SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli yang disingkat DISHUB KOMINFO. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat, meliputi : 1. Seksi Lalulintas; 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan 3. Seksi Keselamatan. d. Bidang Perhubungan Laut, meliputi : 1. Seksi Lalulintas dan Jasa Angkutan Laut; 2. Seksi Penunjang Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran; dan 3. Seksi Kepelabuhanan. e. Bidang Perhubungan Udara, meliputi : 1. Seksi Lalulintas dan Keselamatan Penerbangan; 2. Seksi Penerbangan dan Kebandarudaraan; dan 3. Seksi Usaha Jasa Pengelolaan Bandar Udara. 2
f.
Bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi : 1. Seksi Radio; 2. Seksi Komunikasi; dan 3. Seksi Teknologi Informatika. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika; b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika; c. penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi; d. pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; e. pengoperasian dan pemeliharaan terminal; f. pemantauan dan pengawasan transportasi jalan; g. pengembangan dan pengelolaan perparkiran; h. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; i. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika; j. pengkoordinasian pemberian dan pencabutan perizinan di bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangannya; k. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; m. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 3
q. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika; s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; t. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 4
Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; f. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14 Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; 5
g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat Pasal 15 Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan kebijakan teknis bidang lalu lintas angkutan darat; b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang lalu lintas angkutan darat; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang lalu lintas angkutan darat; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang lalu lintas angkutan darat; e. mengatur kegiatan bidang lalu lintas angkutan darat yang meliputi lalulintas, sarana dan prasarana serta keselamatan; f. mengevaluasi program kegiatan bidang lalu lintas angkutan darat;dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat, meliputi : a. Seksi Lalulintas; b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan c. Seksi Keselamatan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1) (2)
Kepala Seksi Lalulintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan dan memfasilitasi serta mengatur Lalulintas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Lalulintas mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi lalu lintas; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan lalu lintas; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan lalu lintas; 6
d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penyidikan pelanggaran, pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan perizinan angkutan umum; e. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan; f. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa, analisa dampak lalu lintas; g. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kegiatan dan penertiban lalu lintas dan angkutan; h. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusun laporan pelaksanaan tugas seksi lalu lintas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20 (1)
(2)
(1)
(2)
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan penyiapan sarana dan prasarana perhubungan darat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi sarana dan prasarana; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penggunaan sarana dan prasarana; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana; e. menyiapkan bahan peraturan dan persyaratan teknis dalam rangka penetapan lokasi dan rancang bangun terminal penumpang/barang; f. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian persetujuan pengoperasian terminal penumpang/barang dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan penetapan kelas jalan; g. menyiapkan bahan dalam rangka penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan raya/ASDP dan pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan penimbangan kendaraan bermotor (jembatan timbang), termasuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas; h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana; dan i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21 Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan dan menyediakan petunjuk tekhnis keselamatan lalulintas darat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Keselamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi keselamatan; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi keselamatan; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi keselamatan; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan keselamatan; 7
e. menyiapkan bahan dalam rangka penetapan rencana induk, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan (DLKR/DLKP) pelabuhan penyeberangan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan yang menjadi kewenangannya; f. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi keselamatan; dan g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Perhubungan Laut Pasal 22 Bidang Perhubungan Laut merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang perhubungan laut yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pendampingan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan laut. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan kebijakan teknis bidang perhubungan laut; b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perhubungan laut; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang perhubungan laut; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang perhubungan laut; e. mengatur kegiatan bidang perhubungan laut yang meliputi lalulintas dan jasa angkutan laut. penunjang angkutan laut dan keselamatan pelayaran serta kepalabuhanan yang meliputi kewenangannya; f. mengevaluasi program kegiatan bidang perhubungan laut; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25 (1)
Bidang Perhubungan Laut, meliputi : a. Seksi Lalulintas dan Jasa Angkutan Laut; b. Seksi Penunjang Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran; dan c. Seksi Kepelabuhanan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Seksi Lalulintas dan Jasa Angkutan Laut mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan pada kegiatan Lalulintas dan Jasa Angkutan Laut. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Lalulintas dan Jasa Angkutan Laut mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi lalulintas dan jasa angkutan laut; 8
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan lalulintas dan jasa angkutan laut; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan lalulintas dan jasa angkutan laut; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengusahaan jasa angkutan laut dan melakukan kerjasama dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan pelayaran angkutan dalam dan luar negeri serta kegiatan bongkar muat barang dan ekspedisi muatan kapal laut; f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis permohonan izin usaha angkutan laut, membekukan/mencabut izin usaha yang melaksanakan kegiatan diluar ketentuan perundang-undangan; g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penerbitan surat pembukaan kantor cabang angkutan laut; h. menyiapkan bahan dan data laporan pengoperasian trayek kapal yang berdomisili dan beroperasi dalam wilayah kabupaten; i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pungutan retribusi izin usaha jasa angkutan laut; j. menyiapkan bahan dan data menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi lalulintas dan jasa angkutan laut; dan k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27 (1)
(2)
Kepala Seksi Penunjang Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyiapan penunjang angkutan laut dan keselamatan pelayaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penunjang Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi dan penunjang angkutan laut dan keselamatan pelayaran; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penunjang angkutan laut dan keselamatan pelayaran; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penunjang angkutan laut dan keselamatan pelayaran; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang angkutan laut dan keselamatan pelayaran dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengusahaan jasa pelayanan perkapalan, kepelautan serta menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran GT.7 S/D GT.300 yang berlayar di laut; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengukuran kapal, pemeriksaan Radio/Elektronika, Permesinan, Konstruksi Kapal yang berukuran GT.7 s/d GT.300; g. menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan Pas Perairan Daratan, sertifikat keselamatan kapal dan menerbitkan Dokumen Pengawakan Kapal; h. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan dan penetapan kebijakan pengawasan dibidang perkapalan dan kepelautan; i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan kapal dalam buku register; j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi penunjang angkutan laut dan keselamatan pelayaran; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 9
(1)
(2)
Pasal 28 Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyiapan kepelabuhanan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi kepelabuhanan; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan; e. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pemberian rekomendasi lokasi pelabuhan umum yang melayani transportasi laut; f. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian insidentil kawasan keselamatan operasi pelayaran (KKOP) dan analisa dampak lingkungan KKOP; g. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengukuran pemberian rekomendasi dan perencanaan pembangunan pelabuhan serta melaksanakan pembinaan pengelolaan pelabuhan; h. menyiapkan bahan, data dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan elektronik dan listrik; i. melakukan pemantauan personil teknik pelabuhan, fasilitas pelabuhan dan penataan pelabuhan; j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi kepelabuhanan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Perhubungan Udara
Pasal 29 Bidang Perhubungan Udara merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Bidang Perhubungan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan udara. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan kebijakan teknis bidang perhubungan udara; b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perhubungan udara; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang perhubungan udara; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang perhubungan udara; e. mengatur kegiatan bidang perhubungan udara yang meliputi lalulintas dan keselamatan penerbangan dan kebandarudaraan serta usaha jasa pengelolaan bandar udara; f. mengevaluasi program kegiatan bidang perhubungan udara; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 10
Pasal 32 (1)
Bidang Perhubungan Udara, meliputi : a. Seksi Lalulintas dan Keselamatan Penerbangan; b. Seksi Penerbangan dan Kebandarudaraan; dan c. Seksi Usaha Jasa Pengelolaan Bandar Udara. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33
(1)
(2)
Kepala Seksi Lalulintas dan Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pendampingan pada kegiatan Lalulintas dan Keselamatan Penerbangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Lalulintas dan Keselamatan Penerbangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi lalulintas dan keselamatan penerbangan; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan lalulintas dan keselamatan penerbangan; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan lalulintas dan keselamatan penerbangan; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan lalulintas dan keselamatan penerbangan dengan unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pemantauan, sertifikasi fasilitas peralatan elektronika, listrik penerbangan dan penetapan izin operasi bandara umum; f. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kegiatan pengatur lalu lintas udara, salvage, pengamanan bandar udara dan pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKPPK) pada bandar udara; g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian penetapan dan perizinan pengoperasian bandara khusus; h. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan bandara; i. menyiapkan bahan dan data dalam rangka membantu tugas investigasi, pemeriksaan kecelakaan pesawat udara dan membantu kelancaran keimigrasian bagi warga negara asing; j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi lalulintas dan keselamatan penerbangan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34
(1)
(2)
Kepala Seksi Penerbangan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan Penerbangan dan Kebandarudaraan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penerbangan dan Kebandarudaraan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi penerbangan dan kebandarudaraan; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan; 11
d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan; e. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pemberian rekomendasi lokasi bandara umum yang melayani pesawat udara dengan kapasitas 30 sheet; f. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada insidentil kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) dan analisa dampak lingkungan KKOP; g. menyiapkan bahan dan data pelaksanaa pembinaan, pemantauan dan pengukuran, pemberian rekomendasi dan perencanaan pembangunan bandara serta melaksanakan pembinaan pengelolaan bandara; h. menyiapkan bahan, data dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan elektronik dan listrik; i. melakukan pemantauan personil teknik bandara, fasilitas bandara dan penataan kebandaraan; j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas penerbangan dan kebandarudaraan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 35 (1)
(2)
Kepala Seksi Usaha Jasa Pengelolaan Bandar Udara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan usaha jasa pengelolaan bandar udara. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Usaha Jasa Pengelolaan Bandar Udara mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengeluarkan rekomendasi semua kegiatan komersial yang dilakukan di lingkungan bandar udara; b. melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang bersifat komersial di lingkungan bandar udara; c. melakukan koordinasi dengan pihak pengelola bandar udara untuk kepentingan menambah penerimaan daerah yang diperoleh dari pendapatan bandar udara dengan pendekatan pendapatan dari pengusahaan bagian dari bandar udara meliputi landing area dan building area; d. melakukan koordinasi dengan pihak pengelola bandar udara untuk kepentingan menambah penerimaan daerah yang diperoleh dari pendapatan dari sektor kegiatan bandar udara yang meliputi pelayanan operasi lalu lintas udara, pelayanan ground handling, pelayanan penunjang operasi dan kegiatan lain yang menjadi kewenangannya; e. melakukan koordinasi dengan pihak pengelola bandar udara untuk kepentingan menambah penerimaan daerah yang diperoleh dari pendapatan bandar udara dengan pendekatan pendapatan dari kegiatan langsung dan tidak langsung dengan pelayanan bandar udara seperti kegiatan aeronautika, dan kegiatan nonaeronautika; f. menyusun rencana pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manufer, parking dan penyimpanan pesawat udara; g. merencanakan penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan penumpang kargo dan pos; h. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah buangan di bandar udara; i. penyediaan lahan untuk bagian lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 12
Bagian Keenam Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 36 Bidang Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Bidang Komunikasi dan informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional bidang Komunikasi dan informatika; b. menyusun dan menganalisa data serta penyiapan sistim aplikasi yang dibutuhkan; c. mengendalikan arus data masukan dan pengeluaran, pengoperasian komputer, penyediaan data, penyediaan dan pelayanan data serta pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan pemerintah daerah;. d. memberikan bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah; e. memberikan pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada perangkat daerah; f. penyelenggaraan sosialisasi di bidang Komunikasi dan informatika di lingkungan pemerintah daerah; g. mengadakan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan data elektronika; h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; i. melaksanakan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis serta evaluasi standarisasi prosedur teknis Komunikasi dan informatika; j. melaksanakan penyusunan pedoman, norma, kriteria, standarisasi prosedur dan bimbingan teknis serta pemantauan dan penertiban infrastruktur/perangkat komunikasi; k. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup wire line (end to end); l. melaksanakan peraturan perizin an dan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan Komunikasi dan informatika; m. memberikan pertimbangan teknis perizin an di bidang Komunikasi dan informatika; n. memberikan rekomendasi izin penyelengaraan Komunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; o. melaksanakan pemantauan pengawasan seluruh kegiatan penyelenggara Komunikasi dan informatika agar tetap pada koridor peraturan perundangan yang berlaku; p. pelaksanaan pengembangan, pengendalian, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi Komunikasi dan informatika; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13
Pasal 39 (1)
Bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi : a. Seksi Radio; b. Seksi Komunikasi; dan c. Seksi Teknologi Informatika. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(1)
(2)
Kepala Seksi Radio mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pendampingan pada pengelola Radio. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Radio mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang radio; b. memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; c. memberikan rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; d. melaksanakan diseminasi informasi nasional; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 41
(1) (2)
Kepala Seksi Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan Komunikasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Komunikasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja seksi Komunikasi; b. melakukan pembinaan dan pengendalian izin penyelenggaraan Komunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum fekuensi radio; c. melakukan pembinaan dan pengendalian izin terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten; d. memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang Komunikasi; e. melakukan pembinaan dan pengendalian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G); f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Komunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan Komunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung Komunikasi, warung seluler atau sejenisnya; g. memberikan rekomendasi izin dan pengendalian kantor cabang dan loket pelayanan operator; h. bertindak sebagai penanggungjawab panggilan darurat Komunikasi; i. memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan pengendalian menara Komunikasi sebagai sarana dan prasarana Komunikasi; j. memberikan rekomendasi izin galian dan pengendalian penggelaran kabel Komunikasi; k. memberikan rekomendasi izin dan pengendalian hinder ordonantie (ordonansi gangguan) di bidang Komunikasi dan komunikasi; l. memberikan rekomendasi izin dan pengendalian instalasi penangkal petir; 14
m. memberikan rekomendasi izin dan pengendalian instalasi genset; n. melakukan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan Komunikasi; o. memberikan rekomendasi izin dan pengendalian usaha perdagangan alat perangkat Komunikasi; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42 (1)
(2)
Kepala Seksi Teknologi Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan Teknologi Informatika; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Teknologi Informatika mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang teknologi informatika; b. melakukan inventarisasi dan verifikasi data secara elektronik; c. melakukan penyediaan data berbasis teknologi informatika; d. melakukan pengelolaan sistem pengelolaan data elektronik dan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA); e. melakukan penyiapan, pengembangan, pemeliharaan, dan penganalisisan sistem aplikasi; f. melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan antar satuan kerja perangkat daerah; g. melakukan penyiapan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola teknologi informatika dan data fungsional pada satuan kerja perangkat daerah; h. melaksanakan program e-government sesuai dengan program pemerintah daerah; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 43
(1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati. Bagian Delapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44
Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 15
BAB V TATA KERJA Pasal 46 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 47 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 48 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 49 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 50 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 51 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 52 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 54
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 26 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 16
Pasal 55 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 35 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
17
