BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Tolitoli bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Tolitoli.

b.

bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan otonomi kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli berdasarkan prinsip efektifitas, effisiensi dan produktifitas;

c.

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RSUD Mokopido Tolitoli sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 47 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli maka dipandang perlu menyusun Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli.

1.

Undang-Undang 1. 1. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 74, Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli.

12.

Memperhatikan

:

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

2.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

3.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

4.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

5.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 869/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Penempatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli milik Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebagai Rumah Sakit Kelas C;

6.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Layanan Umum; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 2. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tolitoli; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli; 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah RSUD Mokopido Tolitoli yang menyediakan jasa layanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip effisiensi, efektifitas dan produktifitas; 7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; 8. Pola Tata Kelola Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tatacara penyelenggaraan Rumah Sakit antara Bupati, Direksi sebagai Pejabat Pengelola, Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagai pemberi pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati; 9. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun; 10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUD Mokopido Tolitoli, merupakan organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD; 11. Ketua adalah Ketua Dewan Pengawas; 12. Direktur adalah Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, yaitu seorang tenaga medis yang memiliki pengetahuan dibidang perumahsakitan, diangkat oleh Bupati untuk menjabat posisi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Tata Kelola ini; 13. Komite Medis adalah Komite Medik RSUD Mokopido Tolitoli; 14. Komite Keperawatan adalah Komite Keperawatan RSUD Mokopido Tolitoli; 15. Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter atau dokter gigi yang bekerja di RSUD Mokopido Tolitoli, berdasarkan pada jenis spesialisasinya atau sifat pekerjaannya; 16. Dokter/dokter gigi adalah profesi yang didapat dengan menyelesaikan pendidikan formal sehingga yang bersangkutan berhak menyandang gelar Dokter (dr) atau Dokter Gigi

17.

18.

19.

20.

21. 22.

23. 24. 25.

(drg) dan dapat melaksanakan praktek kedokteran sesuai dengan bidang keilmuannya dan harus mempunyai izin praktek Kedokteran/Kedokteran Gigi yang sah dan masih berlaku; Dokter purnawaktu adalah dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kewenangannya secara purnawaktu di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli pada hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit; Dokter paruh waktu adalah dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kewenangannya secara paruhwaktu di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli pada waktu tertentu yang disepakati bersama oleh dokter yang bersangkutan dan Direktur; Dokter Mitra adalah dokter atau dokter gigi bukan karyawan RSUD Mokopido Tolitoli yang memberikan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli sesuai dengan Surat Ijin Praktek Dokter/Dokter Gigi dan kewenangan yang dimiliki; Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan tertentu; Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi; Kewenangan Klinis (clinical privilege) adalah kewenangan klinis yang diberikan oleh Direktur kepada dokter/dokter gigi dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit setelah mendapat masukan dari Subkomite Kredensial melalui Komite Medik; Satuan Pengawas Internal adalah kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit; Rapat rutin adalah rapat yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan; Rapat khusus adalah rapat diluar jadwal yang telah diagendakan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)

Pola Tata Kelola RSUD Mokopido Tolitol dimaksudkan sebagai pedoman atau payung hukum bagi RSUD Mokopido Tolitoli untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2)

Tujuan Pola Tata Kelola RSUD Mokopido Tolitoli adalah untuk : a. tercapainya kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten, pejabat pengelola, dewan pengawas, staf medis dan staf keperawatan; dan, b. tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat dan profesionalisme pelayanan serta tanggungjawab pemberi layanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP TATA KELOLA Pasal 3 (1)

Rumah Sakit Mokopido Tolitoli dikelola berdasarkan pola tata kelola yang baik (good corporate governance), yang memuat antara lain : a) Struktur organisasi;

b) Prosedur kerja; c) Pengelompokan yang logis; dan d) Manajemen sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; (2)

Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut prinsip-prinsip sebagai berikut : a) Transparansi; b) Akuntabilitas; c) Responsibilitas; dan d) Independensi.

(3)

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan.

(4)

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur dan sistem yang dipercayakan kepada RSUD Mokopido Tolitoli agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan ke semua pihak.

(5)

Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

(6)

Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV POLA TATA KELOLA KORPORASI Bagian Kesatu Paragraf 1 Nama Pasal 4 (1)

Nama Rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli Kabupaten Tolitoli berdasarkan Peraturanj Daerah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi RSUD Mokopido Kabupaten Tolitoli.

(2)

Lokasi rumah sakit berada di Jalan Lanoni Nomor 34 Tolitoli, Kode Pos 94512. Untuk menghubungi RSUD dapat memutar Faximile Nomor (0453) 21301 email : [email protected].

(3)

Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli merupakan Rumah Sakit Umum Kelas D berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 869/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli Milik Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebagai RS Kelas C;

Paragraf 2 Logo Pasal 5 Logo rumah sakit seperti dalam gambar dengan penjelasan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Visi, Misi, Filosofi, Nilai-nilai dan Motto Pasal 6 Visi Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli adalah : “Terwujudnya Pelayanan Prima Mandiri Yang Terjangkau Oleh Semua Lapisan Masyarakat”. Pasal 7 Misi Rumah Sakit Mokopido Umum adalah : a. meningkatkan sarana dan prasarana; b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; c. meningkatkan mutu pelayanan; dan d. meningkatkan kesejahteraan pegawai; Pasal 8 Filosofi Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli adalah : “Menjadikan Rumah Sakit Yang Dapat Menyembuhkan Pasien” Pasal 9 Nilai-nilai yang dianut oleh Rumah Sakit Umum Mokopido adalah : a. Ramah; b. Peduli; c. Inisiatif; dan d. Profesional. Pasal 10 Motto Rumah Sakit Umum Mokopido adalah “Kepuasaan Penderita Kebahagian Kami”.

Bagian Ketiga Kedudukan Rumah Sakit Pasal 11 (1)

Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli setingkat Kantor yang merupakan unsur Pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

(2)

Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Tujuan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Pasal 12 (1)

Rumah Sakit Mokopido bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Tolitoli dibidang kesehatan.

(2)

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit dikelola secara korporasi dengan prinsip efisiensi dan produktifitas. Pasal 13

Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 14 Dalam menunaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli melaksanakan fungsi : a. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pelayanaan Kesehatan pada RSUD; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan kesehatan pada RSUD; c. pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Pelayanan Kesehatan pada RSUD; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli mempunyai wewenang sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis Oprasional dibidang pelayanan kesehatan pada RSUD Mokopido Tolitoli; b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan pada RSUD Mokopido Tolitoli; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Medik dan Rekam Medik RSU Mokopido Tolitoli; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi pokok;

Bagian kelima Kedudukan Pemerintah Daerah Pasal 16 Pemerintah Kabupaten Tolitoli adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli. Pasal 17 Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Kabupaten Tolitoli memiliki kewajiban sebagai berikut : 1) menjaga pelayanan Rumah Sakit agar masyarakat tetap memiliki akses pada pelayanan rumah sakit; 2) menjaga kesinambungan pelayanan rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan umum; 3) mengembangkan rumah sakit sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi; 4) melengkapi tenaga, sarana dan prasarana rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan; dan 5) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Rumah Sakit melalui Dewan Pengawas.

Pasal 18 (1)

Pemerintah Daerah sebagai pemilik rumah sakit bertanggung jawab : a) terhadap kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai dengan harapan masyarakat; b) terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu; c) menutup defisit anggaran rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan yang dibuktikan dengan audit secara independen;

(2)

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat kelalaian staf rumah sakit secara berjenjang sesuai dengan hierarki Pemerintah Daerah. Pasal 19

Dalam menjaga tanggungjawabnya, Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki wewenang sebagai berikut : a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM rumah sakit serta perubahannya; b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural; c. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas Rumah Sakit; d. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas; e. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD pada Rumah Sakit; f. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan PPK-BLUD Rumah Sakit dan penilaian kinerja Rumah Sakit; g. menetapkan tarif layanan Rumah Sakit; h. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit; i. menetapkan sistem remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit; dan j. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian Keenam Struktur Organisasi Pasal 20 (1)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSU Mokopido Tolitoli berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli.

(2)

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketujuh Dewan Pengawas Paragraf 1 Pembentukan Dewan Pengawas Pasal 21 (1)

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan rumah sakit Mokopido Tolitoli sebagai BLUD, dibentuk Dewan Pengawas.

(2)

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usulan Direktur Rumah Sakit BLUD kepada Bupati.

(3)

Bupati atas usulan Direktur Rumah Sakit BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati. Pasal 22

(1)

Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur : a. Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit BLUD; b. Pejabat di lingkungan Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD); dan c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit BLUD.

(2)

Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas harus memperhatikan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3)

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota.

(4)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berdasarkan atas usulan dari Direktur Rumah Sakit BLUD.

(5)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pengangkatannya tidak bersamaan dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit BLUD;

seorang

Pasal 23 Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, memiliki kriteria antara lain : a. pendidikan minimal Strata 1 (satu); b. memiliki integritas, loyalitas, dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit BLUD, serta mempunyai kemampuan dan perhatian yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; c. mampu melaksanakan perbuatan hukum; d. tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; e. tidak pernah melakukan tindak pidana yang dinyatakan oleh keputusan pengadilan; f. mempunyai kompetensi dan atau pengalaman yang relevan di bidang kegiatan rumah sakit BLUD; g. mendapat rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi/lembaga lain yang berkaitan dengan keahliannya; h. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik, dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah; i. tidak mempunyai benturan kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit BLUD; j. usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun.

Paragraf 2 Tugas, Fungsi, Kewajiban, Larangan dan Kewenangan Dewan Pengawas Pasal 24 (1)

Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit BLUD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

a. mewakili Bupati Tolitoli dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan rumah sakit BLUD; b. sebagai mediator antara Pejabat Pengelola rumah sakit BLUD dan Bupati dalam rangka upaya peningkatan kinerja; c. sebagai mitra kerja pejabat pengelola rumah sakit BLUD dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan rumah sakit BLUD; d. sebagai pendamping pejabat pengelola dengan pihak eksternal. Pasal 25 Dewan Pengawas berkewajiban : a. memberikan saran dan masukan kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola; b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit BLUD dan memberikan saran dan masukan kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan rumah sakit BLUD; c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja rumah sakit BLUD; d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan rumah sakit BLUD; e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola rumah sakit BLUD; f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 26 Dewan Pengawas dilarang : a. mengambil keuntungan pribadi atau kelompoknya baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan rumah sakit BLUD; b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah; c. membuka rahasia rumah sakit BLUD yang menjadi tanggung jawab dalam pengawasannya; d. merangkap jabatan dewan pengawas/komisaris/direksi atau jabatan sejenis lebih dari 2 (dua) entitas; Pasal 27 Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas diberikan kewenangan : a) melihat buku-buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan rumah sakit BLUD; b) meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan rumah sakit BLUD; c) meminta Pejabat Pengelola atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Pejabat Pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; d) memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pejabat Pengelola dalam melakukan perbuatan hukum tertentu; dan e) mengusulkan fasilitas dan anggaran yang berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Pengawas kepada pejabat pengelola sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit BLUD. Pasal 28 Dewan Pengawas mempunyai hak : 1) Dewan Pengawas berhak memperoleh akses atas informasi tentang Rumah Sakit secara tepat waktu dan lengkap;

2) Dewan Pengawas berhak memiliki Sekretaris Dewan Pengawas yang dapat menjalankan fungsi kesekretariatan secara memadai; 3) semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Rumah Sakit dan secara jelas dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit. 4) memasuki ruangan-ruangan rumah sakit dalam rangka memonitor pelaksanaan rumah sakit BLUD

Paragraf 3 Masa Jabatan Dewan Pengawas Pasal 29 Masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 4 Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Pasal 30 (1)

Anggota Dewan Pengawas berhenti secara otomatis karena habis masa jabatannya dan atau meninggal dunia.

(2)

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, atas usulan Pemimpin BLUD. Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, karena : 1. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 2. adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas; 3. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; 4. mengundurkan diri; atau 5. tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23. Pasal 32 (1)

Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 3, angka 4 dan angka 5, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

(2)

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

(3)

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana. Pasal 33

(1)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)

Dalam hal anggota yang bersangkutan berkeberatan, dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari kerja.

(3)

Dalam hal tenggang waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan oleh anggota maka keputusan pemberhentiannya berlaku secara otomatis. Pasal 34

(1)

Bupati mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas atas usulan Pemimpin BLUD untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2)

Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

(3)

Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati.

(4)

Pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila : a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan; c. adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan keberadaan Sekretaris Dewan Pengawas; d. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit BLUD; e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya; f. tidak lagi memenuhi persyaratan; atau g. mengundurkan diri; Pasal 35

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, memiliki kriteria antara lain : a. Pendidikan paling rendah S1; b. dapat mengoperasionalkan komputer untuk mendukung tugas dan fungsi dewan pengawas; c. dapat bekerja sesuai dengan beban kerja. d. usia pada saat diangkat paling rendah 40 tahun. Pasal 36 Tugas Sekretaris Dewan Pengawas, antara lain : a. mengagendakan, mengadministrasikan dan mengendalikan secara teknis kegiatan Dewan Pengawas; b. menyiapkan data dan informasi untuk mendukung tugas Dewan Pengawas; c. membantu menyusun laporan Dewan Pengawas kepada Bupati; d. melaksanakan dan menyimpan dokumen kegiatan Dewan Pengawas; dan e. menjaga hal-hal yang perlu dirahasiakan atau yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Pasal 37 Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai fungsi : a. sebagai pelaksana ketatausahaan Dewan Pengawas; b. sebagai pelaksana komunikasi dan distribusi informasi dari dan/atau ke anggota Dewan Pengawas; dan c. sebagai pusat dokumentasi kegiatan Dewan Pengawas;

Paragraf 5 Rapat-Rapat dan Pelaporan Pasal 38 Rapat Dewan Pengawas dihadiri oleh Ketua dan Anggota. Pasal 39 (1)

Rapat Dewan Pengawas undangan.

hanya

dapat

dilaksanakan apabila dihadiri minimal 2/3

(2)

Dalam hal quorum tidak tercapai, rapat tidak dapat dilaksanakan, dan ditunda untuk dijadwalkan kembali.

(3)

Dalam hal qourum tetap tidak tercapai setelah penundaan maka rapat tetap dapat dilaksanakan.

(4)

Untuk kepentingan pengambilan keputusan strategis, rapat harus dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota Dewan Pengawas. Pasal 40

(1)

Rapat berkala dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

(2)

Setiap undangan rapat harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani Ketua Dewan Pengawas, serta diketahui oleh pemimpin rumah sakit BLUD.

(3)

Undangan rapat berkala harus disampaikan 3 hari sebelum pelaksanaan rapat. Pasal 41

(1)

Rapat khusus diadakan atas permintaan pemimpin rumah sakit BLUD.

(2)

Undangan rapat khusus harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemimpin rumah sakit BLUD.

(3)

Rapat khusus atas permintaan Anggota Dewan Pengawas harus mendapat persetujuan pemimpin rumah sakit BLUD; Pasal 42

(1)

Rapat tahunan diselenggarakan pada akhir tahun anggaran berjalan.

(2)

Undangan rapat tahunan Dewan Pengawas harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit BLUD. Pasal 43

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan Dewan Pengawas wajib dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas dan pejabat pengelola rumah sakit BLUD.

seluruh

Pasal 44 (1)

Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.

(2)

Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk.

Pasal 45 Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut : a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin rumah sakit BLUD; b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin rumah sakit BLUD; dan c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin rumah sakit BLUD.

Bagian Kedelapan Pejabat Pengelola Rumah Sakit Paragraf 1 Komposisi Pengelola Rumah Sakit BLUD Pasal 46 (1)

Pejabat Pengelola Rumah Sakit BLUD terdiri atas : a. Direktur sebagai Pemimpin rumah sakit BLUD; b. Pejabat Keuangan; dan c. Pejabat Teknis;

(2)

Pejabat Keuangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Pengelola Administrasi Keuangan BLUD.

(3)

Pejabat Teknis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan.

(4)

Pejabat Pengelolah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(5)

Pengelola Administrasi Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(6)

Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Pasal 47

(1)

Komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui kajian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(2)

Perubahan komposisi pejabat pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Pengangkatan Pejabat Pengelola Pasal 48 (1)

Pengangkatan dalam jabatan didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan Jabatan yang bersangkutan.

(2)

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan pejabat yang terdiri atas kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus.

(3)

Kebutuhan praktek bisnis yang sehat merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan rumah sakit. Pasal 49

Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati; Pasal 50 (1)

Masa jabatan sebagai pejabat pengelola rumah sakit adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat.

(2)

Pejabat pengelola dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila : a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b) tersangkut masalah hukum dengan pidana diatas 6 (enam) bulan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; c) adanya kebijakan pemerintah daerah terkait dengan perubahan komposisi pejabat pengelola; d) kinerja menurun 2 (dua) tahun berturut turut; e) mengundurkan diri; atau f) sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada; dan g) Pejabat Pengelola dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Pejabat Pengelola yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

(3)

Pejabat Pengelola BLUD yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis diberi kesempatan mengajukan keberatan selambat-lambatnya selama 30 hari kerja.

(4)

Dalam hal tenggang waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan oleh anggota maka keputusan pemberhentiannya berlaku secara otomatis.

Paragraf 3 Persyaratan Pejabat Pengelola Pasal 51 (1) (2)

(3)

(4)

Yang dapat diangkat menjadi pejabat pengelola rumah sakit adalah seseorang yang memenuhi syarat kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus. Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat pengelola, meliputi : integritas, kepemimpinan, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, kerjasama dan fleksibel. Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat pengelola sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat pengelola dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.

Paragraf 4 Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Pasal 52 (1)

Direktur sebagai pemimpin Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas dan kewajiban : a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;

b. menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD; c. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis Kepada Bupati sesuai dengan ketentuan; e. menetapkan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati. (2)

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD. Pasal 53

(1)

Pejabat Keuangan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban : a. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) b. menyiapkan DPA – BLUD; c. melakukan Pengelolaan pendapatan dan biaya; d. menyelenggarakan pengelolaan kas; e. melakukan pengelolaan utang piutang; f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

(2)

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD. Pasal 54

(1)

Pejabat teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban : a. menyusun Perencanaan Kegiatan Pelayanan; b. melaksanakan kegiatan Pelayanan sesuai RBA; dan c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional pelayanan.

(2)

Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis BLUD.

(3)

Tanggungjawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penigkatan sumber daya lainnya;

Bagian Kesembilan Susunan Organisasi Rumah Sakit Pasal 55 Susunan Organisasi RSUD Mokopido Tolitoli meliputi : 1. Direktur; 2. Bagian Tata Usaha, membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Pelayanan, membawahi : a. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; b. Seksi Rehabilitasi Medik dan Rekam medis.

4. Bidang Penunjang Medis, membawahi : a. Seksi Patologi klinis dan Radilogi; b. Seksi Farmasi dan Gizi. 5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi : a. Seksi pemeliharaan sarana dan prasarana; b. Seksi pengolahan Air limba dan sanitasi. 6. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Eselonisasi Pasal 56 Eselon di Rumah sakit mengikuti Peraturan Perundangan yang berlaku.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Direktur Pasal 57 Direktur mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rumah sakit sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kesepuluh Kelompok Fungsi Pasal 58 (1)

Untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasiinstalasi.

(2)

Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada praktek bisnis yang sehat. Pasal 59

(1)

Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(2)

Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi.

(3)

Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf Instalasi. Pasal 60

(1)

Dalam rangka menjaga rentang kendali yang efektif, beberapa instalasi dikoordinir oleh Kepala Bidang dibawah pengawasan Direktur.

(2)

Pengaturan tentang jumlah dan jenis instalasi dikoordinasikan oleh Kepala Bidang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesebelas Satuan Pengawas Internal Pasal 61 (1)

Guna membantu pejabat pengelola dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pengawas Internal.

(2)

Satuan Pengawasan Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

(3)

Satuan Pengawas Internal berada dibawah Pejabat Pengelola.

(4)

Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Pasal 62

(1)

Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, mempunyai tugas sebagai berikut : a. membantu pemimpin BLUD melaksanakan pemeriksaan kaitannya dengan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan; b. memberi penilaian dan rekomendasi kepada pemimpin BLUD agar kegiatan BLUD mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, efisien dan ekonomis; c. membantu pemimpin BLUD dalam meningkatkan efektifitas proses pengendalian manajemen resiko, implementasi etika profesi dan pengukuran kinerja.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal (SPI), berkewajiban : a. menjaga kerahasiaan satuan organisasi yang diperiksa sesuai dengan etika auditor; b. memiliki Standar Audit, mekanisme kerja dan supervisi yang memadai; dan c. mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku.

(3)

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai kewenangan : a. menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit; b. memiliki akses terhadap semua informasi; dan c. memperoleh penjelasan dari semua level manajemen BLUD. Pasal 63

Segala biaya yang timbul untuk memperlancar kegiatan Satuan Pengawas Internal menjadi beban rumah sakit yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Bagian Keduabelas Komite-Komite Pasal 64 (1)

Guna membantu pejabat pengelola dalam penyusunan dan pemantauan stándar pelayanan, pembinaan profesi, pengaturan kewenangan profesi dan pengembangan program pelayanan, dapat dibentuk komite dengan Keputusan direktur.

(2)

Pembentukan dan Perubahan Komite-Komite didasarkan pada kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 65 (1)

Jenis komite-komite, antara lain : a. komite medik; b. komite keperawatan.

(2)

Komite Medik adalah satu-satunya organisasi formal yang menghimpun, memformulasikan dan mengkomunikasikan pendapat dan kehendak seluruh staf medis yang berkaitan dengan profesi medis di rumah sakit.

(3)

Komite Keperawatan satu-satunya organisasi formal yang menghimpun, memformulasikan dan mengkomunikasikan pendapat dan kehendak seluruh staf keperawatan yang berkaitan dengan profesi keperawatan dan profesi kebidanan di rumah sakit.

(4)

Dalam menjalankan tugasnya, masing masing komite wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan sesama komite dan manajemen pelayanan. Pasal 66

Komite-komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 merupakan organ fungsi rumah sakit yang berkaitan dengan profesi di rumah sakit. Pasal 67 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas komite menjadi beban rumah sakit yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Bagian Ketigabelas Prosedur Kerja Pasal 68 (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya masing masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala

(2)

Dalam rangka standarisasi kegiatan, setiap satuan organisasi wajib memiliki Standar Prosedur Operasional.

(3)

Ketentuan mengenai standar prosedur operasional atau prosedur tetap yang dimaksud pada ayat (2), diatur dengan keputusan Direktur.

(4)

Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan RSUD Mokopido Tolitoli dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan pelayanan.

(5)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Mokopido Tolitoli wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(6)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Mokopido Tolitoli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(8)

Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Mokopido Tolitoli berhalangan, tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan kompetensi atau sederajat atau berdasarkan senioritas atau berdasarkan kompetensi.

(9)

Dalam hal ayat (8) tidak dapat dilaksanakan, tugas-tugas dilaksanakan oleh satuan organisasi yang setingkat.

Bagian Keempatbelas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pasal 69 (1)

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada kompetensi sumber daya manusia yang meliputi kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus dalam rangka peningkatan pelayanan.

(2)

Sumber Daya Manusia di RSUD Mokopido Tolitoli dapat berstatus PNS atau non PNS yang pengangkatannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit.

(3)

Ketentuan mengenai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(4)

Pengangkatan PNS dan non PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus.

(5)

Mutasi jabatan dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan dalam jabatan yang berkenaan berdasarkan pola karier pegawai.

(6)

Ketentuan mengenai pola karier pegawai PNS dan non PNS di lingkungan Rumah Sakit Mokopido Tolitoli berkaitan dengan Pembinaan karier di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan bisnis yang sehat di rumah sakit.

Bagian Kelimabelas Pengelolaan Sumber Daya Lain Pasal 70 (1)

Sumber daya lain adalah seluruh aset dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan diluar pendapatan operasional dan dikelola oleh rumah sakit.

(2)

Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta kelancaran tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

(3)

Pengelolaan sumber daya yang berupa alat kesehatan wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.

(4)

Sistem pengelolaan sumber daya lain diusulkan oleh direktur untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit Pasal 71 (1)

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, rumah sakit wajib mengelola limbah rumah sakit melalui penyusunan analisis mengenai Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL) dan Upaya Penyehatan Lingkungan (UPL) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2)

Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengelolaan limbah padat dan cair, pengawasan dan pengendalian vektor.

(3)

Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional meliputi pengelolaan secara kimiawi, fisik dan biologis sebelum dibuang ke lingkungan.

(4)

Dalam mengelola limbah padat (sampah), rumah sakit wajib memisahkan sampah medis dari sampah non medis

(5)

Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuhbelas Remunerasi Pasal 72 (1)

Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, pegawai rumah sakit BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)

Pejabat pengelola rumah sakit BLUD, Dewan Pengawas BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(3)

Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimasud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk honorarium.

(4)

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur rumah sakit.

Paragraf 1 Remunerasi Direktur Pasal 73 (1)

Penetapan remunerasi Direktur rumah sakit BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan : a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktifitas; b. pertimbangan persamaannya dengan rumah sakit lain; c. kemampuan pendapatan rumah sakit; dan d. kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, indikator pelayanan dan indikator manfaat bagi masyarakat.

(2)

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis rumah sakit BLUD, ditetapkan sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur rumah sakit BLUD. Pasal 74

Honorarium dewan pengawas BLUD ditetapkan sebagai berikut : a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur BLUD; b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji direktur BLUD; dan c. honorarium Sekertaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji direktur BLUD. Pasal 75 (1)

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian : a. pengalaman dan masa kerja (Basic Index); b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (Competency Index); c. resiko kerja (Risk index); d. tingkat kegawatdaruratan (Emergency index); e. jabatan yang disandang (Position index); dan f. hasil/capaian kinerja (Performance index).

(2)

Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai rumah sakit BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 76

(1)

Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (limapuluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

(2)

Bagi pejabat pengelola bersatatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (limapuluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di rumah sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Kedelapanbelas Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pasal 77 (1)

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum, rumah sakit BLUD wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.

(3)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 78 (1)

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), wajib memenuhi syarat : a. fokus pada jenis pelayanan; b. terukur; c. dapat dicapai; d. relevan dan dapat diandalkan; dan e. tepat waktu.

(2)

Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi rumah sakit.

(3)

Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(4)

Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(5)

Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi rumah sakit.

(6)

Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilanbelas Tarif Layanan Pasal 79 (1)

Rumah Sakit BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

(2)

Imbalan atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang berdasarkan perhitungan biaya satuan perunit layanan.

(3)

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(4)

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan rumah sakit.

(5)

Dalam hal tarif lebih rendah dari perhitungan biaya satuan per unit layanan, Pemerintah Kabupaten Daerah berkewajiban menutup defisit akibat selisih tarif dengan biaya satuan per unit layanan tersebut. Pasal 80

(1)

Tarif layanan rumah sakit BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diusulkan oleh Direktur rumah sakit kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(3)

Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

(4)

Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim.

(5)

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari : a. pembina teknis; b. pembina keuangan; c. unsur perguruan tinggi; dan d. lembaga profesi; Pasal 81

(1)

Peraturan Bupati mengenai tarif layanan rumah sakit dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

(2)

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

(3)

Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan pasal 78;

Bagian Keduapuluh Pengelolaan Keuangan Paragraf 1 Pendapatan Pasal 82 Pendapatan rumah sakit dapat bersumber dari : a. jasa layanan; b. hibah terikat dan tidak terikat; c. hasil kerja sama (KSO) dengan pihak lain; d. APBD; e. APBN; dan f. lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah. Pasal 83 (1)

Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2)

Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(3)

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi rumah sakit.

(4)

Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

(5)

Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

(6)

Lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f, antara lain : a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; b) hasil pemanfaatan kekayaan; c) jasa giro; d) pendapatan bunga; e) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan f) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit. Pasal 84

(1)

Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, kecuali yang berasal dari APBD, APBN dan hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai RBA.

(2)

Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

(3)

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilaporkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) setiap triwulan.

(4)

Format laporan pendapatan sebagimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007;

Paragraf 2 Biaya Pasal 85 (1)

Biaya rumah sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

(2)

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3)

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(4)

Biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan dan program pendukung pelayanan. Pasal 86

(1)

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2), terdiri dari : a. biaya pelayanan; dan b. biaya umum dan administrasi.

(2)

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3)

Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan

(4)

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri dari : a. biaya pegawai; b. biaya bahan; c. biaya jasa pelayanan; d. biaya pemeliharaan; e. biaya barang dan jasa; dan f. biaya pelayanan lain lain.

(5)

Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terdiri dari: a. biaya pegawai; b. biaya administrasi kantor; c. biaya pemeliharaan; d. biaya barang dan jasa; e. biaya promosi; dan f. biaya umum dan administrasi lain lain.

Bagian Keduapuluh Satu Pembinaan dan Pengawasan Pasal 87 (1)

Pembinaan dan Pengawasan rumah sakit dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Pembinaan dan Pengawasan rumah sakit dalam melaksanakan PPK BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.

(3)

Pengawasan keuangan dan operasional secara internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola.

(4)

Pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah.

(5)

Pejabat Pengelola wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan. Bagian Keduapuluh Dua Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pasal 88

(1)

Kinerja rumah sakit BLUD dievaluasi setiap tahun dan dilakukan penilaian oleh Bupati melalui Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran.

(2)

Evaluasi dan penilaian kinerja aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan tingkat kemampuan rumah sakit BLUD dalam memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas), memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas), memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas) dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3)

Evaluasi dan penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan rumah sakit BLUD sebagaimana ditetapkan dalam SPM, Renstra Stratejik Bisnis dan RBA.

(4)

Evaluasi dan penilaian kinerja aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan perspektif pelanggan, perspektif proses internal pelayanan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

(5)

Penilaian kinerja penatabukuan keuangan dapat dilakukan oleh Lembaga Pengawas Eksternal (Badan Pengawas Keuangan) dan/atau Akuntan Publik.

(6)

Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah pihak yang independen dan professional, yang memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mempunyai persyaratan sebagai berikut : a. auditor eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pihak yang berkepentingan di Rumah Sakit (stakeholders); b. auditor eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode pemeriksaan; dan c. pemeriksaan oleh Auditor Eksternal dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku umum dan sesuai dengan kode etik profesi Akuntan.

BAB V KOMITE MEDIK Bagian Kesatu Umum Pasal 89 Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. Pasal 90 (1)

Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh direktur.

(2)

Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan Pasal 91 Komite medik dibentuk oleh direktur rumah sakit. Pasal 92 (1)

Susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya terdiri dari : a. ketua; b. sekretaris; dan c. sub komite.

(2)

Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi komite medik sekurangkurangnya dapat terdiri dari : a. ketua dan sekretaris tanpa sub komite; atau b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota sub komite.

Pasal 93 (1)

Keanggotaan komite medik ditetapkan oleh direktur mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.

rumah

sakit

dengan

(2)

Jumlah keanggotaan komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jumlah staf medis di rumah sakit. Pasal 94

(1)

Ketua komite medik ditetapkan oleh direktur rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.

(2)

Sekretaris komite medik dan ketua sub komite ditetapkan oleh direktur rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit. Pasal 95

(1)

Anggota komite medik terbagi ke dalam sub komite.

(2)

Sub komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. sub komite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis; b. sub komite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan c. sub komite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 96 (1)

Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara : a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit; b. memelihara mutu profesi staf medis; dan c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.

(2)

Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut : a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian : 1. kompetensi; 2. kesehatan fisik dan mental; 3. perilaku; 4. etika profesi; c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan; d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat; f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik; g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

(3)

Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan audit medis; b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan;

(4)

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis, komite medik memiliki fungsi sebagai berikut : a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien. Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komite medik mempunyai wewenang: a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment); c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu; d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan; g. memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Bagian Keempat Hubungan Komite Medik dengan Direktur Pasal 98 (1)

Direktur rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medic.

(2)

Komite medik bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit;

Bagian Kelima Panitia ad hoc Pasal 99 (1)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komite medik dapat dibantu oleh panitia ad hoc.

(2)

Panitia ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direktur rumah sakit berdasarkan usulan ketua komite medic.

(3)

Panitia ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.

(4)

Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

Bagian Keenam Sub Komite Kredensial Pasal 100 (1)

Sub Komite kredensial di rumah sakit terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinicalappointment) di rumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.

(2)

Pengorganisasian sub komite kredensial sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada ketua komite medik. Pasal 101

Direktur rumah sakit menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur bagi staf medis untuk memperoleh kewenangan klinis dengan berpedoman pada peraturan internal staf medis (medical staff bylaws).

Pasal 102 Untuk melaksanakan kredensial dibutuhkan beberapa instrumen, antara lain daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap spesialisasi medis, daftar mitra bestari yang merepresentasikan tiap spesialisasi medis dan buku putih (white paper) untuk setiap pelayanan medis. Pasal 103 Tahapan pemberian kewenangan klinis diatur, sebagai berikut : a. staf medis mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada direktur Rumah Sakit dengan mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung; b. berkas permohonan staf medis yang telah lengkap disampaikan oleh direktur rumah sakit kepada komite medik; c. komite medik menyerahkan berkas kepada sub komite kredensial; d. sub komite kredensial mengkaji formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh pemohon; e. dalam melakukan kajian, sub komite kredensial dapat membentuk panel atau panitia adhoc dengan melibatkan mitra bestari dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta berdasarkan buku putih (white paper); f. sub komite kredensial melakukan seleksi terhadap anggota panel atau panitia ad-hoc dengan mempertimbangkan reputasi, adanya konflik kepentingan, bidang disiplin dan kompetensi yang bersangkutan; g. Pengkajian oleh sub komite kredensial meliputi elemen : 1. kompetensi : a. kognitif; b. afektif; dan c. psikomotor. 2. kompetensi fisik; 3. kompetensi mental/perilaku; dan 4. perilaku etis (ethical standing).

h. kewenangan klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik; i. daftar rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) diperoleh dengan cara : 1. menyusun daftar kewenangan klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap Kelompok Staf Medis; 2. mengkaji kewenangan klinis bagi pemohon dengan menggunakan daftar rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); dan 3. mengkaji ulang daftar rincian kewenangan klinis bagi staf medis dilakukan secara periodic. j. rekomendasi pemberian kewenangan klinis dilakukan oleh komite medik berdasarkan masukan dari subkomite kredensial; k. sub komite kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis (clinical appointment), dengan rekomendasi berupa : 1. kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan; 2. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; 3. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; 4. kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; 5. kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi; dan 6. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri. l. bagi staf medis yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi atau menambah kewenangan klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada komite medik melalui direktur rumah sakit. Selanjutnya, komite medik menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan (proctoring); m. kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi kewenangan klinis : 1. Pendidikan : lulus dari Fakultas Kedokteran yang terakreditasi atau dari Fakultas Kedokteran luar negeri yang sudah diregistrasi; 2. Perijinan : a) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang sesuai dengan bidang profesinya; dan b) memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih berlaku. 3. Kegiatan penjagaan mutu profesi : a) menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi bagi anggotanya; dan b) berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis. 4. Kualifikasi Personal : a) riwayat disiplin dan etik profesi; b) keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui; c) Keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan obat terlarang dan alkohol yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien; d) riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan; dan e) memiliki asuransi proteksi profesi (professional indemnity Insurance). 5. Pengalaman dibidang keprofesian : a) riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi; dan b) riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi; n. Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan klinis (clinical appointment) habis masa berlakunya atau dicabut oleh direktur rumah sakit.

Bagian Ketujuh Sub Komite Mutu Profesi Pasal 104 (1)

Sub Komite mutu profesi di rumah sakit terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment) di rumah sakit dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.

(2)

Pengorganisasian sub komite mutu profesi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua komite medik. Pasal 105

Direktur rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur seluruh mekanisme kerja Sub Komite Mutu Profesi berdasarkan masukan Komite Medis. Pasal 106 (1)

Tugas Sub Komite Mutu Profesi meliputi : a. audit medis; b. merekomendasikan Pendidikan Berkelanjutan bagi Staf Medis; dan c. memfasilitasi proses pendampingan (Proctoring) bagi Staf membutuhkan.

Medis

yang

(2)

Audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kegiatan evaluasi profesi secara sistemik yang melibatkan mitra bestari (peer group) yang terdiri dari kegiatan peer-review, surveillance dan assessment terhadap pelayanan medis di rumah sakit;

(3)

Audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi 4 (empat) peran penting, yaitu : a. sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-masing staf medis pemberi pelayanan di rumah sakit; b. sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) sesuai kompetensi yang dimiliki; c. sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis (clinical privilege); dan d. sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis seorang staf medis.

(4)

Audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan langkahlangkah : a. pemilihan topik yang akan dilakukan audit; b. penetapan Standar dan Kriteria; c. penetapan jumlah kasus/sample yang akan diaudit; d. membandingkan standar/kriteria dengan pelaksanaan pelayanan; e. melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria; f. menerapkan perbaikan; dan g. merencanakan re-audit. Pasal 107

Dalam hal merekomendasikan pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan : a. sub komite mutu profesi menentukan pertemuan-pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok staf medis dengan pengaturan-pengaturan waktu yang disesuaikan; b. pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus tersebut antara lain meliputi kasus kematian (death case), kasus sulit, maupun kasus langka; c. setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi; d. notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen/arsip dari sub komite mutu profesi; e. sub komite mutu profesi bersama-sama dengan kelompok staf medis menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh sub komite mutu profesi yang melibatkan staf medis rumah sakit sebagai nara sumber dan peserta aktif;

f.

setiap kelompok staf medis wajib menentukan minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan sub komite mutu profesi pertahun; g. sub komite mutu profesi bersama dengan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian rumah sakit memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi; h. sub komite mutu profesi menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing staf medis setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya; dan i. sub komite mutu profesi memberikan persetujuan terhadap permintaan staf medis sebagai asupan kepada direksi. Pasal 108 Dalam hal memfasilitasi Proses Pendampingan (Proctoring) bagi Staf Medis yang membutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Ayat (1) huruf c, dapat dilakukan langkah : a. sub komite mutu profesi menentukan nama staf medis yang akan mendampingi staf medis yang sedang mengalami sanksi disiplin/mendapatkan pengurangan clinical privilege; dan b. komite medik berkoordinasi dengan direktur rumah sakit untuk memfasilitasi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pendampingan (proctoring) tersebut.

Bagian Kedelapan Subkomite Etik dan Disiplin Profesi Pasal 109 (1)

Keanggotaan Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment) dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.

(2)

Pengorganisasian Sub Komite etika dan disiplin profesi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada ketua komite medic. Pasal 110

Direktur rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur seluruh mekanisme kerja sub komite disiplin dan etika profesi berdasarkan masukan komite medis. Pasal 111 Subkomite Etik dan Disiplin Profesi berlandaskan : a. peraturan internal rumah sakit; b. peraturan internal staf medis; c. etik rumah sakit; dan d. norma etika medis dan norma-norma bioetika; Pasal 112 Dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional staf medis, Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi berpedoman pada : a. pedoman pelayanan kedokteran di rumah sakit; b. prosedur kerja pelayanan di rumah sakit; c. daftar kewenangan klinis di rumah sakit; d. pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis (white paper) di rumah sakit; e. kode etik kedokteran Indonesia;

f.

pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik); g. pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia; h. pedoman pelayanan medik/klinik; dan i. standar prosedur operasional asuhan medis. Pasal 113 (1)

Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh ketua sub komite etika dan disiplin profesi.

(2)

Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 3 (tiga) orang staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut : a. 1 (satu) orang dari sub komite etik dan disiplin profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa; dan b. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, baik atas permintaan komite medik dengan persetujuan direktur rumah sakit atau direktur rumah sakit terlapor.

(3)

Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit.

(4)

Pengikutsertaan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh rumah sakit berdasarkan rekomendasi komite medik. Pasal 114

(1)

Mekanisme kerja Subkomite Etik dan Disiplin Profesi meliputi: a. Upaya Pendisiplinan Perilaku Profesional; b. Pembinaan Profesionalisme Kedokteran; dan c. Pertimbangan Keputusan Etis.

(2)

Upaya Pendisiplinan Perilaku Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti mekanisme : a. sumber laporan; b. dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi; c. pemeriksaan; d. keputusan; e. tindakan pendisiplinan perilaku profesional; dan f. pelaksanaan keputusan.

(3)

Sumber Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berasal dari : a. notifikasi (laporan) yang berasal dari perorangan antara lain : - manajemen rumah sakit; - staf medis lainnya; - tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan; dan - pasien atau keluarga pasien.

b. Notifikasi (laporan) yang berasal dari non perorangan meliputi : - hasil konferensi kematian; dan - hasil konferensi klinis. (4)

Dasar Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menyangkut : a. kompetensi klinis; b. penatalaksanaan kasus medis; c. pelanggaran disiplin profesi;

d. penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit; dan e. ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien. (5)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditempuh dengan cara : a. dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi; b. melalui proses pembuktian; c. dicatat oleh petugas sekretariat komite medik; d. terlapor dapat didampingi oleh personil rumah sakit; e. panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan; dan f. seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia.

(6)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diambil berdasarkan suara terbanyak untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di rumah sakit.

(7)

Bilamana terlapor merasa keberatan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memberikan bukti baru kepada sub komite etika dan disiplin yang kemudian akan membentuk panel baru.

(8)

Keputusan panel baru bersifat final dan dilaporkan kepada direksi melalui komite medik.

(9)

Tindakan Pendisiplinan Perilaku Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa : a. peringatan tertulis; b. limitasi (reduksi) kewenangan klinis (clinical privilege); c. bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut; dan d. pencabutan kewenangan klinis (clinical privilege) sementara atau selamanya.

(10) Pelaksanaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yang merupakan keputusan sub komite etik dan disiplin profesi diserahkan kepada direktur rumah sakit oleh ketua komite medik sebagai rekomendasi, selanjutnya direktur rumah sakit melakukan eksekusi. Pasal 115 (1)

Pembinaan Profesionalisme Kedokteran sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan : a. penyusunan materi kegiatan pembinaan profesionalisme kedokteran; dan b. pelaksanaan pembinaan profesionalisme kedokteran.

(2)

Pelaksanaan Pembinaan profesionalisme kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, symposium dan lokakarya.

(3)

Pelaksanaan Pembinaan profesionalisme kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh unit kerja terkait. Pasal 116

Pertimbangan Keputusan Etis sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui cara : a. staf medis meminta pertimbangan pengambilan keputusan etis pada suatu kasus pengobatan di rumah sakit melalui kelompok profesinya kepada komite medik; dan

b. sub komite etika dan disiplin profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis tersebut. Pasal 117 (1)

Untuk mengatur penyelenggaraan profesi medis dan mekanisme tata kerja komite medik di rumah sakit, rumah sakit Mokopido Tolitoli diwajibkan menyusun peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) dengan mengacu pada dokumen Tata Kelola ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

(2)

Peraturan internal staf medis disusun oleh komite medik dan disahkan oleh direktur rumah sakit.

(3)

Peraturan internal staf medis berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh komite medik dan staf medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) di rumah sakit.

Bagian Kesembilan Pendanaan Pasal 118 (1)

Personalia komite medik berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.

(2)

Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dari anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Pembinaan dan Pengawasan Pasal 119 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komite medik dilakukan oleh Badan Pengawas rumah sakit dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. Pasal 120 (1)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, diarahkan untuk meningkatkan kinerja komite medik dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit.

(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui : a. advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis; b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan c. monitoring dan evaluasi.

(3)

Dalam rangka pembinaan, rekomendasi Badan Pengawas dapat digunakan direktur untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB VI KOMITE KEPERAWATAN Pasal 121 (1)

Komite Keperawatan mempunyai tugas : a. menyusun standar pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, Standar Prosedur Opersional Asuhan Keperawatan dan Kebidanan serta memantau pelaksanaannya; b. meningkatkan program pelayanan asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam bidang keperawatan dan kebidanan; c. memberikan masukan dan saran kepada Direktur yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan; d. memberikan pertimbangan tentang rencana pemeliharaan, pengadaan dan penggunaan alat kesehatan serta mengembangkan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan; e. melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan dan etika kebidanan; dan f. menyusun draft kebijakan, ketentuan serta prioritas pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan untuk ditetapkan oleh direktur.

(2)

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan mempunyai fungsi : a. sebagai wadah pembinaan etika profesi keperawatan dan etika profesi kebidanan; b. sebagai pengarah dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan; c. sebagai fasilitator pengembangan profesi keperawatan dan profesi kebidanan; dan d. sebagai mitra Komite Medis dalam pelayanan.

(3)

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan mempunyai wewenang : a. mengatur kewenangan profesi anggota-anggota staf perawat dan bidan fungsional; b. memberi masukan tentang rencana kebutuhan tenaga keperawatan kepada Kepala Bidang Keperawatan; c. memantau dan membina pelaksanaan tugas tenaga keperawatan dan kebidanan; d. memberikan pertimbangan tentang rencana pemeliharaan, pengadaan dan penggunaan alat kesehatan serta mengembangkan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan; dan e. memonitor dan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan.

BAB VII KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS Pasal 122 (1)

Dokter, Perawat, dan Tenaga Kesehatan lainnya wajib menjaga kerahasiaan tentang apapun yang ditemukan dan diketahuinya tentang pasien.

(2)

Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya wajib memberikan penjelasan secara transparan kepada pasien dan/atau keluarganya tentang penyakit yang dideritanya.

(3)

Setiap dokter yang akan melakukan tindakan medis, wajib memberikan informasi yang jelas berikut resiko akibat tindakan medis kepada pasien dan/atau keluarga pasien yang dituangkan dalam informed consent; Setiap Pasien wajib memiliki Rekam Medis, baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap.

(4)

(5)

Setiap dokumen medis, wajib disimpan dengan rapi di ruang rekam medik yang memadai sehingga memudahkan pencarian kembali setiap saat 24 jam sehari selama 7 hari seminggu.

(6)

Rekam Medis tidak boleh dipinjam oleh siapapun kecuali petugas yang mendapat wewenang, serta tidak boleh dibawa keluar dari rumah sakit.

(7)

Dokumen Medis tidak boleh diberikan kepada siapapun, kecuali peraturan perundangan mengijinkannya.

(8)

Dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan isi rekam medis sesuai dengan kewenangan masing masing.

(9)

Dokumen medis dinyatakan in-aktif setelah 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal kunjungan terakhir dan tidak pernah dimanfaatkan lagi.

(10) Dokumen medis in-aktif disimpan dalam ruang tersendiri, apabila pasien yang bersangkutan tidak datang ke rumah sakit untuk berobat selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai dokumen in-aktif, maka dokumen medis tersebut dapat dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, kecuali lembar resume medis yang harus dipertahankan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 123 Bupati berwewenang untuk menetapkan berbagai ketentuan dan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan Pola Tata Kelola ini, yang meliputi peraturan rumah sakit, peraturan tentang ketenagaan, serta peraturan lain yang tidak dicantumkan dalam Pola Tata Kelola ini atas usulan Direktur.

Bagian Kesatu Sosialisasi Pola Tata Kelola Pasal 124 Pejabat Pengelola senantiasa mengupayakan agar Pola Tata Kelola ini dapat diketahui oleh berbagai pihak yang terkait dengan rumah sakit.

Bagian Kedua Perubahan Pola Tata Kelola Pasal 125 (1)

Bupati berhak merubah Pola Tata Kelola ini.

(2)

Usulan untuk merubah Pola Tata Kelola ini hanya dapat dilaksanakan bila pemberitahuan tertulis untuk maksud tersebut telah disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 126 Peraturan teknis yang berlaku sebelum peraturan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Pasal 127 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 6 Maret 2014 BUPATI TOLITOLI,

MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 7 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

NURDIN H.K

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

: : : :

PERATURAN BUPATI TOLITOLI 3 TAHUN 2014 6 Maret 2014 POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI

GAMBAR DAN PENJELASAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM MOKOPIDO