SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitol; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; dan 8. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tolitoli yang disingkat SET. DPK KORPRI. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI, terdiri dari : a. Sekretaris; b. Sub Bagian, terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama; 2. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan 3. Sub Bagian Usaha, Advokasi dan Sosial. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah unsur pelayanan terhadap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tolitoli dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 (1)
(2)
Sekretariat DPK KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat KORPRI. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPK KORPRI menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial; d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat KORPRI; e. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); h. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokoknya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretaris DPK KORPRI Pasal 5
(1)
(2)
Sekretaris DPK KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan tekhnis operasional dan administrasi kepada Pengurus DPK KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta pembinaan terhadap seluruh unsur anggota KORPRI Kabupaten Tolitoli. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPK KORPRI mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, koordinasi dan kerjasama; b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan rohani; c. menyelenggarakan kegiatan usaha, fasilitasi pemberian bantuan hukum dan bantuan sosial; d. mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sub Bagian Umum dan Kerjasama Pasal 6
Sub Bagian Umum dan Kerjasama merupakan unsur pelaksana di lingkungan Sekretariat DPK KORPRI dalam urusan Umum dan Kerjasama yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPK KORPRI.
3
Pasal 7 (1)
(2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPK KORPRI dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kerjsama. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan tata usaha kearsipan; b. melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan; c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; d. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang; f. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana; g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; h. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran; i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya; j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; k. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja; l. mengumpulkan, menginventarisir dan mensistemkan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program; m. mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan; n. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahanbahan rapat koordinasi; o. menyusun program dan rencana kegiatan; p. menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan kantor bersama Sub Bagian terkait; q. melaksanakan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan program dan hasilhasilnya; r. mempelajari dan menganalisa realisasi hasil hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja; s. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya; t. mempelajari informasi kegiatan program dalam bentuk statistik; u. menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor; v. menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas; w. membantu mengkoordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani Pasal 8
Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani merupakan unsur pelaksana di lingkungan Sekretariat DPK KORPRI dalam urusan Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPK KORPRI. Pasal 9 (1)
Kepala Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPK KORPRI dalam melaksanakan pelayanan dalam urusan Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.
4
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan rohani; b. melaksanakan koordinasi kegiatan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; c. melaksanakan kegiatan pekan Olahraga, Seni dan Budaya; d. melaksanakan kegiatan pembinaan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Sub Bagian Usaha, Advokasi dan Sosial Pasal 10
Sub Bagian Usaha, Advokasi dan Sosial merupakan unsur pelaksana di lingkungan Sekretariat DPK KORPRI dalam urusan Usaha, Advokasi dan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPK KORPRI. Pasal 11 (1)
(2)
Kepala Sub Bagian Usaha, Advokasi dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPK KORPRI dalam melaksanakan pelayanan Usaha, Advokasi dan Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Usaha, Advokasi dan Sosial menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan usaha dana, fasilitasi pemberian bantuan hukum dan bantuan sosial; b. menyusun kebijakan dan program kegiatan pengumpulan dana melalui iuran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota; c. mengkoordinasikan pengelolaan iuran anggota dengan lembaga perbankan; d. memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada anggota yang terlibat tindak pidana; e. memberikan bantuan sosial kepada anggota dan masyarakat sesuai kemampuan organisasi; f. memfasilitasi anggota dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas; g. memberikan santunan kepada anggota yang telah memasuki purna tugas; h. memfasilitasi pemberian layanan pra medis (bantuan transportasi) dan medis kepada anggota yang membutuhkan; i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemulangan jenazah anggota KORPRI yang meninggal dunia di luar daerah; j. mengkoordinasikan penyelenggaraan upacara persemayaman dan pemakaman jenazah anggota dan mantan anggota KORPRI; k. memberikan bantuan kepada keluarga anggota maupun mantan anggota KORPRI yang meninggal dunia; l. memfasilitasi pemberian bea siswa kepada putra-putri anggota KORPRI yang tidak mampu; m. memfasilitasi pemberian penghargaan bagi anggota KORPRI yang berprestasi; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5
BAB V TATA KERJA Pasal 12 (1)
(2) (3)
Sekretaris DPK KORPRI berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Sekretariat DPK KORPRI maupun dengan lembaga teknis lainnya. Sekretaris DPK KORPRI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit kerjaya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 13
(1)
(2)
(3)
Sekretaris DPK KOPRI wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan. Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPK KORPRI berkewajiban : a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan; b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; dan c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 14
Apabila Sekretaris DPK KORPRI berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Kepala Sub Bagian mewakili berdasarkan pembidangannya masing-masing dan bertindak untuk dan atas nama Sekretaris DPK KORPRI. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat DPK KORPRI wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. 6
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 17
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 58 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
7
