SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN TOLITOLI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan 11. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tolitoli yang disingkat DISKESSOS. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pemberdayaan Sosial, meliputi : 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Komunitas Adat Terpencil; 2. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Pembinaan dan Pengembangan Keluarga; dan 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Fakir Miskin. d. Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi : 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dan Lanjut Usia; 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat. e. Bidang Bantuan Sosial, meliputi : 1. Seksi Potensi Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial; 2. Seksi Bantuan Korban Bencana; dan 3. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah. 2
f.
Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial, meliputi : 1. Seksi Pembinaan Tenaga Fungsional dan Pekerja Sosial; 2. Seksi Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial; dan 3. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesejahteraan Sosial. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial; b. penyusunan program kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan pencegahan timbulnya permasalahan sosial, gender dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan sosial; d. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial; e. pengelolaan kesejahteraan sosial terpadu dan berlanjut; f. pengkordinasian kegiatan instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial, Organisasi Perempuan dan Organisasi Masyarakat lainnya; g. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; h. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; i. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya. 3
Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesejahteraan Sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan penyuluhan sosial; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Kesejahteraan Sosial; e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pasal 11 (1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 4
Pasal 13 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala Dinas; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; f. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Sosial Pasal 15
Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana Dinas Kesejahteraan Sosial di Bidang Pemberdayaan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun dan merumuskan kebijakan dalam bidang Pemberdayaan Sosial. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut : 5
a.
b. c. d.
melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan peran keluarga, dan komunitas adat terpencil; memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan dan pemberdayaan sosial; melaksanakan sistem pengendalian intern; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18
(1)
Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari : a. Seksi Pembinaan, Pengembangan Komunitas Adat Terpencil; b. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Pembinaan dan Pengembangan Keluarga; dan c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Fakir Miskin. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan terhadap pengembangan komunitas adat terpencil. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Komunitas Adat Terpencil mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan pengembangan komunitas adat terpencil dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengembangan komunitas adat terpencil dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan komunitas adat terpencil; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan bidang pembinaan pengembangan komunitas adat terpencil; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20
(1)
(2)
Kepala Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Pembinaan dan Pengembangan Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan pelestarian nilai kepahlawanan, pembinaan dan pengembangan keluarga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Pembinaan dan Pengembangan Keluarga mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang pelestarian niai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan kepahlawanan dan keperintisan; 6
c.
memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan pembinaan teknis; d. mempersiapkan bahan pembinaan kesejahteraan perintis, keluarga perintis dan keluarga pahlawan; e. mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang peran keluarga (keluarga muda mandiri, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan; f. melaksanakan sitem pengendalian intern; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21 (1)
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap fakir miskin. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Fakir Miskin mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial fakir miskin guna peningkatan kesejahteraan sosial; b. memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin; c. memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada dilingkungan kurang layak huni/kumuh; d. memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil/komunitas adat terpencil (KAT); e. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 22
Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana Dinas Kesejahteraan Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. membantu memberdayakan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) dalam memajukan program pembangunan kesejahteraan sosial; b. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial; c. melaksanakan urusan pembinaan dan rehabiitasi sosial pada anak terlantar, anak nakal, tuna sosial, lanjut usia, pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan penyandang cacat; 7
d. e.
melaksanakan sistem pengendalian intern; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25
(1)
Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari : a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dan Lanjut Usia; b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan c. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dan Lanjut Usia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan Rehabilitasi Sosial kepada Anak Terlantar dan Lanjut Usia. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dan Lanjut Usia mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak perlindungan khusus dan lanjut usia; b. menyiapakan bahan dan melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak); c. melaksanakan pembinaan, bantuan dan pengendalian terhadap penyantunan anak; d. memberikan bantuan pemulangan dan penanggulangan orang / jenazah terlantar; e. memberikan bantuan dan pembinaan terhadap lanjut usia; f. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27
(1)
(2)
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan dan pemberian rehabilitas sosial bagi anak nakal, tuna sosial dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi wanita tuna susila, waria, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA); b. melaksanakan usaha rehabilitasi tuna sosial bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swasta lainnya untuk mengetahui perkembangan selanjutnya; c. melaksanakan koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, waria melalui kegiatan penertiban dan pemulangan; d. memantau perkembangan kondisi penyandang masalah tuna sosial ; e. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 8
Pasal 28 (1)
(2)
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandanng cacat dalam panti maupun luar panti; b. mempersiapkan data dan bahan untuk pembinaan dan pemberdayaan penyandang cacat, yaitu cacat netra, cacat tubuh, cacat mental, tuna rungu wicara, cacat ganda dan eks penyandang penyakit kronis; c. melaksanakan program pelayanan untuk memotivasi penyandang cacat, keluarga dan masyarakat; d. melaksanakan sisem pengendalian intern; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Bantuan Sosial Pasal 29
Bidang Bantuan Sosial merupakan unsur pelaksana Dinas Kesejahteraan Sosial di Bidang Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, merencanakan program dan melaksanakan pemberian bantuan sosial. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Bantuan Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, pembinaan karang taruna dan pembinaan organisasi sosial; b. memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap mitra-mitra kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat, dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial; c. mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran; d. menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial; e. melaksanakan pembinaan kepada taruna siaga bencana (TAGANA); f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial; g. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial; h. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
Bidang Bantuan Sosial, terdiri dari : a. Seksi Potensi Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial; 9
(2)
b. Seksi Bantuan Korban Bencana; dan c. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33
(1)
(2)
Kepala Seksi Potensi Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyediakan Potensi Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Potensi Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaan sumber dana sosial dari masyarakat; b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial; c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan undian; d. melaksanakan jaminan sosial kepada pekerja sektor informal; e. melaksanakan program keluarga harapan (PKH); f. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34
(1)
(2)
Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis pemberian Bantuan bagi Korban Bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial; b. menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial; c. melaksanakan pembinaan kepada taruna siaga bencana (TAGANA); d. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 35
(1)
Kepala Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis tentang pemberian bantuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah; b. menyelenggarakan klinik dan perawatan bagi korban tindak kekerasan; c. menyelenggarakan pembinaan dan penanganan terhadap pekerja migran bermasalah; d. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 10
Bagian Keenam Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial Pasal 36 Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial merupakan unsur pelaksana Dinas Kesejahteraan Sosial di Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial; Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun program kerja bidang tenaga fungsional dan penyuluhan sosial; b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan penyuluh sosial; c. memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap tenaga fungsional dan penyuluh sosial; d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan tenaga fungsional dan penyuluh sosial; e. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 39 (1)
(2)
(1)
(2)
Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial, terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Tenaga Fungsional dan Pekerja Sosial; b. Seksi Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial; dan c. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40 Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Fungsional dan Pekerja Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis pembinaan tenaga fungsional dan pekerja sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Fungsional dan Pekerja Sosial mempunyai fungsi, seagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan pembinaan tenaga fungsional dan pekerja sosial; c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga fungsional dan pekerja sosial; d. menyiapkan bahan dan kegiatan pengembangan jaringan informasi pembinaan tenaga fungsional dan pekerja sosial; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 11
Pasal 41 (1)
Kepala Seksi Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan identifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan identifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial; c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi untuk kegiatan identifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial; d. menyiapakan bahan perumusan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan identifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyelenggaraan urusan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan nasional dan perumusan kebijakan daerah tentang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kerja sama pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 43
(1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesejahteraan Sosial, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44
Pada Dinas Kesejahteraan Sosial, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12
Pasal 45 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 46 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Kesejahteraan Sosial wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 47 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 49 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 50 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 51 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 52 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. 13
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Dinas Kesejahteraan Sosial wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 54
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
14
