SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Kantor adalah salah satu unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; dan 10. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah adalah Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang disingkat KPPD. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah, terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Hubungan Antar Lembaga; d. Seksi Promosi dan Informasi; dan e. Seksi Pelayanan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 (1)
(2)
Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pelayanan dan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; d. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); f. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Kantor Pasal 5
(1) (2)
Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai lingkup tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, koordinasi dan kerjasama; b. membina penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan Kantor; c. merumuskan kebijakan tekhnis, monitoring, evaluasi dan melakukan pembinaan terhadap hubungan antar lembaga, promosi dan informasi serta pelayanan tugas perwakilan pemerintahan daerah Kabupaten Tolitoli di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah; d. membina, membimbing dan melaksanakan evaluasi, pelaporan dan dan pengelolaan dokumen; e. melakukan pembinaan, perencanaan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas perwakilan pemerintah daerah di ibukota Provinsi Sulawesi Tengah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6
Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana di lingkungan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah dalam urusan administrasi umum dan ketatausahaan kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 3
Pasal 7 (1)
(2)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan aset dan ketatausahaan lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggadaan dan tata usaha kearsipan; b. melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan; c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; d. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang; f. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana; g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; h. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran; i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya; j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; k. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja; l. mengumpulkan, menginventarisir dan mensistemkan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program; m. mengelolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan; n. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahanbahan rapat koordinasi; o. melaksanakan pengelolaan situs Web Kantor; p. menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan kantor bersama seksi terkait; q. melaksanakan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan program dan hasilhasilnya; r. mempelajari dan menganalisa realisasi hasil-hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja; s. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya; t. mempelajari informasi kegiatan program dalam bentuk statistik; u. menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor; v. menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas; w. membantu mengkoordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Seksi Hubungan Antar Lembaga Pasal 8
Seksi Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana di lingkungan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah dalam urusan Hubungan antar lembaga yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
4
Pasal 9 (1)
(2)
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pelayanan dalam urusan hubungan antar lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta maupun profesi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. perumusan bahan kebijakan operasional pembinaan hubungan antar lembaga; b. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; c. menyusun rencana kerja dan kegiatan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan acuan kerja; d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan operasional dan kegiatan, bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan hubungan antar lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga profesi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maupun yang ada di tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah; e. merumuskan kebijakan fasilitasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dengan lembaga-lembaga di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah; f. menghimpun dan mengevaluasi informasi dari berbagai media massa sebagai akses untuk meningkatkan hubungan kemitraan dan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga profesi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maupun yang ada di tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah; h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Seksi Promosi dan Informasi Pasal 10
Seksi Promosi dan Informasi merupakan unsur pelaksana di lingkungan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah dalam urusan promosi dan layanan informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. Pasal 11 (1)
(2)
Kepala Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan promosi dan layanan informasi atas keunggulan dan potensi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi dan Informasi menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi; b. menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi dan informasi; c. merumuskan dan menyusun materi promosi dan informasi; d. membantu pelaksanaan promosi daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di seluruh wilayah Sulawesi Tengah; e. menyiapkan pedoman tatacara pembangunan dan pengembangan sistem informasi; f. membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi; g. memutakhirkan data dan informasi tentang daerah; 5
h. menyiapkan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Seksi Pelayanan Pasal 12 Seksi Pelayanan merupakan unsur pelaksana di lingkungan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah dalam urusan Pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. Pasal 13 (1)
(2)
Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pelayanan pada perwakilan Pemda di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi; b. menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan pelayanan; c. memberikan pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Daerah di Ibu Kota Provinsi dan daerah lainnya; d. pembinaan dan koordinasi dengan masyarakat, mahasiswa dan pelajar Kabupaten Tolitoli di Ibu Kota Provinsi dan daerah lainnya; e. pengelola aset Pemerintah Daerah di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah; f. pelayanan dan fasilitasi kegiatan protokoler dan kedinasan bagi pejabat eksekutif dan legislatif daerah di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah;`dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB V TATA KERJA Pasal 14
(1)
(2) (3)
Kepala Kantor berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah maupun dengan lembaga teknis lainnya. Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit kerjanya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 15
(1)
(2)
Kepala Kantor wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah berkewajiban : a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis daerah, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun 6
(3)
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; dan c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 16
Apabila Kepala Kantor berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi mewakili berdasarkan pembidangannya masing-masing dan bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor. BAB VII KETENTUAN LAIN–LAIN Pasal 17 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan di lingkungan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor. Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 52 7
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
8
