SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN TOLITOLI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli yang disingkat DISPERINDAGPAS. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, meliputi : 1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Industri Makanan dan Minuman; 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan; dan 3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Insdutri Kimia. 2
d. Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Ekonomi Kreatif, meliputi : 1. Seksi Industri Logam dan Mesin; dan 2. Seksi Industri Elektronika; 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri Aneka Kerajinan. e. Bidang Perdagangan, meliputi : 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan; dan 3. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen. f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal, meliputi: 1. Seksi Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Metrologi Legal; dan 3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal. g. Bidang Pengelolaan Pasar, meliputi : 1. Seksi Penertiban Pasar; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan 3. Seksi Pemeliharaan Pasar. h. UPTD; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi, sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; b. penyusunan program kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; c. pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; d. penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan dan pengamanan teknis pelaksanaan perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan daerah; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian; f. pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa; g. pelaksanaan pengembangan ekspor hasil industri unggulan dan perdagangan; h. pelaksanaan konservasi bidang industri dan perdagangan; i. pelaksanaan penanganan, pengendalian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan industri; 3
j.
pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk kegiatan pengembangan industri pengolahan; k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; l. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; m. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; f. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; 4
b. c. d. e.
(1)
(2)
menyelenggarakan urusan kepegawaian; menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; f. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; 5
e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Pasal 15 Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan merupakan unsur pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta melaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang industri kimia, agro dan hasil hutan; b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang industri kimia, agro dan hasil hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dikerjakan bawahan selesai tepat waktu; d. pelaksanaan kegiatan promosi produk industri kimia, agro dan hasil hutan; e. pengawasan pelaksanaan tugas dilingkungan bidang industri kimia, agro dan hasil hutan agar sesuai dengan rencana kerja; f. pengaturan pelaksanaan kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan; g. pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan serta pelatihan teknis untuk pelaksanaan kebijakan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
(2)
Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari : a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Industri Makanan dan Minuman; b. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan; dan c. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Insdutri Kimia. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 6
Pasal 19 (1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi Pengembangan dan Pembinaan Industri Makanan dan Minuman. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Industri Makanan dan Minuman mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan industri makanan dan minuman; b. melakukan pembinaan dan bimbingan tehnis pengembangan dan pembinaan industri makanan dan minuman; c. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap industri makanan dan minuman; d. menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama pengembangan dan pembinaan industri makanan dan minuman dengan badan usaha lain; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi Pengembangan dan Pembinaan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan industri hasil pertanian dan kehutanan; b. melakukan pembinaan dan bimbingan tehnis pengembangan dan pembinaan industri hasil pertanian dan kehutanan; c. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap industri hasil pertanian dan kehutanan; d. menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama pengembangan dan pembinaan industri hasil pertanian dan kehutanan dengan badan usaha lain; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Insdutri Kimia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi Pengembangan dan Pembinaan Insdutri Kimia. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Insdutri Kimia mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan industri insdutri kimia; b. melakukan pembinaan dan bimbingan tehnis pengembangan dan pembinaan industri insdutri kimia; c. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap industri insdutri kimia; d. menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama pengembangan dan pembinaan industri insdutri kimia dengan badan usaha lain; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 7
Bagian Keempat Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Ekonomi Kreatif Pasal 22 Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan rencana kegiatan, penjabaran kebijakan teknis dan melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan industri di bidang industri logam, mesin elektronika dan ekonomi kreatif. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang industri logam, mesin elektronika dan ekonomi kreatif; b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang industri logam, mesin elektronika dan ekonomi kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dikerjakan bawahan selesai tepat waktu; d. pelaksanaan kegiatan promosi produk industri logam, mesin elektronika, ekonomi kreatif dan aneka kerajinan; e. pengawasan pelaksanaan tugas dilingkungan bidang industri logam, mesin elektronika dan ekonomi kreatif agar sesuai dengan rencana kerja; f. pengaturan pelaksanaan kegiatan di bidang industri logam, mesin elektronika dan ekonomi kreatif; g. pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan serta pelatihan teknis untuk pelaksanaan kebijakan di bidang industri logam, mesin elektronika dan ekonomi kreatif; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25 (1)
(2)
(1)
(2)
Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Ekonomi Kreatif,terdiri dari : a. Seksi Industri Logam dan Mesin; b. Seksi Industri Elektronika; dan c. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri Aneka Kerajinan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26 Kepala Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi Pengembangan dan Pembinaan Industri Logam dan Mesin. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun bahan kebijakan teknis dibidang industri logam dan mesin; b. menyusun rencana kegiatan seksi industri logam dan mesin sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. menyiapkan data industri logam dan mesin; 8
d. menyiapkan bahan rekomendasi situ/ho dan perizinan industri logam dan mesin berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan berkas persyaratan sebagai bahan pertimbangan atasan; e. menginventarisasi data tanda daftar industri dan izin usaha industri logam dan mesin; f. memantau pemanfaatan sarana dan prasarana produksi usaha industri logam dan mesin yang berpotensi mencemari lingkungan melalui kunjungan secara berkala untuk mewujudkan usaha industri yang berwawasan lingkungan; g. menyusun bahan konsep profil komoditi industri logam dan mesin berdasarkan komoditi yang memiliki daya saing kuat dipasaran dalam dan luar negeri; h. melaporkan evaluasi perkembangan pelayanan dan pemberian rekomendasi izin usaha industri logam dan mesin; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27 (1)
(2)
(1)
(2)
Kepala Seksi Industri Elektronika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Elektronika. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Elektronika mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun bahan kebijakan teknis dibidang industri elektronika; b. menyusun rencana kegiatan seksi industri elektronika sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. menyiapkan data industri elektronika; d. menyiapkan bahan rekomendasi situ/ho dan perizinan industri elektronika berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan berkas persyaratan sebagai bahan pertimbangan atasan; e. menginventarisasi data tanda daftar industri dan izin usaha industri elektronika; f. memantau pemanfaatan sarana dan prasarana produksi usaha industri elektronika yang berpotensi mencemari lingkungan melalui kunjungan secara berkala untuk mewujudkan usaha industri yang berwawasan lingkungan; g. menyusun bahan konsep profil komoditi industri elektronika berdasarkan komoditi yang memiliki daya saing kuat dipasaran dalam dan luar negeri; h. melaporkan evaluasi perkembangan pelayanan dan pemberian rekomendasi izin usaha industri elektronika; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 28 Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri Aneka Kerajinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengendalian, peningkatan, pengembangan dan evaluasi terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan industri aneka kerajinan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri Aneka Kerajinan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif dan industri aneka kerajinan; b. menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan ekonomi kreatif dan industri aneka kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. menyiapkan data ekonomi kreatif dan industri aneka kerajinan; d. menyiapkan bahan rekomendasi SITU/HO dan perizinan pengembangan ekonomi kreatif dan industri aneka kerajinan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan berkas persyaratan sebagai bahan pertimbangan atasan; e. menginventarisasi data tanda daftar industri dan izin usaha industri aneka kerajinan; 9
f.
memantau pemanfaatan sarana dan prasarana produksi usaha industri aneka kerajinan yang berpotensi mencemari lingkungan melalui kunjungan secara berkala untuk mewujudkan usaha industri yang berwawasan lingkungan; g. menyusun bahan konsep profil komoditi industri aneka kerajinan berdasarkan komoditi yang memiliki daya saing kuat di pasaran dalam dan luar negeri; h. melaporkan evaluasi perkembangan pelayanan dan pemberian rekomendasi izin usaha ekonomi kreatif dan industri aneka kerajinan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Perdagangan \\\\\
Pasal 29 Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan pembinaan, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan pengembangan usaha dan sarana usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, kegiatan metrologi legal serta promosi dan pendaftaran perdagangan. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyiapan pembinaan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan dan monitoring barang-barang beredar dan jasa serta kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; b. pembinaan, sosialisasi, informasi, publikasi, evaluasi, implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penanganan penyelesaian sengketa konsumen; c. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor; d. penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan perijinan, pendaftaran perdagangan termasuk barang kategori dalam pengawasan; e. pelaksanaan koordinasi pengawasan barang beredar dan jasa dengan instansi terkait. f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
(2)
Bidang Perdagangan, terdiri dari : a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan; dan c. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33
(1)
Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan Bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri. 10
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai fungsi, sebagai berikut: a. penyiapan pembinaan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan dan monitoring barang-barang beredar dan jasa serta kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; b. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor; c. penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan perijinan, pendaftaran perdagangan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan usaha perdagangan; b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan; c. melaksanakan monitoring dan pengendalian kelancaraan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan; d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan; e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. a.
Pasal 35 (1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan dan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memberikan salinan ijin usaha perdagangan kepada pedagang atau masyarakat yang memerlukan; b. mempersiapkan aparat penyidik pegawai negeri sipil (ppns) wajib daftar perusahaan dan melaksanakan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan wajib daftar perusahaan; c. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, informasi, publikasi, evaluasi, implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penanganan penyelesaian sengketa konsumen; d. menyiapkan bahan fasilitasi, pembinaan, pelaksanaan pelayanan dan pengawasan kegiatan metrologi legal; e. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan barang beredar dan jasa dengan lembaga dan instansi terkait; f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 11
Bagian Keenam Bidang Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal Pasal 36 Bidang Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan metrologi legal. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyiapan pembinaan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan metrologi legal; b. pembinaan, sosialisasi, informasi, publikasi, evaluasi, implementasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan metrologi legal; c. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan metrologi legal; d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kegiatan metrologi legal; e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis untuk penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan lainnya; f. melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan lainnya; g. melakukan evaluasi terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan lainnya; h. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang pembinaan dan pengawasan metrologi legal; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 39 (1)
(2)
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal, terdiri dari : a. Seksi Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya; b. Seksi Sarana dan Prasarana Metrologi Legal; dan c. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(1)
(2)
Kepala Seksi Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan Pengawasan, pembinaan dan Pengendalian penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan verifikasi, kalibrasi, pengujian dan interkomparasi standar kerja, tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP); 12
b. pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta ukur ulang alat UTTP, BDKT dan non BDKT; c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium massa dan timbangan serta laboratorium arus, panjang, volume, ukur ulang dan BDKT. d. melaksanakan pengelolaan standar kerja; e. melaksanakan bimbingan teknis terhadap reparatir alat UTTP, dan pengkajian bahan rekomendasi teknis izin tanda pabrik alat UTTP; f. menyelenggarakan fasilitasi pemungutan retribusi; g. menyelenggarakan penyuluhan, pengawasan dan pengamatan alat UTTP, BDKT dan Santunan Sistem lainnya; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 41 (1)
(2)
(1)
(2)
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Metrologi Legal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memfasilitasi dan menyiapkan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Metrologi Legal mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun kebijakan teknis fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana metrologi legal; b. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana metrologi legal; c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana metrologi legal; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42 Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal mempunyai fungsi, sebagai berikut :
a. menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pengawasan dan penyuluhan metrologi legal; b. pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada kepala dinas atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan terhadap metrologi legal c. fasilitas dan koordinasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal/internal pemerintah; d. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha perdagangan; e. merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap penggunaan metrologi legal; f. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi pengawasan dan pengendalian kelembagaan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh Bidang Pengelolaan Pasar Pasal 43 Bidang Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 13
Pasal 44 Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Pasar. Pasal 45 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyiapan pembinaan bimbingan teknis pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar; b. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar; c. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kegiatan pengelolaan pasar; d mewujudkan peningkatan kemampuan pembiayaan daerah dengan pelaksanaan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan pasar melalui upaya optimalisasi penghimpunan dana dari pungutan retribusi pasar guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (pad); e. meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar dengan kebijakan pemberian bantuan dana bergulir di pasar, sehingga terwujud konsep pasar yang bebas dari jerat rentenir sekaligus kesejahteraan masyarakat pedagang pasar meningkat; f. mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang simpel, akurat, realis dan terpercaya dengan mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna pasar serta penyediaan sarana dan prasarana pasar menuju pasar yang bersih, sehat sejahtera dan nyaman; g. menyelenggarakan fungsi penertiban pasar, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar serta melakukan perencanaan sekaligus pemeliharaan pasar; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 46 (1)
Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari : a. Seksi Penertiban Pasar; b. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan c. Seksi Pemeliharaan Pasar. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 47
(1) (2)
Kepala Seksi Penertiban Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian penertiban pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penertiban Pasar mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian penertiban pasar; b. pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada kepala dinas atas pelanggaran yang ditemukan dari pasar; c. fasilitas dan koordinasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal/internal pemerintah; d. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil penertiban pasar; e. merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap para pedagang pasar; f. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi penertiban pasar; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 14
Pasal 48 (1) (2)
(1) (2)
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memfasilitasi dan menyiapkan sarana dan prasarana pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun kebijakan teknis fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana pasar; b. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pasar; c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pasar; d. mengoptimalkan penghimpunan dana dari pungutan retribusi pasar guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 49 Kepala Seksi Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeliharaan pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pemeliharaan pasar; b. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeliharaan pasar; c. merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap para pedagang pasar; d. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi pemeliharaan pasar; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedelapan UPTD Pasal 50
(1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 51
Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 52 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 15
BAB V TATA KERJA Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 54 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 55 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 56 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 57 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 58 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 59 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, maka setiap pemangku jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 16
Pasal 61 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
17
