan Petani; b. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi; dan c. Seksi Sistim Informasi Perkebunan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1)
(2)
Kepala Seksi Pemberdayaan Petani mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan dan memfasilitasi kelembagaan masyrakat petani, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan petani; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Petani mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; 6
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan petani; d. menyiapkan bahan dan melakukan koodinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani dengan unit kerja terkait; e. melakukan pemantauan dan pengendalian serta pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan petani; f. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani; g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan petani; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan petani; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20 (1)
(2)
Kepala Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pendampingan terhadap pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi pengkajian dan penerapan teknologi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi pengkajian dan penerapan teknologi; d. menyiapkan bahan dan melakukan koodinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pengkajian dan penerapan teknologi dengan unit kerja terkait; e. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan teknologi perkebunan; f. melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat petani pengguna teknologi perkebunan; g. melakukan monitoring, evaluasi pemanfaatan teknologi perkebunan ; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengkajian dan penerapan teknologi ; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21
(1)
(2)
Kepala Seksi Sistim Informasi Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan dan menyediakan sistim informasi perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sistim Informasi Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan sistem informasi perkebunan; b. menyiapkan dan menyusun kebijakan pedoman, standar, kreteria, dan prosedur kebijakan pengembangan dan penerapan sistem informasi perkebunan; c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan, dan evaluasi pola pengembangan sistem informasi perkebunan dalam rangka optimalisasi potensi untuk peningkatan produksi, pendapatan petani dan swasembada; 7
d. melaksanakan kebijakan sistem informasi mengenai penetapan dan pengawasan tata ruang, luas baku lahan dan tata guna lahan perkebunan dalam wilayah kabupaten; e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi perkebunan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Lahan Perkebunan Pasal 22 Bidang Pengelolaan Lahan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan di Bidang Pengelolaan Lahan Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Pengelolaan Lahan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lahan perkebunan. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Pengelolaan Lahan Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan perkebunan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan perkebunan yang meliputi pengembangan lahan perkebunan, pemanfaatan air lahan perkebunan dan pembenihan dan pembibitan perkebunan; c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengelolaan lahan perkebunan; d. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan lahan perkebunan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25 (1)
(2)
(1)
(2)
Bidang Pengelolaan Lahan Perkebunan, terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan; b. Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan Lahan Perkebunan; dan c. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26 Kepala Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan terhadap pengembangan lahan Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengembangan lahan perkebunan;
8
b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan serta menyusun standar, pedoman, kriteria dan prosedur kebijakan di bidang pengembangan lahan perkebunan; c. melaksanakan pengembangan infrastruktur perkebunan dalam rangka Pengembangan Lahan Perkebunan; d. melaksanakan penyiapan bahan sarana produksi dalam rangka Pengembangan Lahan Perkebunan; e. melaksanakan pembinaan teknis tentang pengembangan lahan perkebunan; f. melaksanakan identifikasi dan pemanfaatan potensi lahan dalam rangka pengembangan lahan perkebunan; g. melaksanakan koordinasi dalam rangka dalam rangka pengembangan lahan perkebunan; h melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Pengembangan Lahan Perkebunan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27 (1)
(2)
(1)
(2)
Kepala Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan Lahan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan perlindungan dan pemanfaatan lahan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan Lahan Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan lahan perkebunan; b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan serta menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kebijakan di bidang perlindungan dan pemanfaatan lahan perkebunan; c. melaksanakan pembinaan teknis diversifiasi tanaman tentang perlindungan dan pemanfaatan lahan perkebunan; d. melaksanakan identifikasi, pendataan dan pemanfaatan potensi lahan dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan lahan perkebunan; e. melakukan koordinasi dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan lahan perkebunan; f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemanfaatan potensi lahan dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan lahan perkebunan;dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 28 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan program seksi sarana dan prasarana produksi perkebunan; b. penyelenggaraan pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan dan standar mutu pupuk; c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis penggunaan pestisida tanaman perkebunan;
9
d. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi kebutuhan alat mesin tanaman perkebunan dan penyusunan bahan kebijakan alat dan mesin serta penentuan kebutuhan prototipe, penerapan, pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan; e. melaksanakan pengelolaan data dan penyiapan bahan pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman perkebunan; f. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program seksi sarana dan prasarana produksi perkebunan; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program seksi sarana dan prasarana produksi perkebunan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan Pasal 29 Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan di Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan usaha perkebunan. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha perkebunan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha perkebunan; c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perkebunan; d. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan usaha perkebunan, dan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
(2)
Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan, terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Komoditi Perkebunan; b. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hama/Penyakit Perkebunan; dan c. Seksi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Perkebunan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33
(1)
Kepala Seksi Pengembangan Komoditi Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pendampingan pada kegiatan pengembangan komoditi perkebunan.
10
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Komoditi Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi pengembangan komoditi perkebunan b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan komoditi perkebunan; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan komoditi perkebunan; d. menyiapkan bahan, memproses dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan komoditi perkebunan dengan unit kerja terkait; e. melakukan identifikasi data potensi lahan kawasan pengembangan komoditi perkebunan; f. pemberian rekomendasi teknis usaha pengembangan komoditi perkebunan kepada badan dan perorangan; g. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan kawasan pengembangan komoditi perkebunan; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34
(1)
(2)
Kepala Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hama/Penyakit Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan dan pengendalian hama/penyakit perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hama/Penyakit Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama/penyakit perkebunan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama/penyakit perkebunan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama/penyakit perkebunan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama/penyakit perkebunan; e. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan dan pengendalian hama/penyakit perkebunan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11
Pasal 35 (1)
(2)
Kepala Seksi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan pembibitan, produksi dan peredaran bibit/benih. c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembibitan, produksi dan peredaran bibit/ benih d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengaturan kawasan pembibitan dan peredaran bibit / benih dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan unit pembibitan dinas dan pembibitan rakyat/swasta; f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan dinas; g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pengaturan kawasan sumbersumber bibit; h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, pengawasan penerapan standar teknis mutu dan peredaran bibit/benih; i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Pasal 36
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan di Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; d. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan 12
e.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 39
(1)
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari : a. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan; b. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan; dan c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pengolahan hasil perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perkebunan; c. melakukan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perkebunan; d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perkebunan dengan unit kerja terkait; e. melakukan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan f. melakukan pembinaan dan pengembangan sentra pengolahan hasil perkebunan; g. melakukan pengumpulan, pengolahan analisa serta penyajian data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; h. melakukan sosialisasi dan desiminasi teknologi pengolahan hasil perkebunan; i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mutu hasil perkebunan; j. menyiapakan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengolahan hasil perkebunan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 41 Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memfasilitasi dan menyiapkan pemasaran hasil perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil perkebunan; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil perkebunan; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil perkebunan dengan unit kerja terkait; dan e. menyiapkan bahan dan data informasi pasar; f. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha pemasaran hasil perkebunan; 13
g. melakukan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran; h. melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan serta jejaring pemasaran; i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran hasil perkebunan; j. menyiapakan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (1)
(2)
Pasal 42 Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyiapan dan penyediaan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melakukan penyusunan program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan; b. melakukan kebijakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan konservasi lahan; c. melakukan pembinaan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani bidang perkebunan di daerah; d. melakukan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan pengembangan usaha dan kelembagaan petani di bidang perkebunan; e. melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas izin usaha pengembangan dan kelembagaan petani di bidang perkebunan; f. melakukan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha dan kelembagaan petani di bidang perkebunan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 43
(1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perkebunan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44 Pada Dinas Perkebunan, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1)
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 14
(3) (4)
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Perkebunan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 47 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Perkebunan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 49 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Perkebunan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 50 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 51 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 52 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Dinas Perkebunan wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
15
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 54
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 33 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 55 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.
Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 36
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip.19650302 199302 1 006
16
