SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan 11. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli yang disingkat DISPENDA.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang PBB dan BPHTB, meliputi : 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Penetapan; dan 3. Seksi Penagihan. d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, meliputi : 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Penetapan; dan 3. Seksi Penagihan. e. Bidang Non Pajak Daerah, meliputi : 1. Seksi Retribusi Daerah; 2. Seksi PAD Lainnya yang Sah; dan 3. Seksi Dana Transfer.
2
f.
Bidang Pengembangan, meliputi : 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan; 2. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi; dan 3. Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Keberatan. g. Bidang Pembukuan dan Pengendalian, meliputi : 1. Seksi Pembukuan; 2. Seksi Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga; dan 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. h. UPTD; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah; b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; c. pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; d. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; e. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; f. pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; g. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; h. pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi dan restitusi atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; i. pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; j. Pengendalian benda-benda berharga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
3
k.
l. m. n.
o. p. q. r.
s. t. u.
v. w. x. y. z.
pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak; pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pajak daerah dan retibusi daerah; pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, mengkkordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; b. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan pelaporan penerimaan atas pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya; c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah; d. menyusun dan melaksanakan kebijakan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) di bidang penerimaan dan pendapatan daerah; e. melayani penyelenggaraan pendapatan daerah; f. mengelola urusan penerimaan dan peningkatan pendapatan daerah; g. menyusun laporan kinerja dinas pendapatan daerah; h. melaksanakan dan mengawasi pendataan, pendaftaran, penetapan pajak daerah; i. menyusun dan melaksanakan pengembangan potensi pajak & retribusi daerah; j. melaksanakan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD); 4
k. l. m. n.
melaksanakan dan mengawasi pengelolaan dan penagihan penerimaan pajak dan retribusi daerah; menerima, menghimpun, dan menyetorkan seluruh pendapatan asli daerah (PAD) ke kas daerah; mengkoordinasikan penyuluhan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8
Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5
Pasal 13 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; f. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugastugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang PBB dan BPHTB Pasal 15
Bidang PBB dan BPHTB merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah di bidang PBB dan BPHTB yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapandan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi, sebagai berikut : 6
a. b. c. d. e. f. g. h.
menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas; mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan; menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan; melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak; melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan; menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB; menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18
(1)
(2)
Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; b. Seksi Penetapan; dan c. Seksi Penagihan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1) (2)
Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek PBB dan BPHTB. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Seksi; b. melakukan pendaftaran wajib pajak PBB dan BPHTB melalui formulir perdaftaran serta menghimpun dan mengelola data objek dan subjek wajib PBB dan BPHTB melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain; c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pendaftaran dan pemeriksaan; d. melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak; e. menyusun dan memelihara daftar induk wajib pajak; f. menerbitkan Nomor Pokok Pajak (NOP); g. menerbitkan surat teguran bagi wajib pajak yang belum menyerahkan formulir pendaftaran dan SPT-PD dan SPT-RD; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20
(1) (2)
Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penetapan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penetapan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menerbitkan surat ketetapan PBB dan BPHTB; b. mendistribusikan surat ketetapan pajak; c. menyiapkan dan memelihara daftar himpunan objek pajak; d. menyusun rencana kegiatan di bidang angsuran, penerimaan surat permohonan angsuran perjanjian, angsuran pemungutan/pembayaran/ penyetoran PBB dan BPHTB; e. pendistribusian dan penyimpanan arsip perpajakan serta penyampaian arsip SPPT/PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Pajak; 7
f.
mengkoordinasikan pembuatan surat permohonan dan surat persetujuan pembayaran pajak secara angsuran bagi wajib pajak; g. menyiapkan laporan perkembangan penerbitan surat ketetapan PBB dan BPHTB setiap bulannya; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21 (1)
(2)
Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan penagihan yang mempunyai batas jatuh tempo, melaksanakan pelayanan keberatan, keringanan dan angsuran PBB dan BPHTB. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penagihan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Seksi; b. melaksanakan penagihan serta pemungutan terhadap PBB dan BPHTB sesuai dengan ketentuan perundang-undagan; c. menerbitkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran; d. menyusun sistem dan prosedur penagihan PBB dan BPHTB; e. menentukan klasifikasi dan penentuan skala prioritas PBB; f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB; g. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan PBB; h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan PBB; i. melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir PBB dan BPHTB; j. melakukan evaluasi pelaksanaan pertimbangan dan keberatan PBB; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bagian Keempat Bidang Pajak Daerah Lainya Pasal 22
Bidang Pajak Daerah Lainnya merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah di bidang pajak daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, pengendalian, pembinaan, teknis pemungutan dan penggalian peningkatan pendapatan daerah serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pajak daerah lainnya. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Bidang pajak daerah lainnya; b. melakukan pengkajian penyesuaian tarif pajak daerah lainnya; c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah lainnya dengan instansi terkait; d. melaksanakan monitoring terhadap realisasi penerimaan pajak daerah lainnya; e. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan pajak daerah lainnya; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8
Pasal 25 (1)
(2)
Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; b. Seksi Penetapan; dan c. Seksi Penagihan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah lainnya serta melaksanakan pendataan objek pajak daerah Lainya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Seksi; b. melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui formulir perdaftaran serta menghimpun dan mengelola data objek dan subjek wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain; c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pajak daerah lainnya; d. melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak; e. menyusun dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah lainnya; f. menerbitkan surat teguran bagi wajib pajak daerah yang belum melunasi pajak daerah; g. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) dan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27
(1) Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan penerbitan ketetapan pajak daerah lainya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penetapan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menerbitkan surat ketetapan pajak daerah lainnya; b. mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah lainnya; c. menyiapkan dan memelihara daftar himpunan ketetapan pajak daerah; d. menyusun rencana kegiatan di bidang angsuran, penerimaan, surat permohonan angsuran, angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah lainya; e. mengkoordinasikan dalam pembuatan surat permohonan dan surat persetujuan pembayaran pajak secara angsuran bagi wajib pajak daerah lainya; f. menyiapkan laporan perkembangan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) setiap bulannya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 28 (1)
(2)
Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan penagihan serta pemungutan pajak yang mempunyai batas jatuh tempo, melaksanakan pelayanan keberatan, keringanan dan angsuran pajak daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penagihan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Seksi;
9
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
melaksanakan penagihan serta pemungutan terhadap pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; menerbitkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran; menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak daerah; melaksanakan klasifikasi dan penentuan skala prioritas pajak daerah; melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak daerah; melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah lainnya; melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah; melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya restitusi; menghitung nilai nominal angsuran atas permohonan Wajib Pajak Daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiya. Bagian Kelima Bidang Non Pajak Daerah Pasal 29
Bidang Non Pajak Daerah merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah di Bidang Non Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Non Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penagihan Non Pajak Daerah serta melakukan koordinasi dan konsultasi tentang pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Non Pajak Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. membuat rencana kegiatan bidang penerimaan non pajak daerah ; b. menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; c. melaksanakan administrasi pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; d. melaksanakan administrasi pengelolaan dana transfer; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
(2)
Bidang Non Pajak Daerah, terdiri dari : a. Seksi Retibusi Daerah; b. Seksi PAD Lainnya Yang Sah; dan c. Seksi Dana Transfer. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33
(1)
Kepala Seksi Retibusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan retribusi daerah yang melampaui batas waktu, jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding. 10
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Retibusi Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melakukan kegiatan pengelolaan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan; b. melakukan pelayanaan keberatan dan banding sesuai dengan batas kewenangannya; c. melakukan pencatatan dalam buku kendali terhadap semua jenis pungutan yang telah diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD); d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34
(1) (2)
Kepala Seksi PAD Lainnya Yang Sah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan lain-lain yang sah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi PAD Lainnya Yang Sah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi; b. melakukan penggalian potensi pendapatan daerah lainnya yang sah; c. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, BUMN dan lembaga keuangan lainnya yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah lainnya yang sah; d. melakukan monitoring terhadap realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah dan penadapatan dari BUMD; e. menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan retribusi dan pendapatan lain lain; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 35
(1) (2)
Kepala Seksi Dana Transfer mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menangani dan mengelola dana transfer. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Dana Transfer mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi; b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; c. membuat pembukuan dan laporan penerimaan dana transfer; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Pengembangan
Pasal 36 Bidang Pengembangan merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah di Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan pendapatan daerah serta melakukan koordinasi dan konsultasi tentang pengembangan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Pengembangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. membuat rencana kegiatan bidang pengembangan; 11
b. c. d.
menyusun petunjuk teknis operasional pengembangan pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain; melaksanakan administrasi pengelolaan pengembangan pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 39
(1)
(2)
Bidang Pengembangan, terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan; b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi; dan c. Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Keberatan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(1) (2)
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan; b. melakukan pemantauan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan; c. mempersiapkan bahan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; d. melakukan koordinasi untuk penyusunan regulasi daerah dalam bidang pendapatan daerah; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 41
(1) (2)
Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi; b. mempersiapkan data dan informasi potensi pendapatan daerah; c. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, BUMN dan lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh informasi potensi pendapatan asli daerah lainnya yang sah; d. melakukan monitoring terhadap realisasi penerimaan daerah sebagai bahan informasi; e. menyajikan data dan informasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain lain; f. mengelola sistem informasi pendapatan daerah; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42
(1) (2)
Kepala Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menangani dan mengelola dana transfer. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Keberatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi; b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan lingkup kewenangannya; 12
c. d.
e. f. g. h.
i.
pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi dan restitusi atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; malakukan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah; malakukan penyuluhan pajak daerah dan retribusi dareah; melaksanakan pelayanan umum terhadap keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak; menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan perhitungan dan surat-surat keberatan dan permohonan banding serta menganalisa keberatan dan permohonan banding pajak daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh Bidang Pembukuan dan Pengendalian Pasal 43
Bidang Pembukuan dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah di Bidang Pembukuan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 44 Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembukuan penerimaan, pengelolaan benda berharga, pengendalian serta pelaporan pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pasal 45 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Bidang Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan perencanaan bidang pembukuan dan pelaporan; b. perumusan kebijakan, program kegiatan pembukuan penerimaan, persediaan dan pelaporan; c. pelaksanaan pembukuan penerimaan, persediaan dan pelaporan; d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembukuan penerimaan, persediaan dan pelaporan; e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana perimbangan, dana khusus dan lain-lain pendapatan yang sah; f. pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak pusat, dana perimbangan, dana khusus dan lainlain pendapatan yang sah; g. penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah; h. pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 46 (1)
Bidang Pembukuan dan Pengendalian, terdiri dari : a. Seksi Pembukuan; b. Seksi Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga; dan c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. 13
(2)
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 47
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembukuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pencatatan dan pembukuan terhadap realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembukuan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi; b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan penerimaan; c. melaksanakan pembukuan penerimaan tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; d. melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, dana perimbangan, dana khusus dan lain-lain pendapatan yang sah; e. melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pasal 48
(1) (2)
Kepala Seksi Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan benda berharga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Seksi; b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan dan pengelolaan benda berharga; c. menyiapkan bahan dan data laporan pengelolaan benda berharga; d. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ke dalam buku persediaan benda berharga; e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerimaan dan pengelolaan benda berharga; f. menyiapkan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan benda berharga secara berkala; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pasal 49
(1) (2)
Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan benda benda berharga daerah; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Seksi; b. menyusun bahan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi; c. melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14
Bagian Kedelapan UPTD Pasal 50 (1) (2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendapatan Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 51
Pada Dinas Pendapatan Daerah, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 52 ( 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. \
BAB V TATA KERJA Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Pendapatan Daerah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 54 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Pendapatan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 56 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 57 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 15
Pasal 58 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 59 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Dinas Pendapatan Daerah wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 61
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 27 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 62 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006 16
