SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli; 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan 11. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli yang disingkat DPKAD. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Anggaran, meliputi : 1. Seksi Penyusunan Anggaran; 2. Seksi Belanja Tidak Langsung/Bantuan; dan 3. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Anggaran. d. Bidang Perbendaharaan, meliputi : 1. Seksi Perbendaharaan; 2. Seksi Pengelolaan Kas; dan 3. Seksi Verifikasi. 2
e. Bidang Akuntansi, meliputi : 1. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah; 2. Seksi Pendapatan dan Aset; dan 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; f. Bidang Aset, meliputi : 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan; 2. Seksi Inventarisasi dan Pengamanan; dan 3. Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang keuangan dan aset; b. pemberian pembinaan di bidang keuangan serta pelayanan umum; c. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); i. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat masyarakat secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; j. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; k. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3
BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset; c. melakukan pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pengelolaan keuangan dan aset; d. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis daerah; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan, pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset internal dinas serta perencanaan pada semua unit satuan kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset internal dinas; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
(2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 4
Pasal 12 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13
(1) (2)
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas; b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; c. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan dinas; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan skala dinas; e. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; f. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; g. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset dinas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14 Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanaan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventariskan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5
Bagian Ketiga Bidang Anggaran Pasal 15 Bidang Anggaran merupakan unsur pelaksana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang Anggaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang anggaran. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional bidang anggaran; b. pengawasan dan pengendalian penyusunan anggaran dan belanja pegawai; c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perbendaharaan; d. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan anggaran; e. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama di bidang anggaran; f. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan di bidang anggaran; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18 (1)
(2)
Bidang Anggaran, terdiri dari : 1. Seksi Penyusunan Anggaran; 2. Seksi Belanja Tidak Langsung/Bantuan; dan 3. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Anggaran. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1)
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan anggaran. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional penyusunan anggaran; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan penyusunan anggaran; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan anggaran; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan anggaran; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6
Pasal 20 (1)
(2)
Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung/Bantuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja tidak langsung/Bantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung/Bantuan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional penyusunan Belanja Tidak Langsung/Bantuan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan penyusunan Belanja Tidak Langsung/Bantuan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Belanja Tidak Langsung/Bantuan; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka pelaksanaan pembinaan penyusunan Belanja Tidak Langsung/Bantuan; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan Belanja Tidak Langsung/Bantuan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 21
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap pembinaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan Anggaran mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pengawasan pengendalian terhadap pembinaan anggaran; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program anggaran; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan anggaran; d. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendaalian dan pembinaan anggaran; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Perbendaharaan Pasal 22
Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang perbendaharaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dalam lingkup kewenangannya meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis operasional bidang perbendaharaan; 7
b. c. d. e.
(1)
(2)
pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan perbendaharaan; pelaksanaan dan pengembangan kerjasama di bidang perbendaharaan; penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan di bidang perbendaharaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 25 Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : 1. Seksi Perbendaharaan; 2. Seksi Pengelolaan Kas; dan 3. Seksi Verifikasi. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pengelolaan perbendaharaan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan pengelolaan perbendaharaan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan perbendaharaan; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka pembinaan pengelolaan perbendaharaan; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembinaan pengelolaan perbendaharaan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 27
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengelolaan Kas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kas daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Kas mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pengelolaan kas daerah; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan kas daerah; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kas daerah; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka pembinaan pengelolaan kas daerah; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8
Pasal 28 (1)
(2)
Kepala Seksi Verifikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Verifikasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pelaksanaan verifikasi; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan dan pelaksanaan verifikasi; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan verifikasi; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka pelaksanaan verifikasi; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan verifikasi; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Akuntansi Pasal 29
Bidang Akuntansi merupakan unsur pelaksana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang akuntansi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 30 Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan serta pelayanan umum di bidang akuntansi. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis operasional bidang akuntansi; b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan akuntansi; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembukuan; d. pembinaan, pengawasan, pelaksanaan dan pengendalian pelaporan serta evaluasi pelaksanaan APBD; e. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama di bidang akuntansi; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
Bidang Akuntansi, terdiri dari : a. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah; b. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Aset; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 33
(1)
Kepala Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan daerah. 9
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan daerah; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan dan pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan daerah; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan daerah; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan daerah; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan daerah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 34
(1)
Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaporan pendapatan daerah dan pelaksanaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional penyelenggaraan pelaporan pendapatan daerah dan aset daerah; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pelaporan pendapatan daerah dan aset daerah; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelaporan pendapatan daerah dan aset daerah; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka penyelenggaraan pelaporan pendapatan daerah dan aset daerah; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pelaporan pendapatan daerah dan aset daerah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)
Pasal 35 (1)
(2)
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan APBD; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan APBD; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan APBD; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan APBD; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 10
Bagian Keenam Bidang Aset Pasal 36 Bidang Aset merupakan unsur pelaksana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 37 Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan serta pelayanan umum di bidang aset. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis operasional bidang aset; b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan aset; c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset; d. pembinaan, pengawasan, pelaksanaan dan pengendalian pelaporan pengelolaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset; e. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama di bidang aset; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 39 (1)
(2)
Bidang Aset, terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan; b. Seksi Inventarisasi dan Pengamanan; dan c. Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40
(1)
(2)
Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset daerah; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset daerah; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset daerah; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset daerah; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset daerah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 11
Pasal 41 (1)
(2)
Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengamanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengamanan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional penyelenggaraan inventarisasi dan pengamanan aset daerah; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan inventarisasi dan pengamanan aset daerah; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan inventarisasi dan pengamanan aset daerah; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka penyelenggaraan inventarisasi dan pengamanan aset daerah; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pengamanan aset daerah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 42
(1)
(2)
Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan aset daerah dan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional penyelenggaraan pemanfaatan dan penghapusan aset daerah dan barang milik daerah; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan penghapusan aset daerah dan barang milik daerah; c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemanfaatan dan penghapusan aset daerah dan barang milik daerah; d. menghimpun dan menyusun data dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan dan penghapusan aset daerah dan barang milik daerah; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penghapusan aset daerah dan barang milik daerah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 43
(1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati.
12
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 47 Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 48 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 49 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 50 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 51 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
13
BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 52 Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 54
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
14
