SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli; dan 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli yang disingkat DISDUKCAPIL. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Kependudukan, meliputi : 1. Seksi Pendaftaran Penduduk; 2. Seksi Mutasi Penduduk; dan 3. Seksi Penyuluhan. d. Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi : 1. Seksi Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi; 2. Seksi Perekaman dan Pemetaan; dan 3. Seksi Penerbitan Dokumen. 2
e. Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak , meliputi : 1. Seksi Perkawinan; 2. Seksi Perceraian; dan 3. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak. f. Bidang Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, meliputi : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; 2. Seksi Pengangkatan Anak; dan 3. Seksi Perubahan Nama dan Kewarganegaraan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; b. penyusunan program kegiatan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. penyelengaraan administrasi kependudukan; d. penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta pencatatan sipil; e. pembinaan, pengendalian, perlindungan dan pemberian jaminan kependudukan; f. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi serta penguatan jaringan institusi dan peran serta masyarakat; g. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); i. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); j. pelaksmanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; k. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; l. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; m pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3
BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; f. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf dinas yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan, pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 4
Pasal 12 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; d. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; e. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; f. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; g. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; h. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; i. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5
Bagian Ketiga Bidang Kependudukan Pasal 15 Bidang Kependudukan merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk tehnis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pendaftaran dan Pencatatan penduduk, perubahan dan mobilitas penduduk dan penyuluhan kependudukan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Kependudukan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan; b. registrasi penduduk warga negara indonesia (WNI) dan Orang Asing dan pemberian nomor induk kependudukan(NIK); c. melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan adminstrasi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing; d. mengumpulkan dan mengelola bahan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing; e. melaksanakan kegiatan penerbitan Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); f. mengelola pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing; g. melaksanakan penyuluhan kependudukan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
Bidang Kependudukan, terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran Penduduk; b. Seksi Mutasi Penduduk; dan c. Seksi Penyuluhan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1) (2)
Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan Pendaftaran Penduduk; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan dan mengarahkan kegiatan pendaftaran penduduk; b. melaksanakan kegiatan pendidikan teknis tenaga pendaftaran penduduk guna mengembangkan program dan sumber daya serta kendali mutu; c. memberikan bimbingan teknis tentang pengembangan SDM pendaftaran penduduk; d. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 6
Pasal 20 (1) (2)
Kepala Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pelayanan dan pengendalian mutasi penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Mutasi Penduduk mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mendaftarkan pindah datang penduduk; b. mendaftarkan penduduk tinggal sementara; c. mendaftarkan orang asing tinggal sementara dan tinggal tetap; d. mendaftarkan pindah datang antar daerah; e. mendaftarkan penduduk rentan adminduk; f. mengkoordinasikan penerbitkan dokumen pendaftaran penduduk lainnya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21
(1) (2)
Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyuluhan kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan program kegiatan seksi penyuluhan; b. menyiapkan bahan penyuluhan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat; c. menyiapkan bahan sosialisasi penyebarluasan informasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; d. menyiapkan bahan produk hukum tentang administrasi kependudukan untuk penyuluhan dan pembinaan ke masyarakat; e. menyiapkan bahan perumusan program kependudukan dan pencatatan sipil; f. menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan di kecamatan dan kelurahan/desa; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 22
Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang sistem informasi administrasi kependudukan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan dan mengendalikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; b. menyusun kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan; 7
d. e. f. g. h. i. j.
k. l. m. n.
memfasilitasi kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan; mengkoordinasikan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan instansi terkait; merencanakan pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras jaringan komunikasi data dari kabupaten hingga kecamatan, desa dan kelurahan; merencanakan pengadaan dan pemeliharaan bank data dan replika data kependudukan di kabupaten; merencanakan dan melaksanakan penyajian dan diseminasi (penyebaran) informasi penduduk; merencanakan pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan; merencanakan dan menerapkan sistem perlindungan data pribadi penduduk sejak proses pendaftaran hingga penyimpanan pada bank data kependudukan di daerah; memfasilitasi pemutakhiran data penduduk dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan; monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25
(1)
(2)
Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari : a. Seksi Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi; b. Seksi Perekaman dan Pemetaan; dan c. Seksi Penerbitan Dokumen. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data; b. menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan; c. memberikan pelayanan dan informasi mengenai kependudukan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27
(1)
(2)
Kepala Seksi Perekaman dan Pemetaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan tugas pengolahan, perekaman, pemetaan data kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekaman dan Pemetaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 8
a. b. c. d. e. f.
melaksanakan pengolahan data base kependudukan; meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; melakukan perekaman data melalui perangkat keras dan lunak; melakukan perekaman data base kependudukan; menyampaikan bahan pengembangan program aplikasi kependudukan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 28
(1)
(2)
Kepala Seksi Penerbitan Dokumen mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengendalian, pencetakan, monitoring dan evaluasi terhadap pengeluaran dokumen kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penerbitan Dokumen mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan blangko dan formulir kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; b. mencetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan formulir; c. melakukan koreksi hasil cetakan KTP dan kartu keluarga; d. melakukan pencatatan dan pelaporan pemakaian blangko KTP dan Kartu Keluarga yang batal maupun rusak; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak Pasal 29
Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan tekhnis Pencatatan sipil terhadap perkawinan, perceraian dan pengesahan anak. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peristiwa kependudukan meliputi perkawinan, perceraian dan pengesahan anak; b. mengarahkan pelaksanaan kegiatan peristiwa kependudukan; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan peristiwa kependudukan; d. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak, terdiri dari : a. Seksi Perkawinan; b. Seksi Perceraian; dan c. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak.
9
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33 (1) (2)
Kepala Seksi Perkawinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pencatatan peristiwa perkawinan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perkawinan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan pencatatan dan pendaftaran akta perkawinan; b. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas perkawinan; c. memberikan surat keterangan perkawinan bagi WNI dan WNA; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34
(1) (2)
Kepala Seksi Perceraian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pencatatan peristiwa perceraian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perceraian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan pencatatan dan pendaftaran akta perceraian; b. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas perceraian; c. memberikan surat keterangan perceraian bagi WNI dan WNA; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 35
(1)
Kepala Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pencatatan peristiwa pengakuan dan pengesahan anak. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mencatat dan menerbitkan akta pengakuan anak; b. mencatat pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; c. mencatat perubahan dan pembatalan akta; d. melakukan pendataan mengenai perubahan nama dan pengesahan adopsi; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, Pasal 36
Bidang Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang kelahiran, kematian dan pengangkatan anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pencatatan peristiwa kependudukan khusus untuk kelahiran, kematian dan pengangkatan anak.
10
Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mencatat dan menerbitkan akta kelahiran; b. mencatat dan menerbitkan akta kematian; c. mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian; d. mencatat dan menerbitkan akta pengangkatan anak; e. mencatat perubahan dan pembatalan akta pengangkatan anak; f. melakukan pendataan mengenai perubahan nama dan pengesahan adopsi; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 39 (1)
Bidang Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, terdiri dari : a. Seksi Kelahiran dan Kematian; b. Seksi Pengangkatan Anak; dan c. Seksi Perubahan Nama dan Kewarganegaraan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(1)
(2)
Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pencatatan dan pengendalian peristiwa kelahiran dan kematian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mencatat dan menerbitkan akta kelahiran; b. mencatat dan menerbitkan akta kematian; c. mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 41
(1)
Kepala Seksi Pengangkatan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pembinaan, pengendalian serta pelaksanaan pencatatan peristiwa pengangkatan anak. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengangkatan Anak mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mencatat dan menerbitkan akta pengangkatan anak; b. mencatat pengesahan pengangkatan anak; c. mencatat perubahan dan pembatalan akta pengangkatan anak; d. melakukan pendataan mengenai perubahan nama dan pengesahan adopsi; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42
(1)
Kepala Seksi Perubahan Nama dan Kewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang mempersiapkan/menyediakan dan melakukan pencatatan peristiwa perubahan nama dan kewarganegaraan. 11
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perubahan Nama dan Kewarganegaraan, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. mencatat dan menerbitkan akta perubahan nama dan kewarganegaraan; b. mencatat pengesahan perubahan nama dan kewarganegaraan; c. mencatat perubahan dan pembatalan akta perubahan nama dan kewarganegaraan; d. melakukan pendataan mengenai perubahan nama dan kewarganegaraan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 43
(1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mempunyai wilayah satu atau beberapa Kecamatan. Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 47 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
12
Pasal 48 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 49 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 50 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 51 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 52 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 54
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 25 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13
Pasal 55 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
14
