SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan 11. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli yang disingkat DISPARDA. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Kesenian, meliputi : 1. Seksi Pengendalian Seni; 2. Seksi Pelestarian Seni; dan 3. Seksi Pagelaran Seni. d. Bidang Pengembangan Produk Wisata, meliputi : 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; 2. Seksi Hubungan Kerjasama Wisata; dan 3. Seksi Mutu Produk Wisata. e. Bidang Pelayanan Wisata, meliputi : 1. Seksi Bimbingan Wisata; 2. Seksi Pelayanan Informasi Wisata; dan 3. Seksi Pemasaran dan Promosi.
2
f.
Bidang Sarana Wisata, meliputi : 1. Seksi Akomodasi Wisata; 2. Seksi Jasa Usaha Wisata; dan 3. Seksi Tenaga Kepariwisataan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pariwisata; b. penyusunan program kegiatan di bidang pariwisata; c. penyelengaraan administrasi pariwisata; d. penyelenggaraan pembinaan pariwisata; e. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi serta penguatan jaringan institusi dan peran serta masyarakat di bidang pariwisata f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; g. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pariwisata sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pariwisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata; 3
b. c. d. e. f. g.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata ; pelaksanaan kesekretariatan dinas; pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8
Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan, pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas Pariwisata. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(1)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. 4
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; f. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)
Bagian Ketiga Bidang Kesenian Pasal 15 Bidang Kesenian merupakan unsur pelaksana Dinas Pariwisata di Bidang Kesenian yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Kesenian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk tehnis dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang kesenian. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Kesenian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan seni; b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan seni; 5
c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
pelaksanaan revitalisasi dan kajian kesenian; pelaksanaan inventarisasi kesenian masyarakat; pemberdayaan dan pengembangan seni; pelaksanaan perlindungan dan pelestarian seni; pemantauan dan penataan penyelenggaraan atraksi seni; pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan atraksi seni; pelaksanaan fasilitasi pementasan atraksi seni; pemberian penghargaan kepada seniman dan pemerhati seni; penyelenggaraan pelatihan dan pergelaran kesenian; pelaksanaan perawatan dan pengamanan benda atau karya kesenian; pembinaan terhadap lembaga kesenian di daerah; pelaksanaan lomba/festival dan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional; pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 18
(1)
(2)
(1) (2)
Bidang Kesenian, meliputi : a. Seksi Pengendalian Seni; b. Seksi Pelestarian Seni; dan c. Seksi Pagelaran Seni. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19 Kepala Seksi Pengendalian Seni mempunyai tugas pokok membantu Bidang dalam melakukan pengendalian seni. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Seni mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengembangan seni; b. pelaksanaan revitalisasi dan kajian kesenian; c. pelaksanaan inventarisasi kesenian masyarakat; d. pelaksanaan perlindungan dan pelestarian seni; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kepala Kepala teknis
bidang
Pasal 20 (1) (2)
Kepala Seksi Pelestarian Seni mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pelestarian seni. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelestarian Seni mempunyai fungsi, sebagai berkut : a. pemberdayaan dan pengembangan seni; b. pelaksanaan perlindungan dan pelestarian seni; c. pemberian penghargaan kepada seniman dan pemerhati seni; d. penyelenggaraan pelatihan dan pergelaran kesenian; e. pelaksanaan perawatan dan pengamanan benda atau karya kesenian; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21
(1)
Kepala Seksi Pagelaran Seni mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merencananakan, memfasilitasi dan membina pagelaran seni. 6
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pagelaran Seni mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. pelaksanaan fasilitasi pementasan atraksi seni; b. penyelenggaraan pelatihan dan pergelaran kesenian; c. pelaksanaan lomba/festival dan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Pengembangan Produk Wisata Pasal 22
Bidang Pengembangan Produk Wisata merupakan unsur pelaksana Dinas Pariwisata di Bidang Pengembangan Produk Wisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan dan mengendalikan pengembangan produk wisata. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengembangan produk; b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan produk wisata; c. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan produk wisata; d. menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pengembangan produk wisata; e. menyiapkan bahan untuk penetapan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pariwisata; f. penyiapan bahan untuk penyusunan rencana dan petunjuk teknis pembinaan di bidang usaha pariwisata; g. melaksanakan standarisasi dan klasifikasi bidang pariwisata; h. melaksanakan pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata; i. memproses pertimbangan teknis perizinan usaha pariwisata; j. memproses pertimbangan teknis perizinan kegiatan pariwisata; k. pengumpulan dan penyiapan bahan untuk pemetaan obyek dan daya tarik wisata; l. menyediakan informasi tentang produk wisata; m. melaksanakan monitoring dan pembinaan wisata belanja tugu; n. melaksanakan promosi wisata daerah; o. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan pengembangan produk wisata; p. melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan produk wisata; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25 (1)
Bidang Pengembangan Produk Wisata, meliputi : a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; b. Seksi Hubungan Kerjasama Wisata; dan c. Seksi Mutu Produk Wisata. 7
(2)
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, mengelolah, membina obyek dan daya tarik wisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mempersiapkan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata; b. menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan informasi obyek dan daya tarik wisata; c. memberikan pelayanan dan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27
(1) (2)
(1)
(2)
Kepala Seksi Hubungan Kerjasama Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan hubungan kerjasama wisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Hubungan Kerjasama Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan dan mengolah data mengenai kerjasama dengan institusi/lembaga pariwisata; b. merencanakan dan menyusun kegiatan kerjasama di bidang pariwisata; c. melaksanakan dan meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pariwisata dengan instansi/lembaga pariwisata di tingkat daerah, nasional maupun internasional; d. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 28 Kepala Seksi Mutu Produk Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengendalian, peningkatan, pengembangan dan evaluasi terhadap mutu produk wisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Mutu Produk Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Mutu Produk Wisata; b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan produk wisata; c. melaksanakan inventarisasi perkembangan produk wisata; d. menyiapkan pembinaan teknis, pengelolaan dan pengembangan produk wisata; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan jasa dan sarana wisata; f. menyiapkan bahan rencana dan kerja sama dengan pengusaha di bidang pengembangan jasa dan sarana wisata; g. melaksanakan standarisasi dan klasifikasi usaha produk wisata; h. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan obyek dan daya tarik wisata; i. melaksanakan pemantauan dan pengaturan serta pelaporan di bidang obyek dan daya tarik wisata; 8
j. k.
melaksanakan pengembangan obyek wisata budaya dan wisata minat khusus; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pelayanan Wisata
Pasal 29 Bidang Pelayanan Wisata merupakan unsur pelaksana Dinas Pariwisata di Bidang pelayanan wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Pelayanan Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, tekhnis pelayanan wisata. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Pelayanan Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan wisata; b. mengarahkan pelaksanaan kegiatan bimbingan wisata, pelayanan informasi wisata dan pemasaran serta promosi wisata; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan wisata; d. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
(2)
Bidang Pelayanan Wisata, meliputi : a. Seksi Bimbingan Wisata; b. Seksi Pelayanan Informasi Wisata; dan c. Seksi Pemasaran dan Promosi. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33
(1) (2)
(1) (2)
Kepala Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan bimbingan wisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bimbingan Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan seksi; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang kepariwisataan; c. melakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan; d. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34 Kepala Seksi Pelayanan Informasi Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pelayanan informasi wisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Informasi Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : 9
a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan kegiatan penyuluhan dan pelayanan informasi; b. melaksanakan/mengikuti pameran kebudayaan dan pariwisata baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta; c. mengumpulkan bahan perpustakaan dan terbitan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata; d. melakukan penyuluhan pelayanan informasi kepada masyarakat luas tentang kebudayaan dan pariwisata; e. menyelenggarakan upaya peningkatan kwalitas maupun kwantitas kebutuhan tenaga kerja pariwisata; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 35 (1) (2)
Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemasaran dan promosi pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa pengembangan pasar pariwisata; b. merencanakan dan menyusun strategi pemasaran; c. melaksanakan promosi serta pengembangan pasar; d. melaksanakan kerja sama dengan institusi pariwisata dalam dan luar negeri; e. mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan bahan promosi pariwisata; f. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Sarana Wisata Pasal 36
Bidang Sarana Wisata merupakan unsur pelaksana Dinas Pariwisata di bidang sarana wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan, pengendalian dan evaluasi sarana wisata. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Sarana Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan rencana program kerja di bidang sarana wisata yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional; b. pembinaan pengembangan sarana wisata; c. pemberian rekomendasi izin usaha jasa dan sarana wisata; d. penyusunan standart pelayanan minimal di bidang sarana wisata; e. penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek wisata, usaha jasa dan sarana wisata; f. penyusunan jadwal pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi kegiatan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10
Pasal 39 (1)
(2)
Bidang Sarana Wisata, meliputi : a. Seksi Akomodasi Wisata; b. Seksi Jasa Usaha Wisata; dan c. Seksi Tenaga Kepariwisataan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(1)
(2)
Kepala Seksi Akomodasi Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan dan pelayanan penyiapan akomodasi wisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akomodasi Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akomodasi kepariwisataan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akomodasi kepariwisataan; c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang akomodasi kepariwisataan; d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang akomodasi kepariwisataan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 41
(1) (2)
(1) (2)
Kepala Seksi Jasa Usaha Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pembinaan, pengendalian serta penyiapan jasa usaha wisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Jasa Usaha Wisata mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa usaha kepariwisataan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa usaha kepariwisataan; c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jasa usaha kepariwisataan; d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang jasa kepariwisataan; e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42 Kepala Seksi Tenaga Kepariwisataan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang mempersiapkan/menyediakan tenaga kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tenaga Kepariwisataan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tenaga kepariwisataan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tenaga kepariwisataan; c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tenaga kepariwisataan; d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kepariwisataan; 11
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 43 (1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pariwisata, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44
Pada Dinas Pariwisata, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Pariwisata wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 47 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 48 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 49 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 50 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 12
Pasal 51 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 52 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Dinas Pariwisata wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 54
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 28 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 55 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006 13
