SALINAN
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga–lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan; 8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli. 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; 11. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disebut P4GN; 12. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disebut Napza; dan 13. Badan Narkotika Kabupaten adalah Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli yang disingkat BNK.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan organisasi Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pencegahan, meliputi : 1. Sub Bidang Desiminasi Informasi; dan 2. Sub Bidang Advokasi. d. Bidang Pemberantasan dan Pengawasan Tahanan, meliputi : 1. Sub Bidang Intelijen, Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran; dan 2. Sub Bidang Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti; 2
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi : 1. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat; dan 2. Sub Bidang Pemberdayaan Alternatif. f. Bidang Data dan Informasi, meliputi : 1. Sub Bidang Data; dan 2. Sub Bidang Informasi. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Badan Narkotika Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang penyiapan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan operasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas pokok pengkoordinasian instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional Badan Narkotika Kabupaten, melaksanakan kebijakan tekhnis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi, pemberantasan dan penegakan hukum serta data dan informasi. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. pengkoordinasian instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan, strategi, sasaran dan pelaksanaan operasional program dan kegiatan pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan serta data dan informasi pada Badan Narkotika Kabupaten; b. pengkoordinasian instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam penetapan kebijakan, strategi, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya; c. pengkoordinasian instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya; d. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; e. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); g. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; h. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; 3
i. j.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 6
Kepala Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan, sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya sesuai peraturan perundangundangan. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. merumusan kebijakan strategi, sasaran dan program dibidang P4GN sesuai peraturan perundang-undangan; b. merumuskan, menyusun dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja Badan; c. menyelenggarakan desiminasi, advokasi, peningkatan peran serta masyarakat, pemberdayaan alternatif dan rehabilitasi informasi P4GN; d. menyelenggarakan kegiatan intelijen berbasis tekhnologi; e. penyelenggaraan penyelidikan, penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; f. melakukan pengawasan tahanan dan barang bukti; g. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi P4GN; h. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; i. mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum; j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur staf Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Badan.
4
Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan umum; b. menyelenggarakan urusan kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan dan aset; d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 12 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. melaksanakan urusan pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 13 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Badan; b. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan; c. menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga; d. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; e. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan; f. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Badan; g. melaksanakan kegiatan pengelolaan survey di bidang keuangan; h. melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian aset Badan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 14 Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan pengendalian data, pembinaan evaluasi serta perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik; 5
c. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Badan; d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi; f. menyiapkan Bahan evaluasi pelaksanaan program Badan, menyusun profil Badan, menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Badan; g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan; h. melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing Bidang; i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Pencegahan Pasal 15 Bidang Pencegahan merupakan unsur pelaksana Badan Narkotika Kabupaten di Bidang Pencegahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 Kepala Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan analisis terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pencegahan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Pencegahan; b. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana strategi operasional di Bidang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika Bahan Adiktif lainnya; c. menyelenggarakan desiminasi informasi P4GN di Bidang Pencegahan; d. menyelenggarakan advokasi P4GN di Bidang Pencegahan; e. melaksanakan koordinasi kepada unit-unit kerja dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan strategi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; f. melaksanakan rumusan kebijakan fasilitasi dan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba melalui media yang dapat menjangkau masyarakat luas; g. melaksanakan rumusan kebijakan fasilitasi dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui lingkup pendidikan, lembaga keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; h. melaksanakan rumusan kebijakan fasilitasi dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya; i. melaksanakan rumusan kebijakan pembentukan lembaga masyarakat dalam pencegahan, penyalahgunaan dan perdaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya serta prekursor narkotika; j. melaksanakan penjangkauan dan pendataan terhadap komponen masyarakat (LSM, Ormas dll) yang peduli terhadap korban penyalahgunaan narkoba; dan 6
k.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 18
(1)
Bidang Pencegahan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Desiminasi Informasi; dan 2. Sub Bidang Advokasi. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 19
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Desiminasi Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria desiminasi informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Desiminasi Informasi mempunyai fungsi, sebagai berikut ; a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional diseminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media; c. melaksanakan penyusunan rencana dan standard prosedur kegiatan kemitraan dengan media, guna mendukung tugas-tugas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba; d. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan; e. melaksanakan pelayanan komunikasi dan informasi publik melalui media komunikasi sosial masyarakat berupa tatap muka, pemutaran film dan media tradisional untuk melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba; f. melaksanakan pengelolaan media dan pemberitaan, pendistribusian bahanbahan pemberitaan, evaluasi pemberitaan dan pengkajian dampak penggunaan narkoba; g. memberikan pelayanan teknis di bidang pengembangan sistem informasi dan kelembagaan komunikasi sesuai dengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku; h. menjalin dan mengadakan kerjasama hubungan kelembagaan komunikasi sosial dan komunikasi pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan luar negeri dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan narkoba; i. melaksanakan desiminasi informasi P4GN; j. melaksanakan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada kader/komunitas anti narkotika; k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan diseminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media, serta menyajikan alternatif pemecahannya; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 20
(1) (2)
Kepala Sub Bidang Advokasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan advokasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Advokasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program dan rencana kerja Sub Bidang Advokasi; b. menyiapkan bahan kerja Sub Bidang Advokasi; 7
c. d. e. f. g. h. i.
j. k. l.
menghimpun, mempelajari dan mendokumentasikan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya; menyusun desain bahan penyuluhan advokasi komunikasi, informasi, edukasi, konseling dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba; mengkoordinasikan kepada instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan advokasi P4GN ; melaksanakan penyuluhan advokasi komunikasi, informasi, edukasi dan konseling; melaksanakan advokasi keluarga rentan; melaksanakan penyuluhan dan pelayanan konseling pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; mengembangkan teknis penyuluhan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi mengenai pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembentukan Kader Anti Narkoba ; menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Pemberantasan dan Pengawasan Tahanan Pasal 21
Bidang Pemberantasan dan Pengawasan Tahanan merupakan unsur pelaksana Badan Narkotika Kabupaten di Bidang Pemberantasan dan Pengawasan Tahanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 22 Kepala Bidang Pemberantasan dan Pengawasan Tahanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kabijakan di Bidang Pemberantasan dan Pengawasan Tahanan. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bidang Pemberantasan dan Pengawasan Tahanan, mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemberantasan dan pengawasan tahanan; b. pelaksaanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi di daerah; c. pengkoordinasian dengan lembaga instansi pemerintah dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan teroorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di daerah; d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 24 (1)
(2)
Bidang Pemberantasan dan Pengawasan Tahahan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Intelijen, Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran; dan 2. Sub Bidang Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti; Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 8
Pasal 25 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Intelijen, Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen, penyelidikan, penyidikan, penindakan dan pengejaran berbasis teknologi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Intelijen, Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang; b. melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi data tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; c. melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang atau tempat yang dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan tindak pidana narkotika atau yang berkaitan dengan undang-undang narkotika; d. melakukan pemetaan kasus dan daerah rawan peredaran gelap narkotika; e. melakukan kegiatan intelijen berbasis tekhnologi di daerah; f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penyidikan, tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; g. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; h. pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penuntut umum; i. melaksanakan test narkoba (test urine, test rambut, test darah, test asam dioksiribonuleat (DNA), test bagian tubuh lainnya dalam rangka pengungkapan jaringan, pembuktian pelaku dan permintaan/deteksi dini dari perorangan, badan dan institusi; j. mengkoordinasikan dengan lintas sektor dalam rangka interdiksi daerah rawan peredaran gelap narkotika; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 26
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengawasan tahanan dan barang bukti atas kejahatan teroorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prokursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang; b. melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis data, perhitungan bahan informasi tindak pidana narkotika, termasuk melakukan pendataan barang bukti, tahanan dan aset tersangka baik yang ditangani BNK maupun pada lembaga penegak hukum lainnya; c. mengumpulkan barang bukti dan menilai kekayaan pelaku yang terkait dengan tindak pidana narkotika, psikotropika, prokursor narkotika dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; d. melakukan pengawasan tahanan dan barang bukti serta kekayaan pelaku yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk proses lanjut penanganan tahanan dan penyerahan barang bukti serta kekayaan pelaku yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana 9
f.
narkotika, psikotropika, prokursor narkotika dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 27
Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Badan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 28 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Pemberdayaan Masyarakat; b. mengkoordinasikan kepada instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif di daerah; c. pelaksanaan peran serta masyarakat di bidang P4GN dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di daerah; d. pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN di Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 30 (1)
(2)
Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat; dan 2. Sub Bidang Pemberdayaan Alternatif. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 31
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi di Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan dan melakukan penyiapan peran serta masyarakat dalam kegiatan P4GN; b. penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada komunitas/kader anti narkotika; d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan semua pihak yang akan diberdayakan dalam kegiatan P4GN; e. melaksanakan kegiatan yang melibatkan peran serta lingkungan keluarga yang akan diberdayakan dalam kegiatan P4GN; 10
f.
melaksanakan kegiatan yang melibatkan peran serta siswa SLTA dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah bebas narkoba; g. melaksanakan kegiatan yang melibatkan peran serta tokoh masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan bebas narkoba; h. melaksanakan kegiatan yang melibatkan peran serta media massa dalam rangka mendukung lingkungan bebas narkoba; i. melaksanakan kegiatan yang melibatkan peran serta perguruan tinggi dalam rangka menciptakan lingkungan kampus bebas narkoba; j. melaksanakan kegiatan yang melibatkan peran serta pekerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 32 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Alternatif mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang; b. melaksanakan koordinasi internal, maupun koordinasi lintas instansi serta melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan P4GN; c. melaksanakan pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan dan pemberdayaan alternatif masyarakat pedesaan; d. melakukan Pemetaan dalam rangka persiapan pemberdayaan alternatif (community development) di perkotaan dan pedesaan serta mengadakan sosialisasi lingkungan masyarakat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam wilayah community development tersebut; e. melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kerja, kursus dan lain lain di lingkungan community development; f. membantu pengungkapan jaringan dalam pemberantasan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kecuali prekursor tembakau dan prekursor alkohol; g. mendorong dan memfasilitasi serta melaksanakan peningkatan kemampuan dan penguatan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang menangani korban napza; h. mendorong dan memfasilitasi para pecandu/penyalahguna narkoba agar mengikuti program wajib lapor dan melakukan pendataan wajib lapor secara terpadu; i. mendorong dan memfasilitasi pecandu/penyalahguna narkoba untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi di pusat terapi dan rehabilitasi yang ada di Indonesia dan melaksanakan kegiatan pendampingan pasca rehabilitasi (after care) bagi mantan pecandu yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi; j. melakukan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi seluruh kegiatan yang menyangkut tupoksi sub bidang pemberdayaan alternatif; dan k. melaksanakan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan alternatif; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11
Bagian Keenam Bidang Data dan Informasi Pasal 33 Bidang Data dan Informasi merupakan unsur pelaksana Badan di Bidang Data dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 34 Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan pelayanan informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor narkotika dan bahan adiktif lainnya. Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program kerja Bidang Data dan Informasi; b. menyiapkan bahan kerja Bidang Data dan Informasi; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional pelaksanaan pengolahan data dan informasi; d. melaksanakan pengolahan dan pemutakhiran data yang terkait dengan P4GN; e. menyiapkan bahan untuk penyusunan bentuk-bentuk penyajian data, laporan dan statistik P4GN; f. menyajikan data dan laporan dalam bentuk matrik, tabel, grafik dan statistik lain hingga mudah dipahami; g. menyiapkan sistem informasi yang berbasis tekhnologi; h. memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan P4GN; i. melaksanakan penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan P4GN baik melalui media massa maupun media lainnya; j. menghimpun, mengklasifikasi dan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data; k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pelaksanaan tugas Badan; l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 36 (1)
(2)
Bidang Data dan Informasi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Data; dan 2. Sub Bidang Informasi; Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 37
(1)
(2)
Kepala Sub Bidang Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan pengolahan data. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program kerja Sub Bidang; b. menyiapkan bahan kerja Sub Bidang; c. melaksanakan pengolahan dan pemutakhiran data yang terkait dengan P4GN; 12
d. menyiapkan bahan untuk penyusunan bentuk-bentuk penyajian data, laporan dan statistik; e. menyajikan data dan laporan dalam bentuk matrik, tabel, grafik dan statistik lain hingga mudah dipahami; f. menghimpun, mengklasifikasi dan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data; g. melaksanakan uji silang dan menyusun ulasan rekapitulasi laporan secara periodik baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 38 (1)
(2)
Kepala Sub Bidang Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan peyebarluasan informasi yang terkait dengan P4GN. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Informasi mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. menyusun rencana program kerja Sub Bidang; b. menyiapkan bahan kerja Sub Bidang; c. menyiapkan bahan penyusunan operasional Sub Bidang; d. memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan tentang pelaksanaan dan hasil program P4GN; e. melaksanakan penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan program P4GN baik melalui media massa maupun media lainnya; f. menyiapkan system informasi berbasis tekhnologi; g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 39
(1)
(2)
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Narkotika Kabupaten, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalaui Keputusan Bupati. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40
Pada Badan Narkotika Kabupaten, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Narkotika Kabupaten sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundangundangan. Pasal 41 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 13
BAB V TATA KERJA Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Narkotika Kabupaten wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain. Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi di Badan Narkotika Kabupaten wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 45 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Badan Narkotika Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Pasal 46 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 47 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI HAL MEWAKILI Pasal 48 Apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Sekretaris mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan, Sekretaris menunjuk satu orang Pejabat yang berada satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan, dengan mengedepankan senioritas. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 (1)
(2)
Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, maka setiap pemangku jabatan pada Badan Narkotika Kabupaten wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Pasal 50
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Kabupaten Tolitoli dan Pelaksana Harian BNK Tolitoli (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 14
Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TOLITOLI, ttd MOH SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, ttd ISKANDAR A. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 51
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
15
