SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; dan 11. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tolitoli yang disingkat BADIKLAT LITBANG. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris, meliputi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Diklat Teknis Fungsional, meliputi : 1. Sub Bidang DIKLAT Teknis; 2. Sub Bidang DIKLAT Fungsional. d. Bidang Diklat Struktural meliputi : 1. Sub Bidang DIKLAT Prajabatan; dan 2. Sub Bidang DIKLAT Dalam Jabatan. 2
e. Bidang Penelitian, meliputi : 1. Sub Bidang Penelitian Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sosbud; dan 2. Sub Bidang Ekonomi Pembangunan, SDA dan IPTEK. f. Bidang Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian, meliputi : 1. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penerapan IPTEK; dan 2. Sub Bidang Pemerintahan, Sosek dan SDA. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan desentralisasi di bidang pendidikan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan penelitian pengembangan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, program kegiatan, perencanaan dan pengembangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; b. penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang penjenjangan dan teknis fungsional, pengembangan kepegawaian, pembangunan sosial, sumber daya alam serta ekonomi dan teknologi; d. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan e. pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM); f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP); g. pelaksanaan pengukuran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; h. penyelenggaraan jabatan fungsional; i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3
BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 6 Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja; b. merumuskan rencana strategis badan berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja; c. mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program; d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas; e. mendistribusikan tugas kepada sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masingmasing; f. menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi; g. menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dana pendamping kegiatan badan; h. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pendidikan dan pelatihan serta menetapkan standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan seminar kelitbangan di daerah dan antar daerah berdasarkan program pemerintah pusat; i. melakukan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait, antar daerah, instansi vertikal serta mitra kerja berdasarkan peraturan perundangundangan untuk sinkronisasi program; j. memfasilitasi kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran dan melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas; k. membina dan memberikan pembimbingan terhadap dewan riset daerah (DRD) untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; l. melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Badan. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan dan perbendaharaan; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11
(1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12
(1) (2)
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Badan; b. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; c. menerima dan mencatat pengeluaran / pengambilan benda berharga; d. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; e. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; f. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Badan; g. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan; 5
h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset Badan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan pengendalian data, pembinaan evaluasi serta perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Badan; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi; f. menyiapkan Bahan evaluasi pelaksanaan program Badan, menyusun profil Badan, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Badan; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Diklat Teknis Fungsional Pasal 15
Bidang Diklat Teknis Fungsional merupakan unsur pelaksana Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Diklat Teknis Fungsional yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Diklat Teknis Fungsional Pegawai. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional Pegawai mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengarahkan penyusunan rencana program bidang analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja bidang analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif; c. menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan diklat tekhnis dan fungsional; d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang diklat teknis fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas; e. mengendalikan pelaksanaan tugas bidang diklat teknis fungsional dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas; 6
f. g. h. i.
j.
k.
l.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi perencanaan program bidang diklat teknis fungsional; menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengkajian dan pengaturan teknologi kediklatan. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan diklat serta membuat laporan atas pelaksanaannya. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi program diklat serta melaksanakan kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri di bidang pendidikan dan pelatihan. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18
(1)
(2)
Bidang Diklat Teknis Fungsional, terdiri dari : a. Sub Bidang DIKLAT Teknis; dan b. Sub Bidang DIKLAT Fungsional. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang DIKLAT Teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinan teknis terhadap Analisa DIKLAT Teknis. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang DIKLAT Teknis mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengarahkan penyusunan rencana program sub bidang analisa diklat teknis fungsional dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja sub bidang diklat teknis sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif; c. melakukan analisa kebutuhan penyelenggaraan diklat teknis; d. melakukan analisa jumlah peserta diklat tekhnis berdasarkan kebutuhan daerah; e. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang diklat teknis untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang DIKLAT Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan DIKLAT Fungsional; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang DIKLAT Fungsional mempunyai fungsi, sebagai berikut : 7
a. mengarahkan penyusunan rencana program Sub Bidang DIKLAT Fungsional dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja sub bidang diklat fungsional sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif; c. melakukan analisa kebutuhan penyelenggaraan diklat fungsional; d. melakukan analisa jumlah peserta diklat fungsional berdasarkan kebutunan daerah; e. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang diklat fungsional untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Diklat Struktural Pasal 21 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural merupakan unsur pelaksana Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang DIKLAT Struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 22 Kepala Bidang DIKLAT Struktural mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pendampingan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan DIKLAT Struktural. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bidang DIKLAT Struktural mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program bidang sebagai bahan acuan; b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu; c. membuat rencana DIKLAT Struktural dan melakukan seleksi kualifikasi calon peserta sesuai dengan ketentuan; d. melaksanakan DIKLAT kepemimpinan tingkat III dan IV; e. melaksanakan DIKLAT Struktural; f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan DIKLAT Struktural; g. melakukan koordinasi dalam pembinaan DIKLAT kepemimpinan dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal; h. melaksanakan ujian komprehensif, menetapkan kelulusan dan membuat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP); i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kediklatan serta membuat laporan atas pelaksanaannya; j. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai; k. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan pengendalian DIKLAT kepemimpinan serta koordinasi pada lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8
Pasal 24 (1)
Bidang Dikilat Struktural, terdiri dari : a. Sub Bidang DIKLAT Prajabatan; dan b. Sub Bidang DIKLAT Dalam Jabatan. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 25
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang DIKLAT Prajabatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan dalam penyelenggaraan DIKLAT Prajabatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang DIKLAT Prajabatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program sub bidang; b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu; c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan sub bidang DIKLAT Prajabatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas; e. membuat rencana DIKLAT Prajabatan dan melakukan seleksi kualifikasi calon peserta; f. melaksanakan DIKLAT kepemimpinan tingkat III dan IV. g. melakukan koordinasi dalam pembinaan DIKLAT Prajabatan dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal; h. melaksanakan ujian komprehensif, menetapkan kelulusan dan membuat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP); i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kediklatan serta membuat laporan atas pelaksanaannya; j. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai; k. menyiapkan bahan laporan sub bidang DIKLAT Prajabatan dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang DIKLAT Dalam Jabatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan, kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dalam melaksanakan DIKLAT Dalam Jabatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang DIKLAT Dalam Jabatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengarahkan penyusunan rencana program DIKLAT Dalam Jabatan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja sub bidang; c. mendistribusikan tugas kepada kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masingmasing; d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas; e. mengendalikan pelaksanaan tugas bidang dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas; 9
f.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan DIKLAT; g. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan pengendalian DIKLAT Dalam Jabatan serta koordinasi pada lembaga pemerintah dan non pemerintah; h. menyelenggarakan DIKLAT dalam jabatan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kediklatan serta membuat laporan atas pelaksanaannya; j. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan DIKLAT dalam jabatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fugsinya. Bagian Kelima Bidang Penelitian Pasal 27 Bidang Penelitian merupakan unsur pelaksana Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penelitian yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 28 Kepala Bidang Penelitian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pendampingan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Penelitian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan, dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan; d. melaksanakan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, kepegawaian dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat; e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengembangan; f. melakukan penyusunan rekomendasi/izin penelitian di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; g. memfasilitasi forum komunikasi penelitian dan pembangunan; h. memfasilitasi penyusunan dewan agenda riset daerah (DRD); dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 30 (1)
Bidang Penelitian, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penelitian, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sosbud; dan 2. Sub Bidang Ekonomi, Pembangunan, SDA dan IPTEK. 10
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 31 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Peneltian, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan pelaksanaan penelitian dan pemerintahan, kemasyarakatan dan sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub. Bidang Peneltian, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja bidang berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang sesuai dengan ketentuan untuk menghindari terjadinya kesalahan; c. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang sesuai ketentuan; d. menyiapkan bahan perumusan kegiatan penelitian pemerintahan, kemasyarakatan dan sosial budaya, kerjasama penelitian dan pengembangan dan fasilitasi jabatan fungsional peneliti dibidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan, bidang pendidikan, mental spritual dan pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman; e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang peneltian, pemerintahan, kemasyarakatan dan sosial budaya sesuai dengan pedoman dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. melaporkan kegiatan bidang penelitian pemerintahan, kemasyarakatan dan sosial budaya kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; g. mengajukan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sebagai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang penelitian, pemerintahan, kemasyarakatan dan sosial budaya baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Penelitian, Ekonomi, Pembangunan, Sumber daya Alam dan IPTEK membantu Kepala Bidang melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pendampingan pelaksanaan Penelitian Ekonomi, Pembangunan, Sumber daya Alam dan IPTEK; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian, Ekonomi, Pembangunan, Sumber daya Alam dan IPTEK mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja di bidang penelitian, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan iptek berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang penelitian, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan iptek sesuai dengan ketentuan untuk menghindari terjadinya kesalahan; c. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang penelitian, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan iptek sesuai dengan ketentuan dan peraturan;. d. menyiapkan bahan untuk perumusan kegiatan penelitian, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan iptek, analisis kebutuhan penelitian, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan iptek, kerjasama penelitian, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan iptek dan fasilitasi jabatan 11
fungsional peneliti dibidang politik, kepegawaian, lembaga pemerintah, badan usaha milik daerah dan lain-lain yang beriakitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; e. menyusun konsep naskah dinas bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. melaporkan kegiatan bidang kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; g. mengajukan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. \\\\\
Bagian Keenam Bidang Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Pasal 33 Bidang Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian merupakan unsur pelaksana Badan di Bidang Pengembangan dan Penerapan hasil Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 34 Kepala Bidang Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan, pengembangan dan penerapan hasil penelitian. Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan tekhnis serta evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan hasil penelitian; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis serta evaluasi pengembangan dan penerapan hasil penelitian; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan penerapan hasil penelitian dengan lembaga iptek, perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang terkait; d. penyiapan bahan koordinasi/konsultasi di bidang pengembangan dan penerapan hasil penelitian; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 36 (1)
Bidang Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian, terdiri dari : a. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penerapan IPTEK; dan b. Sub Bidang Pemerintahan, Sosek dan SDA. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(1)
Pasal 37 Kepala Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penerapan IPTEK mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan Informasi, Dokumentasi dan Penerapan IPTEK. 12
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penerapan IPTEK mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi, menyusun program kerja sub bidang; b. menghimpun peraturan perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK; c. menyiapkan bahan, melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi/konsultasi pelaksanaan kegiatan pengenbangan informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK; e. menyusun perencanaan teknis pengembangan potensi informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK; f. mengkaji hasil pengembangan potensi informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK; g. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK; h. menyiapkan bahan, melakukan seminar pengembangan informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK; i. menyelenggarakan pengembangan informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK; j. menyiapkan bahan dan melakukan kerjasama pengebangan di bidang informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK dengan instansi/pihak terkait; k. meyiapkan riset desain, menyiapkan term of references dan mempersiapkan bahan dan melaksanakan seminar riset desain dan laporan hasil informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK; l. menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang informasi, dokumentasi dan penerapan IPTEK ; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 38
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Sosek dan SDA mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan pelaksanaan Pemerintahan, Sosek dan SDA. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Sosek dan SDA mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja sub bidang pemerintahan, sosek dan SDA; b. menghimpun peraturan perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang pemerintahan, sosek dan SDA; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan sub bidang pemerintahan, sosek dan SDA; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi/konsultasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sub bidang pemerintahan, sosek dan SDA; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sub bidang pemerintahan, sosek dan SDA; f. mengkaji kembali hasil penelitian dan pengembangan daerah di sub bidang pemerintahan, sosek dan SDA; g. melakukan pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan sub bidang pemerintahan, sosek dan SDA; h. menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pemerintahan, sosek dan SDA; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 13
Bagian Ketujuh UPTD Pasal 39 (1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalaui Keputusan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40
Pada Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi di Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 45 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 46 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 14
Pasal 47 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 48 Apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 (1)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Pasal 50 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 44 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2014 NOMOR 43 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006 15
